PARLIAMENTARY CENTER

Pada 2012, IPC bersama Lakpesdam NU melakukan pendampingan terhadap warga di bantaran sungai Jagir yang tidak memperoleh kepastian mengenai sikap pemerintah atas tempat tinggal mereka.

Sebelumnya, Wakil Gubernur pernah menyatakan  bahwa tidak akan ada  relokasi warga stren  kali. Hal tersebut disampaikan pada 22 Juli 2010 di Sekretariat Paguyuban Warga. Jl. Perintis IV No.29 Kel. Ngagel Rejo. Kec. Wonokromo Bratang Gede. Tetapi ada informasi bahwa akan relokasi. Informasi  dari Staf Ahli Bidang Hukum Walikota Surabaya juga menyatakan bahwa pemerintah justru akan melakukan relokasi dan telah mempersiapkan pembangunan 8 tower rumah susun.

Ada dualism aturan

Pihak warga yang menyatakan boleh tiggal di bantaran sungai Jagir, menggunakan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Sepadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo sementara pihak pemerintah menggunakan aturan Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 1992 tentang izin mendirikan bangunan dan Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2002 tentang Ruang Terbuka Hijau.

Pada saat itu, belum adanya sikap tegas dari pemerintah kota Surabaya, apakah warga yang tinggal di bantaran kali Jagir, akan diizinkan atau direlokasi. Informasi dari bagian hukum pemerintah kota, bahwa pemerintah kota Surabaya sedang mempersiapkan rencana membangun 8 tower rumah susun untuk warga yang akan digusur. Namun pemerintah kota belum menyatakan secara resmi, selain karena banyaknya pihak yang ingin ikut “bermain”, pemerintah kota juga khawatir keterbukaan ini akan menimbulkan dampak negatif, misalnya percaloan.

Warga mengemukaan adanya kekacauan data kependudukan. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Jagir, tidak dapat membuat KTP/KK baru untuk anak-anak mereka yang baru lahir atau keluarga mereka yang baru datang. Mereka yang baru ini harus didaftarkan menggunakan alamat lain.

Pihak pemerintah kota Surabaya menyatakan ada beberapa data yang masuk mengatasnamakan data warga di bantaran sungai Jagir, dimana masing-masing data tersebut berbeda-beda, sehingga pemerintah kota harus mengklarifikasi ulang data-data tersebut ke lapangan, sebab ini berkaitan dengan kucuran dana ganti rugi yang diberikan.

Pertemuan I

Pertemuan pertama di Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2011.

Ketua RT 7 Kelurahan Jagir, Ketua  RW 12 Kelurahan Jagir, warga RT 7 RW 11, warga RT 07 RW 11 kelurahan Bratang, Pengurus Wilayah Lakpesdam NU Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas Pendudukan Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya, Paguyuban Masyarakat Surabaya,  Paguyuban warga Stren Kali Surabaya, NU Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut:

1. Lakpesdam NU Jawa Timur menyampaikan hasil permintaan informasi dan prosesnya. Informasi secara umum diberikan, tidak ada kesulitan bagi Lakpesdam NU untuk mendapatkan informasi karena di pemerintah provinsi Jawa Timur sendiri, telah bertahap mengimplementasikan UU KIP, antara lain telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan memiliki Komisi Informasi Provinsi. Namun yang menjadi masalah, mereka belum memiliki SOP sebagai petunjuk teknis di tingkat SKPD untuk melayani permintaan informasi.
2. Pihak pemerintah kota Surabaya telah memberikan penjelasan bahwa warga dilarang untuk tinggal di bantaran sungai Jagir. Tetapi masyarakat masih belum bisa menerima kebijakan tersebut, sebab mereka berpegang pada aturan lain.
3. Warga dan pemerintah kota Surabaya telah menyampaikan pendapat masing-masing tentang landasan hukum dan penafsirannya masing-masing. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan pertama.

