Legislasi

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang rancangannya dapat berasal dari pemerintah, DPD, dan DPR itu sendiri untuk dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan pemerintah.

PROLEGNAS 2020-2024
RUU PRIORITAS TAHUN 2020
DAFTAR ANGGOTA BALEG
KONTAK SEKRETARIAT BALEG
RAGAM KLASIFIKASI PROLEGNAS
TAHAPAN LEGISLASI
Q & A

NO

JUDUL RUU PROLEGNAS 2020-2024

PENGUSUL

1

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

DPR

2

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

DPR

3

RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

DPR

4

RUU tentang Keamanan Laut

DPR

5

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

DPR/PEMERINTAH

6

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

DPR/PEMERINTAH

7

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

DPR/PEMERINTAH/DPD

8

RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos)

DPR/PEMERINTAH

9

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia

DPR/PEMERINTAH

10

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

DPR/PEMERINTAH

11

RUU tentang Pertahanan

DPR

12

RUU tentang Keamanan Nasional

DPR/PEMERINTAH

13

RUU tentang Tugas Perbantuan Militer

DPR

14

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional

PEMERINTAH

15

RUU tentang Rahasia Negara

PEMERINTAH

16

RUU tentang Persandian

PEMERINTAH

17

RUU tentang Ketahanan Nasional

PEMERINTAH

18

RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DPR

19

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi

PEMERINTAH

20

RUU tentang Paradiplomasi

DPR

21

RUU tentang Pertanahan

DPR

22

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

DPR/PEMERINTAH

23

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

DPR

24

RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)

DPR/PEMERINTAH/DPD

25

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

DPR

26

RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

DPR/PEMERINTAH

27

RUU tentang Ibukota Negara

DPR/PEMERINTAH

28

RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

DPR/PEMERINTAH/DPD

29

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PEMERINTAH

30

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

DPR/DPD

31

RUU tentang Provinsi Bali

DPR/DPD

32

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

DPR/PEMERINTAH

33

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

DPR/DPD

34

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DPR/DPD

35

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

DPR/PEMERINTAH

36

RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD

DPR

37

RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

DPR

38

RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

DPR

39

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

DPR

40

RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria

DPR

41

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

DPR

42

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

DPR

43

RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri

DPR

44

RUU tentang Perkotaan

PEMERINTAH

45

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

PEMERINTAH

46

RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah

DPD

47

RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah

DPD

48

RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

DPD

49

RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

DPD

50

RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

DPD

51

RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

DPD

52

RUU tentang Ketransmigrasian

DPD

53

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

DPR

54

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

DPR

55

RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

DPD

56

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

DPD

57

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DPR/PEMERINTAH

58

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

DPR/PEMERINTAH

59

RUU tentang Penyadapan

DPR

60

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

DPR

61

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DPR/PEMERINTAH/DPD

62

RUU tentang Jabatan Hakim

DPR

63

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

DPR/PEMERINTAH

64

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

DPR

65

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

DPR/PEMERINTAH

66

RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

DPR/PEMERINTAH

67

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

DPR

68

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

PEMERINTAH

69

RUU tentang Perkumpulan

DPR

70

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

DPR

71

RUU tentang Hukum Acara Perdata

PEMERINTAH

72

RUU tentang Paten

PEMERINTAH

73

RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi

PEMERINTAH

74

RUU tentang Badan Usaha

PEMERINTAH

75

RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

PEMERINTAH

76

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

PEMERINTAH

77

RUU tentang Hukum Perdata Internasional

PEMERINTAH

78

RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal

PEMERINTAH

79

RUU tentang Ekstradisi

PEMERINTAH

80

RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana

PEMERINTAH

81

RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara

PEMERINTAH

82

RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

PEMERINTAH

83

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum

DPR

84

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

DPR

85

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

DPR

86

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DPR

87

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

DPR

88

RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

DPR

89

RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan

DPR

90

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

DPR

91

RUU tentang Peradilan

DPR

92

RUU tentang Partisipasi Masyarakat

DPD

93

RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan UU

DPD

94

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

DPR

95

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

DPR

96

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

DPR

97

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DPR/PEMERINTAH/DPD

98

RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan

DPR

99

RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

DPR

100

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

DPR

101

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya/RUU tentang Perlindungan Keberagaman Kekayaan Hayati/RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati

DPR/DPD

102

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

DPR/PEMERINTAH/DPD

103

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

DPR/PEMERINTAH

104

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

DPR/PEMERINTAH

105

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan

DPR/PEMERINTAH/DPD

106

RUU Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani

DPR/PEMERINTAH

107

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

DPR/PEMERINTAH

108

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

DPR/PEMERINTAH

109

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

DPD

110

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

DPD

111

RUU tentang Landas Kontinen Indonesia

PEMERINTAH

112

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

DPR/PEMERINTAH

113

RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

DPD

114

RUU tentang Pertembakauan

DPR

115

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DPR

116

RUU tentang Perkelapasawitan

DPR

117

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

DPR

118

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

DPR

119

RUU tentang Transportasi Daring

DPR

120

RUU tentang Daerah Kepulauan

DPR

121

RUU tentang Sistem Transportasi Nasional

DPR

122

RUU tentang Sanitasi

DPR

123

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan

DPR

124

RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

DPR

125

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

DPR/DPD

126

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

DPR

127

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DPR/DPD

128

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DPR/PEMERINTAH/DPD

129

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

DPR

130

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

DPR/DPD

131

RUU tentang Desain Industri

PEMERINTAH

132

RUU tentang Metrologi

PEMERINTAH

133

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

DPR

134

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

DPR/DPD

135

RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya

DPR

136

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

DPR

137

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi

DPR/DPD

138

RUU tentang Geologi

DPR/PD

139

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan/RUU tentang Listrik dan Sinyal

DPR/DPD

140

RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup

DPR

141

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

DPR/PEMERINTAH

142

RUU tentang Kendaraan Listrik

DPR

143

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

DPR/DPD

144

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR/DPD

145

RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

DPR

146

RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial

DPR

147

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

DPR/DPD

148

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

DPR

149

RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)

DPR

150

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

DPR

151

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

DPR

152

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

DPR

153

RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional

DPR

154

RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender

PEMERINTAH

155

RUU tentang Ketahanan Keluarga

DPR/DPD

156

RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

DPR

157

RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

DPR

158

RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara

DPR

159

RUU tentang Minuman Beralkohol

DPR

160

RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual

DPR

161

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DPR

162

RUU tentang Pengasuhan Anak

DPR

163

RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial

DPR

164

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama

DPR

165

RUU tentang Kesejahteraan Sosial

DPD

166

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

DPR

167

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DPR

168

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR

169

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional

DPR

170

RUU tentang Kefarmasian

DPR

171

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

DPR/PEMERINTAH

172

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

DPR

173

RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

PEMERINTAH

174

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

DPR/DPD

175

RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)

DPR

176

RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

DPR

177

RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan

DPR

178

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

DPR

179

RUU tentang Kesehatan Masyarakat

DPR

180

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

DPR

181

RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan

DPR

182

RUU tentang Sistem Pengupahan

DPR

183

RUU tentang Profesi Psikologi

DPR

184

RUU tentang Perlindungan Hak Pasien

DPR/DPD

185

RUU tentang Wabah

PEMERINTAH

186

RUU tentang Praktik Kedokteran

PEMERINTAH

187

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

PEMERINTAH/DPD

188

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan

DPR/PEMERINTAH

189

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal)

DPR

190

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

DPR

191

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

DPR

192

RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan

DPR

193

RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan

DPR

194

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

DPR

195

RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam

DPR

196

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

DPR/DPD

197

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

DPR

198

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

DPR

199

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman

DPR

200

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

DPR

201

RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional

DPR

202

RUU tentang Persepakbolaan

DPR

203

RUU tentang Bahasa Daerah

DPD

204

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

DPR/PEMERINTAH

205

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

DPR/PEMERINTAH

206

RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)

PEMERINTAH

207

RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

DPR

208

RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)

DPR/PEMERINTAH

209

RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

PEMERINTAH

210

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

DPR/PEMERINTAH

211

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

DPR

212

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

DPR/PEMERINTAH

213

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

DPR

214

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

DPR/PEMERINTAH

215

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

DPR/PEMERINTAH

216

RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional

DPR

217

RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

DPR

218

RUU tentang Kewirausahaan Nasional

DPR

219

RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

DPR/PEMERINTAH

220

RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital

DPR

221

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

DPR/PEMERINTAH

222

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DPR

223

RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan

DPR

224

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

DPR

225

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

DPR

226

RUU tentang Ekonomi Syariah

DPR

227

RUU tentang Konsultan Pajak

DPR

228

RUU tentang Kepailitan

PEMERINTAH

229

RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)

PEMERINTAH

230

RUU tentang Pelaporan Keuangan

PEMERINTAH

231

RUU tentang Penjaminan Polis

PEMERINTAH

232

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara

PEMERINTAH

233

RUU tentang Dana Pensiun

PEMERINTAH

234

RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa

PEMERINTAH

235

RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan

PEMERINTAH

236

RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

PEMERINTAH

237

RUU tentang Penilai

PEMERINTAH

238

RUU tentang Perlelangan

PEMERINTAH

239

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah

PEMERINTAH

240

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah

PEMERINTAH

241

RUU tentang Kepabeanan

PEMERINTAH

242

RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

DPD

243

RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah

DPD

244

RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah

DPD

245

RUU tentang Pinjaman Daerah

DPD

246

RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

DPD

247

RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

DPD

248

RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

DPD

 

Get in touch

Email: admin@ipc.or.id

Telp/Fax: (+6221) 8353626

Jl. Tebet Utara III D , Nomor 12 A, Tebet 12829