misi kami

Conneting People and Parliament

Open Parliament merupakan sebuah agenda besar untuk membangun keterbukaan parlemen dengan mensyaratkan adanya kolaborasi parlemen dan masyarakat sipil. Indonesian Parliamentary Center, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, yang menjadi mitra sekretariat Open Parliament Indonesia DPR RI, menghadirkan web ini untuk memperkuat keterhubungan masyarakat dan DPR.

LAPORAN

INDEKS KINERJA LEGISLASI

DPR RI 

TAHUN SIDANG 2020-2021

14 Agustus 2020 – 13 Agustus 2021 (Klik)

Anda dapat menghubungi anggota DPR sebagai wakil Anda di daerah pemilihan, sebagai anggota Komisi yang membawahi bidang tertentu, sebagai anggota fraksi/partai politik, atau sebagai representasi secara kelembagaan. Silakan Klik

NO FRAKSI LANTAI TELP WEB EMAIL MEDSOS
1 PDIP 7 021-5756187, 021-5756189, 021-5756363
2 Golkar 12 021-5755257 Klik admin@fraksigolkar.or.id FB, Twitter, IG
3 Gerindra 21 021-5755624, 021-5755627, 021-5755628 Klik fraksigerindradpr@gmail.com FBTwitter, IG
4 Nasdem 22 021-5755926 Klik mediacenterfraksinasdem@gmail.com FB, Twitter, IG, Youtube
5 PKB 18 021-5755687, 021-5755716 Klik sekretariat@fraksipkb.com FB, Twitter, IG, Youtube
6 Demokrat 9 021-5723657 Klik fpd_fraksidemokrat.org FBTwitterIG
7 PKS 3 021-57856087, 021-57856088, 021-57856090 Klik humasfraksi@pks.id FBTwitter, IG, Youtube.
8 PAN 20 021-5755810, 021-5755812 Klik media.fraksipan@gmail.com FBTwitter, IG
9 PPP 15 021-575 5531, 021-575 5497, 021-575 5498, 021-575 5487 fraksi_ppp@dpr.go.id,  set_fppp@dpr.go.id, fppp_dpr_ri@yahoo.com FBTwitter, IG

Alamat: Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Lantai … (lihat kolom di atas)

Data ini diambil dari media resmi fraksi-fraksi di DPR. Data yang belum tercantum di atas karena tidak ada publikasi dari fraksi bersangkutan atau fraksi tersebut tidak memiliki sarana informasi khusus untuk fraksi.

 

KOMISI EMAIL TELEPON FAX YOUTUBE
Kom I set_komisi1@dpr.go.id 021-5715520; 021-5715518; 021-5715581 021-5715523 Link
Kom II set_komisi2@dpr.go.id 021-571552, 021-5715524, 021-571526 021-5715493 Link
Kom III set_komisi3@dpr.go.id 021-5715559, 021-5715569, 021-5715864 021-5715566 Link
Kom IV set_komisi4@dpr.go.id 021-5715530, 021-5715498, 021-5715533 021 – 5715532 Link
Kom V komisi5@dpr.go.id  021-5715527, 021-5715529,  021-5715928  021-5715875 Link
Kom VI set_komisi6@dpr.go.id 021-5756018, 021-5756019, 021-5756057 Link
Kom VII set_komisi7@dpr.go.id 021-5756008, 021-5756009 021-5756010 Link
Kom VIII set_komisi8@dpr.go.id  021-5715399, 021-5715863, 021-5715344 021-5715512 Link
Kom IX set_komisi9@dpr.go.id 021-5756042, 021-5756043, 021-5756044 021-5756045 Link
Kom X set_komisi10@dpr.go.id 021-5756035 021-5756033 Link
Kom XI set_komisi11@dpr.go.id 021-5756030, 021-5756031, 021-5756022 021-5756027 Link

