Web ini dikelola organisasi masyarakat sipil, Indonesian Parliamentary Center, yang merupakan mitra DPR dalam membangun Open Parliament. Ini merupakan ikhtiar kami untuk memperkuat hubungan DPR-masyarakat. Web ini juga menyajikan informasi seputar DPR berdasarkan data yang diolah dari web, media sosial, dan pemantauan.
KONTAK ANGGOTA DPR RI
berdasarkan fraksi, komisi, dan daerah pemilihan beserta beragam sarana komunikasi dan informasi. Diolah oleh tim openparliament.id
LAYANAN PUBLIK DPR RI
RUMAH ASPIRASI
Dikelola oleh DPR RI
PENGADUAN PUBLIK
Dikelola oleh DPR RI
PERMINTAAN INFORMASI
Dikelola oleh DPR RI
TUR VIRTUAL DPR
Dikelola oleh DPR RI
INFORMASI TERKINI
Perubahan UU MK sebagai RUU Kumulatif Terbuka
Pada tahun 2020 ini, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan perubahan ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No. 7 Tahun 2020. DPR menetapkan RUU tersebut sebagai RUU kumulatif terbuka. Melalui mekanisme ini, sebuah RUU dapat masuk di...
Protected: e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital
Password Protected
To view this protected post, enter the password below:
Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU
“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...
Tantangan Uji Formil UU
Pada dasarnya, uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur pembentukan sebuah undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya. Harapannya, melalui mekanisme ini publik mendapatkan garansi bahwa UU yang dilahirkan berlangsung...
Gejala Disharmoni AntarUU
Di tengah gejala hyper regulation, ada potensi penyakit turunan yang menyertainya, yaitu ketidaktepatan materi muatan undang-undang (UU), keharmonisan antar UU, keharmonisan antara UU dengan peraturan per-UU-an lain, pemenuhan aspirasi publik, dan relevansi antara UU...
Tantangan Legalitas Produk Legislasi DPR
Penulis: Arbain Aspek legalitas terkait dengan sah tidaknya sebuah undang-undang. Secara normatif, tentu yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, masyarakat dapat memberikan pandangan terhadap UU tersebut. Tidak semua hal yang ditemukan publik, mereka...
TEMA
Legislasi
Pengawasan
Anggaran
Fraksi
Komisi
Dapil
Komitmen keterbukaan parlemen penting diadopsi semua negara. Di Indonesia, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik juga masih rendah. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sekitar 49 %. Sesudah DPR RI melakukan Deklarasi Parlemen Terbuka, pada Desember 2018 lalu, kepercayaan publik terhadap parlemen mencapai 60 %. (dpr.go.id, 4 April 2019)
DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan, dan akuntabel. Prinsip DPR terbuka membuat publik bisa mengakses semua informasi dan proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. (dpr.go.id, 9 Desember 2019)
Berbagai inisiatif yang telah dilakukan antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen yang terpisah dari rencana aksi keterbukaan pemerintah. Di Asia, DPR tercatat sebagai parlemen yang kali pertama menyampaikan Renaksi. Untuk meningkatkan pelibatan publik, upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk mengembangkan Sistem Informasi Legislatif. (dpr.go.id, 9 Desember 2019)