2010
Pemberlakuan UU KIP
2013
Deklarasi Open Government Partnership
2018
Deklarasi Open Parliament Indonesia DPR RI
CONNECTING
PEOPLE & Parliament
Open Parliament merupakan sebuah agenda besar untuk membangun keterbukaan parlemen dengan mensyaratkan adanya kolaborasi parlemen dan masyarakat sipil. Indonesian Parliamentary Center, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, yang menjadi mitra sekretariat Open Parliament Indonesia DPR RI, menghadirkan web ini untuk memperkuat keterhubungan masyarakat dan DPR.
Pemantauan Legislasi
RUU Perlindungan Data Pribadi
Mengapa Kita Butuh PDP?Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman...
RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan
Why Renewable Energy?Indonesia ikut serta berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. dan menekan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri...
UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an (Perubahan II)
KONTEKS PERUBAHAN UU Perubahan Kedua UU PPP tidak dapat dilepaskan dari konteks pertimbangan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan...
RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pembentukan RUU KUHP Periode 2019-2024Penjelasan Pengusul RUUPenjelasan Pemerintah atas 14 (empat belas) poin hasil sosialisasi RUU tentang KUHP. Informasi yang diumumkan: Lapsing: Tidak ada Catatan Rapat: Tidak ada Risalah: Tidak ada Video: Ada Lain-lain: Ada...
RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati Indonesia (Bappenas, 2016)(1) Rusaknya habitat, baik karena bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim.(2) Hilangnya habitat, baik karena penggunaan hutan untuk lahan pertanian, pertambangan,...
UU Ibukota Negara
DOKUMEN PEMBENTUKAN UU IKN (Dokumen ini kami tautkan dari web DPR RI) Keterangan Konsepsi RUU (Tidak diumumkan) Naskah Akademik Draf RUU Draf akhir RUU yang ditetapkan sebagai UU (Belum diumumkan) Daftar Inventarisasi Masalah DPR RI (Tidak diumumkan) Daftar...
RUU Pendidikan Kedokteran
Memasuki abad 20, telah terjadi peningkatan jumlah Fakultas Kedokteran yang cukup tajam. Pada awal tahun 2000, Indonesia memiliki 33 Fakultas Kedokteran. Tahun 2007, telah bertambah menjadi 45 Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2009, naik secara signifikan hingga menjadi...
RUU Aparatur Sipil Negara
Pada Januari 2020, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara mencatat sebanyak 438.590 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan, 35%nya merupakan guru. Para tenaga honorer dibayar langsung oleh kementerian terkait. Pemerintah Daerah juga...
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas...
RUU Perlindungan Data Pribadi
PENGANTAR Meningkatnya pengguna smartphone dan pelayanan berbasis online oleh negara maupun swasta, telah memicu meningkatnya sirkulasi informasi pribadi di domain publik. Dampak negatifnya, terjadi berbagai pelanggaran privasi bahkan tindak kriminal, seperti...
RUU Otonomi Khusus Papua
Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua...
Rapat Panja RAPBN, 7 Juli 2021
LAPORAN PEMANTAUAN Rapat Panja - Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah. Hari : Senin, 21 Juni 2021. Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI, 2. Koordinator Panja Pemerintah,...
INDEKS KINERJA LEGISLASI TS 2020-2021 14 AGUSTUS 2020 – 13 AGUSTUS 2021, KLIK
DATA LEGISLASI 2022 DI WEB DPR RI
RUU
Tahapan
Jumlah Rapat
Jumlah Lapsing
Jumlah Catatan Rapat
Jumlah Risalah
RUU
Tahapan
Jumlah Rapat
Jumlah Lapsing
Jumlah Catatan Rapat
Jumlah Risalah
RUU
Tahapan
Jumlah Rapat
Jumlah Lapsing
Jumlah Catatan Rapat
Jumlah Risalah
RUU
Tahapan
Jumlah Rapat
Jumlah Lapsing
Jumlah Catatan Rapat
Jumlah Risalah
RUU
Tahapan
Jumlah Rapat
Jumlah Lapsing
Jumlah Catatan Rapat
Jumlah Risalah
KONTAK
Layanan
Kontak
Web
Layanan
Kontak
Web
Layanan
Kontak
Web
Layanan
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Fraksi
Kontak
Web
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Komisi
Kontak
