URGENSI RASIONALITAS JUMLAH KOMISI

URGENSI RASIONALITAS JUMLAH KOMISI

Tulang punggung kinerja parlemen terletak di Komisi. Ujung tombak pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sepenuhnya ada di tangan Komisi. Semakin efektif komisi didesain, semakin efektif juga komisi bekerja.

Ketentuan UU MD3 menyebutkan Alat Kelengkapan DPR (AKD) terdiri dari pimpinan; Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), panitia khusus (Pansus), dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Alat Kelengkapan dibentuk paskapelantikan, kecuali pansus dan alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna dapat dibentuk di tengah masa kerja DPR. Masa pembentukan AKD seperti sekarang ini penting bagi DPR untuk memperhatikan aspek efektifitas kinerja.

Di antara AKD di atas, peluang DPR untuk mendesain ulang komisi masih terbuka lebar. UU MD3 mengatur tentang kewenangan dan tugas komisi. Sementara jumlah komisi dan pengisian keanggotaan masih menjadi wilayah yang dapat disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR. Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengusulkan penambahan jumlah komisi dan pengurangan mitra kerja per komisi. Penambahan jumlah komisi akan meningkatkan efektifitas, partisipasi, transparansi dan akuntabiltas DPR dengan argumentasi sebagai berikut:

1.   Proporsionalitas Kerja Komisi Terbangun

Efektifitas kinerja Komisi dapat diujur dari dari output kinerja oleh Komisi sendiri, baik pada pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Semakin efektif kinerja  Komisi, produktifitas kinerja juga semakin tinggi. Pemantauan IPC terhadap kinerja legislasi Komisi di DPR menunjukkan masih terdapat disparitas antara capaian kinerja dibanding target yang disusun di prolegnas. Secara horisontal juga terdapat disparitas antara satu Komisi dengan Komisi lainnya.

Tabel 1. Program Legislasi per Komisi di DPR RI 2014-2019

Komisi RUU Prioritas Realisasi RUU Kumulatif Realisasi
Komisi I

17

2

23

23

Komisi II

19

3

1

6

Komisi III

31

2

3

4

Komisi IV

13

1

Komisi V

8

3

1

Komisi VI

7

1

1

Komisi VII

9

2

Komisi VIII

11

2

1

Komisi IX

15

4

3

Komisi X

12

4

Komisi XI

29

4

2

1

171

25

31

41*

Sumber Data: www.dpr.go.id, diolah IPC

*Catatan: jumlah tersebut belum ditambahkan dengan RUU Kumulatif yang dibahas oleh Badan Anggaran dengan jumlah 12 UU APBN, R-APBN, dan Pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat komparasi tingkat produktifitas kinerja Komisi dalam melaksanakan fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dengan tahapan dan prosedurnya cukup jelas dari mulai pengusulan hingga pengesahan dengan pembagian kerja per Komisi dan diagendakan perencanaannya setiap tahun. Ini tentu berbeda dengan fungsi pengawasan yang tidak tidak diatur mekanisme perencanaannya. Fungsi legislasi juga berbeda dengan fungsi anggaran dimana peran DPR dalam fungsi ini DPR berperan dalam pembahasan dan memberikan persetujuan.

Efektifitas kerja Komisi juga dipengaruhi oleh jumlah mitra komisi dan jumlah waktu kerja yang disediakan. Pengaturan proporsi mitra kerja antar komisi juga proporsi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran keduanya saling mempengaruhi. Mengingat waktu dan sumberdaya yang disediakan terbatas. Proporsi yang tepat akan meningkatkan produktifitas komisi.

Tabel 2. Mitra Kerja Komisi di DPR RI

Komisi Jumlah Mitra Kerja
1 15
2 16
3 14
4 6
5 6
6 11
7 15
8 8
9 7
10 6
11 12

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada ketimpangan jumlah mitra kerja di antara Komisi. Ini tentu berpengaruh terhadap produktifitas kerja Komisi. Jika kita komparasikan jumlah mitra kerja per komisi dengan tingkat produktifitas legislasi, maka kita bisa memahami bahwa Komisi VI dan Komisi VII adalah dua komisi dengan urutan produktifitas legislasi yang rendah dibandingkan dengan Komisi lainnya karena jumlah mitra kerjanya yang cukup tinggi.

Artinya, dengan demikian DPR RI perlu menimbang ulang proporsi dalam pembentukan Komisi- komisi di DPR, baik proporosi dalam jumlah mitra kerja maupun proporsi alokasi waktu untuk fungsi legislasi dan pengawasan. Untuk mencapai proporsi kerja yang tepat, salah satu solusinya berupa penambahan jumlah Komisi dengan mitra kerja yang lebih sedikit.

Penambahan jumlah Komisi bukanlah hal yang tabu di negara-negara demokrasi. Misalnya, Parlemen Jerman, Budestag pada periode kedelapan belas -2013 s/d 2017, telah menetapkan 23 Komisi dengan bidang-bidang yang sangat spesifik, misalnya: komisi bidang agenda digital, komisi bidang kesehatan dan komisi bidang makanan dan pertanian. Sementara proporsi pimpinan komisi secara seimbang di antara partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen. Tentu, jumlah Anggota Komisi jumlahnya lebih sedikit antara 14 s.d 39 Anggota.

Oleh karena itu, penambahan jumlah komisi di DPR dengan proporsi keanggotaan menjadi penting untuk meningkatkan efektifitas kinerja parlemen. Karena komisi dengan jumlah anggota sedikit, mitra kerja yang terbatas, dapat meningkatkan keahlian dan fokus dari pada Anggota Komisi.

2. Meningkatkan Kualitas Check and Balances dan Kontrol Fraksi terhadap Utusannya di Komisi.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penambahan jumlah komisi dengan pengurangan jumlah mitra kerja akan membantu Anggota DPR untuk meningkatkan fokus pada bidang kerja, meningkatkan keahlian, dan memiliki proporsi waktu kerja yang untuk pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Ini membantu DPR dalam meningkatkan daya tawar di depan pemerintah.

Bidang dan mitra kerja yang terbatas memberikan peluang untuk meningkatkan intensi interaksi antara Anggota Komisi dengan mitra kerja. Dorongan untuk menguasai bidang kerja dan bidang ilmu di dalam komisi akan memberikan rangsangan bagi Anggota Komisi untuk lebih aktif, meningkatkan detail pembahasan, dan meningkatkan daya tawar Komisi di hadapan mitra kerja dari pemerintah. Di sisi lain, fraksi juga akan semakin mudah untuk mengontrol tingkat keaktifan para anggota fraksi di Komisi-komisi karena jumlah utusan fraksi di komisi berkurang. Demikian halnya, publik juga mudah untuk melihat dan memantau aksi para anggota DPR mereka di Komisi-komisi.

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Selama ini belum ada mekanisme baku bagi Fraksi untuk optimalisasi dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Masing-masing fraksi memiliki garis kebijakan sendiri-sendiri. Penambahan jumlah komisi dengan demikian akan memberikan peluang kontrol kepada fraksi terhadap para Anggotanya, terutama fraksi-fraksi dengan jumlah Anggota yang cukup banyak, seperti PDIP dan Gerindera. Dengan penambahan jumlah Komisi, proporsi jumlah Anggota dari kedua fraksi tersebut tentu berkurang. Dorongan untuk aktif berbicara dan menyampaikan aspirasi partai dan konstituen oleh utusan Fraksi di satu komisi tidak bisa dihindari.

3. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik

Keberadaan Komisi yang semakin mengecil secara prinsip akan mengurangi isu dan produk dari Komisi itu sendiri. Jika satu Komisi dengan lima bidang kerja, misalnya, menghasilkan output kerja legislasi, pengawasan dan penganggaran untuk tiga bidang kerja, maka dengan mengkerucutkan satu bidang kerja, maka output kerja berkurang. Konsekuensinya ada peningkatan proporsi waktu untuk memberikan ruang partisipasi publik, baik atas usulan publik atau atas permintaan Komisi. Kedalaman dan perluasan partisipasi dapat dicapai karena banyaknya waktu luang dan menyempitnya fokus isu.

Konsekuensi secara administratif, penambahan jumlah Komisi juga memudahkan bagi kesekretariatan DPR untuk mempersiapkan, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi secara lebih baik. Laporan kinerja DPR juga lebih mudah dibuat. Hal ini terjadi karena semakin sedikit bidang yang diurusi oleh sekretariat DPR. Dalam konteks akses informasi, semakin sedikit bidang urusan kerja Komisi, maka penerapan prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi dapat dipenuhi.

Bagi kelompok ahli di parlemen (Tenaga Ahli, Staf Ahli, dan Peneliti), penyempitan bidang kerja membantu mereka untuk memperkuat pendalaman isu dan mengkorelasikannya dengan kepentingan publik.

PROFIL RUU PERTANAHAN (RUU CARRY OVER)

PROFIL RUU PERTANAHAN (RUU CARRY OVER)

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

A. Profil RUU

Nama RUU PERTANAHAN
Usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

KOMISI – Komisi II.

FRAKSI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

FRAKSI – Fraksi Partai Amanat Nasional.

FRAKSI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

FRAKSI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

DPD – Komite I.

Status Pembicaraan Tingkat II
Status Carry Over Potensial
Alat Kelengkapan Pembahas Komisi II
Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019 Ketua Komisi : Zainuddin Amali (F-PG)

Wakil Ketua :

Ahmad Riza Patria (F-Gerindra)

Wahidin Halim (F-PD)

Mustafa Kamal (F-PKS)

Herman Khaeron (F-PD)

Jumlah Pasal 102 Pasal
Struktur Materi RUU Ø Hubungan Negara, Masyarakat Hukum Adat, dan Orang Dengan Tanah

Ø Hak Atas Tanah

Ø Reforma Agraria

Ø Pendaftaran Tanah

Ø Perolehan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pengalihfungsian Tanah

Ø Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Peribadatan dan Sosial

Ø Penyelesaian Sengketa

Ø Penataan, Pengendalian, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Ø Sanksi

Ø Ketentuan Pidana

Ø Ketentuan Peralihan

Link Dokumen Terkait RUU, Naskah Akademik dan dokumen pembahasan lainnya dapat dilihat pada link berikut:

 

http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/5

 

 B. Riwayat RUU

RUU Pertanahan merupakan salah satu RUU yang ditunda pengesahannya berdasarkan Rapat Panitia Kerja Tingkat I. Alasan yang melatar belakangi penyusunan RUU Pertanahan untuk melengkapi dan menjabarkan hal-hal yang belum di atur dalam UU Pokok Agraria dan mempertegas penafsiran yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip-prinsip pokok agraria. Pembahasan RUU Pertanahan diwarnai dengan banyaknya Rapat yang bersifat tertutup. Kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU ini diantaranya dilaksanakan di Universitas Padjadjaran, Universitas Udayana dan pertemuan dengan BPN se-Jawa Tengah. Ada 3 kali RDPU yang terdokumentasikan.

 C. Substansi dan Perdebatan

Isu-isu krusial dalam RUU diantaranya adalah:

 

