Beranda / Pemantauan Legislasi / Revisi UU Polri
Pemantauan Legislasi · Komisi III DPR RI
Revisi
UU Polri
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
✓ Disahkan

01 · Pengantar
Dua perubahan radikal dalam draf RUU
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sudah berusia 24 tahun. Lebih dari dua dekade tata kelola kepolisian berjalan dengan dinamika kepatuhan HAM dan netralitas yang terus disorot publik.
Rekomendasi 10 Buku Laporan Tim Reformasi Polri (Prof. Jimly) menjadi pemantik utama lahirnya perubahan ketiga undang-undang ini.
Indonesian Parliamentary Center (IPC) menilai model legislasi kilat kembali dipraktikkan DPR dan Pemerintah. Pembahasan RUU Polri hanya berlangsung 16 hari, dengan intensitas rapat tertinggi pada 2–8 Juni 2026. Draf undang-undang dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) juga tidak dapat diakses publik.
IPC juga menemukan minimnya publikasi agenda rapat: 7 agenda rapat baru dapat diakses setelah revisi UU Polri disahkan.
02 · Legislasi kilat
16 hari, dari meja rapat ke paripurna
25Mei
26Mei
27Mei
28Mei
29Mei
30Mei
31Mei
01Jun
02Jun
03Jun
04Jun
05Jun
06Jun
07Jun
08Jun
09Jun
Satu RDPU lain tercatat bertanggal 5 Juni 2025 dalam data pemantauan dan tidak ditampilkan di bagan ini.
03 · Transparansi rapat
Rapatnya terbuka. Dokumennya tidak.
Seluruh 13 rapat berstatus terbuka dan videonya tersedia, tetapi tidak satu pun laporan singkat, catatan rapat, atau risalah yang dipublikasikan.
04 · Partisipasi publik
Siapa yang didengar DPR?
Dari 30 pihak yang dilibatkan, mayoritas akademisi. Unsur masyarakat sipil hanya 3, dan IPC menilai ketiganya terindikasi sebagai perpanjangan tangan elit keamanan dan elit politik.
Akademisi: 18 pihak (60%)
- Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM
- Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. (FH Unsoed)
- Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. (FH Unair)
- Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D. (FH Univ. Pancasila)
- Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. (FH UNS)
- Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. (FH Unej)
- Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (UGM)
- Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A. (UIN Syarif Hidayatullah)
- Dr. Radian Syam, S.H., M.H. (STIH IBLAM)
- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (FH Univ. Jayabaya)
- Dr. Budiono, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
- Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. (FH UI)
- Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H. (Untirta)
- Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D. (FH Unpad)
- Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Ph.D. (Univ. Bhayangkara)
- Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. (FH Unila)
- Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.Ok. (FKM UI)
K/L: 8 pihak (26,7%)
- Menteri Sekretaris Negara
- Menteri Keuangan
- Menteri Hukum Republik Indonesia
- Menteri Sekretaris Negara RI
- Menteri Hukum RI
- Menteri Keuangan RI
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- Kadivkum Polri
Masyarakat sipil: 3 pihak (10%)
- Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri)
- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)
- Indonesia Police Watch (IPW)
Mahasiswa: 1 pihak (3,3%)
- Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI)
05 · Sikap fraksi
Semua fraksi setuju
Tidak ada fraksi yang tercatat menolak atau memberi catatan dalam pengambilan keputusan.
06 · Rekam jejak rapat
13 rapat, satu per satu
RDPU Komisi III DPR RI untuk menerima masukan
- Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM
- Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.
Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah
- Menteri Sekretaris Negara
- Menteri Keuangan
- Menteri Hukum Republik Indonesia
Agenda: Penjelasan Komisi III dan Presiden mengenai RUU Polri, rancangan jadwal dan rencana kerja, penyerahan DIM, pembentukan anggota Panja
RDPU Komisi III DPR RI untuk menerima masukan terkait RUU Polri
- Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
- Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D.
- Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.
RDPU Komisi III DPR RI
- Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.
- Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
- Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
RDPU Komisi III DPR RI
- Perwakilan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri)
- Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)
- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)
RDPU Komisi III DPR RI
- Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.
- Dr. Radian Syam, S.H., M.H.
- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.
RDPU Komisi III DPR RI
- Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.
- Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP.
- Dr. Budiono, S.H., M.H.