Anda dapat menghubungi anggota DPR sebagai wakil Anda di daerah pemilihan, sebagai anggota Komisi yang membawahi bidang tertentu, sebagai anggota fraksi/partai politik, atau sebagai representasi secara kelembagaan. Silakan Klik
| NO | FRAKSI | LANTAI | TELP | WEB | MEDSOS | |
| 1 | PDIP | 7 | 021-5756187, 021-5756189, 021-5756363 | – | ||
| 2 | Golkar | 12 | 021-5755257 | Klik | admin@fraksigolkar.or.id | FB, Twitter, IG |
| 3 | Gerindra | 21 | 021-5755624, 021-5755627, 021-5755628 | Klik | fraksigerindradpr@gmail.com | FB, Twitter, IG |
| 4 | Nasdem | 22 | 021-5755926 | Klik | mediacenterfraksinasdem@gmail.com | FB, Twitter, IG, Youtube |
| 5 | PKB | 18 | 021-5755687, 021-5755716 | Klik | sekretariat@fraksipkb.com | FB, Twitter, IG, Youtube |
| 6 | Demokrat | 9 | 021-5723657 | Klik | fpd_fraksidemokrat.org | FB, Twitter, IG |
| 7 | PKS | 3 | 021-57856087, 021-57856088, 021-57856090 | Klik | humasfraksi@pks.id | FB, Twitter, IG, Youtube. |
| 8 | PAN | 20 | 021-5755810, 021-5755812 | Klik | media.fraksipan@gmail.com | FB, Twitter, IG |
| 9 | PPP | 15 | 021-575 5531, 021-575 5497, 021-575 5498, 021-575 5487 | fraksi_ppp@dpr.go.id, set_fppp@dpr.go.id, fppp_dpr_ri@yahoo.com | FB, Twitter, IG |
Alamat: Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Lantai … (lihat kolom di atas)
Data ini diambil dari media resmi fraksi-fraksi di DPR. Data yang belum tercantum di atas karena tidak ada publikasi dari fraksi bersangkutan atau fraksi tersebut tidak memiliki sarana informasi khusus untuk fraksi.
| KOMISI | TELEPON | FAX | YOUTUBE | |
| Kom I | set_komisi1@dpr.go.id | 021-5715520; 021-5715518; 021-5715581 | 021-5715523 | Link |
| Kom II | set_komisi2@dpr.go.id | 021-571552, 021-5715524, 021-571526 | 021-5715493 | Link |
| Kom III | set_komisi3@dpr.go.id | 021-5715559, 021-5715569, 021-5715864 | 021-5715566 | Link |
| Kom IV | set_komisi4@dpr.go.id | 021-5715530, 021-5715498, 021-5715533 | 021 – 5715532 | Link |
| Kom V | komisi5@dpr.go.id | 021-5715527, 021-5715529, 021-5715928 | 021-5715875 | Link |
| Kom VI | set_komisi6@dpr.go.id | 021-5756018, 021-5756019, 021-5756057 | Link | |
| Kom VII | set_komisi7@dpr.go.id | 021-5756008, 021-5756009 | 021-5756010 | Link |
| Kom VIII | set_komisi8@dpr.go.id | 021-5715399, 021-5715863, 021-5715344 | 021-5715512 | Link |
| Kom IX | set_komisi9@dpr.go.id | 021-5756042, 021-5756043, 021-5756044 | 021-5756045 | Link |
| Kom X | set_komisi10@dpr.go.id | 021-5756035 | 021-5756033 | Link |
| Kom XI | set_komisi11@dpr.go.id | 021-5756030, 021-5756031, 021-5756022 | 021-5756027 | Link |
Untuk AKD lainnya, silakan kunjungi web DPR RI, klik
Anda dapat menghubungi Humas DPR RI sebagai sentral informasi mengenai DPR. Silakan Klik
Kami menyajikan sejumlah kontak dan link pelayanan di DPR, untuk beragam kepentingan. Silakan klik
BUKU TERBARU
Kemunculan internet yang kemudian diikuti oleh media sosial, mengubah pandangan dan perilaku berbagai kalangan terhadap informasi, relasi, dan cara memenangkan sebuah kontestasi. Skandal Cambridge Analytica, pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu menjadi bukti. Dari waktu ke waktu, jumlah penghuni dunia maya terus meningkat.
Pada awal 2021, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dari 274,9 juta penduduk Indonesia (meningkat 27 juta orang atau 15,5 % dari tahun 2020). Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif (meningkat 10 juta orang atau 6,3 % dibanding 2020). Dengan jumlah yang besar ini, parlemen perlu berbenah, mengelola dunia maya seserius mengelola dunia nyata.
Salah satunya dengan membangun e-Parliament. e-Parliament akan berdampak signifikan pada efisiensi administrasi; membaiknya akses dan penyebarluasan informasi; serta bertambahnya interaksi dengan masyarakat. Ujung dari e-Parliament adalah pelayanan untuk memperkuat demokrasi. Pelayanan informasi dan partisipasi adalah jantung e-Parliament. Digitalisasi tanpa penguatan pelayanan, tidak sempurna disebut sebagai e-Parliament.
Selengkapnya: Klik