Perlindungan Data Pribadi Dalam Berbagai RUU

Perlindungan Data Pribadi Dalam Berbagai RUU

Pada Desember 2019, DPR RI telah menetapkan 248 RUU ke dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Salah satunya adalah UU Perlindungan Data Pribadi. Terkait hal ini, kami mengidentifikasi ada sejumlah RUU yang berkaitan dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

RUU yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan warga negara. Dalam hal ini termasuk perlindungan terhadap data pribadi, sebab berkaitan dengan keselamatan yang bersangkutan. Antara lain:

  1. RUU tentang Perlindungan Hak Pasien
  2. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  4. RUU tentang Penyadapan

RUU yang berkaitan dengan pengaturan lembaga yang dalam menjalankan kegiatan/usahanya melakukan pengumpulan dan/atau publikasi data pribadi warga. Antara lain:

  1. RUU tentang Transportasi Daring
  2. RUU tentang Praktik Kedokteran
  3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  5. RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital
  6. RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

RUU yang bersifat umum terkait hak asasi manusia dan hukum pidana, sehingga memiliki potensi kesamaan dalam materi muatannya. Antara lain:

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  2. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RUU yang berkaitan dengan upaya Negara menjaga pertahanan dan keamanan dimana ada kemungkinan negara meminta atau membuka/menutup data pribadi seseorang dari badan lain. Antara lain:

  1. RUU tentang Pertahanan
  2. RUU tentang Keamanan Nasional
  3. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
  4. RUU Rahasia Negara
  5. RUU tentang Persandian

RUU yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah yang sebagian kegiatannya berupa pengumpulan dan/atau publikasi data pribadi warga negara. Antara lain:

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  3. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  6. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Selain RUU tersebut, ada kemungkinan RUU lain pada Prolegnas 2020-2024 juga berkaitan atau beririsan dengan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Gambaran Umum F-PKB DPR RI 2019-2024

Sehari setelah lengsernya Presiden Soeharto, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan usulan dari para warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satunya agar PBNU membentuk parpol. PBNU menanggapi usul tersebut secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hasil Muktamar Ke-27 NU di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris, NU tidak terkait dengan parpol mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas memenuhi aspirasi warga NU. Akhirnya terbentuklah partai sebagai wadah apirasi warga NU. Meski berbasis NU, PKB juga beranggotakan orang-orang yang berasal dari luar NU, bahkan beberapa kader memiliki latar belakang agama yang bukan Islam.
 
JUMLAH KURSI PKB DI DPR RI PER PERIODE
 
Pada DPR periode 1999-2004, PKB memiliki 51 kursi di DPR RI. Pada DPR Periode 2004-2009, jumlah kursi PKB naik menjadi 52. Namun, pada periode 2009-2014, jumlah kursi PKB mengalami penurunan drastis menjadi 27 kursi. Pada periode 2014-2019, jumlah kursi PKB meningkat menjadi 47 kursi. Pada periode 2019-2024, ini kursi PKB di DPR RI bertambah menjadi 58 kursi.

Berikut ini gambaran umum anggota DPR RI dari Fraksi PKB pada DPR RI Periode 2019-2024.

KETERWAKILAN DI DAPIL DPR RI

Pada periode ini, dari 80 dapil di tingkat DPR RI, PKB memiliki wakil di 47  dapil (59 %). Sisanya, di 33 dapil (41 %), tidak ada wakil dari PKB

Dari 47 dapil yang diwakili oleh PKB, ada 11 dapil yang masing-masing diwakili oleh dua anggota legislatif dari PKB. Dengan rincian, tiga dapil di Jawa Tengah dan delapan dapil di Jawa Timur.

JUMLAH ANGGOTA F-PKB DPR RI DARI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Bagaimana dengan jumlah anggota DPR RI dari PKB berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)?

JENJANG PENDIDIKAN

Untuk jenjang pendidikan, mayoritas Anggota F-PKB DPR RI berpendidikan Strata 2 (S2).

AGAMA/KEYAKINAN

Berdasarkan agama, Anggota F-PKB mayoritas beragama Islam. Ada dua orang beragama Katholik dan satu orang beragama Budha.

RENTANG USIA

Dari segi usia, mayoritas Anggota F-PKB adalah generasi X atau mereka yang berada di rentang usia 39 sampai dengan 54 tahun. Ada 21 orang yang berada pada rentang usia ini.

LATAR BELAKANG PROFESI

Untuk latar belakang pekerjaan Anggota F-PKB DPR RI, mayoritas adalah incumbent atau anggota DPR RI Periode 2014-2019. Jumlahnya mencapai 32 orang atau 55%. Selebihnya, adalah pejabat negara pada lembaga lain pada rentang waktu tersebut dan beberapa orang lainnya bergerak di sektor swasta.

SEBARAN DI KOMISI-KOMISI

Bagaimana dengan sebaran Anggota F-PKB pada Komisi-Komisi di DPR RI? Komisi yang diisi oleh Anggota F-PKB terbanyak ada di Komisi X (9 orang) dan yang paling sedikit di Komisi XI (2 orang). Komisi lainnya, bervariasi antara 4 sd 6 orang.