  1. Dalam Naskah Akademik RUU Pertanahan, ada perluasan makna dalam Hak Menguasai Negara yang awalnya berdasarkan UU Pokok Agraria bermakna kewenangan melakukan penentuan, pengaturan dan penyelenggaraan diperluas menjadi kewenangan untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.
  2. RUU ini menyoroti ketimpangan pemilikan tanah dan tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Tanah selama ini dijadikan komoditas sehingga berakibat pada kenaikan harga tanah dan ketimpangan dalam kepemilikan tanah. Ketimpangan dalam kepemilikan tanah berpengaruh pada ketimpangan sumberdaya ekonomi dan kemiskinan.
  3. RUU Pertanahan mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat berupa hak atas penggunaan ruang di atas tanah dan/atau di bawah tanah.
  4. RUU Pertanahan mengatur perihal penghapusan hak atas tanah. Dalam Naskah Akademik disebutkan setiap tanah yang dihapus haknya dikembalikan kepada Negara. Hak-hak keperdataan atas tanah tersebut diselesaikan secara musyawarah. Ketentuan ini merupakan implikasi dari perluasan makna Hak Menguasai Negara dan berlanjut sebagai bagian dari Reforma Agraria.
  5. Implikasi lainnya dari Hak Menguasai Negara berupa komitmen dalam menjaga ketaatan pada Tata Ruang sehingga memunculkan larangan terhadap alih fungsi lahan yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang.
  6. Permasalahan konflik tanah yang terjadi selama ini memunculkan ide pembentukan pengadilan khusus land reform seperti yang dimunculkan pada tahun 1964. Memunculkan Pengadilan Tanah dianggap langkah efektif dalam proses pencapaian keadilan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
  7. Perluasan makna Hak Menguasai Negara juga berdampak pada adanya ketentuan bagi Negara untuk mengambil alih Tanah Terlantar dan menggunakannya untuk tujuan Reforma Agraria pada Pasal 40 dan Pasal 41 Draft RUU. Rencana ini merupakan bentuk “state capture” (pembajakan oleh negara) menjadikan Negara berdiri di atas semua kelompok dalam upaya mengelola tanah. Ini bertentangan dengan prinsip kepemilikan tanah.

 

Perdebatan yang muncul dalam pembahasan di DPR terkait RUU Pertanahan diantaranya:

  • RUU Pertanahan tidak mengakomodir Masyarakat Adat yang selama ini berkonflik dengan perusahaan karena pendudukan tanah adat secara sepihak. Kehadiran RUU ini malah memberikan ruang pengakuan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang berasal dari Tanah Masyarakat Adat sebelum UU ini belaku. Dengan kata lain RUU ini merubah status klaim terhadap tanah adat secara sepihak dari status ilegal menjadi legal.
  • Negara memiliki kontrol terhadap Tanah yang terlantar dan Tanah Masyarakat yang apabila berdasarkan ketentuan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Potensi dirugikannya masyarakat terbuka lebar apabila selama ini Negara belum mampu mengkomunikasikan secara maksimal Rencana Tata Ruangnya ke Masyarakat. Tanah yang terlantar dan/atau bermasalah berpeluang berpindah hak ke Negara dan Negara memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola serta menyebarluaskan tanah tersebut untuk Reformasi Agraria.
  • Pengadilan Pertanahan yang disusun untuk tujuan memberikan solusi dalam mengurai konflik tanah yang sering terjadi di Masyarakat bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup dalam hal status Hakim Ad hoc. Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan Pertanahan dipertanyakan urgensi pembentukannya.
  • Satu hal yang harus menjadi konsen sebelum mengesahkan RUU ini adalah peninjauan kembali implementasi UUPA yang selama ini tidak konsisten dijalankan dan terkesan memotong jalur administrasi yang telah dibuat rigid selama ini.

 

D. Dampak apabilaRUU Disahkan

  • Perluasan Hak Menguasai Negara semakin menguatkan posisi Negara di atas berbagai kelompok. Apabila RUU ini disahkan maka akan membuka ruang bagi Negara atau lembaga terkait untuk menyalahgunakan kewenangannya tanpa ada sistem pengawasan dan transparansi yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan.
  • Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi perihal Rencana Tata Ruang akan mudah menjadi sasaran atau korban dari tindakan penyerobotan tanah.
  • Tindakan “Pemutihan” atas pelanggaran pembukaan lahan di kawasan hutan dan/atau permasalahan masyarakat adat dengan perusahaan akan berpeluang tetap ada apabila pengaturan ini masih berupaya dibahas.
  • RUU ini berpeluang menjadi RUU yang sarat akan nuansa bisnis melihat dari keberpihakan pasal-pasal yang ada pada Draft RUU.
PROFIL RUU PERTANAHAN (RUU CARRY OVER)

PROFIL RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU POTENSIAL CARRY OVER)

A. PROFIL

Nama RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
Usulan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

FRAKSI – Fraksi Partai Amanat Nasional.

FRAKSI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

FRAKSI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Status Pembicaraan Tingkat I
Status Carry Over Potensial
Alat Kelengkapan Pembahas Komisi VIII
Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019

Ketua Komisi : Ali Taher (F-PAN)

Wakil Ketua :

Marwan Dasopang (F-PKB)

Ace Hasan Syadzily (F-PG)

Sodik Mudjahid (F-Gerindra)

Iskan Qolba Lubis (F-PKS)

Pimpinan Komisi DPR Periode 2019-2024

Ketua : Ahmad Dolli Kurnia Tanjung (F-PG)

Wakil Ketua :

Yaqut Cholil Qoumas (F-PKB)

Saan Mustofa (F-Nasdem)

Arif Wibowo (F-PDIP)

Muhammad Arwani Thomafi (F-PPP)

Jumlah Pasal 152/184
Struktur Materi RUU
  • Ketentuan Umum
  • Asas dan Tujuan
  • Ruang Lingkup
  • Pencegahan
  • Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  • Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi
  • Acara Pidana (Draft RUU 12/10/2016)
  • Penanganan Perkara Kekerasan Seksual
  • Partisipasi Masyarakat
  • Pendidikan dan Pelatihan
  • Pemantauan Penghapusan Kekerasan Seksual
  • Pendanaan
  • Kerjasama Internasional
  • Ketentuan Pidana
  • Sanksi Administratif (Draft RUU 12/10/2016)
  • Ketentuan Peralihan
  • Ketentuan Penutup
Link Dokumen Terkait KLIK DISINI

 B. RIWAYAT

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan RUU yang sampai akhir masa jabatan DPR 2014-2019 tidak berhasil di sahkan. Total sudah 4 kali RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prioritas Tahunan sejak 2016 sampai 2019. Alasan utama yang mendasari tidak berhasil di sahkannya RUU PKS adalah keterbatasan waktu.

 C. SUBSTANSI DAN PERDEBATAN

Isu-isu krusial dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diantaranya adalah:

1. RUU PKS mengamanatkan pencegahan harus masuk dan terintegrasi dalam berbagai bidang urusan yang meliputi; bidang pendidikan; bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; bidang ekonomi; bidang sosial agama dan budaya.

2. Dari identifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan ada 15 jenis kekerasan seksual. RUU PKS merumuskan 9 diantaranya dengan anggapan jenis kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan tidak harus diselesaikan dengan pengaturan pidana. Selain itu ada bentuk tertentu yang bagian dari kekerasan seksual telah di atur dalam Undang-Undang seperti perdagangan orang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Adapun 9 bentuk tindak pidana yang akan diatur dalam RUU ini terdiri dari:

a. Pelecehan Seksual;

b. Eksploitasi Seksual;

c. Pemaksaan Kontrasepsi;

d. Pemaksaan Aborsi;

e. Perkosaan;

f. Pemaksaan Perkawinan;

g. Pemaksaan Pelacuran;

h. Perbudakan Seksual;

i. Penyiksaan Seksual.

4. RUU ini menyertakan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi akibat dari kompleksitas dan spesifiknya kekerasan ini serta stigma negatif yang mengikutinya.

5. RUU ini mewajibkan penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan pendamping maupun pengada layanan melakukan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual untuk itu perlu adanya pembekalan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang Penanganan Korban yang berperspektif HAM dan Gender;

6. RUU PKS membuka peluang kepada Masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan dan pelaksanaan RUU PKS. Tidak hanya masyarakat, RUU ini juga membuka peluang terhadap perusahaan.

 

Perdebatan yang muncul mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diantaranya:

  • MUI pada kesempatan RDPU meminta peninjauan kembali khususnya bentuk kekerasan seksual “pemaksaan perkawinan yang akan bersingunggan dengan prinsip-prinsip dalam norma agama. MUI juga menilai perlu dirumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
  • Bagus Riyono menilai RUU PKS ini sarat akan kepentingan tersembunyi berdasarkan Naskah Akademik yang dianggap feminis dan tidak sesuai dengan muatan lokal di Indonesia;
  • Aliansi Cinta Keluarga menanggapi beberapa tindakan yang diatur di RUU PKS tidak mengatur secara jelas dan dianggap sebagai bentuk affirmasi sebuah pelanggaran hukum. Pada kesempatan yang sama Aliansi Cinta Keluarga juga beranggapan bahwa RUU PKS mengakomodasi LGBT sehingga pembahasan RUU ini tidak perlu di lanjutkan;
  • RUU PKS mendapatkan sejumlah tantangan di publik dengan anggapan melegalkan zina dan legitimasi LGBT;
  • Anggapan yang mempertentangkan sejumlah pasal di RUU PKS termasuk substansi dan pembentukannya dibantah secara tegas oleh Komnas Perempuan. RUU PKS dibentuk sebagai payung hukum korban kekerasan seksual yang selama ini korbannya perempuan dan tidak menutup kemungkinan pria;
  • Keterlambatan pembahasan RUU PKS diyakini karena anggapan feminisme yang terlanjur dianggap sebagai produk barat dan bertentangan dengan Ideologi serta agama;
  • Komnas Perempuan menjelaskan meskipun beberapa Pasal tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ada di KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya, RUU PKS hadir sebagai hukum acara yang berusaha menghilangkan stigma kepada korban dalam kerangka kesetaraan gender dan HAM;
  • Komnas Perempuan menyayangkan ada upaya pemutar balikkan fakta dan kesalahan logika dalam memahami RUU PKS.

D. DAMPAK

  • Ada perbaikan dalam pemahaman terhadap korban dan keluarga kekerasan seksual dalam proses mendapatkan hak nya dan pencarian keadilan yang selama ini sering tersudutkan dan malah berbalik terpidanakannya korban kekerasan seksual;
  • Perluasan tindak pidana kekerasan seksual di RUU PKS menjamin keamanan dan perlindungan terhadap perempuan yang selama ini diikuti dengan stigma negatif di berbagai sektor;
  • Melalui RUU PKS, penghormatan terhadap perempuan dijunjung tinggi dalam upaya Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia.

PROFIL RUU PERTANAHAN (RUU CARRY OVER)

PROFIL RUU MINERBA (RUU CARRY OVER)

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

A. Profil RUU

Nama RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

KOMISI – Komisi VII

Status Pembahasan Tingkat II
Status Carry Over Potensial
Alat Kelengkapan Pembahas Komisi VII
Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019 Ketua : Gus Irawan Pasaribu (F-Gerindra)

Wakil Ketua :

H. Mulyadi (F-PD)

Tamsil Linrung (F-PKS)

M. Ridwan Hisyam (F-PG)

Zairullah Azhar (F-PKB)

Pimpinan Komisi DPR Periode 2019-2024 Ketua Komisi : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem)

Wakil Ketua :

Bambang Wuryanto (F-PDIP)

Alex Noerdin (F-PG)

Gus Irawan Pasaribu (F-Gerindra)

Eddy Soeparno (F-PAN)

Jumlah Perubahan 92 poin perubahan
Struktur Materi RUU
  • Penyelesaian permasalahan antar sektor
  • Penguatan konsep wilayah pertambangan
  • Meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi nasional
  • Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba
  • Mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba
  • Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan
  • Mengakomodir putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014
  • Tersedianya rencana pertambangan minerba
  • Penguatan peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah
  • Pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU mulut tambang
  • Penguatan peran BUMN
  • Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi
Link Dokumen Terkait RUU, Naskah Akademik dan dokumen pembahasan lainnya dapat dilihat pada link berikut:

http://www.dpr.go.id/prolegnas/rekam-jejak/id/25

 