Untuk AKD lainnya, silakan kunjungi web DPR RI, klik

Anda dapat menghubungi Humas DPR RI sebagai sentral informasi mengenai DPR. Silakan Klik

Kami menyajikan sejumlah kontak dan link pelayanan di DPR, untuk beragam kepentingan. Silakan klik

Pemantauan Legislasi

UU Ibukota Negara

UU Ibukota Negara

DOKUMEN PEMBENTUKAN UU IKN (Dokumen ini kami tautkan dari web DPR RI) Keterangan Konsepsi RUU (Tidak diumumkan) Naskah Akademik Draf RUU Draf akhir RUU yang ditetapkan sebagai UU (Belum diumumkan) Daftar Inventarisasi Masalah DPR RI (Tidak diumumkan) Daftar...

RUU Energi Baru dan Terbarukan

RUU Energi Baru dan Terbarukan

RUU EBT merupakan RUU inisiatif dari Komisi VII DPR RI. Hingga November 2021, proses pembentukan RUU EBT memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Sugeng Suprawoto, Ketua Komisi VII DPR RI,...

RUU Pendidikan Kedokteran

RUU Pendidikan Kedokteran

Memasuki abad 20, telah terjadi peningkatan jumlah Fakultas Kedokteran yang cukup tajam. Pada awal tahun 2000, Indonesia memiliki 33 Fakultas Kedokteran. Tahun 2007, telah bertambah menjadi 45 Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2009, naik secara signifikan hingga menjadi...

RUU Aparatur Sipil Negara

RUU Aparatur Sipil Negara

Pada Januari 2020, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara mencatat sebanyak 438.590 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan, 35%nya merupakan guru. Para tenaga honorer dibayar langsung oleh kementerian terkait. Pemerintah Daerah juga...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas...

RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi

PENGANTAR Meningkatnya pengguna smartphone dan pelayanan berbasis online oleh negara maupun swasta, telah memicu meningkatnya sirkulasi informasi pribadi di domain publik. Dampak negatifnya, terjadi berbagai pelanggaran privasi bahkan tindak kriminal, seperti...

RUU Otonomi Khusus Papua

RUU Otonomi Khusus Papua

Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua...

Rapat Panja RAPBN, 7 Juli 2021

Rapat Panja RAPBN, 7 Juli 2021

LAPORAN PEMANTAUAN Rapat Panja - Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah. Hari : Senin, 21 Juni 2021. Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI, 2. Koordinator Panja Pemerintah,...

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...

PEMANTAUAN KHUSUS

RUU Energi Baru dan Terbarukan

DPR sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan  (EBT). Bagaimana perkembangannya, sejauhmana DPR mengawasi pemerintah dalam implementasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan sejumlah regulasi menuju transisi energi lainnya.

BUKU TERBARU

Kemunculan internet yang kemudian diikuti oleh media sosial, mengubah pandangan dan perilaku berbagai kalangan terhadap informasi, relasi, dan cara memenangkan sebuah kontestasi. Skandal Cambridge Analytica, pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu menjadi bukti. Dari waktu ke waktu, jumlah penghuni dunia maya terus meningkat.  

Pada awal 2021, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dari 274,9 juta penduduk Indonesia (meningkat 27 juta orang atau 15,5 % dari tahun 2020). Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif (meningkat 10 juta orang atau 6,3 % dibanding 2020). Dengan jumlah yang besar ini, parlemen perlu berbenah, mengelola dunia maya seserius mengelola dunia nyata.

Salah satunya dengan membangun e-Parliament. e-Parliament akan berdampak signifikan pada efisiensi administrasi; membaiknya akses dan penyebarluasan informasi; serta bertambahnya interaksi dengan masyarakat. Ujung dari e-Parliament adalah pelayanan untuk memperkuat demokrasi. Pelayanan informasi dan partisipasi adalah jantung e-Parliament. Digitalisasi tanpa penguatan pelayanan, tidak sempurna disebut sebagai e-Parliament.

Selengkapnya: Klik