Beranda / Pemantauan Legislasi / Revisi UU Polri

Pemantauan Legislasi · Komisi III DPR RI

Revisi
UU Polri

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

✓ Disahkan9 Juni 2026 · Rapat Paripurna ke-21

Sampul kajian Revisi UU Polri
16haridari rapat kerja pertama sampai disahkan
13rapattercatat di situs resmi DPR RI
0risalahlaporan singkat dan catatan rapat juga nihil
8/8fraksimenyatakan setuju

01 · Pengantar

Dua perubahan radikal dalam draf RUU

1Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
2Melegitimasi posisi anggota Polri yang akan menduduki jabatan sipil

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sudah berusia 24 tahun. Lebih dari dua dekade tata kelola kepolisian berjalan dengan dinamika kepatuhan HAM dan netralitas yang terus disorot publik.

Rekomendasi 10 Buku Laporan Tim Reformasi Polri (Prof. Jimly) menjadi pemantik utama lahirnya perubahan ketiga undang-undang ini.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) menilai model legislasi kilat kembali dipraktikkan DPR dan Pemerintah. Pembahasan RUU Polri hanya berlangsung 16 hari, dengan intensitas rapat tertinggi pada 2–8 Juni 2026. Draf undang-undang dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) juga tidak dapat diakses publik.

IPC juga menemukan minimnya publikasi agenda rapat: 7 agenda rapat baru dapat diakses setelah revisi UU Polri disahkan.

02 · Legislasi kilat

16 hari, dari meja rapat ke paripurna

1 rapatParipurna

25Mei

26Mei

27Mei

28Mei

29Mei

30Mei

31Mei

01Jun

02Jun

03Jun

04Jun

05Jun

06Jun

07Jun

08Jun

09Jun

Penyusunan: tidak tercatatPembahasan: 25 Mei – 8 Juni 2026Pengesahan: 9 Juni 2026 (Rapat Paripurna ke-21)

Satu RDPU lain tercatat bertanggal 5 Juni 2025 dalam data pemantauan dan tidak ditampilkan di bagan ini.

03 · Transparansi rapat

Rapatnya terbuka. Dokumennya tidak.

Seluruh 13 rapat berstatus terbuka dan videonya tersedia, tetapi tidak satu pun laporan singkat, catatan rapat, atau risalah yang dipublikasikan.

13Video rapat tersedia
0Laporan singkat
0Catatan rapat
0Risalah

04 · Partisipasi publik

Siapa yang didengar DPR?

Dari 30 pihak yang dilibatkan, mayoritas akademisi. Unsur masyarakat sipil hanya 3, dan IPC menilai ketiganya terindikasi sebagai perpanjangan tangan elit keamanan dan elit politik.

Tiga hak dalam meaningful participation yang dinilai dirobohkan:Hak untuk didengarHak dipertimbangkanHak memperoleh penjelasan
Akademisi: 18 pihak (60%)
  • Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM
  • Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.
  • Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. (FH Unsoed)
  • Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. (FH Unair)
  • Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D. (FH Univ. Pancasila)
  • Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. (FH UNS)
  • Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. (FH Unej)
  • Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (UGM)
  • Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A. (UIN Syarif Hidayatullah)
  • Dr. Radian Syam, S.H., M.H. (STIH IBLAM)
  • Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (FH Univ. Jayabaya)
  • Dr. Budiono, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
  • Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. (FH UI)
  • Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H. (Untirta)
  • Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D. (FH Unpad)
  • Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Ph.D. (Univ. Bhayangkara)
  • Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. (FH Unila)
  • Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.Ok. (FKM UI)
K/L: 8 pihak (26,7%)
  • Menteri Sekretaris Negara
  • Menteri Keuangan
  • Menteri Hukum Republik Indonesia
  • Menteri Sekretaris Negara RI
  • Menteri Hukum RI
  • Menteri Keuangan RI
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
  • Kadivkum Polri
Masyarakat sipil: 3 pihak (10%)
  • Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri)
  • Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)
  • Indonesia Police Watch (IPW)
Mahasiswa: 1 pihak (3,3%)
  • Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI)

05 · Sikap fraksi

Semua fraksi setuju

Tidak ada fraksi yang tercatat menolak atau memberi catatan dalam pengambilan keputusan.

PDIP✓ Setuju
Gerindra✓ Setuju
Golkar✓ Setuju
NasDem✓ Setuju
PKB✓ Setuju
PAN✓ Setuju
Demokrat✓ Setuju
PKS✓ Setuju

06 · Rekam jejak rapat

13 rapat, satu per satu

#1Selasa, 05 Juni 2025RDPU

RDPU Komisi III DPR RI untuk menerima masukan

  • Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM
  • Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#2Senin, 25 Mei 2026Rapat Kerja

Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah

  • Menteri Sekretaris Negara
  • Menteri Keuangan
  • Menteri Hukum Republik Indonesia

Agenda: Penjelasan Komisi III dan Presiden mengenai RUU Polri, rancangan jadwal dan rencana kerja, penyerahan DIM, pembentukan anggota Panja

Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#3Selasa, 02 Juni 2026RDPU

RDPU Komisi III DPR RI untuk menerima masukan terkait RUU Polri

  • Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
  • Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D.
  • Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#4Selasa, 02 Juni 2026RDPU

