News

Berita terbaru
Perubahan UU MK sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Perubahan UU MK sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Pada tahun 2020 ini, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan perubahan ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No. 7 Tahun 2020. DPR menetapkan RUU tersebut sebagai RUU kumulatif terbuka. Melalui mekanisme ini, sebuah RUU dapat masuk di...

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...

Tantangan Uji Formil UU

Tantangan Uji Formil UU

Pada dasarnya, uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur pembentukan sebuah undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya. Harapannya, melalui mekanisme ini publik mendapatkan garansi bahwa UU yang dilahirkan berlangsung...

Gejala Disharmoni AntarUU

Gejala Disharmoni AntarUU

Di tengah gejala hyper regulation, ada potensi penyakit turunan yang menyertainya, yaitu ketidaktepatan materi muatan undang-undang (UU), keharmonisan antar UU, keharmonisan antara UU dengan peraturan per-UU-an lain, pemenuhan aspirasi publik, dan relevansi antara UU...

Tantangan Legalitas Produk Legislasi DPR

Tantangan Legalitas Produk Legislasi DPR

Penulis: Arbain   Aspek legalitas terkait dengan sah tidaknya sebuah undang-undang. Secara normatif, tentu yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, masyarakat dapat memberikan pandangan terhadap UU tersebut. Tidak semua hal yang ditemukan publik, mereka...