Secara harfiah, open parliament tumbuh bersamaan dengan gagasan parlemen demokratis. Adapun cikal bakal open parliament sebagai sebuah platform yang diadopsi Open Government Partnership (OGP), muncul pada 2012 di Washington, melalui pengembangan draf “Legislative Openness” oleh parliamentary monitoring organizations dari 38 negara. Draf ini kemudian dideklarasikan pada World e-Parliament Conference 2012 di Roma, yang oleh OGP dikolaborasikan dengan inisiatif Open Government melalui pembentukan Legislative Openness Working Group pada OGP Summit tahun 2013 dan 2015. Parlemen yang mendeklarasikan open parliament bekerja bersama masyarakat sipil membangun keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas di negaranya masing-masing.
Web ini dihadirkan untuk mendorong parlemen yang lebih terbuka, memperkuat relasi DPR-publik, meningkatkan literasi terhadap parlemen Indonesia, dan mengkampanyekan Open Parliament Indonesia.
DOKUMEN OPEN PARLIAMENT
Open parliament merupakan inisiatif untuk mendorong parlemen yang terbuka, partisipasi, kolaboratif, inovatif, akuntabel, dan inklusif.
KAMUS PARLEMEN INDONESIA
Penjelasan atas sejumlah istilah yang berkaitan dengan parlemen Indonesia diolah oleh Tim openparliament.id
PEMANTAUAN LEGISLASI
KONTAK WAKIL ANDA
Melalui kontak dan layanan DPR ini, kami ingin memudahkan Anda menjalin komunikasi dengan DPR, baik secara personal maupun kelembagaan. Respon para pihak terhadap Anda, di luar tanggung jawab kami. Gunakan saluran-saluran komunikasi ini dengan bijak.
Kontak Fraksi
Kontak Komisi
Kontak DPW Partai
Kontak Anggota DPR
Layanan DPR RI
Kami berinisiatif menghimpun beragam layanan publik yang disediakan DPR RI secara online, untuk mempermudah publik mengetahui jenis layanan dan berinteraksi dengan DPR RI. Baik yang berkaitan dengan pengaduan, penyampaian aspirasi, permintaan informasi, partisipasi legislasi, maupun terkait dengan materi literasi digital yang disediakan DPR.
INFORMASI TERKINI
Laporan Perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi
PENGANTAR Meningkatnya pengguna smartphone dan pelayanan berbasis online oleh negara maupun swasta, telah memicu meningkatnya sirkulasi informasi pribadi di domain publik. Dampak negatifnya, terjadi berbagai pelanggaran privasi bahkan tindak kriminal, seperti...
Ringkasan Pembentukan UU Otonomi Khusus Papua
Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua...
Laporan Pemantauan Panja RAPBN, 7 Juli 2021
LAPORAN PEMANTAUAN Rapat Panja - Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah. Hari : Senin, 21 Juni 2021. Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI, 2. Koordinator Panja Pemerintah,...
Perubahan UU MK sebagai RUU Kumulatif Terbuka
Pada tahun 2020 ini, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan perubahan ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No. 7 Tahun 2020. DPR menetapkan RUU tersebut sebagai RUU kumulatif terbuka. Melalui mekanisme ini, sebuah RUU dapat masuk di...
Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU
“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...
Tantangan Uji Formil UU
Pada dasarnya, uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur pembentukan sebuah undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya. Harapannya, melalui mekanisme ini publik mendapatkan garansi bahwa UU yang dilahirkan berlangsung...
TEMA
Legislasi
Pengawasan
Anggaran
Fraksi
Komisi
Dapil
BUKU
INDIKATOR KETERBUKAAN
