Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”)

Untuk memberikan gambaran jelas akan konsep e-Parliament, sejumlah praktik cerdas berikut menggambarkan bagaimana penerapan teknologi dan pengetahuan mendukung tercapainya tata kelola yang mendukung tugas-tugas pokok lembaga legislatif. Pilihan praktik cerdas di bawah ini tidak selalu menunjukkan penggunaan TIK dalam e-Parliament. Sejalan dengan referensi terakhir IPU dalam World e-Parliament 2018.

UK Parliament Evidence Checks

Komite Khusus Parlemen UK (House of Commons/DPR) memiliki sebuah forum diskusi web yang berguna sebagai platform memeriksa bukti (evidence checks) dengan mengundang masyarakat menyampaikan bukti untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam lingkup spesifik. Sejumlah Komite Khusus di DPR Inggris seperti Pendidikan, Kesehatan hingga Perempuan dan Kesetaraan (disebutnya Cek Fakta) memiliki platform serupa.

Tantangan dalam hal ini adalah tingkat keterlibatan yang kadang minim atau bila diumumkan terlalu masif justru berdampak pada derasnya kontribusi/masukan tanpa kualitas memadai. Kendati demikian, platform tersebut dapat bekerja maksimal untuk isu kebijakan penting dan bila komite memberi pengaturan jelas mengenai ketentuan debat, ketentuan khusus, definisi hingga statistik ketika mengumumkan keperluan platform tersebut via sosial media.[28]

Edemocracia dan LabHacker, DPR BrazilPortal e-Democracia adalah portal crowdsourcing untuk legislasi yang disiapkan DPR Brazil sejak 2009. Portal tersebut bertujuan untuk mendorong proses legislasi lebih transparan, meningkatkan pemahaman masyarakat akan proses legislatif dan meningkatkan aksesibilitas dan interaksi Parlemen Brazil. Portal tersebut meliputi komunitas virtual, diskusi web untuk topik khusus dan juga Wikilegis, perangkat yang memungkinkan publik langsung berkomentar atau memberi masukan langsung untuk rancangan undang-undang.

Dengan platform tersebut, 30% bagian dari UU Pemuda adalah produk dari masukan publik. Segala eksperimen di portal tersebut dilakukan oleh laboratorium inovasi yang diberi nama LabHacker yang berisi staf dan kalangan masyarakat sipil di bidang teknologi informasi.[29]

Paperless Estonia Parliament

Estonia merupakan salah satu negara yang paling unggul dalam penerapan teknologi. Pada tahun 2000 Estonia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sistem dokumen berbasis kertas. Estonia mengarah ke paperless dengan program sebutan e-cabinet. Para politisi dapat masuk ke platform melalui e-ID di laptop ataupun telepon seluler mereka. Dari aplikasi tersebut mereka dapat melihat agenda persidangan dan memutuskan topik pendahuluan sebelum pertemuan fisik.

Berkurangnya kertas tidak hanya berpengaruh pada turunnya konsumsi kertas, tetapi juga pada berkurangnya waktu persidangan parlemen. Dengan demikian, persidangan parlemen yang biasanya berlangsung empat jam dapat selesai dalam rata-rata 30 menit.[30]

Satuan Tugas Data Skala Besar Parlemen AS (US House Bulk Data Task Force)

Sejak 2011 Parlemen AS menetapkan dokumen elektronik harus tersedia untuk publik. Proses tersebut dapat dilakukan dengan pengunduhan data dalam skala besar (bulk data) yang terdiri dari data legislatif, voting, rancangan undang-undang (RUU) beragam tahapan dan lainnya. Satuan Tugas (Satgas) Data Skala Besar dibentuk untuk meningkatkan jumlah data yang tersedia dalam format dan struktur yang mudah digunakan kembali, mengatur informasi legislasi agar dapat mudah ditemukan, tersedia dan dapat diunduh. Satuan Tugas tersebut terdiri dari berbagai pihak terkait, anggota parlemen dan juga kepemimpinan di parlemen di kedua kamar.[31] Satgas tersebut merupakan perwujudan dari kuatnya komitmen kelembagaan terkait e-Parliament.

