Revisi UU Polri

Revisi UU Polri

PENGANTAR Konteks UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Undonesia sudah berusia 24 Tahun. Artinya lebih dari dua dekade tata kelola kepolisian berjalan dengan dinamika kepatuhan HAM dan netralitas yang terus disorot publik. Rekomendasi 10 Buku Laporan Tim...
Revisi UU P2SK

Revisi UU P2SK

PENGANTAR Konteks   Revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyangkut masa depan perbankan, asuransi, pasar modal, pinjaman online, dan jutaan nasabah Indonesia, namun proses pembahasannya menyimpan catatan serius. UU P2SK mengatur fondasi sistem...
RUU Penyiaran

RUU Penyiaran

PENGANTAR Konteks   RUU Perubahan Ketiga Undang Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan RUU yang berulangkali masuk Program Legislasi Nasional (Hasil Pemantauan Periode 2019-2024).  Revisi UU Penyiaran pertama kali diusulkan menjadi UU sejak periode...
RUU Perkoperasian

RUU Perkoperasian

PENGANTAR Konteks Pertama, ketertinggalan kerangka regulasi dan lemahnya tata kelola. Pengaturan yang masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas praktik koperasi modern, khususnya...
RUU Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat

PENGANTAR Konteks RUU Masyarakat Hukum Adat telah digagas sejak 2006 dan menjadi agenda prioritas gerakan masyarakat adat sejak 2007. Meski telah melalui puluhan konsultasi publik dan masuk Program Legislasi Nasional selama dua periode pemerintahan (SBY hingga...
RUU Penyesuaian Pidana

RUU Penyesuaian Pidana

PENGANTAR Konteks RUU tentang Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional yang terpadu, konsisten, dan modern seiring dengan akan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023...