Kesepakatan dalam Pertemuan I:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mempertanyakan ke Kementerian Dalam Negeri mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Sepadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo, karena pemerintah kota Surabaya menilai aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang.
2. Adanya kesepahaman, pentingnya melibatkan paguyuban warga untuk pendataan warga yang tinggal di bantaran Sungai Jagir, sebab tanpa keterlibatan paguyuban dikhawatirkan adanya manipulasi data oleh oknum tertentu.
3. Adanya kesepakatan untuk melakukan pertemuan berikutnya yang difasilitasi oleh Lakpesdam NU.

Pertemuan II telah dilaksanakan pada 19 Agustus 2011. Dihadiri: Lakpesdam NU, Warga Stren Kali, Dinas Pengairan Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya Surabaya, Badan Pengelolaan Kota Surabaya. Terbentuk Tim untuk memperjuangkan agar warga stren kali tidak direlokasi, diberi ganti rugi dan diadakan penataan wilayahnya Tim ini akan mendorong agar point-point tersebut diwujudkan dalam keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Tim ini terdiri dari Lakpesdam NU dan Paguyuban Warga.

Tim telah merumuskan agenda: Melakukan pendataan terhadap warga di bantaran Kali Surabaya dan Kali Wonokromo; Membuat dokumentasi rumah percontohan warga stren kali; Meminta kepada pemerintah hasil sayembara penataan stren kali; Meminta beberapa informasi yang sebelumnya tidak/belum diberikan oleh pemerintah kota/provinsi; Meminta dan menganalisa dokumen APBD 2007-2011, khusus untuk pos terkait  penataan sungai dan warga yang bermukim di bantaran sungai. Mengirim surat untuk audiensi dengan DPRD Kota Surabaya, DPRD Provinsi Jawa Timur, Walikota Surabaya, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Melalui advokasi ini, warga memahami bagaimana memanfaatkan UU KIP sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan mereka berbasis pada informasi publik yang valid. Di sisi lain, Badan Publik juga terpacu untuk menyelesaikan persoalan dengan memberikan infomasi secara benar dan melayani pertanyaan serta permintaan informasi dari warga, dengan SOP Pelayanan yang mereka perbaiki berdasarkan standar UU KIP.  

Pada tahun 2011, sejumlah kader Posyandu di Kota Solon menemukan beberapa kejanggalan terkait penanganan kesehatan, yaitu: 

• Ada 13.300 lebih warga tercover di Jamkesda, tetapi Prosedur untuk memanfaatkan Jamkesda belum dipahami oleh masyarakat. Bahkan ada lurah Ketua RT / RW yang mengeluarkan surat keterangan miskin untuk mendapatkan Jamkesda sendiri tidak mengetahui hal ini.
• Tidak ada SOP Pelayanan Informasi di Dinas Kesehatan.
• Masih maraknya oknum yang bertindak sebagai calo untuk mendapatkan PKMS (Program Kesehatan Masyarakat Surakarta)
• Perlu adanya kejelasan kriteria warga yang berhak mendapatkan PKMS.
• Perlu adanya pengaturan tentang perpindahan kriteria PKMS.
• Adanya keinginan Pemerintah Kota Solo untuk melebur Dinas Infokom ke dalam Dinas Perhubungan.

Untuk itu, diadakan pertemuan pada tanggal 16 Juni 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh 25 Orang . yang terdiri dari 11 Perempuan dan 14 Laki-laki. Unsur-unsur yang mewakili :

1. 6 Orang dari Pemerintah daerah
2. 2 Orang kelompok Perempuan
3. 1 LSM
4. 13 Orang perwakilan CSO
5. 2 Orang dari IPC.

 Pada pertemuan ini:

• Warga menyampaikan hasil permintaan informasi dan prosesnya. Informasi secara umum diberikan tetapi tidak ada mekanisme resmi, sehingga tidak ada jaminan bagi semua warga untuk mendapat perlakuan sama.
• Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Solo menyatakan akan segera merumuskan standar operating procedure pelayanan informasi, dan meminta Pattiro Solo untuk mengasistensi pembuatan SOP.
• Warga telah menyampaikan sejumlah persoalan dalam program Jamkesda, misalnya: warga tidak mendapatkan rincian anggaran pengobatan ketika berobat di rumah sakit, bahkan ada kasus dimana warga menandatangani kwitansi kosong ketika berobat, sehingga ini memungkinan adanya manipulasi dari pihak rumah sakit. Dampaknya, akan merugikan anggaran keuangan pemerintah. Sementara, pihak Dinas Kesehatan Kota Solo telah memberikan beberapa penjelasan, dan menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti pertemuan ini.