RDPU Komisi III DPR RI

  • Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.
  • Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
  • Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#5Selasa, 02 Juni 2026RDPU

RDPU Komisi III DPR RI

  • Perwakilan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri)
  • Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)
  • Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#6Rabu, 03 Juni 2026RDPU

RDPU Komisi III DPR RI

  • Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.
  • Dr. Radian Syam, S.H., M.H.
  • Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#7Rabu, 03 Juni 2026RDPU

RDPU Komisi III DPR RI

  • Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.
  • Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP.
  • Dr. Budiono, S.H., M.H.
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#8Kamis, 04 Juni 2026Rapat Panja

Rapat Panja RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Agenda: Penyerahan DIM oleh Pemerintah dan pembahasan DIM RUU tentang Polri

Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#9Kamis, 04 Juni 2026RDPU

RDPU Komisi III DPR RI

  • Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI)
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#10Jum’at, 05 Juni 2026RDPU

RDPU Komisi III DPR RI

  • Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D.
  • Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Ph.D.
  • Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#11Senin, 08 Juni 2026RDPU & Panja

RDPU Komisi III DPR RI dan Rapat Panja RUU tentang Polri

  • Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.OK (Guru Besar FKM UI)
Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#12Senin, 08 Juni 2026Rapat Panja

Rapat Panja RUU tentang Polri bersama perwakilan Pemerintah

Agenda: Pembahasan DIM RUU tentang Polri

Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

#13Selasa, 09 Juni 2026Rapat Paripurna

Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026

Agenda: Pembicaraan Tingkat II: pengambilan keputusan atas RUU Perubahan Ketiga UU No. 2 Tahun 2002

Lapsing: tidak adaCatatan: tidak adaRisalah: tidak ada

▶ Tonton video rapat

Jumlah rapat diolah dari data pemantauan berdasarkan situs resmi DPR RI (www.dpr.go.id).

07 · Dokumen pembentukan UU

4 dari 38 dokumen bisa diakses

Daftar dokumen yang semestinya dipublikasikan di setiap tahap pembentukan undang-undang.

11% tersedia

Tahap Penyusunan

0/17

  • Draf Naskah Akademik · belum dipublikasikan
  • Hasil uji publik terhadap NA · belum dipublikasikan
  • Masukan masyarakat terhadap draf NA · belum dipublikasikan
  • Naskah Akademik (final) · belum dipublikasikan
  • Draf RUU · belum dipublikasikan
  • Masukan masyarakat terhadap RUU · belum dipublikasikan
  • Anggota dan laporan panitia kerja · belum dipublikasikan
  • Anggota dan laporan tim perumus · belum dipublikasikan
  • RUU hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi · belum dipublikasikan
  • Pendapat fraksi terhadap RUU · belum dipublikasikan
  • Keputusan Baleg atas hasil harmonisasi · belum dipublikasikan
  • Naskah RUU (pengambilan keputusan) · belum dipublikasikan
  • Pendapat fraksi (pengambilan keputusan) · belum dipublikasikan
  • Keputusan Baleg: RUU usulan DPR · belum dipublikasikan
  • Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR · belum dipublikasikan
  • Surat Pimpinan DPR kepada Presiden · belum dipublikasikan
  • RUU yang disampaikan kepada Presiden · belum dipublikasikan

Tahap Pembahasan

0/15

  • Naskah RUU hasil tahap penyusunan · belum dipublikasikan
  • Naskah Akademik hasil tahap penyusunan · belum dipublikasikan
  • DIM dari Pemerintah · belum dipublikasikan
  • Penugasan pembahasan RUU · belum dipublikasikan
  • Penjelasan pihak pengusul RUU · belum dipublikasikan
  • Pandangan Pemerintah dan DPD · belum dipublikasikan
  • Laporan kunjungan kerja penyerapan aspirasi · belum dipublikasikan
  • Laporan Panja, Timus, Timcil, dan/atau Timsin · belum dipublikasikan
  • Hasil pembahasan DIM · belum dipublikasikan
  • Pengantar pimpinan komisi/Baleg/Pansus · belum dipublikasikan
  • Laporan Panja (pengambilan keputusan) · belum dipublikasikan
  • Pendapat akhir mini fraksi, Presiden, dan/atau DPD · belum dipublikasikan
  • Keputusan lanjut ke Pembicaraan Tingkat II · belum dipublikasikan
  • Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I · belum dipublikasikan
  • Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I · belum dipublikasikan

Tahap Pengesahan

4/6

08 · AKD penanggung jawab

Sampaikan pendapat Anda ke Komisi III

Undang-undang ini dibahas oleh Komisi III DPR RI. Sebagai warga, Anda berhak bertanya dan menyampaikan masukan.

Kirim email ke Komisi IIILihat di dpr.go.id

Alamat
Gedung Nusantara III Lt. 2, Kompleks Parlemen, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Telepon
021-5755048 · 021-5756041 · 021-5756059
Email
set_komisi3@dpr.go.id
Ketua
Habiburokhman · habiburokhman@dpr.go.id · (021) 5715250
Dikelola oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) · openparliament.idData diolah dari situs resmi DPR RI. Kajian dan pandangan mini fraksi: [tautan kajian]