2010

Pemberlakuan UU KIP

2013

Deklarasi Open Government Partnership

2018

Deklarasi Open Parliament Indonesia DPR RI

CONNECTING

 

PEOPLE & Parliament 

Open Parliament merupakan sebuah agenda besar untuk membangun keterbukaan parlemen dengan mensyaratkan adanya kolaborasi parlemen dan masyarakat sipil. Indonesian Parliamentary Center, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, yang menjadi mitra sekretariat Open Parliament Indonesia DPR RI, menghadirkan web ini untuk memperkuat keterhubungan masyarakat dan DPR.

Pemantauan Legislasi

RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi

Mengapa Kita Butuh PDP?Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman...

RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

Why Renewable Energy?Indonesia ikut serta berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. dan menekan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri...

UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an (Perubahan II)

UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an (Perubahan II)

KONTEKS PERUBAHAN UU Perubahan Kedua UU PPP tidak dapat dilepaskan dari konteks pertimbangan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan...

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembentukan RUU KUHP Periode 2019-2024Penjelasan Pengusul RUUPenjelasan Pemerintah atas 14 (empat belas) poin hasil sosialisasi RUU tentang KUHP. Informasi yang diumumkan: Lapsing: Tidak ada Catatan Rapat: Tidak ada Risalah: Tidak ada Video: Ada Lain-lain: Ada...

RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati Indonesia (Bappenas, 2016)(1) Rusaknya habitat, baik karena bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim.(2) Hilangnya habitat, baik karena penggunaan hutan untuk lahan pertanian, pertambangan,...

UU Ibukota Negara

UU Ibukota Negara

DOKUMEN PEMBENTUKAN UU IKN (Dokumen ini kami tautkan dari web DPR RI) Keterangan Konsepsi RUU (Tidak diumumkan) Naskah Akademik Draf RUU Draf akhir RUU yang ditetapkan sebagai UU (Belum diumumkan) Daftar Inventarisasi Masalah DPR RI (Tidak diumumkan) Daftar...

RUU Pendidikan Kedokteran

RUU Pendidikan Kedokteran

Memasuki abad 20, telah terjadi peningkatan jumlah Fakultas Kedokteran yang cukup tajam. Pada awal tahun 2000, Indonesia memiliki 33 Fakultas Kedokteran. Tahun 2007, telah bertambah menjadi 45 Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2009, naik secara signifikan hingga menjadi...

RUU Aparatur Sipil Negara

RUU Aparatur Sipil Negara

Pada Januari 2020, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara mencatat sebanyak 438.590 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan, 35%nya merupakan guru. Para tenaga honorer dibayar langsung oleh kementerian terkait. Pemerintah Daerah juga...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas...

RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi

PENGANTAR Meningkatnya pengguna smartphone dan pelayanan berbasis online oleh negara maupun swasta, telah memicu meningkatnya sirkulasi informasi pribadi di domain publik. Dampak negatifnya, terjadi berbagai pelanggaran privasi bahkan tindak kriminal, seperti...

RUU Otonomi Khusus Papua

RUU Otonomi Khusus Papua

Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua...

Rapat Panja RAPBN, 7 Juli 2021

Rapat Panja RAPBN, 7 Juli 2021

LAPORAN PEMANTAUAN Rapat Panja - Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah. Hari : Senin, 21 Juni 2021. Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI, 2. Koordinator Panja Pemerintah,...

