Pada tahun 2020 ini, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan perubahan ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No. 7 Tahun 2020. DPR menetapkan RUU tersebut sebagai RUU kumulatif terbuka. Melalui mekanisme ini, sebuah RUU dapat masuk di pertengahan periode pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan.

Masuknya RUU Perubahan Ketiga UU MK ini berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP). Pada Pasal ini disebutkan:  “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi.” Jika hanya terfokus pada pasal yang diamanatkan dalam putusan MK, maka tidak diperlukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Namun, pada faktanya DPR dan Pemerintah tidak hanya mengubah materi muatan akibat putusan MK, tetapi juga mengubah sejumlah materi muatan lainnya (Lihat tabel di bawah) yang dilakukan tanpa proses penerimaan aspirasi publik, seperti RDPU.

Pada dasarnya, adalah hak DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan tersebut, namun berdasarkan UU PPP di atas, jika pilihan DPR dan Pemerintah menggunakan mekanisme RUU Kumulatif Terbuka, maka perubahan tersebut seharusnya hanya dilakukan terhadap pasal dan/atau ayat yang diamanatkan dalam putusan MK. Bukan melebar pada pasal dan ayat lainnya. Jika DPR dan Pemerintah ingin melakukan perubahan dengan peluasan materi sebagaimana pada UU No. 7 Tahun 2020 yang ada saat ini, maka seharusnya RUU tersebut dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan tahun berikutnya (tahun 2022 yang ditetapkan pada tahun 2021), disertai dengan konsepsi, Naskah Akademik, dan RUU.

 

Tabel 1: Perubahan Materi Pada UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

NO PASAL/AYAT/HURUF

DASAR PERUBAHAN

UU NO. 7 TAHUN 2020 UU NO.8 THN 2011 UU NO. 24 TAHUN 2003
1 PASAL 4
Pasal 4 ayat (3) diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pasal 4 ayat (4) diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil KetuaMahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua
Pasal 4 ayat (4f) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.
Pasal 4 ayat (4g) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pasal 4 ayat (4h) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
2 PASAL 7
Pasal 7a ayat (1) diubah Putusan MK 34/PUU-X/2012 (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankantugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.
3 PASAL 15
Pasal 15 ayat (2) huruf b diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
Pasal 15 ayat (2) huruf d diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011, Putusan MK 34/PUU-X/2012 berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
Pasal 15 ayat (2) huruf h diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011 mempunyai pengalaman kerja di bidang hukumpaling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atauuntuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagaihakim tinggi atau sebagai hakim agung. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.
4 PASAL 20
Pasal 20 ayat (2) diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan

pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing

lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1).

 

(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

Tetap

 

Pasal 20

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

5 BAGIAN KEDUA BAB IV
Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Tetap Bagian Kedua Masa Jabatan
6 PASAL 22
Pasal 22 dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Tetap Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
7 BAGIAN KETIGA BAB IV
Judul Bagian Ketiga Bab IV diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Bagian Kedua Pemberhentian Tetap Bagian Ketiga Pemberhentian
8 PASAL 23
Pasal 23 ayat (1) huruf d dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:  d. telah berakhir masa jabatannya; atau
9 PASAL 26
Pasal 26 huruf b ayat (1) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d
Pasal 26 ayat (5) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.

 

10 PASAL 27A
Pasal 27A huruf c ayat (2) diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakangdi bidang hukum 1 (satu) orang dari unsur DPR
Pasal 27A huruf d dan huruf e ayat (2) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus 1 (satu) orang hakim agung.
Pasal 27A ayat (3) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang-undangan
Pasal 27A ayat (4) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.
Pasal 27A ayat (5) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian
Pasal 27A ayat (6) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
11 PASAL 45A
Pasal 45A dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.

 

 

 

 

 

12 PASAL 50A
Pasal 50A dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.
13 PASAL 57
Pasal 57 ayat (2a) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan c.rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 57 penjelasan ayat 3 diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Ayat (3) Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Cukup Jelas
14 PASAL 59
Pasal 59 ayat (2) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15 PASAL 87
Pasal 87 diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku a.Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selamakeseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b.hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi