PENGANTAR

Konteks

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Undonesia sudah berusia 24 Tahun. Artinya lebih dari dua dekade tata kelola kepolisian berjalan dengan dinamika kepatuhan HAM dan netralitas yang terus disorot publik.

Rekomendasi 10 Buku Laporan Tim Reformasi Polri (Prof. Jimly) menjadi pemantik utama lahirnya perubahan ketiga undang-undang ini.

Draf RUU Polri membawa dua perubahan radikal: 

  1. Pembangkangan terhadap Putusan MK; dan
  2. Melegitimasi posisi anggota Polri yang sudah akan menduduki jabatan sipil
Rekam Jejak dan Catatan Proses

Indonesian Parliamentary Center (IPC) menilai bahwa model legislasi kilat kembali dipraktikkan DPR dan Pemerintah dalam Revisi UU Polri. Tercatat bahwa pembahasan RUU Polri hanya berlangsung 16 hari  dengan intensitas rapat tertinggi pada tanggal 02-08 Juni 2026.  Selanjutnya, draf Undang-Undang dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) juga tidak dapat diakses oleh publik. 

IPC mengkritik pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh DPR dan pemerintah yang timpang partisipasi publik. Berdasarkan 9 RDPU Revisi UU Polri, minim adanya keterlibatan dari unsur masyarakat sipil dan praktisi hukum. DPR dan Pemerintah melibatkan 18 akademisi (60%) dan 3 unsur masyarakat sipil (10%).  Meskipun demikian, 3 unsur masyarakat sipil yang terlibat justru terindikasi sebagai tangan panjang dari elit keamanan dan elit politik sehingga terkesan sebagai manipulasi partisipasi. IPC menilai proses tersebut sebagai partisipasi yang timpang dan merobohkan prinsip meaningful participation. hak untuk didengar, hak dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas keputusan yang diambil.

Selanjutnya, IPC juga menemukan minimnya publikasi agenda rapat Revisi UU Polri, 7 agenda rapat baru dapat diakses setelah pengesahan Revisi UU Polri pada 9 Juni 2025. 

AKD PENANGGUNGJAWAB: KOMISI III

Kontak
Keterangan
Alamat
Gedung Nusantara III Lt. 2, Kompleks Parlemen, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270,
Telpon
021-5755048, 021-5756041, 021-5756059
Email
set_komisi3@dpr.go.id
Ketua
Habiburrokhman
Email
habiburokhman@dpr.go.id
Telpon
(021) 5715250

TAHAP PEMBENTUKAN UU

  • Tahap Penyusunan : – 
  • Tahap Pembahasan : 25 Mei 2026 – 8 Juni 2026
  • Tahap Pengesahan: 09 Juni 2026 (Rapat Paripurna ke-21)

SIKAP FRAKSI

Tahap Penyusunan
Sikap
Tahap Pembahasan
Sikap
Tahap Pengesahan
Sikap

Setuju

  • PDIP
  • GERINDRA
  • GOLKAR
  • NASDEM
  • PKB
  • PAN
  • DEMOKRAT
  • PKS 

DOKUMEN PEMBENTUKAN UU

Tahap Penyusunan
Dokumen

Penyusunan NA

  • Draf NA 
  • Hasil uji publik terhadap NA
  • Masukan masyarakat terhadap draf NA
  • NA (final)

Penyusunan RUU

  • Draf RUU 
  • Masukan masyarakat terhadap RUU
  • Anggota tim panitia kerja dan Laporan tim panitia kerja
  • Anggota tim perumus dan Laporan tim perumus
  • RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Pengambilan Keputusan terhadap RUU

  • Naskah RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
  • Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR untuk ditandatangani dan disampaikan ke Pemerintah

Penyampaian RUU kepada Presiden

  • Surat Pimpinan DPR kepada Presiden
  • RUU yang disampaikan kepada Presiden
Tahap Pembahasan
Dokumen
  • Naskah RUU (Hasil Tahap Penyusunan)
  • Naskah Akademik (Hasil Tahap Penyusunan)
  • DIM dari Pemerintah
  • Penugasan pembahasan RUU
  • Penjelasan dari pihak pengusul RUU 
  • Pandangan dari Pemerintah dan DPD
  • Laporan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terhadap RUU
  • Laporan panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi
  • Hasil Pembahasan DIM (DIM 1, DIM 2, DIM 3, dst)
  • Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pengambilan Keputusan)
  • Laporan Panitia Kerja (Pengambilan Keputusan)
  • Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD (Pengambilan Keputusan)
  • Keputusan terhadap RUU (untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
  • Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I
  • Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I
Tahap Pengesahan
Dokumen

Jumlah Rapat

Laporan Singkat

Catatan Rapat

Risalah

Disclaimer: Jumlah rapat ini diolah berdasarkan data pemantauan berdasarkan Website resmi DPR RI (www.dpr.go.id). 

