Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”)

Untuk memberikan gambaran jelas akan konsep e-Parliament, sejumlah praktik cerdas berikut menggambarkan bagaimana penerapan teknologi dan pengetahuan mendukung tercapainya tata kelola yang mendukung tugas-tugas pokok lembaga legislatif. Pilihan praktik cerdas di bawah ini tidak selalu menunjukkan penggunaan TIK dalam e-Parliament. Sejalan dengan referensi terakhir IPU dalam World e-Parliament 2018.

UK Parliament Evidence Checks

Komite Khusus Parlemen UK (House of Commons/DPR) memiliki sebuah forum diskusi web yang berguna sebagai platform memeriksa bukti (evidence checks) dengan mengundang masyarakat menyampaikan bukti untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam lingkup spesifik. Sejumlah Komite Khusus di DPR Inggris seperti Pendidikan, Kesehatan hingga Perempuan dan Kesetaraan (disebutnya Cek Fakta) memiliki platform serupa.

Tantangan dalam hal ini adalah tingkat keterlibatan yang kadang minim atau bila diumumkan terlalu masif justru berdampak pada derasnya kontribusi/masukan tanpa kualitas memadai. Kendati demikian, platform tersebut dapat bekerja maksimal untuk isu kebijakan penting dan bila komite memberi pengaturan jelas mengenai ketentuan debat, ketentuan khusus, definisi hingga statistik ketika mengumumkan keperluan platform tersebut via sosial media.[28]

Edemocracia dan LabHacker, DPR BrazilPortal e-Democracia adalah portal crowdsourcing untuk legislasi yang disiapkan DPR Brazil sejak 2009. Portal tersebut bertujuan untuk mendorong proses legislasi lebih transparan, meningkatkan pemahaman masyarakat akan proses legislatif dan meningkatkan aksesibilitas dan interaksi Parlemen Brazil. Portal tersebut meliputi komunitas virtual, diskusi web untuk topik khusus dan juga Wikilegis, perangkat yang memungkinkan publik langsung berkomentar atau memberi masukan langsung untuk rancangan undang-undang.

Dengan platform tersebut, 30% bagian dari UU Pemuda adalah produk dari masukan publik. Segala eksperimen di portal tersebut dilakukan oleh laboratorium inovasi yang diberi nama LabHacker yang berisi staf dan kalangan masyarakat sipil di bidang teknologi informasi.[29]

Paperless Estonia Parliament

Estonia merupakan salah satu negara yang paling unggul dalam penerapan teknologi. Pada tahun 2000 Estonia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sistem dokumen berbasis kertas. Estonia mengarah ke paperless dengan program sebutan e-cabinet. Para politisi dapat masuk ke platform melalui e-ID di laptop ataupun telepon seluler mereka. Dari aplikasi tersebut mereka dapat melihat agenda persidangan dan memutuskan topik pendahuluan sebelum pertemuan fisik.

Berkurangnya kertas tidak hanya berpengaruh pada turunnya konsumsi kertas, tetapi juga pada berkurangnya waktu persidangan parlemen. Dengan demikian, persidangan parlemen yang biasanya berlangsung empat jam dapat selesai dalam rata-rata 30 menit.[30]

Satuan Tugas Data Skala Besar Parlemen AS (US House Bulk Data Task Force)

Sejak 2011 Parlemen AS menetapkan dokumen elektronik harus tersedia untuk publik. Proses tersebut dapat dilakukan dengan pengunduhan data dalam skala besar (bulk data) yang terdiri dari data legislatif, voting, rancangan undang-undang (RUU) beragam tahapan dan lainnya. Satuan Tugas (Satgas) Data Skala Besar dibentuk untuk meningkatkan jumlah data yang tersedia dalam format dan struktur yang mudah digunakan kembali, mengatur informasi legislasi agar dapat mudah ditemukan, tersedia dan dapat diunduh. Satuan Tugas tersebut terdiri dari berbagai pihak terkait, anggota parlemen dan juga kepemimpinan di parlemen di kedua kamar.[31] Satgas tersebut merupakan perwujudan dari kuatnya komitmen kelembagaan terkait e-Parliament.

Catatan Kaki

[28] “UK Parliament Evidence Checks,” Tom Shane, UK Parliament, diakses pada 29 Agustus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/uk-parliament-evidence-checks/

[29] “The Brazilian Chamber of Deputies’ LabHacker and eDemocracia,” diakses pada 29 Agusstus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/the-brazilian-chamber-of-deputies-labhacker-and-edemocracia/

[30] “Enter e-Estonia: e-governance.” www.e-estonia.com, diakses pada 29 Agustus 2020. https://e-estonia.com/enter-e-governance/

[31] Robert Reeves, “Access to the Law and Legislative Document” (presentation, World e-Parliament Conference 2014, Republic of Korea, 2014).