INDEKS KINERJA LEGISLASI TS 2020-2021 14 AGUSTUS 2020 – 13 AGUSTUS 2021, KLIK

 

DATA LEGISLASI 2022 DI WEB DPR RI

RUU
RUU KUHP
Tahapan
Pembahasan
Jumlah Rapat
2
Jumlah Lapsing
0
Jumlah Catatan Rapat
0
Jumlah Risalah
0
RUU
RUU PDP
Tahapan
Pembahasan
Jumlah Rapat
27
Jumlah Lapsing
13
Jumlah Catatan Rapat
0
Jumlah Risalah
4
RUU
RUU EBET
Tahapan
Penyusunan
Jumlah Rapat
21
Jumlah Lapsing
12
Jumlah Catatan Rapat
0
Jumlah Risalah
0
RUU
RUU PPP (II)
Tahapan
Pengesahan
Jumlah Rapat
11
Jumlah Lapsing
4
Jumlah Catatan Rapat
0
Jumlah Risalah
3
RUU
RUU KSDAHE
Tahapan
Pembahasan
Jumlah Rapat
17
Jumlah Lapsing
1
Jumlah Catatan Rapat
0
Jumlah Risalah
0

KONTAK

Layanan
Pengaduan
Kontak
021-5715764, 021-5715818
Web
pengaduan.dpr.go.id
Layanan
Penyampaian Aspirasi
Kontak
021-5715347
Web
rumahaspirasi.dpr.go.id
Layanan
Kunjungan Delegasi
Kontak
021-5715347
Web
pdm.dpr.go.id
Layanan
Permintaan Informasi
Kontak
021-5715423, 0812 1174 4799
Web
ppid.dpr.go.id
Fraksi
PDIP
Kontak
021-5756187, 021-5756189, 021-5756363
Web
-
Fraksi
Golkar
Kontak
021-5755257
Web
fraksigolkar.or.id
Fraksi
Gerindra
Kontak
021-5755624, 021-5755627, 021-5755628
Web
fraksigerindra.id
Fraksi
Nasdem
Kontak
021-5755926
Web
fraksinasdem.org
Fraksi
PKB
Kontak
021-5755687, 021-5755716
Web
fraksipkb.com
Fraksi
Demokrat
Kontak
021-5723657
Web
fraksidemokrat.org
Fraksi
PKS
Kontak
021-57856087, 021-57856088, 021-57856090
Web
fraksi.pks.id
Fraksi
PAN
Kontak
021-5755810, 021-5755812
Web
fraksipan.com
Fraksi
PPP
Kontak
021-575 5531, 021-575 5497, 021-575 5498, 021-575 5487
Web
-
Komisi
Komisi I
Kontak
021-5715520; 021-5715518; 021-5715581
Komisi
Komisi II
Kontak
021-571552, 021-5715524, 021-571526
Komisi
Komisi III
Kontak
021-5715559, 021-5715569, 021-5715864
Komisi
Komisi IV
Kontak
021-5715530, 021-5715498, 021-5715533
Komisi
Komisi V
Kontak
021-5715527, 021-5715529, 021-5715928
Komisi
Komisi VI
Kontak
021-5756018, 021-5756019, 021-5756057
Komisi
Komisi VII
Kontak
021-5756008, 021-5756009
Komisi
Komisi VIII
Kontak
021-5715399, 021-5715863, 021-5715344
Komisi
Komisi IX
Kontak
021-5756042, 021-5756043, 021-5756044
Komisi
Komisi X
Kontak
021-5756035
Komisi
Komisi XI
Kontak
021-5756030, 021-5756031, 021-5756022

Anda dapat menghubungi anggota DPR sebagai wakil Anda di daerah pemilihan, sebagai anggota Komisi yang membawahi bidang tertentu, sebagai anggota fraksi/partai politik, atau sebagai representasi secara kelembagaan. Silakan Klik