Rekam Jejak

RUU

Tahap Pengesahan

Diolah dari Web DPR RI
^
1. Selasa, 05 Juni 2025

RDPU

Terbuka

RDPU Komisi III DPR RI untuk menerima masukan bersama:

  • Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H. CPM
  • Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.

     

    • Lapsing : Tidak ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : Ada
    • Bahan Pemerintah : Tidak ada
    • Lain-lain :-

    ^
    2. Senin, 25 Mei 2026

    Rapat Kerja

    Terbuka

    Komisi III DPR RI Rapat Kerja bersama

    1. Menteri Sekretaris Negara
    2. Menteri Keuangan
    3. Menteri Hukum Republik Indonesia

    Dengan Agenda:

    • Penjelasan Komisi III mengenai RUU Polri
    • Penjelasan Presiden mengenai RUU Polri
    • Rancangan Jadwal dan Rencana Kerja
    • Penyerahan DIM
    • Pembentukan Anggota Panja

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber :Tidak ada
    • Lain-lain : –
    ^
    3. Selasa, 02 Juni 2026

    RDPU

    Terbuka

    RDPU Komisi III DPR RI untuk menerima masukan terkait RUU Tentang Polri bersama:

    • Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.,
    • Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D,
    • Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D

    Dokumen yang diumumkan : 

    • Lapsing : Tidak Ada
    • Catatan Rapat : Tidak ada
    • Risalah : Tidak ada
    • Video : ada
    • Draf NA : Tidak ada
    • Draf RUU : Tidak ada
    • Bahan Narasumber : Tidak ada 
    • Lain-lain : –
    ^
    4. Selasa, 02 Juni 2026

    RDPU

    Terbuka

    RDPU Komisi III DPR RI dengan

    • Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.,
    • Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.H.,
    • Dr. Oce Madril., S.H., M.A

      Dokumen yang diumumkan :

      • Lapsing : Tidak ada
      • Catatan Rapat : Tidak ada
      • Risalah : Tidak ada
      • Video : Ada
      • Draf NA : Tidak ada
      • Draf RUU : Tidak ada
      • Lain-lain : –
      ^
      5. Selasa, 02 Juni 2026

      RDPU

      Terbuka

      RDPU Komisi III DPR RI dengan

      • Perwakilan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri),
      • Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA),
      • Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)

      Dokumen yang diumumkan : 

      • Lapsing : Tidak Ada
      • Catatan Rapat : Tidak ada
      • Risalah : Tidak ada
      • Video : Ada
      • Draf NA : Tidak ada
      • Draf RUU : Tidak ada
      • Lain-lain
      ^
      6. Rabu, 03 Juni 2026

      RDPU

      Terbuka

      PRDPU Komisi III DPR RI dengan

      • Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S. Ag., S.H., M.H., M.A.,
      • Dr. Radian Syam, S.H., M.H.,
      • Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

      Dokumen yang diumumkan:

      • Lapsing : Tidak ada
      • Catatan Rapat : Tidak ada
      • Risalah : Tidak ada
      • Video : Ada
      • Draf NA :Tidak Ada
      • Draf RUU : Tidak Ada
      • Lain-lain :Tidak Ada
      • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
      ^
      7. Rabu, 03 Juni 2026

      RDPU

      Terbuka

      RDPU Komisi III DPR RI dengan

      • Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.,
      • Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP.
      • Dr. Budiono, S.H., M.H.

        Dokumen yang diumumkan : 

        • Lapsing :Tidak ada
        • Catatan Rapat : Tidak ada
        • Risalah : Tidak ada
        • Video :Ada
        • Draf NA :Tidak Ada
        • Draf RUU : Tidak Ada
        • Lain-lain :Tidak Ada
        • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
        ^
        8. Kamis, 04 JUni 2026

        Rapat Panja

        Terbuka

        Komisi III DPR RI Rapat Panja RUU Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

        1. Penyerahan DIM RUU Tentang Polri oleh Pemerintah
        2. Pembahasan DIM RUU Tentang Polri

        Dokumen yang diumumkan : 

        • Lapsing : Tidak Ada
        • Catatan Rapat : Tidak ada
        • Risalah : Tidak ada
        • Video : Ada
        • Draf NA :Tidak Ada
        • Draf RUU : Tidak Ada
        • Lain-lain :Tidak Ada
        • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
        ^
        9. Kamis, 04 JUni 2026

        Rapat Panja

        Terbuka

        RDPU Komisi III DPR RI dengan Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI)

