2010
Pemberlakuan UU KIP
2013
Deklarasi Open Government Partnership
2018
Deklarasi Open Parliament Indonesia DPR RI
CONNECTING
PEOPLE & Parliament
Web ini dibuat oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, yang menjadi mitra sekretariat Open Parliament Indonesia DPR RI, untuk memperkuat keterhubungan masyarakat dan DPR.
Untuk permintaan dokumen legislasi, silakan diajukan ke DPR. Klik. Untuk Anggota DPR 2024 – 2029, dalam proses pembuatan.
Pemantauan Legislasi
Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
PENGANTARRancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Mingan Indonesia (Revisi UU PPMI) merupakan salah satu RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2025. RUU ini memiliki sejumlah urgensi pembahasan yaitu:...
Revisi UU TNI
PENGANTARRancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI) merupakan salah saru RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ini juga merupakan RUU luncuran atau Carry Over dari periode 2019-2024. ...
Revisi UU Minerba
PENGANTARPerubahan Keempat atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau disebut dengan Revisi UU minerba telah disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR (18 Februari 2025). Terdapat perubahan yang signifikan, yaitu pengubahan 20 pasal...
Revisi UU Ombudsman
PENGANTARRUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Perubahan UU Ombudsman ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas lembaga Ombudsman itu sendiri dalam pengawasan. Usulan terkait perubahan ini mulanya telah...
RUU Daerah Khusus Jakarta
PENGANTARUrgensi penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta adalah: Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan bahwa sebagai konsekuensi dari pemindahan ibu kota negara, pemerintah dan DPR diwajibkan untuk melakukan perubahan UU...
RUU Sektor Keuangan
PENGANTARRancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripuna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masa persidangan 2022-2023, Kamis (15/12/2022). Sidang dipimpin langsung oleh...
RUU ASN
Pada Januari 2020, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara mencatat sebanyak 438.590 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan, 35%nya merupakan guru. Para tenaga honorer dibayar langsung oleh kementerian terkait. Pemerintah Daerah juga...
RUU Hukum Acara Perdata
PENGANTARPeraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk...
RUU ITE
PENGANTARPenjelasan Draf RUU ITE Perubahan Kedua Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan perlu mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan...
RUU Narkotika
PENGANTARPembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setidaknya dalam Prolegnas 2020-2024 telah 4 (empat) kali masuk prolegnas prioritas sejak tahun 2020, 2021,2022 dan 2023. Revisi yang membawa semangat pergeseran paradigma...
RUU Penyiaran
PENGANTARRUU tentang Penyiaran merupakan revisi Undang Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 yang merupakan produk legislasi yang mengandung semangat reformasi dalam penyusunanya. RUU tentang Penyiaran pertama kali diusulkan menjadi UU sejak periode DPR-RI tahun 2009-2014...
RUU Kesehatan (Omnibus Law)
PENGANTARRUU Kesehatan akan menggabungkan 13 UU yang berkaitan dengan kesehatan. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, tujuan utama dari RUU Kesehatan Omnibus Law adalah meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kualitas...
UU Haji dan Umrah
Konteks UURUU Haji dan Umroh adalah Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi warga negara Indonesia. Dengan adanya RUU ini, diharapkan akan tercipta sistem pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang lebih baik dan teratur. Salah satu...
RUU PPRT
Konteks RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)Rancangan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPTK merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2 dan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1 dan 2 yang pada intinya menegakan bahwa setiap warga...
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Konteks RUU KIABerdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (KH), masih jauh dari Target Millenium Development Goals (MDGs) ke- 5, yaitu menurunkan angka...
INDEKS KINERJA LEGISLASI TS 2020-2021 14 AGUSTUS 2020 – 13 AGUSTUS 2021, KLIK
KONTAK
Anda dapat menghubungi anggota DPR sebagai wakil Anda di daerah pemilihan, sebagai anggota Komisi yang membawahi bidang tertentu, sebagai anggota fraksi/partai politik, atau sebagai representasi secara kelembagaan. Silakan Klik
| NO | FRAKSI | LANTAI | TELP | WEB | MEDSOS | |
| 1 | PDIP | 7 | 021-5756187, 021-5756189, 021-5756363 | – | ||
| 2 | Golkar | 12 | 021-5755257 | Klik | admin@fraksigolkar.or.id | FB, Twitter, IG |
| 3 | Gerindra | 21 | 021-5755624, 021-5755627, 021-5755628 | Klik | fraksigerindradpr@gmail.com | FB, Twitter, IG |
| 4 | Nasdem | 22 | 021-5755926 | Klik | mediacenterfraksinasdem@gmail.com | FB, Twitter, IG, Youtube |
| 5 | PKB | 18 | 021-5755687, 021-5755716 | Klik | sekretariat@fraksipkb.com | FB, Twitter, IG, Youtube |
| 6 | Demokrat | 9 | 021-5723657 | Klik | fpd_fraksidemokrat.org | FB, Twitter, IG |
| 7 | PKS | 3 | 021-57856087, 021-57856088, 021-57856090 | Klik | humasfraksi@pks.id | FB, Twitter, IG, Youtube. |
| 8 | PAN | 20 | 021-5755810, 021-5755812 | Klik | media.fraksipan@gmail.com | FB, Twitter, IG |
| 9 | PPP | 15 | 021-575 5531, 021-575 5497, 021-575 5498, 021-575 5487 | fraksi_ppp@dpr.go.id, set_fppp@dpr.go.id, fppp_dpr_ri@yahoo.com | FB, Twitter, IG |
Alamat: Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Lantai … (lihat kolom di atas)
Data ini diambil dari media resmi fraksi-fraksi di DPR. Data yang belum tercantum di atas karena tidak ada publikasi dari fraksi bersangkutan atau fraksi tersebut tidak memiliki sarana informasi khusus untuk fraksi.
