Ranperda Perhutanan Sosial

Ranperda Perhutanan Sosial ini memiliki beberapa sasaran utama yang ingin diwujudkan, yaitu:

• Penguatan Hak Akses Masyarakat: Memberikan pengakuan legal terhadap masyarakat adat dan lokal untuk mengelola kawasan hutan melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.
• Peningkatan Ekonomi Lokal: Mendorong pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan kegiatan berbasis hutan lainnya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
• Konservasi Ekosistem: Mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan berbasis masyarakat.
• Penyelesaian Konflik Lahan: Memberikan solusi hukum dan administrasi untuk konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan lokal.
• Kapasitas dan Pemberdayaan: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan

Ranperda Perhutanan Sosial di Provinsi Riau akan mengatur aspek-aspek berikut:

• Subjek dan Objek Perhutanan Sosial: Mengidentifikasi masyarakat adat, kelompok masyarakat, dan kawasan hutan yang memenuhi syarat untuk program perhutanan sosial.
• Skema Pengelolaan: Menentukan mekanisme dan prosedur pelaksanaan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.
• Kewenangan Pemerintah Daerah: Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan implementasi perhutanan sosial.
• Penyelesaian Sengketa: Membuat mekanisme penyelesaian konflik agraria secara adil, termasuk pelibatan lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat.
• Pendanaan dan Insentif: Menyediakan dukungan pendanaan, akses pembiayaan, serta insentif bagi masyarakat dan kelompok yang mengelola kawasan perhutanan sosial.
• Pengawasan dan Sanksi: Mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan Perda serta sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan pengelolaan hutan di Provinsi Riau dapat lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nyata bagi masyarakat.

Pokok Pikiran

1. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
   • Perhutanan sosial memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal dan adat untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
2. Keberlanjutan Ekosistem
   • Perda bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak keseimbangan ekologis dan mendukung mitigasi perubahan iklim.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
   • Memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan kemitraan untuk mendorong perekonomian masyarakat sekitar hutan.
4. Pengakuan dan Perlindungan Hak
   • Perda mengatur pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, kelompok tani, dan kelompok lokal yang selama ini bergantung pada hutan.

Lingkup yang Diatur

1. Kawasan yang Masuk dalam Skema Perhutanan Sosial
   • Menentukan zona dan kriteria wilayah yang dapat dikelola di bawah skema perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan hutan tanaman rakyat.
2. Mekanisme Perizinan
   • Prosedur dan persyaratan bagi masyarakat atau kelompok untuk mendapatkan izin pengelolaan lahan dalam skema perhutanan sosial.
3. Hak dan Kewajiban Pengelola
   • Hak masyarakat untuk mengelola, memanfaatkan, dan mendapatkan hasil dari hutan, serta kewajiban untuk menjaga kelestarian ekosistem.
4. Pengawasan dan Evaluasi
   • Tata cara pengawasan oleh pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perhutanan sosial, serta evaluasi keberhasilan program.
5. Pemberdayaan dan Pendampingan
   • Program pelatihan, bantuan teknis, dan pendanaan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan.
6. Sanksi dan Penegakan Hukum
   • Sanksi administratif, pidana, atau perdata untuk mencegah penyalahgunaan kawasan perhutanan sosial.

Objek yang Diatur

1. Masyarakat dan Kelompok Pengelola
   • Masyarakat adat, kelompok tani hutan (KTH), koperasi lokal, atau individu yang memiliki izin atau hak kelola kawasan.
2. Wilayah Perhutanan Sosial
   • Kawasan hutan negara yang dialokasikan untuk skema perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan adat, atau hutan kemasyarakatan.
3. Hasil Hutan
   • Hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, rotan, buah-buahan hutan, dan jasa lingkungan (ekowisata).
4. Kemitraan Perhutanan Sosial
   • Pola kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, swasta, atau pihak lain dalam pengelolaan hutan.
5. Keberlanjutan Ekologi
   • Perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian deforestasi, dan pemulihan kawasan hutan yang terdegradasi.

1. Status dan Kepastian Hukum Lahan

• Pro:
  • Perhutanan sosial memberikan legalitas kepada masyarakat adat dan kelompok tani untuk mengelola lahan hutan, mengurangi konflik agraria.
• Kontra:
  • Perusahaan atau pihak lain yang sudah memiliki izin usaha kehutanan atau perkebunan bisa merasa dirugikan jika wilayah usahanya tumpang tindih dengan perhutanan sosial.
  • Potensi tumpang tindih antara hak ulayat adat, tanah negara, dan izin usaha kehutanan.

2. Pengelolaan dan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan

• Pro:
  • Perhutanan sosial dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari.
• Kontra:
  • Ada kekhawatiran bahwa masyarakat lokal belum memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan.

3. Keterlibatan Perusahaan Swasta

• Pro:
  • Kemitraan antara masyarakat pengelola perhutanan sosial dan perusahaan dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui pendanaan, teknologi, dan pasar.
• Kontra:
  • Dominasi perusahaan swasta dalam pengelolaan hutan bisa menggeser tujuan awal perhutanan sosial, yaitu keberpihakan kepada masyarakat adat dan lokal.

4. Alokasi dan Luasan Lahan Perhutanan Sosial

• Pro:
  • Masyarakat mendukung alokasi lahan yang lebih luas untuk perhutanan sosial guna mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.
• Kontra:
  • Pemerintah daerah dan sektor swasta mungkin khawatir terhadap dampak ekonomi jika sebagian besar kawasan dialokasikan untuk perhutanan sosial, terutama di daerah yang menjadi pusat industri kehutanan atau perkebunan.

5. Pelibatan Masyarakat Adat dan Lokal

• Pro:
  • Perda ini berpotensi menguatkan hak masyarakat adat dan lokal atas sumber daya hutan serta mendorong pelestarian budaya lokal.
• Kontra:
  • Terdapat tantangan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masyarakat adat yang berhak atas pengelolaan hutan, terutama jika terjadi klaim yang saling bertentangan antar kelompok.

6. Dampak Ekonomi dan Sosial

• Pro:
  • Perhutanan sosial membuka peluang ekonomi baru melalui hasil hutan bukan kayu (madu hutan, rotan, ekowisata) yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Kontra:
  • Ada kekhawatiran bahwa implementasi perhutanan sosial dapat mengganggu pendapatan daerah dari sektor industri kehutanan dan perkebunan besar yang lebih mapan.

7. Pengawasan dan Penegakan Hukum

• Pro:
  • Dukungan pengawasan kuat dapat mencegah konflik lahan dan kerusakan hutan yang tidak terkendali.
• Kontra:
  • Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk eksploitasi ilegal, yang dapat menghambat tujuan perhutanan sosial.

8. Keselarasan dengan Kebijakan Nasional dan Internasional

• Pro:
  • Kebijakan perhutanan sosial mendukung komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian hutan.
• Kontra:
  • Kompleksitas penyesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, terutama dalam hal alokasi lahan dan target program perhutanan sosial.

• Naskah Ranperda yang akan disepakati
• Laporan hasil pembicaraan tingkat I (proses, pendapat mini fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I)
• Pendapat akhir Gubernur terhadap Ranperda
• Keputusan rapat paripurna terhadap Ranperda