Anggota DPR RI 2019-2024

Mari kenali dan berinteraksi dengan para wakil kita di DPR RI

Ragam Layanan Publik DPR RI

Pengaduan masyarakat, Permintaan informasi publik, perpustakaan, dll.

Web ini dikelola IPC, sebagai ikhtiar kami memperkuat relasi DPR-publik. Web ini juga menyajikan informasi berdasarkan olahan dari web, media sosial, dan pemantauan. (Ahmad Hanafi, Direktur IPC)

KONTAK ANGGOTA DPR RI

berdasarkan fraksi, komisi, dan daerah pemilihan beserta beragam sarana komunikasi dan informasi. Diolah oleh tim openparliament.id

KAMUS PARLEMEN INDONESIA

Penjelasan atas sejumlah istilah yang berkaitan dengan parlemen Indonesia diolah oleh Tim openparliament.id

Kami melakukan pemantauan secara online terhadap pembahasan sejumlah RUU di DPR RI pada tahun 2021 ini. Materi pemantauan meliputi pokok bahasan rapat, ketaatan pada tata tertib rapat, dan aksesibilitas serta transparansi rapat secara online. 

Pelaksana Pemantauan Indonesian Parliamentary Center (IPC)
Pemantau Sigit Alfian, Chorisantun Nikmah
RUU yang Dipantau RUU yang sedang dibahas pada Juni sd Desember 2021, yaitu:
  1. RUU Otonomi Khusus Papua
  2. RUU APBN Tahun 2022
Objek Pemantauan Pokok Bahasan Rapat
Tata Tertib Rapat
Prosedur Pembentukan Undang-Undang
Transparansi dan Aksesibilitas Rapat secara Online
Metode Pemantauan Pemantauan online (live streaming)
Periode Pemantauan Juni 2021 sd Desember 2021
Tujuan Pemantauan
  1. Untuk mengetahui ketaatan Anggota DPR terhadap Tata Tertib rapat dan prosedur pembentukan Undang-Undang sebagai bahan advokasi untuk reformasi legislasi DPR
  2. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan memahami materi rapat di DPR dengan ringkasan dan hasil olahan materi rapat berupa infografis.
Disclaimer Jika pembaca menemukan perbedaan atas kata atau kalimat yang ditulis dalam Laporan Pemantauan dengan yang disampaikan di rapat, kemungkinan disebabkan karena ketidakjelasan pengucapan peserta rapat atau gangguan teknis. Untuk mengklarifikasinya, silakan lihat link yang disediakan atau melihat/meminta risalah rapat tersebut kepada PPID DPR RI.

LAYANAN PUBLIK DPR RI

RUMAH ASPIRASI

Dikelola oleh DPR RI

PENGADUAN PUBLIK

Dikelola oleh DPR RI

PERMINTAAN INFORMASI

Dikelola oleh DPR RI

TUR VIRTUAL DPR

Dikelola oleh DPR RI

INFORMASI TERKINI

Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul "e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital") Untuk memberikan gambaran jelas akan konsep e-Parliament, sejumlah praktik cerdas berikut menggambarkan bagaimana penerapan...

Sejarah e-Parliament

Sejarah e-Parliament

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”) Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi tren untuk mengembangkan demokrasi di ruang-ruang siber sekaligus...

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...

TEMA

Legislasi

Pengawasan

Anggaran

Fraksi

Komisi

Dapil

PERBINCANGAN SEPUTAR OPEN PARLIAMENT

KUTIPAN PENDAPAT

Komitmen keterbukaan parlemen penting diadopsi semua negara. Di Indonesia, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik juga masih rendah. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sekitar 49 %. Sesudah DPR RI melakukan Deklarasi Parlemen Terbuka, pada Desember 2018 lalu, kepercayaan publik terhadap parlemen mencapai 60 %. (dpr.go.id, 4 April 2019)

Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

Anggota DPR RI

DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan, dan akuntabel. Prinsip DPR terbuka membuat publik bisa mengakses semua informasi dan proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. (dpr.go.id, 9 Desember 2019)

Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala, S.I.Kom.

Ketua DPR RI

Berbagai inisiatif yang telah dilakukan antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen yang terpisah dari rencana aksi keterbukaan pemerintah. Di Asia, DPR tercatat sebagai parlemen yang kali pertama menyampaikan Renaksi. Untuk meningkatkan pelibatan publik, upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk mengembangkan Sistem Informasi Legislatif. (dpr.go.id, 9 Desember 2019)

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.

Wakil Ketua DPR RI

Get in touch

admin@openparliament.id

Telp/Fax: (+6221) 8353626

Jl. Tebet Utara III D, No. 12A, Jakarta Selatan 12829