Rapat Panja RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Agenda: Penyerahan DIM oleh Pemerintah dan pembahasan DIM RUU tentang Polri
RDPU Komisi III DPR RI
- Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI)
RDPU Komisi III DPR RI
- Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D.
- Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Ph.D.
- Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
RDPU Komisi III DPR RI dan Rapat Panja RUU tentang Polri
- Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.OK (Guru Besar FKM UI)
Rapat Panja RUU tentang Polri bersama perwakilan Pemerintah
Agenda: Pembahasan DIM RUU tentang Polri
Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026
Agenda: Pembicaraan Tingkat II: pengambilan keputusan atas RUU Perubahan Ketiga UU No. 2 Tahun 2002
Jumlah rapat diolah dari data pemantauan berdasarkan situs resmi DPR RI (www.dpr.go.id).
07 · Dokumen pembentukan UU
4 dari 38 dokumen bisa diakses
Daftar dokumen yang semestinya dipublikasikan di setiap tahap pembentukan undang-undang.
11% tersedia
Tahap Penyusunan
0/17
- Draf Naskah Akademik · belum dipublikasikan
- Hasil uji publik terhadap NA · belum dipublikasikan
- Masukan masyarakat terhadap draf NA · belum dipublikasikan
- Naskah Akademik (final) · belum dipublikasikan
- Draf RUU · belum dipublikasikan
- Masukan masyarakat terhadap RUU · belum dipublikasikan
- Anggota dan laporan panitia kerja · belum dipublikasikan
- Anggota dan laporan tim perumus · belum dipublikasikan
- RUU hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi · belum dipublikasikan
- Pendapat fraksi terhadap RUU · belum dipublikasikan
- Keputusan Baleg atas hasil harmonisasi · belum dipublikasikan
- Naskah RUU (pengambilan keputusan) · belum dipublikasikan
- Pendapat fraksi (pengambilan keputusan) · belum dipublikasikan
- Keputusan Baleg: RUU usulan DPR · belum dipublikasikan
- Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR · belum dipublikasikan
- Surat Pimpinan DPR kepada Presiden · belum dipublikasikan
- RUU yang disampaikan kepada Presiden · belum dipublikasikan
Tahap Pembahasan
0/15
- Naskah RUU hasil tahap penyusunan · belum dipublikasikan
- Naskah Akademik hasil tahap penyusunan · belum dipublikasikan
- DIM dari Pemerintah · belum dipublikasikan
- Penugasan pembahasan RUU · belum dipublikasikan
- Penjelasan pihak pengusul RUU · belum dipublikasikan
- Pandangan Pemerintah dan DPD · belum dipublikasikan
- Laporan kunjungan kerja penyerapan aspirasi · belum dipublikasikan
- Laporan Panja, Timus, Timcil, dan/atau Timsin · belum dipublikasikan
- Hasil pembahasan DIM · belum dipublikasikan
- Pengantar pimpinan komisi/Baleg/Pansus · belum dipublikasikan
- Laporan Panja (pengambilan keputusan) · belum dipublikasikan
- Pendapat akhir mini fraksi, Presiden, dan/atau DPD · belum dipublikasikan
- Keputusan lanjut ke Pembicaraan Tingkat II · belum dipublikasikan
- Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I · belum dipublikasikan
- Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I · belum dipublikasikan
Tahap Pengesahan
4/6
- Naskah RUU: Batang Tubuh (Timus-Timsin, 8 Juni 2026) (unduh)
- Penjelasan RUU (Timus-Timsin, 8 Juni 2026) (unduh)
- Laporan Komisi III DPR RI atas RUU Polri (unduh)
- Laporan hasil Pembicaraan Tingkat I · belum dipublikasikan
- Pendapat akhir Presiden terhadap RUU (unduh)
- Keputusan rapat paripurna terhadap RUU · belum dipublikasikan
08 · AKD penanggung jawab
Sampaikan pendapat Anda ke Komisi III
Undang-undang ini dibahas oleh Komisi III DPR RI. Sebagai warga, Anda berhak bertanya dan menyampaikan masukan.
- Alamat
- Gedung Nusantara III Lt. 2, Kompleks Parlemen, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
- Telepon
- 021-5755048 · 021-5756041 · 021-5756059
- set_komisi3@dpr.go.id
- Ketua
- Habiburokhman · habiburokhman@dpr.go.id · (021) 5715250