| KOMISI | TELEPON | FAX | YOUTUBE | |
| Kom I | set_komisi1@dpr.go.id | 021-5715520; 021-5715518; 021-5715581 | 021-5715523 | Link |
| Kom II | set_komisi2@dpr.go.id | 021-571552, 021-5715524, 021-571526 | 021-5715493 | Link |
| Kom III | set_komisi3@dpr.go.id | 021-5715559, 021-5715569, 021-5715864 | 021-5715566 | Link |
| Kom IV | set_komisi4@dpr.go.id | 021-5715530, 021-5715498, 021-5715533 | 021 – 5715532 | Link |
| Kom V | komisi5@dpr.go.id | 021-5715527, 021-5715529, 021-5715928 | 021-5715875 | Link |
| Kom VI | set_komisi6@dpr.go.id | 021-5756018, 021-5756019, 021-5756057 | Link | |
| Kom VII | set_komisi7@dpr.go.id | 021-5756008, 021-5756009 | 021-5756010 | Link |
| Kom VIII | set_komisi8@dpr.go.id | 021-5715399, 021-5715863, 021-5715344 | 021-5715512 | Link |
| Kom IX | set_komisi9@dpr.go.id | 021-5756042, 021-5756043, 021-5756044 | 021-5756045 | Link |
| Kom X | set_komisi10@dpr.go.id | 021-5756035 | 021-5756033 | Link |
| Kom XI | set_komisi11@dpr.go.id | 021-5756030, 021-5756031, 021-5756022 | 021-5756027 | Link |
Untuk AKD lainnya, silakan kunjungi web DPR RI, klik
Anda dapat menghubungi Humas DPR RI sebagai sentral informasi mengenai DPR. Silakan Klik
Kami menyajikan sejumlah kontak dan link pelayanan di DPR, untuk beragam kepentingan. Silakan klik
BUKU TERBARU
Penerapan green legislation yang efektif memerlukan sinergi antara hukum, kebijakan publik, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan legislator untuk merancang dan mengembangkan RUU yang tidak hanya memenuhi standar hukum internasional tetapi juga sesuai dengan kebutuhan lokal serta tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan Indonesia.
Penataan RUU yang baik harus mampu mengidentifikasi area-area yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan dan menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah atau mengurangi dampak negatifnya. Aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan terhadap ekosistem kritis harus mendapat perhatian yang lebih serius dalam proses perumusan undang-undang. Selengkapnya: Klik
E-PARLIAMENT
Kemunculan internet yang kemudian diikuti oleh media sosial, mengubah pandangan dan perilaku berbagai kalangan terhadap informasi, relasi, dan cara memenangkan sebuah kontestasi. Skandal Cambridge Analytica, pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu menjadi bukti. Dari waktu ke waktu, jumlah penghuni dunia maya terus meningkat.
Pada awal 2021, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dari 274,9 juta penduduk Indonesia (meningkat 27 juta orang atau 15,5 % dari tahun 2020). Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif (meningkat 10 juta orang atau 6,3 % dibanding 2020). Dengan jumlah yang besar ini, parlemen perlu berbenah, mengelola dunia maya seserius mengelola dunia nyata.
Salah satunya dengan membangun e-Parliament. e-Parliament akan berdampak signifikan pada efisiensi administrasi; membaiknya akses dan penyebarluasan informasi; serta bertambahnya interaksi dengan masyarakat. Ujung dari e-Parliament adalah pelayanan untuk memperkuat demokrasi. Pelayanan informasi dan partisipasi adalah jantung e-Parliament. Digitalisasi tanpa penguatan pelayanan, tidak sempurna disebut sebagai e-Parliament.
Selengkapnya: Klik