Kesepakatan

• Dinas Infokom, warga, dan Pattiro Solo sepakat untuk segera merumuskan SOP Pelayanan informasi. Dinas Infokom meminta Pattiro Solo untuk mengasistensi pembentukan SOP.
• Adanya komitmen (secara lisan) dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan pertemuan lanjutan dengan warga yang difasilitasi oleh Pattiro Solo.

Kolaborasi ini dilakukan pada tahun 2011 bersama warga dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan Jawa Barat. Mereka merasakan tidak adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana pendidikan,  prosedur memperoleh beasiswa, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diadakan pertemuan pertama antara sejumlah LSM dan pemerintah kota Bandung, pada tanggal 10 Juni 2011

Dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Barat, Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Anggota DPRD Kota Bandung, Perkumpulan Taboo, Pattiro Jabar, Perkumpulan Inisiatif, Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), Fortusis, FAGI. Koalisi Pendidikan Kota Bandung.

 Dalam pertemuan tersebut:

1. BIGs Bandung dan LSM lain menyampaikan hasil permintaan informasi dan prosesnya. Informasi secara umum diberikan tetapi tidak ada mekanisme resmi, sehingga tidak ada jaminan bagi semua warga untuk mendapat perlakuan sama.
2. Koalisi Pendidikan Kota Bandung menyampaikan sejumlah persoalan dalam Bawaku Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan sejumlah jawaban dan menyatakan memfasilitasi pertemuan dengan warga. Beberapa catatan pada pertemuan ini, yaitu:

1. Sempat tertundanya jadwal pembahasan PPID oleh Walikota Bandung, karena Walikota menunggu Perda inisiatif DPR tentang Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas.
2. Tidak terserapnya dana Bawaku Pendidikan secara maksimal karena informasi tentang jumlah siswa miskin dan tidak mampu yang terbatas. Padahal dalam temuan sejumlah LSM menunjukkan masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena persoalan biaya.
3. Tidak jelasnya definisi dan kriteria warga miskin dan tidak mampu padahal ini berdampak serius pada hak-hak yang seharusnya didapat oleh yang bersangkutan.
4. Banyaknya oknum yang menjadi calo untuk mendapatkan alokasi dana Bawaku.
5. Dana Bawaku Pendidikan selalu turun terlambat. Padahal sudah dianggarkan sejak APBD diketuk pada bulan Januari, dan bisa langsung dicairkan. Tetapi pada kenyataannya, Dana yang ada di Bendahara Sekda tersebut, baru dicairkan pada bulan Desember dengan alasan dananya belum turun. Ini menimbulkan dugaan potensi manipulasi. Selain itu, potensi manipulasi juga bisa terjadi di pihak sekolah terkait data jumlah siswa miskin/tidak mampu.

 Kesepakatan

1. BIGs dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mendorong pembentukan tim asistensi untuk merumuskan langkah-langkah implementasi UU KIP di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Antara lain dalam penunjukan PPID, pembuatan SOP pelayanan informasi.
2. BIGs dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan Kota Bandung akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang terkait dengan bantuan pendidikan di kota Bandung, antara lain: Peraturan Walikota tentang Bantuan Walikota Khusus Pendidikan (Bawaku Pendidikan), Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Selain itu, istilah Bawaku (Bantuan Walikota Khusus) juga perlu dirumuskan ulang, karena anggaran yang dialokasikan sebenarnya berasal dari APBD, bukan dari pribadi Walikota.
3. Dinas Pendidikan akan membuka akses informasi kepada publik tentang prosedur mendapatkan beasiswa melalui SKTM / SKM serta memfasilitasi pertemuan warga untuk  mendapatkan penjelasan tentang hal