Profil Fraksi Partai Golkar DPR RI

Profil Fraksi Partai Golkar DPR RI

Sejarah

Partai Golkar merupakan wajah baru dari Golongan Karya di masa Orde Baru. Sejarah panjang berdirinya partai golkar berafiliasi dengan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) yang saat itu baru baru berdiri, tepatnya di masa akhir pemerintahan Soekarno. Tujuan berdirinya Sekber Golkar saat itu adalah sebagai partai tandingan yang dibentuk untuk berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia dalam segala bentuk aktivitas dan kegiatan politik di Indonesia. Awal mula istilah golongan karya di digagas oleh Soekarno sebagai upaya merevolusi konflik kekuasaan di pemerintahan saat itu, namun hal itu tidak kunjung di eksekusi hingga didahului oleh Angkatan darat yang kemudian lebih dahulu banyak membentuk organisasi-organisasi golongan fungsional yang kemudian pula menjadi politis.

Angkatan darat pada saat itu mengawali dengan didirikannya Badan Kerja Sama (BKS) yang mewadahi himpunan Angkatan Darat dengan kelompok-kelompok pemuda, petani dan jurnalis. Disusul pada tahun 1960 hingga 1965 Angkatan darat giat mengembangkan organisasi-organisasi yang tujuannya terlihat sangat politis karena ingin menandingi Partai Komunis Indonesia dalam hal kekuasaan dan simpati masyarakat pada saat itu, hingga pada tumbangnya Orde lama menjadikan jalan Sekber Golkar kunci kekuatan Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini terbukti dari kemenangan yang diraih Sekber Golkar dalam setiap penyelenggaran pemilu di masa Orde Baru, tak tanggung-tanggung Sekber Golkar menang telak 4 Kali berturut-turut dalam Pemilihan Umum tersebut. Kejayaan Sekber Golkar tidak hanya berhenti setelah Orde Baru tumbang. Pasca reformasi lahir pada tahun 1998, banyak yang mengira Sekber Golkar akan hanyut dalam masa, namun Sekber Golkar mampu bertahan dan berganti nama menjadi Partai Golkar yang hingga saat ini masih terus muncul menjadi deretan pemenang dalam setiap penyelenggaran Pemilu yang ada.

Loyalis Sekber Golkar yang kini berubah menjadi Partai Golkar tersebut kini banyak diambil alih oleh para pengusaha, bukan suatu hal yang tabu bilamana dalam perpolitikan Indonesia campur tangan pengusaha dalam setiap penyelenggaran kontestasi politik adalah benar, mungkin saja itu yang salah satu bentuk Partai Golkar yang ada sejak Orde Lama hingga Reformasi masih tetap bisa survive hingga saat ini.

Keterwakilan

Partisipasi Partai Golkar dalam penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dilakukan sejak tahun 1971 hingga saat ini. Jika dilihat secara kuantiti, dalam penyelenggaran Pemilu 1971 hingga 1997 Partai Golkar mendapatkan kursi hamper 80%. Hal itu disinyalir akibat hanya ada 2 partai besar di masa Orde lama dan juga Orde baru, efeknya berimbas pada jumlah suara Golkar saat itu yang masih tinggi.

Jumlah Perolahan Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Total Kursi Total Pemilih Presentase
1999 120 Kursi 23.741.749 Suara 22,4%
2004 129 Kursi 24.480.757 Suara 21,5%
2009 106 Kursi 15.037.757

Suara

14,4%
2014

 

91 Kursi 18.432.312

Suara

14,7%
2019

 

85 Kursi 17.229.789 Suara 12,3%

Namun, jika dilihat dalam 5 periode terakhir penyelenggaran Pemilu, Partai Golkar saat ini mengalami penurunan secara terus menerus meskipun satu dekade ini Partai Golkar selalu menjadi partai pro pemerintah.

Pesebaran Anggota F-Golkar dalam Komisi DPR RI 2019-2024

Kom

I

Kom II Kom III Kom

IV

Kom V Kom VI Kom VII Kom VIII Kom IX Kom X Kom XI
8 7 8 8 7 8 8 8 7 7 8

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat secara kuantiti, bahwa pesebaran anggota dalam komisi di DPR RI Tahun 2019-2024 jumlahnya relatif sama yaitu 7 sampai 8 Orang yang duduk di setiap Komisi yang ada.

