Diskusi Open Parliament

Diskusi Open Parliament

Contact Us

Don't Be Shy
Send A MessageMake a Donation
Get In Touch

Contact us Anytime!

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Frequently Asked Questions
Donec sollicitudin molestie
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Duis aute irure dolor in
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Fugiat nulla pariatur
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Donec sollicitudin molestie
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Fugiat nulla pariatur
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Adopt A Pet

Make a Donation

License a Pet

Email

Send a Message

Phone & Email

351-352-9615
hello@divipets.com

Open Hours

M-F: 8am – 5pm
S-S: 8am – 7pm

Address

2345 Divi Rd. #100
San Francisco, CA 93522

Diskusi Open Parliament

Keterbukaan Parlemen Beri Akses Partisipasi Publik

Implementasi open parliament atau keterbukaan parlemen tidak hanya sekedar bertujuan untuk menyediakan data dan informasi, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan juga partisipasi publik. Terutama yang berkaitan dengan pembahasan suatu rancangan undang-undang kepada masyarakat.

Demikian hal tersebut dikatakan Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha dalam lokakarya yang mengangkat tema ‘Penyusunan Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Parlemen DPR RI’, yang diselenggarakan Inspektorat Utama DPR RI di Kota Tangerang, Banten. “Dengan begitu nantinya masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai data dan informasi yang ingin diketahui nya,” ucap Totok, sapaan akrabnya, Jumat (23/8/2019).

Totok menyampaikan, lokakarya atau workshop yang diselenggarakan oleh Ittama DPR RI yang bekerjasama dengan  The Westminster Foundation for Democracy (WFD) yakni sebuah lembaga publik independen Kerajaan Inggris, merupakan kelanjutan dari workshop yang telah dilakukan 6 bulan yang lalu, yang terkait dengan open parliament. “Saat ini kita coba meng-cover berbagai stakeholder yang ada kaitannya dengan pelaksanaan atau implementasi dari kegiatan keterbukaan parlemen ini,” tuturnya.

Selain dari Ittama DPR RI sebagai leading sector di dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan parlemen, sambung Totok, ada pejabat dari unit kerja lain yang juga masuk di dalam penanggung jawab lima rencana aksi maupun aktor yang melaksanakan implementasi dari 5 rencana aksi itu di berbagai unit kerja dan bagian. WFD memberikan dukungan terhadap DPR RI agar dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara transparan dan akuntabel.

Terkait dengan hal ini, Pimpinan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif tersebut. Komitmen tersebut dibuktikan dengan membuat deklarasi “Keterbukaan Parlemen” pada tanggal 29 Agustus 2018 lalu. Keterbukaan parlemen merupakan bagian dari Open Government Partnership (OGP) bertujuan membuat pemerintah lebih inklusif, responsif dan akuntabel.

“Menindaklanjuti deklarasi keterbukaan parlemen tersebut, DPR telah menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen untuk 2019-2020 dengan lima komitmen, yaitu peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI, penyusunan peta jalan (roadmap) Open Parliament Indonesia, dan penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia,” paparnya.

Totok menegaskan, dari workshop ini diharapkan nantinya akan ada sharing pemikiran untuk membantu merumuskan tools monitoring dan evaluasi. “Salah satu tugas dari Ittama adalah monev (monitoring dan evaluasi). Pada evaluasi inilah peran Ittama dalam ranah open parliament. Karena kegiatan open parliament ini sudah disusun rencana aksinya, bahkan sudah ada penanggung jawab komitmen dari 5 rencana aksi itu, termasuk unit-unit dan pejabat-pejabat terkait sebagai aktor yang melaksanakan kegiatan open parliament,” ungkap Totok.

Dikatakannya, dari 5 rencana aksi itu, posisi Ittama DPR RI adalah sebagai monitoring dan evaluasi. Itulah kenapa Ittama masuk di dalam kegiatan open parliament.   “Masukkan dari saya adalah kelembagaan monitoringdan evaluasi ini memang semestinya berada diseluruh rencana aksi. Karena sekarang ini hanya tercantum dalam komitmen lima yaitu pembentukan kelembagaan open parliament,” ujar Totok.

Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi itu seharusnya ada disetiap komitmen. Karena kegiatan monitoring adalah kegiatan dimana Ittama DPR RI akan turun melihat di lapangan ketika kegiatan itu sedang dijalankan. “Dimonitor apakah kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan itu telah sesuai dengan yang direncanakan,” imbuhnya.

Totok berharap, dari workshop tersebut nantinya juga akan dapat dirumuskan suatu panduan pedoman didalam melakukan monitoring dan evaluasi. Panduan itu setidaknya bisa disesuaikan dan disetarakan dengan standar internasional. “Pada akhir kegiatan ini akan ada dua legal standing yang dihasilkan, yang pertama yaitu Surat Keputusan (SK) Sekjen tentang implementasi keterbukaan parlemen. Dan yang kedua, terbentuknya tim monitoring dan evaluasi,” jelasnya.

Totok menyatakan, ke depannya akan ada dua produk hukum yang secara legal berfungsi untuk memayungi dua kegiatan. Satu sisi untuk implementasi keterbukaan parlemen, dan di sisi lain ada tim monitoring dan evaluasi. “Di situlah nantinya akan dirumuskan apa yang menjadi tugas-tugas dari keduanya. Hal yang mungkin bisa saya garisbawahi, sebetulnya kita akan bekerja, setelah memiliki tools atau alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” pungkasnya. (dep/sf)

FGD Open Parliament

DPR siap terapkan sistem parlemen terbuka

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia tengah membahas kerangka penerapan sistem parlemen terbuka (open parliament) di DPR RI. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan DPR RI dan pemerintah Indonesia dalam forum Open Government Partnership (OGP) Summit di Georgia bulan Juli 2018 lalu. 

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) Yanuar Nugroho mengatakan, open parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif. 

Dia menjelaskan, tujuan dari terselenggaranya open parliament selaras dengan inisiatif OGP yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri dari inisiatif Open Government Partnership. 

Pengalaman pemerintah Indonesia dalam implementasi parlemen terbuka dan manfaat keikutsertaan Indonesia di dalam inisiatif open government secara global. 

“Platform yang dimiliki oleh Open Government memberikan manfaat bagi Indonesia untuk dapat mudah mengadaptasi inisiatif-inisiatif global terkait keterbukaan pemerintah,” ujarnya dalam pernyataan resminya, Rabu (15/8). 

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, tentang komitmen DPR dalam mengimplementasikan parlemen terbuka dan mendorong deklarasi parlemen terbuka untuk dapat segera dilaksanakan. Dia juga menjabarkan model-model tata kelola sistem parlemen terbuka yang relevan untuk diimplementasikan di DPR RI.