DAFTAR ANGGOTA FKB DPR RI PERIODE 2019-2024

Untuk mengetahui daftar anggota FKB DPR RI, silakan kunjungi link berikut ini, klik.

 

GAMBARAN UMUM ANGGOTA F-PAN DPR RI 2019-2024

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainya. Dideklarasikan pada 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta. Pengesahan pendirian PAN sendiri berdasarkan pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003.

RAIHAN KURSI DPR RI PER PERIODE

Raihan kursi PAN di DPR RI, sejak periode 1999-2004 sampai dengan 2019-2024, relatif stabil. Meskipun ada kenaikan dan penurunan jumlah kursi namun tidak terlalu signifikan. Pada DPR Periode 1999-2004, PAN meraih 35 kursi; periode 2004-2009, naik menjadi 52 kursi; periode 2009-2014, turun menjadi 46 kursi, kemudian pada periode 2014-2019, naik menjadi 49 kursi; dan pada periode 2019-2024 turun menjadi 44 kursi.

Berikut ini gambaran umum anggota DPR RI dari Fraksi PAN pada DPR RI Periode 2019-2024.

KETERWAKILAN DI DAPIL DPR RI

Pada periode ini, dari 80 dapil di tingkat DPR RI, PAN memiliki wakil di 47 dapil (52 %). Sisanya, di 33 dapil (48 %), tidak ada wakil dari PAN

Ada dua dapil yang masing-masing diwakili oleh dua anggota legislatif dari PAN, yaitu dan Sumbar 1 dan Papua.

JUMLAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Bagaimana dengan persentase laki-laki dan perempuan Fraksi PAN DPR RI?

JENJANG PENDIDIKAN

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan Anggota Fraksi PAN DPR RI, mayoritas berpendidikan Strata 2 (S2).

AGAMA/KEYAKINAN

Untuk agama, mayoritas Anggota F-PAN DPR RI adalah muslim.

RENTANG USIA

Dari segi usia, mayoritas Anggota Fraksi PAN adalah generasi X atau mereka yang berada di rentang usia 39 sampai dengan 54 tahun. Ada 21 orang yang berada pada rentang usia ini.

LATAR BELAKANG PEKERJAAN

Untuk latar belakang pekerjaan Anggota F-PAN DPR RI, mayoritas adalah incumbent atau anggota DPR RI Periode 2014-2019. Jumlahnya mencapai 28 orang atau 61%. Selebihnya, adalah pejabat negara pada lembaga lain pada rentang waktu tersebut dan beberapa orang lainnya bergerak di sektor swasta.

SEBARAN DI KOMISI-KOMISI

Bagaimana dengan sebaran Anggota F-PAN pada Komisi-Komisi di DPR RI? Secara umum, Komisi diisi oleh 4 orang Anggota F-PAN, kecuali pada Komisi X yang diisi oleh 6 orang dan Komisi XI yang diisi oleh 2 orang.

RUU TENTANG PERKOPERASIAN

RUU TENTANG PERKOPERASIAN

PROFIL

Nama RUU Perkoperasian
Usulan

DPR Komisi VIII.

FRAKSIFraksi Partai Persatuan Pembangunan.

FRAKSIFraksi Partai Keadilan Sejahtera.

FRAKSIFraksi Partai Amanat Nasional.

FRAKSIFraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

MASYARAKAT – Komisi Hukum Nasional

Status Pembicaraan Tingkat II
Status Carry Over Potensial
Alat Kelengkapan Pembahas Komisi VI
Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019

Ketua : Teguh Jawarno (F-PAN)

Wakil Ketua :

Mohammad Hekal (F-Gerindra)

Azam Aznan Natawijaya (F-PD)

Dito Ganinduto (F-PG)

Inas Nasrullah Zubir (F-PH)

Pimpinan Komisi DPR Periode 2019-2024

Ketua : Faizol Riza (F-PKB)

Wakil Ketua :

Aria Bima (F-PDIP)

Gde Sumarjaya Linggih (F-PG)

Mohammad Hekal (F-Gerindra)

H.P. Martin Y Manurung (F-Nasdem)

Jumlah Pasal 80 Pasal
Struktur Materi RUU

A. Ketentuan Umum

B. Asas, Nilai dan Prinsip

C. Status, Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman

D. Keanggotaan

E. Perangkat Organisasi

F. Modal Koperasi

G. Hasil Usaha dan Dana Cadangan

H. Kegiatan Usaha Koperasi

I. Pengawasan

J. Penggabungan, Peleburan dan Pemisahan

K. Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum

L. Pemberdayaan Koperasi

M. Ketentuan Sanksi

N. Ketentuan Peralihan

Link Dokumen Terkait

RUU, Naskah Akademik dan dokumen pembahasan lainnya dapat dilihat pada link berikut:

http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/104

 RIWAYAT RUU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian inskonstitusional secara keseluruhan. Akibatnya diberlakukan kembali UU Nomor 25 Tahun 1992. Agar terakomodasinya Putusan MK, RUU tentang Perkoperasian masuk dalam Prolegnas Kumulatif Terbuka. Pembahasan RUU tentang Perkoperasian telah sampai pada tahap pembicaraan Tingkat II, namun harus ditunda pengesahannya pada Rapat Paripurna ke-12.

