Web ini dikelola IPC, sebagai ikhtiar kami memperkuat relasi DPR-publik. Web ini juga menyajikan informasi berdasarkan olahan dari web, media sosial, dan pemantauan. (Ahmad Hanafi, Direktur IPC)
KAMUS PARLEMEN INDONESIA
Penjelasan atas sejumlah istilah yang berkaitan dengan parlemen Indonesia diolah oleh Tim openparliament.id
Kami melakukan pemantauan secara online terhadap pembahasan sejumlah RUU di DPR RI pada tahun 2021 ini. Materi pemantauan meliputi pokok bahasan rapat, ketaatan pada tata tertib rapat, dan aksesibilitas serta transparansi rapat secara online.
| Pelaksana Pemantauan | Indonesian Parliamentary Center (IPC) |
| Pemantau | Sigit Alfian, Chorisantun Nikmah |
| RUU yang Dipantau | RUU yang sedang dibahas pada Juni sd Desember 2021, yaitu:
|
| Objek Pemantauan | Pokok Bahasan Rapat |
| Tata Tertib Rapat | |
| Prosedur Pembentukan Undang-Undang | |
| Transparansi dan Aksesibilitas Rapat secara Online | |
| Metode Pemantauan | Pemantauan online (live streaming) |
| Periode Pemantauan | Juni 2021 sd Desember 2021 |
| Tujuan Pemantauan |
|
| Disclaimer | Jika pembaca menemukan perbedaan atas kata atau kalimat yang ditulis dalam Laporan Pemantauan dengan yang disampaikan di rapat, kemungkinan disebabkan karena ketidakjelasan pengucapan peserta rapat atau gangguan teknis. Untuk mengklarifikasinya, silakan lihat link yang disediakan atau melihat/meminta risalah rapat tersebut kepada PPID DPR RI. |
LAYANAN PUBLIK DPR RI
RUMAH ASPIRASI
Dikelola oleh DPR RI
PENGADUAN PUBLIK
Dikelola oleh DPR RI
PERMINTAAN INFORMASI
Dikelola oleh DPR RI
TUR VIRTUAL DPR
Dikelola oleh DPR RI
INFORMASI TERKINI
Laporan Pemantauan Panja RAPBN, 7 Juli 2021
LAPORAN PEMANTAUAN Rapat Panja - Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah. Hari : Senin, 21 Juni 2021. Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI, 2. Koordinator Panja Pemerintah,...
Praktik e-Parliament di Beberapa Negara
Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul "e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital") Untuk memberikan gambaran jelas akan konsep e-Parliament, sejumlah praktik cerdas berikut menggambarkan bagaimana penerapan...
Sejarah e-Parliament
Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”) Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi tren untuk mengembangkan demokrasi di ruang-ruang siber sekaligus...
Perubahan UU MK sebagai RUU Kumulatif Terbuka
Pada tahun 2020 ini, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan perubahan ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No. 7 Tahun 2020. DPR menetapkan RUU tersebut sebagai RUU kumulatif terbuka. Melalui mekanisme ini, sebuah RUU dapat masuk di...
Protected: e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital
Password Protected
To view this protected post, enter the password below:
Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU
“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...
TEMA
Legislasi
Pengawasan
Anggaran
Fraksi
Komisi
Dapil
PERBINCANGAN SEPUTAR OPEN PARLIAMENT
KUTIPAN PENDAPAT
Komitmen keterbukaan parlemen penting diadopsi semua negara. Di Indonesia, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik juga masih rendah. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sekitar 49 %. Sesudah DPR RI melakukan Deklarasi Parlemen Terbuka, pada Desember 2018 lalu, kepercayaan publik terhadap parlemen mencapai 60 %. (dpr.go.id, 4 April 2019)
DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan, dan akuntabel. Prinsip DPR terbuka membuat publik bisa mengakses semua informasi dan proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. (dpr.go.id, 9 Desember 2019)
Berbagai inisiatif yang telah dilakukan antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen yang terpisah dari rencana aksi keterbukaan pemerintah. Di Asia, DPR tercatat sebagai parlemen yang kali pertama menyampaikan Renaksi. Untuk meningkatkan pelibatan publik, upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk mengembangkan Sistem Informasi Legislatif. (dpr.go.id, 9 Desember 2019)