Catatan Kaki

[28] “UK Parliament Evidence Checks,” Tom Shane, UK Parliament, diakses pada 29 Agustus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/uk-parliament-evidence-checks/

[29] “The Brazilian Chamber of Deputies’ LabHacker and eDemocracia,” diakses pada 29 Agusstus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/the-brazilian-chamber-of-deputies-labhacker-and-edemocracia/

[30] “Enter e-Estonia: e-governance.” www.e-estonia.com, diakses pada 29 Agustus 2020. https://e-estonia.com/enter-e-governance/

[31] Robert Reeves, “Access to the Law and Legislative Document” (presentation, World e-Parliament Conference 2014, Republic of Korea, 2014).

Sejarah e-Parliament

Sejarah e-Parliament

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”)

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi tren untuk mengembangkan demokrasi di ruang-ruang siber sekaligus mendorong peningkatan, efektivitas dan efisiensi layanan lembaga negara, termasuk parlemen. TIK lantas menjadi hal yang esensial dalam mendukung kerja-kerja lembaga legislasi. Parlemen sebagai lembaga demokrasi idealnya dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi TIK agar ia dapat menjadi lembaga yang lebih representatif, transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun.

Konsep penggunaan TIK untuk meningkatkan kerja-kerja parlemen dapat diartikan secara sederhana sebagai e-Parliament sebagaimana diurai The World Bank Institute. E-Parliament memperkuat demokrasi parlementer dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kerja parlemen itu sendiri.[5]

The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), salah satu pihak yang mengembangkan konsep e-Parliament, mengurainya menjadi hal yang bersifat teknisDalam beberapa presentasi pada pertemuan Kelompok Kerja TIK mereka, parlemen yang tergabung dalam ECPRD sebagian besar mengasumsikan e-Parliament dalam kerangka ketersediaan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) dan penggunaannya untuk mempermudah kerja-kerja parlemen.[6]

Hal tersebut tidaklah salah, karena memang kehadiran perangkat dan inovasi TIK menjadi salah satu penentu e-Parliament. Meskipun, penggunaan TIK di parlemen bukanlah hal baru. Ia telah mendukung efektivitas sejumlah pekerjaan administratif seperti pembayaran gaji dan penyimpanan informasi kepegawaian sejak lama. Komputer bermanfaat untuk mencetak dokumen sehingga publikasi dan penyebaran rancangan undang-undang (RUU), agenda, risalah rapat dan dokumen resmi lainnya menjadi lebih cepat dan efisien. Komputer dengan sistem operasi yang dapat melakukan berbagai tugas (multitask) pada akhir tahun 1970-an mendorong manajemen informasi lebih baik seperti pengambilan dan penayangan secara terbatas catatan singkat untuk melacak RUU.[7]

Perkembangan cepat internet dan web menjadi bagian paling penting dalam penerapan e-Parliament dewasa ini. Internet dan web menjadi temuan yang sangat mendasar agar penggunaan TIK dapat berdampak fundamental terhadap kinerja parlemen yang memerlukan kecepatan tinggi, komunikasi yang lancar dan kemampuan komputasi yang menyediakan akses bagi masyarakat, informasi dan ide.[8]

Beberapa perkembangan penggunaan TIK dapat dilihat, khususnya yang berkaitan dengan data dan informasi. Parlemen Kanada pada 1994 mengembangkan jaringan bernama Office Automation Systems and Information Services (OASIS) Network, yang memungkinkan anggotanya memiliki akses ke siaran sidang parlemen dan tayangan rapat komisi, saluran audio rapat parlemen, meminta rekaman video tertentu dan audio rapat komisi.[9] OASIS Network merupakan seperangkat teknologi automasi yang dapat digunakan oleh para anggota parlemen (dua kamar), staf dan juga Perpustakaan Parlemen. OASIS merupakan sistem suara, video dan data terintegrasi.[10]

Parlemen Inggris memiliki Parliamentary Data and Video Network (PDVN) yang inisiatif diskusinya sudah dimulai jauh pada 1983 ketika Komite Khusus untuk Layanan Komputer House of Commons (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) Inggris membuat survei terkait kebutuhan TIK anggota parlemen. Hasil survei dan laporannya didiskusikan pada 1984 tapi tidak ada langkah lanjutan. Langkah signifikan baru dimulai ketika PDVN diperkenalkan tahun 1994 dengan sambungan pada internet dan intranet. Layanan PDVN akhirnya terintegrasi kepada sejumlah hal seperti penyediaan surat elektronik dan faksimili, serta akses ke Parliamentary On-Line Information System (POLIS), yang merupakan pusat data dengan lebih dari sejuta nama dan topik terindeks. PDVN kemudian menjadi sumber utama anggota terutama sebagai perangkat penelitian.[11]

