Pihak-Pihak pada RDPU Pembahasan RUU Cipta Kerja

Pihak-Pihak pada RDPU Pembahasan RUU Cipta Kerja

Disclaimer: Data ini diolah berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Legislasi (Sileg) pada situs web DPR RI. Berdasarkan sumber tersebut, kami mengidentifikasi bahwa pihak yang hadir pada sembilan kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berjumlah dua puluh pihak. Sebagian diundang/hadir atas nama lembaga dan atas nama individu.

Adapun pada kolom materi yang kami tulis NA (Not Available/Tidak Tersedia), karena tidak ada informasi yang kami dapatkan (baik dari Laporan Singkat, Catatan Rapat, dan/atau Bahan Narasumber karena dokumennya tidak dipublikasikan atau karena dokumen tersebut tidak memuat informasi secara jelas).

 

No Tanggal Nama Sektor Materi
1 27-Apr-20 Yose Rizal Damuri, Centre for Strategic and International Studies Ekonomi makro Urgensi UU Cipta Kerja terhadap perekonomian
2 27-Apr-20 Prof. Dr. Djisman Simanjuktak, Rektor  Universitas  Prasetya Mulya Ekonomi makro NA (Not Available/Tidak Tersedia)
3 27-Apr-20 Sarman Simanjorang, M.Si., Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ekonomi makro NA (Not Available/Tidak Tersedia)
4 29-Apr-20 Dr. Bambang Kesowo, S.H.,L.LM. Prosedur dan asas legislasi Perlunya ketaatan prosedur dalam penyusunan UU Ciptaker dan antisipasi kekosongan hukum
5 29-Apr-20 Prof. Dr. Satya Arinanto Prosedur dan asas legislasi Perlunya transparansi pembahasan UU Ciptaker dan keberpihakan pada yang terdampak
6 5 Mei 2020 Emil Arifin Ekonomi (UMKM) Perlunya pengaturan mengenai kemudahan bagi UMKM
7 5 Mei 2020 Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono Ekonomi (UMKM) Perlunya mengakomodasi aspirasi UMKM
8 9 Juni 2020 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (Ketua Umum: Yadi  Hendriana, Sekjen: Indria Purnama, Dewan Pertimbangan: Imam Wahyudi,  Sede  Apriadi,  Titin  Rosmari, dan  Totok Suryanto) Pers Perlunya penghapusan Pasal 18 ayat  3  dan 4 RUU tentang  Cipta Kerja karena dikhawatikan membuka peluang pemerintah untuk mengatur Pers.
9 9 Juni 2020 Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P. Roeslani Ekonomi makro Urgensi UU Cipta Kerja terhadap perekonomian
10 9 Juni 2020 M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D, Dosen Universitas Ibnu Khaldun, Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) Lingkungan Perlunya pengaturan secara lebih baik mengenai penilaian risiko, risiko volatile, Cumulative/Systemic Risk, dll
11 10 Juni 2020 Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Universitas Indonesia) Lingkungan Perlunya perbaikan pengaturan mengenai aspek pengelolaan lingkungan
12 10 Juni 2020 Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Universitas Katolik Parahyangan) Lingkungan Perlunya perbaikan pengaturan mengenai aspek pengelolaan lingkungan
13 10 Juni 2020 Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Universitas Gadjah Mada) Lingkungan Perlunya memperhatikan keberpihakan RUU Ciptaker. RUU Ciptaker dinilai lebih berat kepada memberi kemudahan investasi korporasi, budaya korporasi cenderung“mengesampingkan kepentingan publik
14 11 Juni 2020 Dewan Pers, Agung Dharmajaya Pers Permintaan  penundaan  pembahasan RUU  tentang Cipta Kerja sampai  wabah Covid-19 berakhir dan permintaan penghapusan Pasal  11  dan  Pasal  18  UU  tentang  Pers
15 11 Juni 2020 Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan Pers SDA (Sama dengan di atas)
16 11 Juni 2020 Dr. Irwansyah, S.Sos Pers SDA (Sama dengan di atas)
17 11 Juni 2020 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sertifikasi halal Permintaan agar sertifikasi halal tetap dilakukan oleh MUI
18 11 Juni 2020 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Sertifikasi halal Permintaan agar sertifikasi halal dilakukan secara terdesentralisasi (dapat dilakukan oleh ormas yang kredibel)
19 11 Juni 2020 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Sertifikasi halal Permintaan agar sertifikasi halal tetap dilakukan oleh MUI
20 25 September 2020 Komite Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Dibatalkan karena tidak dihadiri Komisioner KPPU (Staf Ahli Bidang Hukum KPPU). Ekonomi DIM nomor 6430, 6435, 6436, dan DIM nomor 6443. Dibatalkan
Transparansi Dokumen Rapat UU Cipta Kerja