 B. Riwayat RUU

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diusulkan pada 2 Februari 2015 ke dalam Prolegnas Jangka Menengah. Sejumlah pihak telah beberapa kali memaksakan pengesahan RUU Minerba namun pembahasan dan upaya pengesahan malah dikebut dalam beberapa minggu sebelum habis masa jabatan sehingga memunculkan tanggapan di masyarakat. Sejumlah perubahan dalam RUU Minerba juga dinilai beresiko terhadap Sumber Daya Alam dan Masyarakat yang terdampak.

C. Substansi dan Perdebatan

Isu-isu krusial dalam RUU diantaranya adalah: (Berdasarkan Naskah Akademik)

  • RUU Minerba dilatarbelakangi atas Keputusan Mahkamah Konstitusi dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2009. Selain itu, perlunya pengharmonisasian UU Minerba dengan UU Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah;
  • Tambahan sanksi administratif bagi pemegang IUP, IPR atau IUPK oleh Menteri atau Pemerintah Daerah;
  • Penambahan pengaturan mengenai Holding Minerba;
  • Dicabutnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Urusan Minerba;
  • Dalam perubahan RUU Minerba tidak lagi mengenal Perseorangan sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan;
  • Tambahan pengaturan mengenai Pusat Data dan Informasi serta perubahan komitmen dalam penyajian informasi yang dibutuhkan untuk masyarakat dan komitmen untuk sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Dalam perubahan RUU Minerba menyebutkan mekanisme pengembalian Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pasca Tambang
  • Adanya pengaturan mengenai larangan untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK dan IPR yang telah memenuhi syarat;
  • RUU Minerba menambah jumlah besaran yang harus dibayarkan oleh pemegang izin atas keuntungan bersih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  • Penambahan materi mengenai Perlindungan Masyarakat;
  • Dihapusnya ketentuan mengenai larangan bagi orang yang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Perdebatan yang muncul dalam pembahasan di DPR terkait RUU Minerba diantaranya:

  • RUU Minerba dianggap tidak berpihak pada keselamatan masyarakat serta lebih banyak membahas proses perizinan dan pengusahaan tambang;[1]
  • Koalisi menilai perubahan secara substantif yang berakibat pada KK dan PKP2B dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun dalam bentuk IUPK dan hak mengusahakan kembali wilayah yang mendapat IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang dalam penyesuaian KK atau PKP2B;[2]
  • Daftar Inventarisasi Masalah RUU Minerba justru memberikan peluang terhadap eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, serta berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang dituding menghalangi kegiatan pertambangan;[3]
  • Dalam Draft RUU Minerba yang beredar, ada upaya melegitimasi lubang tambang untuk dijadikan irigasi dan wisata;
  • Pembahasan RUU Minerba yang selama ini tertunda dan tiba-tiba di kebut pada akhir masa jabatan menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah pihak.

D. Dampak jika RUU Disahkan

  • Pengaturan mengenai perintangan kegiatan pertambangan memiliki makna bias serta membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang selama ini berkonflik dengan perusahaan akibat perampasan tanah dan/atau konflik lahan;
  • Hilangnya larangan bagi setiap orang yang mengeluarkan perizinan tidak sesuai undang-undang membuka peluang terjadinya fraud/kecurangan;
  • Adanya penguatan dalam komitmen keterbukaan informasi publik dengan adanya Pusat Data dan Informasi serta komitmen untuk sejalan dengan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[1] https://pwypindonesia.org/id/koalisi-masyarakat-sipil-minta-jokowi-tarik-dim-ruu-minerba/

[2] https://pwypindonesia.org/id/masyarakat-sipil-desak-presiden-dan-dpr-tunda-pembahasan-ruu-minerba/

[3] ibid