Sementara di Amerika Serikat (AS), yang dianggap sebagai pionir pengembangan teknologi, proses pengenalan automasi kerja Kongres melalui TIK dapat dilacak sejak dimulainya penggunaan voting elektronik (e-voting) di DPR AS pada tahun 1973.[12] Meskipun, pembahasan mengenai voting elektronik bermula pada 1848 ketika beberapa anggota DPR AS mengajukan petisi untuk voting elektronik. Thomas Alfa Edison pun pernah mempresentasikan mesin voting telegrafis ke DPR AS pada 1864. Namun, usulan ditolak dengan dalih mesin tersebut akan mendorong proses legislasi terlalu cepat dan menghambat hak-hak prosedural partai minoritas.[13]

Pada awal 1980-an, penggunaan surat elektronik (surel) mulai dipergunakan secara internal di DPR AS. Surel untuk komunikasi eksternal mulai diperkenalkan pertengahan 1990-an. Dengan munculnya internet, DPR dan Senat AS mulai memperkenalkan web mereka pada akhir 1994.[14] The Library of Congress (LOC) memperkenalkan web untuk melacak legislasi di Kongres AS pada tahun 1995 dengan nama THOMAS, label sistem yang didedikasikan untuk Thomas Jefferson. THOMAS merupakan inisiatif bipartisan dari para fraksi di Kongres. THOMAS, per Juli 2016, berganti rupa menjadi congress.gov karena kapasitas teknisnya sudah tidak mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan kebutuhan informasi masa kini. Congress.gov meluncur beta sejak September 2012 dengan penerapan desain dan infrastruktur yang lebih modern hingga seperangkat data legislatif yang luar biasa dengan akses ramah seluler, pencarian bertahap dan fitur-fitur lainnya.[15]

Dari perkembangan waktu penggunaan TIK di beberapa parlemen di atas, terlihat bagaimana fungsi TIK mengubah beragam mekanisme kerja parlemen dengan tidak hanya mengembangkan e-Parliament untuk kepentingan internal tetapi juga eksternal. E-Parliament tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai penggunaan TIK dalam kerja-kerja parlemen semata, atau, secara teknis mengenai kebutuhan infrastruktur IT semata.

Penggunaan TIK dalam konteks interaksi publik-parlemen (anggota parlemen, staf dan sistem pendukung) harus dipahami untuk tujuan lebih luas yakni memberdayakan parlemen sekaligus mendorong menciptakan masyarakat yang lebih melek informasi, sadar akan hak-haknya dan kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Catatan Kaki

[5] Tess Kingham, e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process, World Bank Institute Working Papers (Washington: World Bank, 2003), PDF E Publication. 17.

[6] Lihat lebih lanjut dalam presentasi peserta pada ECPRD ICT Working Group Meeting, Siprus, 2003 dengan tema pertemuan “Technology in support of the parliamentary process, developing a technical concept for e-parliament.” http://www2.parliament.cy/parliamenteng/006_05_03.htm

[7] Jeffrey C Griffith, ICT In Parliaments, Current Practices, Future Possibilities, Global Centre for ICT in Parliament, Discussion Paper for the World e-Parliament Conference 2007. 6. http://archive.ipu.org/splz-e/e-parliament07/paper1.pdf

[8] Ibid.

[9] UK Parliament, Visits Undertaken in Connection with the Inquiry. https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmbroad/642/64213.htm

[10] Audrey O’Brien dan Robert Desramaux, “The Canadian Parliament’s Automated Information Systems,” abstract, Government Information Quarterly Volume 8, Issue 3 (1991): 309. https://doi.org/10.1016/0740-624X(91)90066-H.

[11] Stephen Coleman, “Westminster in the Information Age,” Journal of Parliamentary Affairs, Volume 52, Issue 3 (1999). 375. https://doi.org/10.1093/pa/52.3.371

[12] “Electronic Technology in the House of Representatives.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/House-Technology/

[13] “Electronic Voting.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Electronic-Voting/

[14] “Email me: Congress and the Internet.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Internet/

[15] “THOMAS.gov to retire July 5.” www.loc.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://www.loc.gov/item/prn-16-004/thomas-gov-to-retire-july-5/2016-04-28/