Transparansi Dokumen Rapat UU Cipta Kerja

Disclaimer:

Berdasarkan informasi dari Ketua Badan Legislasi DPR RI yang disampaikan di berbagai media, diketahui bahwa total rapat yang dilaksanakan dalam pembahasan UU Cipta Kerja sebanyak 64 kali rapat. Dari jumlah tersebut, kami hanya dapat mengidentifikasi 63 rapat, berdasarkan data pada Sistem Informasi Legislasi DPR RI (Sileg) pada situs web DPR RI, media, dan pemantauan.

Dalam setiap rapat, kami mengindetifikasi apakah pada rapat tersebut diinformasi mengenai Laporan Singkat (Lapsing), Catatan rapat, Risalah, dan Dokumen lain. Kami juga menelusuri, berapa lama dokumen dipublikasikan sejak dilaksanakannya rapat tersebut.

Ringkasan publikasi untuk tiga jenis dokumen yaitu Laporan Singkat, Catatan Rapat, dan Risalah Rapat pada 63 kali rapat UU Cipta Kerja tergambar pada tabel di bawah ini.

NO. DOKUMEN
ADA TIDAK ADA
1 Lapsing 51 12
2 Catatan Rapat 9 54
3 Risalah 0 63
Total 60 129

 

Untuk data selengkapnya, dapat dilihat pada tabel di bawah. Selamat mengamati.

NO SUMBER TAHAP KEGIATAN LAPSING CATATAN RAPAT RISALAH LAIN-LAIN TGL KEG TGL PUBLIKASI
1 SILEG Pendahuluan Rapat Paripurna ke-13, Penugasan Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja kepada Badan Legislasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada NA, RUU, Surpres 07-02-2020 (Surpres) 02-04-2020
2 SILEG Pendahuluan Rapat Badan Legislasi terkait Rancangan Jadwal acara Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada 05-05-2020 07-04-2020
3 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja terkait Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja Ada Ada Tidak ada Tidak ada 14-04-2020 14-04-2020
4 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja pembahasan RUU tentang Cipta Kerja untuk membahas rencana RDPU dengan para pakar Ada Ada Tidak ada Tidak ada 20-04-2020 20-04-2020
5 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan 3 orang Narasumber (Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang) Ada Ada Tidak ada Bahan Narsum 27-04-2020 27-04-2020
6 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan 2 orang Narasumber (Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto) Ada Ada Tidak ada Tidak ada 29-04-2020 29-04-2020
7 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan 2 orang Narasumber (Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono Ada Ada Tidak ada Tidak ada 05-05-2020 05-05-2020
8 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja materi Konsideran, Bab I, dan Bab II Ada Ada Tidak ada DIM, Kompilasi DIM 20-05-2020 20-05-2020
9 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja materi Bab V ( Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 03-06-2020 03-06-2020
10 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja materi Bab V ( Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 04-06-2020 04-06-2020
11 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terkait RUU tentang Cipta Kerja Ada Ada Tidak ada Bahan Narsum 09-06-2020 09-06-2020
12 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan KADIN dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D terkait RUU tentang Cipta kerja Ada Tidak ada Tidak ada Bahan Narsum 09-06-2020 09-06-2020
13 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) terkait RUU tentang Cipta kerja Ada Tidak ada Tidak ada Bahan Narsum 10-06-2020 10-06-2020
14 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 11-06-2020 11-06-2020
15 SILEG Pembicaraan Tingkat I RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal Ada Ada Tidak ada Tidak ada 11-06-2020 11-06-2020
16 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja materi Bab V (Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 29-06-2020 29-06-2020
17 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja materi Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 01-07-2020 01-07-2020
18 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Ada Tidak ada Tidak ada Bahan Pemerintah 09-07-2020 09-07-2020
19 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 7 s.d. Pasal 16) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 13-07-2020 13-07-2020
20 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 7 s.d. Pasal 13) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 14-07-2020 14-07-2020
21 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 13 s.d. Pasal 16) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 15-07-2020 15-07-2020
22 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 17 s.d. Pasal 18) Ada Tidak ada Tidak ada DIM, Rekap DIM 22-07-2020 22-07-2020
23 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 18) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 23-07-2020 23-07-2020
24 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 18 s.d. Pasal 20) Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 27-07-2020 27-07-2020
25 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 28-07-2020 28-07-2020
26 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Tidak ada Tidak ada Tidak ada DIM 28-07-2020 28-07-2020
27 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 03-08-2020 03-08-2020
28 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 03-08-2020 (Seharusnya 04-08- 2020) 04-08-2020
29 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 06-08-2020 06-08-2020
30 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 10-08-2020 10-08-2020
31 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 19 Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 11-08-2020 11-08-2020
32 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 20 dan Pasal 21 Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 12-08-2020 12-08-2020
33 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 22 dan Pasal 23 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 13-08-2020 13-08-2020
34 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25. Tidak ada Tidak ada Tidak ada DIM 19-08-2020 19-08-2020
35 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 26 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 24-08-2020 24-08-2020
36 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 28 Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 25-08-2020 25-08-2020
37 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 29 s.d. Pasal 30 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 26-08-2020 26-08-2020
38 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 31 s.d. Pasal 35 (sebagian) Tidak ada Tidak ada Tidak ada DIM 27-08-2020 27-08-2020
39 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 35 Tidak ada Tidak ada Tidak ada DIM, Rekap DIM 31-08-2020 31-08-2020
40 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 36 s.d. Pasal 3 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 01-09-2020 01-09-2020
41 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 38 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 02-09-2020 02-09-2020
42 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 39 dan Pasal 44 Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 03-09-2020 03-09-2020
43 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 43 s/d Pasal 44 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 07-09-2020 07-09-2020
44 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 45 s/d Pasal 49 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 08-09-2020 08-09-2020
45 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 51 s/d Pasal 55 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 09-09-2020 09-09-2020
46 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 59 s/d Pasal 66 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 10-09-2020 10-09-2020
47 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 76 s/d Pasal 79 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 12-09-2020 12-09-2020
48 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III – Membahas DIM-DIM yang dipending (Pasal 17-18, Pasal 41, dan Pasal 43) – Membahas Pasal 83 s.d. Pasal 86 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 14-09-2020 14-09-2020
49 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 68 s.d. 71 Ada Tidak ada Tidak ada DIM 15-09-2020 15-09-2020
50 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab VIII Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 16-09-2020 16-09-2020
51 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab IX Ada Tidak ada Tidak ada DIM 17-09-2020 17-09-2020
52 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab VI Ada Tidak ada Tidak ada DIM 19-09-2020 19-09-2020
53 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab X Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 21-09-2020 21-09-2020
54 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab X Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 22-09-2020 22-09-2020
55 SILEG Pembicaraan Tingkat I Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Bab III (Pasal 27-Pasal 81), Bab VI (Pasal 108-Pasal 118) dan Bab VIII (Pasal 120 – Pasal 139) Ada Tidak ada Tidak ada DIM 24-09-2020 24-09-2020
56 SILEG Pembicaraan Tingkat I Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Bab VI, Bab X dan DIM terkait Hak Paten Tidak ada Tidak ada Tidak ada DIM 25-09-2020 25-09-2020
57 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RDPU dengan KPPU Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 25-09-2020 25-09-2020
58 MEDIA Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 26-09-2020 Tidak ada
59 MEDIA Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 27-09-2020 Tidak ada
60 MEDIA Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 28-09-2020 Tidak ada
61 MEDIA Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 01-10-2020 Tidak ada
62 SILEG Pembicaraan Tingkat I Rapat Pleno PAF/Pengambilan Keputusan atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 03-10-2020 03-10-2020
63 PEMANTAUAN Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Bersama Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 05-10-2020 Tidak ada
Profil Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Profil Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Pendahuluan

Partai yang resmi berdiri pada 9 September 2001 ini, merupakan partai baru yang sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia berhasil memenangankan kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara telak pada Pemilu 2004. Lawanya pun bukan main-main, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang merupakan partai senior berhasil dikalahkan oleh Partai Demokrat.

Selain itu, dalam sejarahnya kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu 2004 tercatat sebagai kemenangan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pertama yang melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Partai Demokrat erat citranya dengan keluarga Yudhoyono, dimana Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat selama 2 Periode kepemimpinan, saat ini kursi Ketua Umum diduduki oleh anak sulungnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kepemilihannya dilakukan dalam kongres yang berlangsung 3 Hari tersebut.

Agus Harimurti Yudhoyono resmi terpilih secara aklmasi meskipun sempat muncul isu konflik internal antara dirinya dengan saudara kandungnya sendiri mengenai pencalonannya dalam Kongres Ke V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC).

Keterwakilan

Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang Pemilu bahkan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu juga terpilih sebagai Presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Jumlah Perolahan Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Total Kursi Total Pemilih Urutan Presentase
2004 57 Kursi 8.455.225 Suara 5 7,5%
2009 150 Kursi 21.703.137 Suara 1 26,4%
2014 61 Kursi 12.728.913

Suara

4 10,4%
2019

 

54 Kursi 10.876.507

Suara

7 7,7%

Jika dilihat berdasarkan data diatas, perolehan kursi dan suara partai Demkrat mengalami penurunan pasca 2 periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dari Presiden, hal ini terjadi karena pada saat itu banyak terjadi ditemukannya kader-kader partai Demokrat yang bermasalah, seperti pada kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang hingga suap Sea Games 2011. Disinyalir banyak menyeret sejumlah kader-kader di jajaran pengurus internal yang pada akhirnya berimbas pada turunnya kepercayaan masyarakat dengan partai ini.

Pesebaran Anggota F-Demokrat dalam Komisi DPR RI 2019-2024

Kom

I

Kom II Kom III Kom

IV

Kom V Kom VI Kom VII Kom VIII Kom IX Kom X Kom XI
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Berdasarkan data yang ada, pesebaran anggota fraksi DPR-RI dari Fraksi Demokrat jika dilihat berdasarkan jumlah tiap komisi secara keseluruhan sama yaitu 5 Orang dalam setiap komisi, hanya pada komisi II jumlah anggota partai Demokrat hanya memenuhi 4 kursi saja.

Jenjang Pendidikan Anggota F-Demokrat

  SMA S1 S2 S3
Laki-Laki 2 14 22 6
Perempuan 6 4

Dari data diatas, terlihat bagaimana representasi perempuan dalam partai Demokrat jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikannya, anggota perempuan yang diusung oleh partai Demokrat memiliki kemampuan dan jenjang pendidikan yang tinggi mulai dari sarjana hingga magister.

Profil Fraksi PKS DPR RI

Profil Fraksi PKS DPR RI

Pendahuluan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu saksi sejarah dalam penumbangan masa Orde Baru. Dulunya sebelum PKS dikenal sebagai Partai Keadilan (PK) yang saat itu vocal menyuarakan adanya reformasi namun mengalami perubahan nama karena mengalami kegagalan dalam pemenuhan ambang batas dalam 2 kali penyelenggaraan pemilu berturut-turut dengan perolehan suara hanya 1,36% dari total keseluruhan perolahan suara nasional. Kemudian tepat pada 3 Juli 2003 Partai Keadilan (PK) resmi berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri dikenal sebagai partai politik yang erat kaitannya dengan gerakan islam berbasis massa kampus dan cendekiawan, hal itu muncul akibat dari reaksi atas politik pemerintahan di masa Orde Baru. PKS resmi berdiri pada 20 April 1998, sejak saat itu gerakan politik yang dilakukan partai ini banyak dilakukan di wilayah kampus-kampus Universitas di Indonesia baik Universitas berbasis Agama Islam maupun tidak. Melalui penyebaran aktivitas dakwah yang banyak dilakukan di kampus-kampus, PKS mampu meraup suara kalangan anak muda terdidik yang memiliki kesamaan paham dan prinsip akan kaidah-kaidah islam dalam memimpin. Hal tersebut dibuktikan dari catatan yang ada dalam Pemilihan Kepala Daerah 2005 (Pilkada). PKS merupakan partai yang paling gencar saat itu menempatkan tokoh-tokoh anak muda sebagai kandidat yang diusung dalam kontestasi Pilkada 2005.

Selain basis massa di dalam negeri yang dimiliki, di luar negeri juga terdapat kader PKS, tercatat ada sebanyak 7.000 Orang kader yang tersebar di 22 Negara. Untuk jumlah kader terbanyak ada pada negara Mesir, Turki dan Palestina. Ini merupakan satu-satunya partai nasional yang memiliki kader terbanyak di luar negeri.

Keterwakilan

 Jumlah Perolahan Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Total Kursi Total Pemilih Urutan Presentase
1999 7 Kursi 1.436.565 Suara 7 1,3%
2004 45 Kursi 8.325.020 Suara 6 7,3%
2009 57 Kursi 8.204.946 Suara 4 7,8%
2014 40 Kursi 8.480.204 Suara 7 6,7%
2019 50 Kursi 11.493.663 Suara 6 8,2%

Pada Pemilu 1999 Partai Keadilan Sejahtera harus melakukan stembus accord atau biasa dikenal sebagai kesepakatan kotak suara. Stembus accord ini ditujukkan untuk berkoalisi dengan partai lain untuk memanfaatkan suara sisa yang tidak habis dibagi dalam perhitungan tujuannya sebagai pemenuhan dan pemanfaatan perolehan suara secara optimal dengan dipergunakan untuk partai lain. Jika dilihat dari data diatas, dapat dibaca dalam sepanjang penyelenggaraan Pemilu yang diikuti oleh Parati Keadilan Sejahtera, perolehan suara yang mereka dapatkan relatif stabil dan tidak ada penambahan suara yang signifikan.

Pesebaran Anggota F-PKS dalam Komisi DPR

Kom I Kom II Kom III Kom IV Kom V Kom VI Kom VII Kom VIII Kom IX Kom X Kom XI
4 4 5 5 5 4 5 4 5 6 3

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat secara kuantiti, bahwa pesebaran anggota dalam komisi di DPR RI Tahun 2019-2024 jumlahnya relatif sama, Hanya saja di Komisi X Anggota dari fraksi PKS lebih banyak dengan selisih satu anggota dibanding jumlah di komisi lain. Untuk menyeimbangkan data dari sisi kuantitas anggota DPR RI dari fraksi PKS yang sudah dijelaskan, adapun data dari sisi kualitas anggota DPR fraksi PKS jika dilihat dari latarbelakang pendidikan setiap anggota, Adapun lengkapnya sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan Anggota F-PKS

SMA S1/Diploma S2 S3
Laki-Laki 1 19 8 14
Perempuan 1 2 2 3
Profil Fraksi Partai Golkar DPR RI

Profil Fraksi Partai Golkar DPR RI

Sejarah

Partai Golkar merupakan wajah baru dari Golongan Karya di masa Orde Baru. Sejarah panjang berdirinya partai golkar berafiliasi dengan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) yang saat itu baru baru berdiri, tepatnya di masa akhir pemerintahan Soekarno. Tujuan berdirinya Sekber Golkar saat itu adalah sebagai partai tandingan yang dibentuk untuk berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia dalam segala bentuk aktivitas dan kegiatan politik di Indonesia. Awal mula istilah golongan karya di digagas oleh Soekarno sebagai upaya merevolusi konflik kekuasaan di pemerintahan saat itu, namun hal itu tidak kunjung di eksekusi hingga didahului oleh Angkatan darat yang kemudian lebih dahulu banyak membentuk organisasi-organisasi golongan fungsional yang kemudian pula menjadi politis.

Angkatan darat pada saat itu mengawali dengan didirikannya Badan Kerja Sama (BKS) yang mewadahi himpunan Angkatan Darat dengan kelompok-kelompok pemuda, petani dan jurnalis. Disusul pada tahun 1960 hingga 1965 Angkatan darat giat mengembangkan organisasi-organisasi yang tujuannya terlihat sangat politis karena ingin menandingi Partai Komunis Indonesia dalam hal kekuasaan dan simpati masyarakat pada saat itu, hingga pada tumbangnya Orde lama menjadikan jalan Sekber Golkar kunci kekuatan Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini terbukti dari kemenangan yang diraih Sekber Golkar dalam setiap penyelenggaran pemilu di masa Orde Baru, tak tanggung-tanggung Sekber Golkar menang telak 4 Kali berturut-turut dalam Pemilihan Umum tersebut. Kejayaan Sekber Golkar tidak hanya berhenti setelah Orde Baru tumbang. Pasca reformasi lahir pada tahun 1998, banyak yang mengira Sekber Golkar akan hanyut dalam masa, namun Sekber Golkar mampu bertahan dan berganti nama menjadi Partai Golkar yang hingga saat ini masih terus muncul menjadi deretan pemenang dalam setiap penyelenggaran Pemilu yang ada.

Loyalis Sekber Golkar yang kini berubah menjadi Partai Golkar tersebut kini banyak diambil alih oleh para pengusaha, bukan suatu hal yang tabu bilamana dalam perpolitikan Indonesia campur tangan pengusaha dalam setiap penyelenggaran kontestasi politik adalah benar, mungkin saja itu yang salah satu bentuk Partai Golkar yang ada sejak Orde Lama hingga Reformasi masih tetap bisa survive hingga saat ini.

Keterwakilan

Partisipasi Partai Golkar dalam penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dilakukan sejak tahun 1971 hingga saat ini. Jika dilihat secara kuantiti, dalam penyelenggaran Pemilu 1971 hingga 1997 Partai Golkar mendapatkan kursi hamper 80%. Hal itu disinyalir akibat hanya ada 2 partai besar di masa Orde lama dan juga Orde baru, efeknya berimbas pada jumlah suara Golkar saat itu yang masih tinggi.

Jumlah Perolahan Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Total Kursi Total Pemilih Presentase
1999 120 Kursi 23.741.749 Suara 22,4%
2004 129 Kursi 24.480.757 Suara 21,5%
2009 106 Kursi 15.037.757

Suara

14,4%
2014

 

91 Kursi 18.432.312

Suara

14,7%
2019

 

85 Kursi 17.229.789 Suara 12,3%

Namun, jika dilihat dalam 5 periode terakhir penyelenggaran Pemilu, Partai Golkar saat ini mengalami penurunan secara terus menerus meskipun satu dekade ini Partai Golkar selalu menjadi partai pro pemerintah.

Pesebaran Anggota F-Golkar dalam Komisi DPR RI 2019-2024

Kom

I

Kom II Kom III Kom

IV

Kom V Kom VI Kom VII Kom VIII Kom IX Kom X Kom XI
8 7 8 8 7 8 8 8 7 7 8

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat secara kuantiti, bahwa pesebaran anggota dalam komisi di DPR RI Tahun 2019-2024 jumlahnya relatif sama yaitu 7 sampai 8 Orang yang duduk di setiap Komisi yang ada.

Jenjang Pendidikan Anggota F-Golkar

  SMA S1 S2 S3
Laki-Laki 2 24 34 6
Perempuan 7 11 1

Berkaca dari data yang ada, dapat dilihat bahwa representasi kader perempuan partai Golkar yang duduk dalam kursi legislatif saat ini memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dimana secara garis besar anggota perempuan fraksi Golkar yang memiliki jenjang pendidikan Magister adalah 11 Orang, ini jumlahnya lebih besar daripada partai yang lain.