Jenjang Pendidikan Anggota F-Golkar

  SMA S1 S2 S3
Laki-Laki 2 24 34 6
Perempuan 7 11 1

Berkaca dari data yang ada, dapat dilihat bahwa representasi kader perempuan partai Golkar yang duduk dalam kursi legislatif saat ini memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dimana secara garis besar anggota perempuan fraksi Golkar yang memiliki jenjang pendidikan Magister adalah 11 Orang, ini jumlahnya lebih besar daripada partai yang lain.

Profil Fraksi Partai Nasdem DPR RI

Profil Fraksi Partai Nasdem DPR RI

Pendahuluan

Partai Nasional Demokrasi atau banyak dikenal sebagai Partai Nasdem, resmi berdiri pada 26 Juli 2011. Saat itu, Partai besutan Surya Paloh ini merupakan satu-satunya partai baru yang lolos dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Belum genap satu Dekade partai ini berdiri, banyak konflik internal terjadi. Isu Konflik di tataran elit partai yang berujung pada pemecatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPW DKI Garda Pemuda pada tahun 2013. Meskipun merupakan partai baru, Nasdem mampu membawa kader-kadernya untuk duduk dalam kursi legislatif dengan akumulasi suaranya yang naik di setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

Keterwakilan

 Jumlah Perolahan Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Total Kursi Total Pemilih Urutan Presentase
2014 36 Kursi 8.402.812 Suara 8 6,7%
2019 59 Kursi 12.661792 Suara 5 9,%

Jika diperhatikan angka kursi yang didapatkan Partai Nasdem pada awal ikut dalam penyelenggaran pemilu, angkanya cukup tinggi jika dibandingkan dengan partai baru lain yang turut dalam sepanjang penyelenggaraan pemilu yang ada.

Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan

Anggota F-Nasdem di DPR

Laki-laki 41 Anggota
Perempuan 18 Anggota

Jenjang Pendidikan Anggota F-Nasdem

JENIS KELAMIN SMA S1 S2 S3
Laki-Laki 4 16 3 4
Perempuan 1 11 1

Melihat data yang ada, dapat disimpulkan bahwa anggota Fraksi Partai Nasdem memiliki kekurangan Sumberdaya Manusia yang memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi, dimana terlihat berdasarkan profil anggota yang ada paling besar merupakan anggota dengan jenjang karier Sarjana Strata 1.

Pesebaran Anggota F-Nasdem dalam Komisi DPR

Komisi I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Laki-Laki 4 5 4 4 4 4 4 3 6 6
Perempuan 1 1 2 1 1 1 1 1 5 3

 

Berdasarkan data diatas, memperlihatkan bahwa anggota fraksi Nasdem banyak menempati kursi pada komisi X dan komisi XI. Dengan detail kursi anggota perempuan ada pada komisi IX.

Profil Fraksi Gerindra DPR RI

Profil Fraksi Gerindra DPR RI

Pendahuluan

Partai yang resmi didirikan pada tahun 2008 ini digawangi oleh Prabowo Subianto. Awal mula gagasan berdirinya Partai Gerindra sendiri sudah bergeliat sejak 2007 dimana hal itu muncul dari obrolan antara Fadli Zon dengan Hashim Djojohadikusumo yang saat itu merasa prihatin akan ketertindasan yang dialami oleh masyarakat selama ini akibat para kapital besar yang tidak bertanggung jawab. Dari gagasan awal yang dilakukan muncul keinginan untuk membuat perubahan dan arah baru dalam dunia perpolitikan Indonesia guna mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang lebih baik. Gagasan tersebut tidak hanya berhenti disitu saja, Hasyim saat itu melanjutkan pembahasan terkait partai baru dengan Prabowo Subianto. Proses panjang saat itu, dialami secara batin oleh keduanya. Melihat momentum pemilihan umum 2009 segera berlangsung, menjadikan keyakinann Prabowo saat itu sebagai langkah yang baik untuk dengan berani mendirikan partai baru dengan Hasyim dan rekannya agar nantinya partai mereka dapat berkontribusi dalam pengimpementasian nilai-nilai Pancasila. Hal itulah kemudian meyakinkan Prabowo untuk turut mendirikan partai baru sebagai bentuk kontribusinya untuk negara kesatuan republik Indonesia.

Tak menunggu lama, Partai Gerindra resmi di deklarasikan tepat pada 6 Februari 2008. Meskipun dalam hal ini Partai Gerindra merupakan partai baru yang lahir dimasa reformasi namun kekuatan massanya, kini mengantarkan Partai Gerindra menjadi partai ketiga terbesar di Indonesia setelah PDIP dan juga Golkar. Secara garis besar tidak banyak sejarah dari partai yang berlambang kepala burung garuda ini, sebab pendiri Partai Gerindra merupakan orang lama di partai yang secara resmi keluar dan mendirikan partai sendiri dengan kata lain orang-orang dalam Partai Gerindra saat itu bukanlah orang baru dalam dunia perpolitikan Indonesia.

Keterwakilan

Sepanjang berdirinya Partai Gerindra hingga saat ini, Partai Gerindra telah turut melalui 3 periode masa pelaksanaan Pemilihan Umum, mulai dari: Pemilihan Umum 2009, Pemilihan Umum 2014 dan Pemilihan Umum 2019. Dari presentase perolahan kursi yang didapatkan Partai Gerindra konsisten mengalami kenaikan setiap pelaksanaanya.

Jumlah Perolahan Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Total Kursi Total Pemilih Urutan Presentase
2009 26 Kursi 4.646.406 Suara 8 4,5%
2014 73 Kursi 14.760.371 Suara 3 11,8%
2019 78 Kursi 17.594.839 Suara 2 13,5%

Pesebaran Anggota F-Gerindra dalam Komisi DPR

Kom

I

Kom II Kom III Kom

IV

Kom V Kom VI Kom VII Kom VIII Kom IX Kom X Kom XI
7 7 8 6 7 7 7 7 7 7 7

Berdasarkan data diatas, memperlihatkan bahwa anggota fraksi Gerindra banyak menempati kursi pada komisi III. Jika dilihat lebih detail berdasarkan gender, dari total keseluruhan komisi yang ada 14 Anggota Perempuan Fraksi Gerindra banyak menempati Komisi IX dan Komisi X sedangkan 64 Anggota Laki-laki Fraksi Gerindra untuk penyebaranya paling banyak ada pada komisi III dengan jumlah keseluruhan di Komisi tersebut adalah laki-laki.

Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Anggota F-Gerindra di DPR

Laki-laki 64 Anggota

 

Perempuan 14 Anggota

 

Jenjang Pendidikan Anggota F-Gerindra

JENIS KELAMIN SMA S1 S2 S3
Laki-Laki 3 22 34 5
Perempuan 2 5 6 1

Profil Fraksi PDIP DPR RI

Profil Fraksi PDIP DPR RI

Partai politik yang digawangi oleh trah Soekarno ini dikenal sebagai partai yang memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme. Menelisik dari sejarah berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sendiri merupakan lanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang pada saat itu mengalami dualisme kepemimpinan antara Soerjadi dengan Megawati. Dinamika politik yang terjadi ditubuh internal maupun eksternal PDI saat itu memunculkan berbagai konflik arus bawah dan arus atas. Campur tangan pemerintahan orde baru saat itu dalam setiap langkah politis yang dilakukan oleh PDI makin memperkeruh keadaan, bagaiamana tidak pemerintah saat itu turut dalam mengatur kongres yang akan dilaksanakan PDI dalam menentukan ketua partainya.

Setelah melalui proses yang panjang dan rumit akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 2 hingga 6 Desember 1993 di Surabaya, Jawa Timur. Megawati kemudian dikukuhkan sebagai Ketum PDI secara de jure dalam Munas PDI yang diselenggarakan pada 22 hingga 23 Desember 1993 di Jakarta. Terpilihnya Megawati saat itu tidak menyurutkan semangat Soerjadi membuat kepemimpinan tandingan dengan menggandeng 16 anggota DPP PDI serta 28 pengurus DPP PDI di daerah untuk segera menggelar kongres tandingan yang pelaksanaanya dilakukan di Kota Medan. Pemerintah kemudian mengukuhkan dan mengakui kepemimpinan Soerjadi sebagai peserta pemilu 1997 dengan secara sah menerima 11 pengurus PDI hasil Kongres Medan pada 25 Juli 1996.

Melihat putusan tersebut, masa pendukung Megawati kemudian melakukan penyerbuan kantor DPP PDI. Tidak terima atas campur tangan pemerintah akan permasalahan internal partai mereka memunculkan peristiwa yang dikenal sebagai “Kuda Tuli”. Pasca peristiwa berdarah tersebut, dualisme kepemimpinan PDI tetap ada, Soerjadi dengan kepemimpinannya yang sah dimata pemerintah dan Megawati beserta jajaran pengurusnya yang tetap mengakui diri sebagai pengurus PDI yang sah pula, meskipun mereka harus berpindah-pindah tempat dengan segala aktivitasnya yang tidak dilarang namun cukup ketat dipantau oleh pemerintah saat itu. Ditengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik pemerintahan orde baru, PDI di bawah kepemimpinan Megawati kian berkibar dan semakin banyak mendapatkan dukungan sedangkan eksistensi PDI dibawah kepemimpinanan Soerjadi makin kian meredup jika dilihat dari jumlah perolahan suara PDI dalam pemilu 1997 hanya mendapatkan 11 kursi saja.  Pasca lengsernya Soeharto, Megawati berinisiatif untuk PDI dibawah kepemimpinannya dapat ikut dalam pemilu 1999, namun hal tersebut terhalang oleh masih sahnya pengakuan yang diberikan pemerintah terhadap PDI kepemimpinan Soerjadi meskipun pemerintahan orde baru telah berganti.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengatakan bahwa tidak boleh partai peserta pemilu memiliki nama ataupun lambang yang sama. Karena hal tersebut maka PDI pimpinan Megawati memutuskan untuk menambah kata “Perjuangan” atau yang saat ini lebih dikenal dengan PDIP dan secara sah pada tanggal 1 Februari 1999 PDI kepemimpinan Megawati beralih menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nama itu kemudian disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal dan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada 14 Februari 1999.

Keterwakilan

Pada pemilu 1999, PDIP berhasil memperoleh jumlah kursi yang fantastis dan didaulat sebagai pemenang pemilu saat itu, bahkan Megawati juga terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurahman Wachid atau Gus Dur yang terpilih dalam sidang paripurna MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 1999- 2004. Keberhasilan PDIP dalam pemilu tersebut bukanlah sesuatu hal aneh jika melihat loyalitas pendukung kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Sepanjang keikutsertaanya dalam penyelenggaran pemilu PDIP selalu mendapatkan perolahan kursi yang cukup besar dibanding partai besar lainya, hanya saja pada pemilu 2009 PDIP dalam sejarahnya memperoleh kursi sedikit yaitu 95 kursi saja.  Namun seiring berjalannya waktu jumlah perolahan kursi PDIP naik hingga terakhir pada pemilu 2019 kemarin.

Perolahan Kursi PDIP Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pada periode ini, dari 80 dapil di tingkat DPR RI, PDIP memiliki wakil di 54 dapil (67 %). Sisanya, di 26 dapil (33 %), tidak ada wakil dari PDIP.

Sebaran Penempatan Komisi Anggota Fraksi PDIP

Dari data diatas menunjukkan bahwa pesebaran anggota fraksi PDIP dalam Komisi DPR RI, paling banyak menempati komisi VI yang membidangi sektor industri, investasi, dan persaingan usaha dengan jumlah anggota 13 orang anggota.

Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan

Anggota Fraksi PDIP di DPR

Jika melihat secara keseluruhan, angka menunjukkan bahwa Fraksi PDIP mampu mendorong jumlah keterwakilan perempuan di lesgilatif dengan angka pencapaian sebesar 20%, meskipun jika dibandingan angka tersebut masih terpaut jauh dengan jumlah keterwakilan laki-lakinya.

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa jika mengukur kualitas anggota fraksi PDIP yang duduk dikursi legislative, sebagian besar merupakan orang-orang pilihan yang memiliki jenjang pendidikan paling banyak adalah sarjana (57 Anggota), magister (47 Anggota) dan Profesor (16 Anggota), sisanya merupakan anggota dengan jenjang pendidikan SMA dan juga diploma.

Gambaran Umum F-PKB DPR RI 2019-2024

Sehari setelah lengsernya Presiden Soeharto, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan usulan dari para warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satunya agar PBNU membentuk parpol. PBNU menanggapi usul tersebut secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hasil Muktamar Ke-27 NU di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris, NU tidak terkait dengan parpol mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas memenuhi aspirasi warga NU. Akhirnya terbentuklah partai sebagai wadah apirasi warga NU. Meski berbasis NU, PKB juga beranggotakan orang-orang yang berasal dari luar NU, bahkan beberapa kader memiliki latar belakang agama yang bukan Islam.
 
JUMLAH KURSI PKB DI DPR RI PER PERIODE
 
Pada DPR periode 1999-2004, PKB memiliki 51 kursi di DPR RI. Pada DPR Periode 2004-2009, jumlah kursi PKB naik menjadi 52. Namun, pada periode 2009-2014, jumlah kursi PKB mengalami penurunan drastis menjadi 27 kursi. Pada periode 2014-2019, jumlah kursi PKB meningkat menjadi 47 kursi. Pada periode 2019-2024, ini kursi PKB di DPR RI bertambah menjadi 58 kursi.

Berikut ini gambaran umum anggota DPR RI dari Fraksi PKB pada DPR RI Periode 2019-2024.

KETERWAKILAN DI DAPIL DPR RI

Pada periode ini, dari 80 dapil di tingkat DPR RI, PKB memiliki wakil di 47  dapil (59 %). Sisanya, di 33 dapil (41 %), tidak ada wakil dari PKB

Dari 47 dapil yang diwakili oleh PKB, ada 11 dapil yang masing-masing diwakili oleh dua anggota legislatif dari PKB. Dengan rincian, tiga dapil di Jawa Tengah dan delapan dapil di Jawa Timur.

JUMLAH ANGGOTA F-PKB DPR RI DARI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Bagaimana dengan jumlah anggota DPR RI dari PKB berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)?

JENJANG PENDIDIKAN

Untuk jenjang pendidikan, mayoritas Anggota F-PKB DPR RI berpendidikan Strata 2 (S2).

AGAMA/KEYAKINAN

Berdasarkan agama, Anggota F-PKB mayoritas beragama Islam. Ada dua orang beragama Katholik dan satu orang beragama Budha.

RENTANG USIA

Dari segi usia, mayoritas Anggota F-PKB adalah generasi X atau mereka yang berada di rentang usia 39 sampai dengan 54 tahun. Ada 21 orang yang berada pada rentang usia ini.

LATAR BELAKANG PROFESI

Untuk latar belakang pekerjaan Anggota F-PKB DPR RI, mayoritas adalah incumbent atau anggota DPR RI Periode 2014-2019. Jumlahnya mencapai 32 orang atau 55%. Selebihnya, adalah pejabat negara pada lembaga lain pada rentang waktu tersebut dan beberapa orang lainnya bergerak di sektor swasta.

SEBARAN DI KOMISI-KOMISI

Bagaimana dengan sebaran Anggota F-PKB pada Komisi-Komisi di DPR RI? Komisi yang diisi oleh Anggota F-PKB terbanyak ada di Komisi X (9 orang) dan yang paling sedikit di Komisi XI (2 orang). Komisi lainnya, bervariasi antara 4 sd 6 orang.

DAFTAR ANGGOTA FKB DPR RI PERIODE 2019-2024

Untuk mengetahui daftar anggota FKB DPR RI, silakan kunjungi link berikut ini, klik.