PENGANTAR

Konteks

 

Revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyangkut masa depan perbankan, asuransi, pasar modal, pinjaman online, dan jutaan nasabah Indonesia, namun proses pembahasannya menyimpan catatan serius.

UU P2SK mengatur fondasi sistem keuangan Indonesia — dari perlindungan nasabah hingga pengawasan OJK. Revisinya dipicu putusan Mahkamah Konstitusi. 

Artinya, hampir setiap warga Indonesia yang punya rekening bank, polis asuransi, atau pernah menggunakan layanan keuangan digital terdampak oleh UU ini.

Permasalahan

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XXII/2024 menyatakan sejumlah pasal dalam UU P2SK inkonstitusional. Ini bukan revisi pilihan — ini kewajiban hukum. Revisi harus dilakukan untuk memastikan UU yang mengatur triliunan rupiah aset keuangan nasional tidak bertentangan dengan Konstitusi.

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah payung hukum terbesar sektor keuangan Indonesia. UU ini mengatur:

  • OJK — lembaga pengawas seluruh industri keuangan nasional
  • Bank Indonesia dan LPS — penjaga stabilitas moneter dan penjamin simpanan
  • Perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, fintech, dan pinjaman online
  • Perlindungan konsumen jasa keuangan — dari nasabah bank hingga pengguna pinjol

AKD PENANGGUNGJAWAB: KOMISI XI DPR RI

Kontak
Keterangan
Alamat
Gedung Nusantara II, lantai 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Telpon
(021) 5715520, 5715518, 5715581
Email
set_komisi1@dpr.go.id
Ketua
Utut Adianto (PDI-P)
Email Ketua
utut.adianto@dpr.go.id

TAHAP PEMBENTUKAN UU

  • Tahap Penyusunan : 10 Maret 2025 – Sekarang
  • Tahap Pembahasan : –
  • Tahap Pengesahan/Penetapan: –

SIKAP FRAKSI

Tahap Penyusunan
Sikap
Tahap Pembahasan
Sikap
Tahap Pengesahan
Sikap

DOKUMEN PEMBENTUKAN UU

Tahap Penyusunan
Dokumen

Penyusunan NA

Penyusunan RUU

  • Draf RUU (Draft RUU Masyarakat Hukum Adat (20 Nov 2025))
  • Masukan masyarakat terhadap RUU
  • Anggota tim panitia kerja dan Laporan tim panitia kerja
  • Anggota tim perumus dan Laporan tim perumus
  • RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Pengambilan Keputusan terhadap RUU

  • Naskah RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
  • Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR untuk ditandatangani dan disampaikan ke Pemerintah

Penyampaian RUU kepada Presiden

  • Surat Pimpinan DPR kepada Presiden
  • RUU yang disampaikan kepada Presiden
Tahap Pembahasan
Dokumen
  • Naskah RUU (Hasil Tahap Penyusunan)
  • Naskah Akademik (Hasil Tahap Penyusunan)
  • DIM dari Pemerintah
  • Penugasan pembahasan RUU
  • Penjelasan dari pihak pengusul RUU 
  • Pandangan dari Pemerintah dan DPD
  • Laporan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terhadap RUU
  • Laporan panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi
  • Hasil Pembahasan DIM (DIM 1, DIM 2, DIM 3, dst)
  • Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pengambilan Keputusan)
  • Laporan Panitia Kerja (Pengambilan Keputusan)
  • Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD (Pengambilan Keputusan)
  • Keputusan terhadap RUU (untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
  • Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I
  • Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I
Tahap Pengesahan
Dokumen
  • Naskah RUU yang akan disepakati
  • Laporan hasil pembicaraan tingkat I (proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I)
  • Pendapat akhir Presiden terhadap RUU
  • Keputusan rapat paripurna terhadap RUU

Jumlah Rapat

Laporan Singkat

Catatan Rapat

Risalah

Disclaimer: Jumlah rapat ini diolah berdasarkan data pemantauan berdasarkan Website resmi DPR RI (www.dpr.go.id). 

