1. Gubernur melalui SKPD dan Biro Hukum melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum yang dapat diselesaikan melalui regulasi daerah.
2. Pemerintah Provinsi menyusun daftar Raperda prioritas yang akan diusulkan dalam Propemperda.
3. Gubernur menyampaikan usulan resmi Raperda berikut naskah akademik atau penjelasan kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka penyusunan Propemperda.

1. SKPD dan Biro Hukum menyusun Naskah Akademik dan Draf Raperda secara lengkap dan sesuai standar penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan pembahasan usulan Raperda dari Gubernur untuk ditetapkan ke dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahunan.

1. DPRD bersama Pemerintah Provinsi (melalui SKPD terkait) membahas materi muatan Raperda secara substansi dalam rapat-rapat komisi, panitia khusus, atau alat kelengkapan dewan lainnya.
2. Jika pembahasan selesai dan telah tercapai kesepakatan, DPRD dan Gubernur memberikan persetujuan bersama dalam rapat paripurna untuk menetapkan Raperda menjadi Perda.

1. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi normatif sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Setelah mendapatkan hasil pengkajian dari Kemendagri, Gubernur menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda).

1. Perda yang telah ditetapkan oleh Gubernur diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Biro Hukum sebagai bentuk publikasi resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Pemerintah Provinsi melalui SKPD terkait melakukan sosialisasi kepada publik dan mulai menerapkan ketentuan dalam Perda tersebut secara operasional.

1. Anggota atau alat kelengkapan DPRD (misalnya komisi atau fraksi) mengidentifikasi isu dan kebutuhan hukum yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Perda.
2. DPRD menyusun usulan Raperda dan menyerahkannya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
3. Bapemperda DPRD melakukan pembahasan internal untuk menyaring dan memprioritaskan usulan menjadi bagian dari rancangan Propemperda.

1. DPRD menugaskan tim ahli, tenaga pakar, atau bekerja sama dengan akademisi untuk menyusun Naskah Akademik dan draf Raperda yang diusulkan.
2. Bapemperda DPRD bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi membahas daftar Raperda yang diusulkan DPRD untuk dimasukkan ke dalam daftar Propemperda tahunan.

1. Raperda yang telah masuk Propemperda dibahas secara substansi oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi (SKPD terkait), melalui rapat-rapat komisi atau panitia khusus.
2. DPRD dan Gubernur menyepakati isi Raperda dalam rapat paripurna, yang menjadi dasar untuk melanjutkan proses ke tahap penetapan.

1. Raperda yang telah disetujui bersama diajukan oleh Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah) untuk dilakukan klarifikasi dan evaluasi normatif.
2. Setelah hasil evaluasi diterima, Gubernur menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda.

1. Perda yang telah ditetapkan diundangkan oleh Biro Hukum dalam Lembaran Daerah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. SKPD Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi dan implementasi ketentuan Perda di lapangan.

Perencanaan

• Surat Pengusulan Raperda 
• Propemperda yang memuat judul raperda dan Penjelasan/Keterangan atas Raperda yang diusulkan (pokok pikiran dan materi muatan yang diatur)
• Laporan penjaringan aspirasi
• Risalah, catatan rapat, laporan singkat 

Penyusunan

• Naskah Akademik Raperda (latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan).
• Draf Awal Raperda
• Hasil pengkajian Bapemperda rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi.
• Tim Penyusun
• Risalah, Catatan Rapat, Laporan Singkat

Pembahasan

• Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 
• Surat Fasilitasi ke Kemendagri 
• Hasil Fasilitasi dari Kemendagri
• Laporan RDPU
• Draf Akhir Raperda yang disetujui bersama DPRD-Gubernur
• BA Persetujuan DPRD–Gubernur 
• Risalah, Catatan Rapat, Laporan Singkat
• Masukan masyarakat
• Jawaban DPRD atas tanggapan masyarakat (pemenuhan right to be explained)  

Penetapan

• Raperda Final
• SK Penetapan Perda
• Risalah, Catatan Rapat, Laporan Singkat

Pengundangan

• Naskah Perda  (Lembaran Daerah)
• Laporan Sosialisasi