Profil Fraksi PDIP DPR RI
Partai politik yang digawangi oleh trah Soekarno ini dikenal sebagai partai yang memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme. Menelisik dari sejarah berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sendiri merupakan lanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang pada saat itu mengalami dualisme kepemimpinan antara Soerjadi dengan Megawati. Dinamika politik yang terjadi ditubuh internal maupun eksternal PDI saat itu memunculkan berbagai konflik arus bawah dan arus atas. Campur tangan pemerintahan orde baru saat itu dalam setiap langkah politis yang dilakukan oleh PDI makin memperkeruh keadaan, bagaiamana tidak pemerintah saat itu turut dalam mengatur kongres yang akan dilaksanakan PDI dalam menentukan ketua partainya.
Setelah melalui proses yang panjang dan rumit akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 2 hingga 6 Desember 1993 di Surabaya, Jawa Timur. Megawati kemudian dikukuhkan sebagai Ketum PDI secara de jure dalam Munas PDI yang diselenggarakan pada 22 hingga 23 Desember 1993 di Jakarta. Terpilihnya Megawati saat itu tidak menyurutkan semangat Soerjadi membuat kepemimpinan tandingan dengan menggandeng 16 anggota DPP PDI serta 28 pengurus DPP PDI di daerah untuk segera menggelar kongres tandingan yang pelaksanaanya dilakukan di Kota Medan. Pemerintah kemudian mengukuhkan dan mengakui kepemimpinan Soerjadi sebagai peserta pemilu 1997 dengan secara sah menerima 11 pengurus PDI hasil Kongres Medan pada 25 Juli 1996.
Melihat putusan tersebut, masa pendukung Megawati kemudian melakukan penyerbuan kantor DPP PDI. Tidak terima atas campur tangan pemerintah akan permasalahan internal partai mereka memunculkan peristiwa yang dikenal sebagai “Kuda Tuli”. Pasca peristiwa berdarah tersebut, dualisme kepemimpinan PDI tetap ada, Soerjadi dengan kepemimpinannya yang sah dimata pemerintah dan Megawati beserta jajaran pengurusnya yang tetap mengakui diri sebagai pengurus PDI yang sah pula, meskipun mereka harus berpindah-pindah tempat dengan segala aktivitasnya yang tidak dilarang namun cukup ketat dipantau oleh pemerintah saat itu. Ditengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik pemerintahan orde baru, PDI di bawah kepemimpinan Megawati kian berkibar dan semakin banyak mendapatkan dukungan sedangkan eksistensi PDI dibawah kepemimpinanan Soerjadi makin kian meredup jika dilihat dari jumlah perolahan suara PDI dalam pemilu 1997 hanya mendapatkan 11 kursi saja. Pasca lengsernya Soeharto, Megawati berinisiatif untuk PDI dibawah kepemimpinannya dapat ikut dalam pemilu 1999, namun hal tersebut terhalang oleh masih sahnya pengakuan yang diberikan pemerintah terhadap PDI kepemimpinan Soerjadi meskipun pemerintahan orde baru telah berganti.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengatakan bahwa tidak boleh partai peserta pemilu memiliki nama ataupun lambang yang sama. Karena hal tersebut maka PDI pimpinan Megawati memutuskan untuk menambah kata “Perjuangan” atau yang saat ini lebih dikenal dengan PDIP dan secara sah pada tanggal 1 Februari 1999 PDI kepemimpinan Megawati beralih menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nama itu kemudian disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal dan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada 14 Februari 1999.
Keterwakilan
Pada pemilu 1999, PDIP berhasil memperoleh jumlah kursi yang fantastis dan didaulat sebagai pemenang pemilu saat itu, bahkan Megawati juga terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurahman Wachid atau Gus Dur yang terpilih dalam sidang paripurna MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 1999- 2004. Keberhasilan PDIP dalam pemilu tersebut bukanlah sesuatu hal aneh jika melihat loyalitas pendukung kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Sepanjang keikutsertaanya dalam penyelenggaran pemilu PDIP selalu mendapatkan perolahan kursi yang cukup besar dibanding partai besar lainya, hanya saja pada pemilu 2009 PDIP dalam sejarahnya memperoleh kursi sedikit yaitu 95 kursi saja. Namun seiring berjalannya waktu jumlah perolahan kursi PDIP naik hingga terakhir pada pemilu 2019 kemarin.
Perolahan Kursi PDIP Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Pada periode ini, dari 80 dapil di tingkat DPR RI, PDIP memiliki wakil di 54 dapil (67 %). Sisanya, di 26 dapil (33 %), tidak ada wakil dari PDIP.
Sebaran Penempatan Komisi Anggota Fraksi PDIP
Dari data diatas menunjukkan bahwa pesebaran anggota fraksi PDIP dalam Komisi DPR RI, paling banyak menempati komisi VI yang membidangi sektor industri, investasi, dan persaingan usaha dengan jumlah anggota 13 orang anggota.
Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan
Jika melihat secara keseluruhan, angka menunjukkan bahwa Fraksi PDIP mampu mendorong jumlah keterwakilan perempuan di lesgilatif dengan angka pencapaian sebesar 20%, meskipun jika dibandingan angka tersebut masih terpaut jauh dengan jumlah keterwakilan laki-lakinya.
Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa jika mengukur kualitas anggota fraksi PDIP yang duduk dikursi legislative, sebagian besar merupakan orang-orang pilihan yang memiliki jenjang pendidikan paling banyak adalah sarjana (57 Anggota), magister (47 Anggota) dan Profesor (16 Anggota), sisanya merupakan anggota dengan jenjang pendidikan SMA dan juga diploma.