Rekam Jejak

RUU

Tahap Penyusunan

Diolah dari Web DPR RI
^
1. Senin, 09 Agustus 2025

Rapat Panja

(Tertutup)

Rapat Panja (Komisi XI) Melanjutkan pembahasan penyusunan naskah akademik dan RUU Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2023 tentang PPSK.

     

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : Tidak Ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    2. Kamis, 23 September 2025

    Rapat Panja

    (Terbuka)

    Rapat Panja Komisi XI RUU P2SK dengan AKD OJK bidang Pengawasan, Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    3. Rabu, 24 September 2025

    RDPU 

    (Terbuka)

    RDPU Komisi XI Panja RUU Perubahan P2SK Dengan Pakar Akademisi

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    4. Senin, 24 September 2025

    RDPU

    (Terbuka)

    RDPU Komisi XI Panja RUU Perubahan P2SK dengan Asosiasi dan Stakeholder Lainnya

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    5. Senin, 25 September 2025

    Rapat Panja

    (Tertutup)

    KOMISI XI DPR RI RAPAT PANJA RUU P2SK MELANJUTKAN PEMBAHASAN PENYUSUNAN RUU PERUBAHAN ATAS UU TENTANG P2SK

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    6. Selasa, 30 September 2025

    Rapat Pleno (Badan Legislasi)

    (Terbuka)

    (Pleno) Penjelasan Pengusul Komisi XI terkait usulan Harmonisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    7. Senin, 30 September 2025

    Rapat Panja (Badan Legislasi)

    (Terbuka)

    (Panja) Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    8. Senin, 01 Oktober 2025

    Rapat Panja (Badan Legislasi)

    (Tertutup)

    (Panja) Melanjutkan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : Tidak ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    9. Senin, 01 Oktober 2025

    Rapat Pleno (Badan Legislasi)

    (Terbuka)

    Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    10. Senin, 04 Februari 2026

    Rapat Kerja Komisi XI

    (Terbuka)

    Rapat Kerja Komisi XI dengan Pemerintah untuk Pengantar RUU Perubahan atas UU P2SK dan Pembentukan Panitia Kerja

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    11. Senin, 11 Februari 2026

    RDPU

    (Terbuka)

    KOMISI XI DPR RI RDPU DENGAN ASOSIASI PELAKU INDUSTRI TENTANG PENATAAN ARAH PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (PPSK).

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    12. Senin, 12 Februari 2026

    RDPU Panja

    (Terbuka)

    RDPU PANJA RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (PPSK)

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    13. Senin, 31 Maret 2026

    Rapat Panja

    (Tertutup)

    Rapat Panja Komisi XI Pembukaan Panja RUU Perubahan P2SK dengan Pemerintah

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    14. Senin,01 April 2026

    Rapat Panja

    (Terbuka)

    Melanjutkan pembahasan RUU Perubahan P2SK

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    PIHAK YANG TERLIBAT

    Proporsi keterlibatan berbagai stakeholder dalam penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

    %

    Kementerian/Lembaga

    %

    Akademisi

    %

    Masyarakat Sipil

    %

    Kelompok Kepentingan

    %

    Perusahaan

    Kementerian/Lembaga
    • Kementerian Komdigi
    • TVRI
    • RRI
    • LKBN Antara
    • Komnas Perlindungan Anak
    • Komnas Perempuan
    Akademisi
    • Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb
    • Prof. Dr. Rer. Soc. Masduki, S.Ag., M.Si., MA
    • Dr. Ignatius Haryanto Djoewanto
    Masyarakat Sipil
    • Asosiasi TV Digital Indonesia
    • Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
    • Asosiasi TV Lokal Indonesia
    • Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
    • ICT Watch / Komunitas Internet Sehat
    • PWI
    • AJI
    • AVISI
    • KADIN
    • Sahabat Peradaban Bangsa
    • AKKSI
    • Ketua MUI
    • Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia
    • Jaringan Radio Komunitas Indonesia
    Kelompok Kepentingan
    Perusahaan
    • YouTube
    • Meta
    • TikTok

    Kajian

    Kumpulan kajian terkait RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

    Kajian Kebijakan
    Bahan Narasumber