NO FRAKSI LANTAI TELP WEB EMAIL MEDSOS
1 PDIP 7 021-5756187, 021-5756189, 021-5756363
2 Golkar 12 021-5755257 Klik admin@fraksigolkar.or.id FB, Twitter, IG
3 Gerindra 21 021-5755624, 021-5755627, 021-5755628 Klik fraksigerindradpr@gmail.com FBTwitter, IG
4 Nasdem 22 021-5755926 Klik mediacenterfraksinasdem@gmail.com FB, Twitter, IG, Youtube
5 PKB 18 021-5755687, 021-5755716 Klik sekretariat@fraksipkb.com FB, Twitter, IG, Youtube
6 Demokrat 9 021-5723657 Klik fpd_fraksidemokrat.org FBTwitterIG
7 PKS 3 021-57856087, 021-57856088, 021-57856090 Klik humasfraksi@pks.id FBTwitter, IG, Youtube.
8 PAN 20 021-5755810, 021-5755812 Klik media.fraksipan@gmail.com FBTwitter, IG
9 PPP 15 021-575 5531, 021-575 5497, 021-575 5498, 021-575 5487 fraksi_ppp@dpr.go.id,  set_fppp@dpr.go.id, fppp_dpr_ri@yahoo.com FBTwitter, IG

Alamat: Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Lantai … (lihat kolom di atas)

Data ini diambil dari media resmi fraksi-fraksi di DPR. Data yang belum tercantum di atas karena tidak ada publikasi dari fraksi bersangkutan atau fraksi tersebut tidak memiliki sarana informasi khusus untuk fraksi.

 

KOMISI EMAIL TELEPON FAX YOUTUBE
Kom I set_komisi1@dpr.go.id 021-5715520; 021-5715518; 021-5715581 021-5715523 Link
Kom II set_komisi2@dpr.go.id 021-571552, 021-5715524, 021-571526 021-5715493 Link
Kom III set_komisi3@dpr.go.id 021-5715559, 021-5715569, 021-5715864 021-5715566 Link
Kom IV set_komisi4@dpr.go.id 021-5715530, 021-5715498, 021-5715533 021 – 5715532 Link
Kom V komisi5@dpr.go.id  021-5715527, 021-5715529,  021-5715928  021-5715875 Link
Kom VI set_komisi6@dpr.go.id 021-5756018, 021-5756019, 021-5756057 Link
Kom VII set_komisi7@dpr.go.id 021-5756008, 021-5756009 021-5756010 Link
Kom VIII set_komisi8@dpr.go.id  021-5715399, 021-5715863, 021-5715344 021-5715512 Link
Kom IX set_komisi9@dpr.go.id 021-5756042, 021-5756043, 021-5756044 021-5756045 Link
Kom X set_komisi10@dpr.go.id 021-5756035 021-5756033 Link
Kom XI set_komisi11@dpr.go.id 021-5756030, 021-5756031, 021-5756022 021-5756027 Link

Untuk AKD lainnya, silakan kunjungi web DPR RI, klik

Anda dapat menghubungi Humas DPR RI sebagai sentral informasi mengenai DPR. Silakan Klik

Kami menyajikan sejumlah kontak dan link pelayanan di DPR, untuk beragam kepentingan. Silakan klik

BUKU TERBARU

Kemunculan internet yang kemudian diikuti oleh media sosial, mengubah pandangan dan perilaku berbagai kalangan terhadap informasi, relasi, dan cara memenangkan sebuah kontestasi. Skandal Cambridge Analytica, pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu menjadi bukti. Dari waktu ke waktu, jumlah penghuni dunia maya terus meningkat.  

Pada awal 2021, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dari 274,9 juta penduduk Indonesia (meningkat 27 juta orang atau 15,5 % dari tahun 2020). Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif (meningkat 10 juta orang atau 6,3 % dibanding 2020). Dengan jumlah yang besar ini, parlemen perlu berbenah, mengelola dunia maya seserius mengelola dunia nyata.

Salah satunya dengan membangun e-Parliament. e-Parliament akan berdampak signifikan pada efisiensi administrasi; membaiknya akses dan penyebarluasan informasi; serta bertambahnya interaksi dengan masyarakat. Ujung dari e-Parliament adalah pelayanan untuk memperkuat demokrasi. Pelayanan informasi dan partisipasi adalah jantung e-Parliament. Digitalisasi tanpa penguatan pelayanan, tidak sempurna disebut sebagai e-Parliament.

Selengkapnya: Klik