         

        Dokumen yang diumumkan : 

        • Lapsing : Tidak Ada
        • Catatan Rapat : Tidak ada
        • Risalah : Tidak ada
        • Video : Ada
        • Draf NA :Tidak Ada
        • Draf RUU : Tidak Ada
        • Lain-lain :Tidak Ada
        • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
        ^
        10. Jum'at, 05 JUni 2026

        RDPU

        Terbuka

        RDPU Komisi III DPR RI bersama

        1. Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D.
        2. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Ph.D.
        3. Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

        Dokumen yang diumumkan : 

        • Lapsing : Tidak Ada
        • Catatan Rapat : Tidak ada
        • Risalah : Tidak ada
        • Video : Ada
        • Draf NA :Tidak Ada
        • Draf RUU : Tidak Ada
        • Lain-lain :Tidak Ada
        • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
        ^
        11. Senin, 08 JUni 2026

        RDPU

        Terbuka

        RDPU Komisi III DPR RI dan Rapat Panja RUU Tentang Polri dengan

        1. Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja.,M.Sc., Sp.OK/Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)

        Dokumen yang diumumkan : 

        • Lapsing : Tidak Ada
        • Catatan Rapat : Tidak ada
        • Risalah : Tidak ada
        • Video : Ada
        • Draf NA :Tidak Ada
        • Draf RUU : Tidak Ada
        • Lain-lain :Tidak Ada
        • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
        ^
        12. Senin, 08 JUni 2026

        Rapat Panja

        Terbuka

        Komisi III DPR RI Rapat Panja RUU Tentang Polri dengan Perwakilan Pemerintah dengan agenda membahas DIM RUU Tentang Polri

        Dokumen yang diumumkan : 

        • Lapsing : Tidak Ada
        • Catatan Rapat : Tidak ada
        • Risalah : Tidak ada
        • Video : Ada
        • Draf NA :Tidak Ada
        • Draf RUU : Tidak Ada
        • Lain-lain :Tidak Ada
        • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
        ^
        13. Selasa, 07 JUni 2026

        Rapat Paripurna

        Terbuka

        Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, 9 Juni 2026

        Agenda:

        1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
        2. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2027.

        Dokumen yang diumumkan : 

        • Lapsing : Tidak Ada
        • Catatan Rapat : Tidak ada
        • Risalah : Tidak ada
        • Video : Ada
        • Draf NA :Tidak Ada
        • Draf RUU : Tidak Ada
        • Lain-lain :Tidak Ada
        • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
        PIHAK YANG TERLIBAT

        Proporsi keterlibatan berbagai stakeholder dalam penyusunan RUU tentang Polri

        %

        Kementerian/Lembaga

        %

        Masyarakat Sipil

        %

        K/L

        %

        Maahasiswa

        %

        Perusahaan

        Akademisi
        1. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM
        2. Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum. 
        3. Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Kepegawaian, FH Unsoed)
        4. Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Hukum Pidana, FH Unair)
        5. Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Perbandingan Hukum, FH Universitas Pancasila)
        6. Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Tata Negara, FH UNS)
        7. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana, FH Unej)
        8. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (Akademisi Hukum Administrasi Negara, UGM)
        9. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A. (Guru Besar; Wakil Rektor Bidang Akademik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
        10. Dr. Radian Syam, S.H., M.H. (Akademisi Hukum; Wakil Ketua STIH IBLAM Law School)
        11. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (Praktisi Hukum; Dosen FH Universitas Jayabaya)
        12. Dr. Budiono, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara, Universitas Lampung)
        13. Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
        14. Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana; Ketua Pusat Studi Kajian Kepolisian Untirta)
        15. Inna Junaenah, S.H., M.H., Ph.D. (Akademisi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)
        16. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Ph.D. (Dosen, Universitas Bhayangkara)
        17. Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. (Akademisi, Fakultas Hukum Universitas Lampung/Unila)
        18. Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja, M.Sc., Sp.Ok. (Guru Besar FKM Universitas Indonesia)
        Masyarakat Sipil
        1. Keluarga Besar Putra Putri Polri
        2. Advokat Cinta Tanah Air
        3. Indonesia Police Watch (IPW)

         

        Kementerian/Lembaga (K/L)
        1. Menteri Sekretaris Negara
        2. Menteri Keuangan
        3. Menteri Hukum Republik Indonesia
        4. Menteri Sekretaris Negara RI
        5. Menteri Hukum RI
        6. Menteri Keuangan RI
        7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
        8. Kadivkum Polri
        Mahasiswa

         Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) 

        Kajian

        Kumpulan kajian terkait RUU tentang Polri

        Kajian Kebijakan
        Pandangan Mini Fraksi