SUBSTANSI DAN PERDEBATAN

Pertimbangan Pokok Permohonan pada Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013:

  1. Pengertian koperasi sepanjang frasa “orang perseorangan” didalilkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon a quo beralasan menurut hukum;
  2. Gaji Pengurus dan Imbalan Pengawas didalilkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan penetapan pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan bertentangan dengan prinsip usaha bersama.Menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
  3. Kewenangan Pengawas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan tidak diberikannya kesempatan pada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus dan harus melalui satu pintu pengusulan yaitu oleh pengawas. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;
  4. Pengangkatan Pengurus dari Non Anggota bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan menghilangkan nilai kolektivitas dalam koperasi. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;
  5. Modal Koperasi bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan Setoran Pokok tidak dapat dikembalikan dan Sertifikat Modal Koperasi hanya dapat dijual pada sesama anggota adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi. Menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;
  6. Surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota tidak dibagikan kepada Anggota Koperasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohonan beralasan menurut hukum;
  7. Kewajiban Anggota Koperasi untuk menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan alasan menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum. Menurut Mahkamah dalil permohonan telah dipertimbangkan dan beralasan menurut hukum;
  8. Jenis Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohonan beralasan menurut hukum.

ISU-ISU KRUSIAL

  1. Asas, Nilai dan Prinsip; Asas Koperasi adalah Kekeluargaan. Nilai-nilai koperasi antara lain: kemandirian, kebersamaan, gotong royong, demokratis, keterbukaan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab dan kepedulian. Prinsip Koperasi adalah pedoman bagi anggota, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dalam menjalankan aktivitasnya, antara lain : keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian oleh Anggota dilakukan secara demokratis; partisipasi ekonomi anggota; otonomi dan kemandirian; pendidikan, pelatihan dan informasi; kerjasama antar koperasi; kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
  2. Status, Pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar dan pengumuman;
  3. Keanggotaan;
  4. Perangkat organisasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas;
  5. Modal Koperasi. Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar;
  6. Hasil Usaha dan Dana Cadangan. Pengaturan tentang Pembagian Hasil Usaha dari non anggota diatur dalam Anggaran Dasar;
  7. Kegiatan Usaha Koperasi. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha serta memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat;
  8. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan koperasi yang dapat merugikan kepentingan anggota dan masyarakat;
  9. Penggabungan, peleburan dan pemisahan;
  10. Pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum;
  11. Pemberdayaan Koperasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan koperasi bagi kepentingan anggota.

PERDEBATAN

  1. Pasal 130 Draft RUU yang mensyaratkan wadah tunggal yaitu DEKOPIN bersifat pemaksaan dan juga kewajiban koperasi membayar iuran kepada DEKOPIN. Wadah tunggal dianggap bertentangan dengan kebebasan berkumpul dan memperlemah dinamisasi koperasi.[1]
  2. Terdapat Pasal yang disalah gunakan seperti Pasal 11. selain itu juga mudahnya intervensi perencanaan kerja pada Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80. Kemudian pengaturan alokasi hasil usaha koperasi dalam Pasal 87 yang seharusnya menjadi urusan internal koperasi.[2]
  3. RUU Perkoperasian mengkerdilkan koperasi secara sistematis dan menganggap koperasi sebagai penerima kredit dari perbankan.[3]
  4. Kehadiran DEKOPIN sebagai wadah tunggal dan mendapatkan pendanaan dari APBN serta APBD dan masih mewajibkan iuran dianggap ngawur oleh sejumlah praktisi.[4]

POTENSI DAMPAK JIKA RUU DISAHKAN

  1. Selama ini landasan hukum atas koperasi masih menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan membutuhkan pembaruan disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dengan disahkannya RUU Perkoperasian dapat menjawab tantangan zaman;
  2. Dalam Draft RUU Perkoperasian dianggap telah kembali pada semangat kekeluargaan yang menjadi hakikat dasar Koperasi;
  3. Kehadiran DEKOPIN sebagai wadah tunggal dan munculnya iuran wajib memperkuat dorongan paksaan bagi Koperasi;
  4. Beberapa ketentuan yang ada mengerdilkan Koperasi serta dianggap sebagai bukan alternatif Badan Hukum.

[1] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5d2133af732/draf-final-ruu-perkoperasian-tuai-penolakan/

[2] ibid

[3] https://tirto.id/kontroversi-ruu-perkoperasian-yang-batal-disahkan-dpr-eiYR

[4] https://mediaindonesia.com/read/detail/254865-praktisi-koperasi-dukung-ruu-koperasi-jadi-uu-tanpa-pasal-dekopin