DAFTAR REGULASI YANG TERKAIT DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI DI DPR

Undang-Undang
No Perihal Judul Lengkap UU beserta Perubahannya
1 Kelembagaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Klik
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Klik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Klik
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Klik
2 Pembentukan Undang-Undang (PPP) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Klik
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Klik
3 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Klik

 

Peraturan DPR
No Perihal Judul Lengkap Peraturan DPR 
1 Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Klik
2 Pembentukan Undang-Undang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Klik
3 Pembentukan Prolegnas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, Klik 
Peraturan Sekjen DPR
No Perihal Judul Lengkap Peraturan Sekretaris Jenderal DPR 
1 SILEG Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Klik
2 Arsip Dinamis Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Klik
3 RITIK Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Klik
4 SPBE Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Klik
Daftar Informasi Publik DPR RI

Klik

Cakupan Informasi Legislasi

Cakupan Informasi di SILEG berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 Tahun 2020

 

Tahap Kegiatan Dokumen
Tahap I Pengunggahan data Prolegnas
  • Judul RUU
  • Konsepsi RUU
  • Pengusul RUU
  • Tanggal pengusulan RUU
  • Laporan singkat penyusunan NA dan RUU yang bersifat terbuka
Tahap II Pengunggahan data Penyusunan NA dan RUU
  • NA
  • RUU
  • Jadwal penyusunan NA dan RUU
  • Laporan singkat penyusunan NA dan RUU yang bersifat terbuka
  • Risalah penyusunan NA dan RUU
Tahap III Pengunggahan data harmonisasi RUU
  • Jadwal harmonisasi NA dan RUU
  • Laporan singkat harmonisasi NA dan RUU
  • NA dan RUU yang telah diharmonisasi dan disepakati di Baleg
Tahap IV Pengunggahan data penetapan usul RUU
  • Jadwal penetapan RUU menjadi usul DPR RI
  • Laporan singkat penetapan RUU menjadi usul DPR RI
  • Risalah rapat paripurna penetapan RUU menjadi usul DPR RI
  • NA dan RUU yang telah ditetapkan rapat paripurna sebagai usul DPR RI
Tahap V Pengunggahan data pembahasan RUU
  • Penugasan pembahasan RUU
  • NA dan RUU usul Pemerintah atau DPD
  • Agenda pembahasan RUU antara AKD dan Pemerintah
  • Risalah rapat pembahasan RUU antara AKD dan Pemerintah
  • RUU yang telah dibahas antara AKD dan Pemerintah
Tahap VI Pengunggahan data pembahasan RUU
  • Risalah rapat paripurna terkait pengesahan RUU menjadi UU
  • RUU yang telah disahkan dalam rapat paripurna
  • Pandangan fraksi-fraksi
  • Pandangan Pemerintah

Rekomendasi terhadap cakupan informasi legislasi ini, silakan lihat di sini.