PENGANTARRUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Perubahan UU Ombudsman ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas lembaga Ombudsman itu sendiri dalam pengawasan. Usulan terkait perubahan ini mulanya telah...

PENGANTARRancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripuna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masa persidangan 2022-2023, Kamis (15/12/2022). Sidang dipimpin langsung oleh...

Pada Januari 2020, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara mencatat sebanyak 438.590 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan, 35%nya merupakan guru. Para tenaga honorer dibayar langsung oleh kementerian terkait. Pemerintah Daerah juga...

PENGANTARPeraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk...

PENGANTARPenjelasan Draf RUU ITE Perubahan Kedua Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan perlu mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan...

PENGANTARPembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setidaknya dalam Prolegnas 2020-2024 telah 4 (empat) kali masuk prolegnas prioritas sejak tahun 2020, 2021,2022 dan 2023. Revisi yang membawa semangat pergeseran paradigma...

PENGANTARRUU tentang Penyiaran merupakan revisi Undang Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 yang merupakan produk legislasi yang mengandung semangat reformasi dalam penyusunanya. RUU tentang Penyiaran pertama kali diusulkan menjadi UU sejak periode DPR-RI tahun 2009-2014...

PENGANTARRUU Kesehatan akan menggabungkan 13 UU yang berkaitan dengan kesehatan. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, tujuan utama dari RUU Kesehatan Omnibus Law adalah meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kualitas...

Konteks UURUU Haji dan Umroh adalah Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi warga negara Indonesia. Dengan adanya RUU ini, diharapkan akan tercipta sistem pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang lebih baik dan teratur. Salah satu...

Konteks RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)Rancangan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPTK merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2 dan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1 dan 2 yang pada intinya menegakan bahwa setiap warga...

Konteks RUU KIABerdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (KH), masih jauh dari Target Millenium Development Goals (MDGs) ke- 5, yaitu menurunkan angka...

Urgensi RUU Masyarakat Adat Hingga Maret 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menerbitkan 89 surat keputusan berisi pengakuan terhadap hutan adat. Luas hutan adat milik 89 komunitas itu mencapai 89.783 hektare. Angka itu hanya 0,65 persen dari...

Mengapa Kita Butuh PDP?Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman...

Why Renewable Energy? Indonesia ikut serta berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. dan menekan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri...