Daftar Kontak Sekretariat Komisi di DPR RI

Daftar Kontak Sekretariat Komisi di DPR RI

DAFTAR KONTAK SEKRETARIAT KOMISI-KOMISI DI DPR RI

KOMISI EMAIL TELP FAX
KOMISI I set_komisi1@dpr.go.id 021-5715520; 021-5715518; 021-5715581 021-5715523
KOMISI II set_komisi2@dpr.go.id 021-571552, 021-5715524, 021-571526 021-5715493
KOMISI III set_komisi3@dpr.go.id 021-5715559, 021-5715569, 021-5715864 021-5715566
KOMISI IV set_komisi4@dpr.go.id 021-5715530, 021-5715498, 021-5715533 021 – 5715532
KOMISI V komisi5@dpr.go.id  komisilima@yahoo.com  021-5715527, 021-5715529,  021-5715928  021-5715875
KOMISI VI set_komisi6@dpr.go.id 021-5756018, 021-5756019, 021-5756057
KOMISI VII set_komisi7@dpr.go.id 021-5756008, 021-5756009 021-5756010
KOMISI VIII set_komisi8@dpr.go.id  021-5715399, 021-5715863, 021-5715344 021-5715512
KOMISI IX set_komisi9@dpr.go.id 021-5756042, 021-5756043, 021-5756044 021-5756045
KOMISI X set_komisi10@dpr.go.id 021-5756035 021-5756033
KOMISI XI set_komisi11@dpr.go.id 021-5756030, 021-5756031, 021-5756022 021-5756027

Ket: Data diolah dari situs web DPR RI

Konfigurasi Anggota Komisi Berdasarkan Fraksi

Konfigurasi Anggota Komisi Berdasarkan Fraksi

Konfigurasi Anggota Komisi Berdasarkan Fraksi

NO FRAKSI KOMISI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 PDIP 11 11 12 12 11 13 11 12 11 12 11
2 Golkar 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8
3 Gerindra 7 8 8 6 7 7 7 7 7 7 7
4 Nasdem 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6
5 PKB 6 4 5 5 6 5 6 5 6 6 5
6 Demokrat 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 PKS 4 4 5 5 4 5 4 5 5 6 3
8 PAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 PPP 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
JUMLAH 52 50 54 53 52 54 51 53 51 54 51
Konfigurasi Anggota DPR RI Berdasarkan Fraksi

Konfigurasi Anggota DPR RI Berdasarkan Fraksi

No. Nama Fraksi Singkatan Jumlah Anggota Persentase
1 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan FPDIP 128 22,26
2 Fraksi Partai Golongan Karya FPG 85 14,78
3 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya FGERINDRA 78 13,57
4 Fraksi Partai Nasdem FNASDEM 59 10,26
5 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FPKB 58 10,09
6 Fraksi Partai Demokrat FPD 54 9,39
7 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera FPKS 50 8,70
8 Fraksi Partai Amanat Nasional FPAN 44 7,65
9 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan FPPP 19 3,30
TOTAL : 575 100,0
Usulan Rencana Aksi Nasional OPI 2018 – 2020

Usulan Rencana Aksi Nasional OPI 2018 – 2020

ASPECT ACTIVITIES TARGET ACHIEVEMENT INDICATOR
1. Institution  Developing OPI Institution Availability of organization structure and working procedure of OPI
  1. Availability of a policy paper on the OPI institutional model
  2. Availability of the OPI structure based on the principles of collaboration and co-creation
  3. Availability of OPI working mechanisms (planning, implementation, evaluation and decision making)
  4. Availability of OPI periodic reports
Establish roadmap OPI Availability of Roadmap OPI
  1. Availability of baseline survey of public needs regarding parliament’s information
  2. Availability of assessment regarding enabling environment of OPI
  3. Availability of OPI roadmap
  4. OPI is accepted by stakeholders in the parliament
2. Transparency Strengthening the opennes Availability of  transparency infrastructure as regulated in Public Information Disclosure Act
  1. Availability of guidelines of data management in AKD and the Bureau.
  2. Availability of tools for rating transparency of AKD and its implementation
  3. Revisions of Parliament Regulation on Public Information Openness
3. Participation Improving data management process and legislation information services Publication and access in up-to-date and completed Legislation Information System (SILEG)
  1. Availability of assessment and policy papers on data management and parliament’s minutes of meeting
  2. Increasing the numbers of notaker in AKD
  3. The publication of short report (lapsing) and minutes are much faster and much more accurate
  4. Availability of public participation channels in sileg application.

 

Improvement of IT utilization Availability of IT aplication for engagement and information services
  1. Availability of assessment and policy papers on online data management and services
  2. Integration and redesign of parliamentary and information services website
  3. Availability of  applications for  participation, aspiration, and information.

 

Klasifikasi RUU Prolegnas 2019-2024

Klasifikasi RUU Prolegnas 2019-2024

KLASIFIKASI BERDASARKAN PIHAK PENGUSUL

1. RUU YANG DIUSULKAN MASING-MASING LEMBAGA
NO DPR PEMERINTAH DPD
1 RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah
2 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran RUU tentang Rahasia Negara RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah
3 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia RUU tentang Persandian RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
4 RUU tentang Keamanan Laut RUU tentang Ketahanan Nasional RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5 RUU tentang Pertahanan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6 RUU tentang Tugas Perbantuan Militer RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7 RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU tentang Perkotaan RUU tentang Ketransmigrasian
8 RUU tentang Paradiplomasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
9 RUU tentang Pertanahan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara RUU tentang Hukum Acara Perdata RUU tentang Partisipasi Masyarakat
11 RUU tentang Masyarakat Hukum Adat RUU tentang Paten RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan UU
12 RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
13 RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah RUU tentang Badan Usaha RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
14 RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
15 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris RUU tentang Kesejahteraan Sosial
16 RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria RUU tentang Hukum Perdata Internasional RUU tentang Bahasa Daerah
17 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
18 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang RUU tentang Ekstradisi RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah
19 RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah
20 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara RUU tentang Pinjaman Daerah
21 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
22 RUU tentang Penyadapan RUU tentang Landas Kontinen Indonesia RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
23 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RUU tentang Desain Industri RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
24 RUU tentang Jabatan Hakim RUU tentang Metrologi
25 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender
26 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
27 RUU tentang Perkumpulan RUU tentang Wabah
28 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan RUU tentang Praktik Kedokteran
29 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
30 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
31 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban RUU tentang Kepailitan
32 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
33 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak RUU tentang Pelaporan Keuangan
34 RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RUU tentang Penjaminan Polis
35 RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
36 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian RUU tentang Dana Pensiun
37 RUU tentang Peradilan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa
38 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan
39 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
40 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan RUU tentang Penilai
41 RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan RUU tentang Perlelangan
42 RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
43 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
44 RUU tentang Pertembakauan RUU tentang Kepabeanan
45 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
46 RUU tentang Perkelapasawitan
47 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
48 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
49 RUU tentang Transportasi Daring
50 RUU tentang Daerah Kepulauan
51 RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
52 RUU tentang Sanitasi
53 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan
54 RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
55 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
56 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
57 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
58 RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya
59 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
60 RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup
61 RUU tentang Kendaraan Listrik
62 RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
63 RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial
64 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
65 RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)
66 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
67 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
68 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
69 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional
70 RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
71 RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
72 RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara
73 RUU tentang Minuman Beralkohol
74 RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual
75 RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
76 RUU tentang Pengasuhan Anak
77 RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial
78 RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
79 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
80 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
81 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
82 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
83 RUU tentang Kefarmasian
84 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
85 RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)
86 RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
87 RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan
88 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
89 RUU tentang Kesehatan Masyarakat
90 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
91 RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan
92 RUU tentang Sistem Pengupahan
93 RUU tentang Profesi Psikologi
94 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal)
95 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
96 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
97 RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan
98 RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
99 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
100 RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam
101 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
102 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
103 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman
104 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
105 RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional
106 RUU tentang Persepakbolaan
107 RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
108 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
109 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
110 RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional
111 RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
112 RUU tentang Kewirausahaan Nasional
113 RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital
114 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
115 RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan
116 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
117 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
118 RUU tentang Ekonomi Syariah
119 RUU tentang Konsultan Pajak
1. RUU YANG DIUSULKAN SECARA BERSAMA
NO DPR DAN PEMERINTAH DPR, PEMERINTAH, DAN DPD PEMERINTAH DAN DPD
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional RUU tentang Pelindungan Data Pribadi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)
3 RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos) RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6 RUU tentang Keamanan Nasional RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
7 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan
8 RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
9 RUU tentang Ibukota Negara
10 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
11 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
12 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
13 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
14 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
15 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
16 RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
17 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
18 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
19 RUU Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani
20 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
21 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
22 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
24 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
25 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan
26 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
27 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
28 RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)
29 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
30 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
31 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
32 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
33 RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
34 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

KLASIFIKASI BERDASARKAN STATUS BARU/PERUBAHAN

KLASIFIKASI BERDASARKAN TEMA RUU

1. RUU YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA

NO PERLINDUNGAN ATAS KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN ATAS HAK TERTENTU PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN/PERISTIWA TERTENTU
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender
2 RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara RUU tentang Paten RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual
3 RUU Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani RUU tentang Pelindungan Data Pribadi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
4 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
5 RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) RUU tentang Perkumpulan
6 RUU tentang Masyarakat Hukum Adat RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
7 RUU tentang Kerukunan Umat Beragama RUU tentang Kesejahteraan Sosial
8 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
9 RUU tentang Ketahanan Keluarga RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10 RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak RUU tentang Kesejahteraan Sosial
11 RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
12 RUU tentang Pengasuhan Anak RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
13 RUU tentang Perlindungan Hak Pasien RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
14 RUU tentang Pengasuhan Anak RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
2. RUU YANG BERKAITAN DENGAN AGRARIA, LINGKUNGAN, PERTANIAN/PETERNAKAN

NO PERTANAHAN LINGKUNGAN PERTANIAN PETERNAKAN
1 RUU tentang Pertanahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2 RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3 RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan
5 RUU tentang Penilai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya/RUU tentang Perlindungan Keberagaman Kekayaan Hayati/RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
7 RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
8 RUU tentang Pertembakauan
9 RUU tentang Perkelapasawitan

 

3. RUU YANG BERKAITAN DENGAN ENERGI/SDA

NO RUU TERKAIT TATA KELOLA ENERGI SECARA UMUM RUU TERKAIT TATA KELOLA SDA/ENERGI KHUSUS
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya
2 RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3 RUU tentang Geologi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
4 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan/RUU tentang Listrik dan Sinyal
5 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

 

4. RUU YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

NO LEMBAGA NEGARA POLITIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN KEUANGAN NEGARA & DAERAH IBUKOTA NEGARA DAN PEM PROVINSI
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional RUU tentang Ibukota Negara
2 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah RUU tentang Pinjaman Daerah RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)
3 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan UU RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah RUU tentang Provinsi Bali
4 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
5 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan RUU tentang Partisipasi Masyarakat RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
7 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
8 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik RUU tentang Pelaporan Keuangan
10 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
11 RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup RUU tentang Dana Pensiun
12 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
13 RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
14 RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
15 RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah
16 RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah

 

5. RUU YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

NO PERDAGANGAN DAN INDUTRI PERPAJAKAN KETENAGAKERJAAN
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
2 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)
3 RUU tentang Desain Industri RUU tentang Konsultan Pajak RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
4 RUU tentang Metrologi RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan
5 RUU tentang Kewirausahaan Nasional RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan RUU tentang Sistem Pengupahan
6 RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan
7 RUU tentang Kepailitan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
8 RUU tentang Penjaminan Polis RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
9 RUU tentang Perlelangan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10 RUU tentang Kepabeanan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
11 RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
12 RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
13 RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)
14 RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
15 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
16 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
17 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
18 RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
19 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
20 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
21 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional
22 RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
23 RUU tentang Badan Usaha

 

6. RUU YANG BERKAITAN DENGAN PERTAHANAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

NO PERTAHANAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
1 RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2 RUU tentang Keamanan Laut RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
3 RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila RUU tentang Paradiplomasi
4 RUU tentang Landas Kontinen Indonesia
5 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia
6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
7 RUU tentang Pertahanan
8 RUU tentang Keamanan Nasional
9 RUU tentang Tugas Perbantuan Militer
10 RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
11 RUU tentang Rahasia Negara
12 RUU tentang Persandian
13 RUU tentang Ketahanan Nasional

 

7. RUU YANG BERKAITAN WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN

NO WILAYAH KEPENDUDUKAN
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2 RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)
3 RUU tentang Perkotaan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
4 RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah RUU tentang Ketransmigrasian
5 RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
6 RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
7 RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8 RUU tentang Daerah Kepulauan
9 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan
10 RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12 RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
13 RUU tentang Landas Kontinen Indonesia
14 RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial
8. RUU YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA; KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN

NO OLAH RAGA, SENI, BUDAYA KESEHATAN PENDIDIKAN
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional RUU tentang Sanitasi RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
2 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam
4 RUU tentang Persepakbolaan RUU tentang Kefarmasian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5 RUU tentang Bahasa Daerah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan
6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
7 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya RUU tentang Minuman Beralkohol RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan
8 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
9 RUU tentang Kesehatan Masyarakat
10 RUU tentang Perlindungan Hak Pasien
11 RUU tentang Wabah
12 RUU tentang Praktik Kedokteran
13 RUU tentang Profesi Psikologi
9. RUU YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN

NO HUKUM ISLAM SISTEM HUKUM DAN PERADILAN
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji RUU tentang Penyadapan
4 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5 RUU Ekonomi Syariah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal RUU tentang Peradilan
7 RUU tentang Hukum Perdata Internasional
8 RUU tentang Ekstradisi
9 RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana
10 RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara
11 RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
12 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
13 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
15 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme
16 RUU tentang Hukum Acara Perdata
17 RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
18 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum
19 RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
20 RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan
21 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
22 RUU tentang Jabatan Hakim
23 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

 

9. RUU YANG BERKAITAN DENGAN PENYIARAN, POS, DAN TELEKOMUNIKASI SERTA TRANSPORTASI

NO PENYIARAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI TRANSPORTASI
1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
2 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
3 RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos) RUU tentang Transportasi Daring
4 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
5 RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU tentang Kendaraan Listrik
6 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan