RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Profil

Nama RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Usulan PEMERINTAH –
Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Pertahanan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Komisi III.-
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.-
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.-
Fraksi Partai Amanat Nasional.-
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.-
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
MASYARAKAT –
Komnas Perempuan.-
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.- KomNasHAM.-
Komisi Hukum Nasional.
Status Pembicaraan Tingkat II
Status Carry Over Potensial
Alat Kelengkapan Pembahas Komisi III
Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019 Ketua : Kahar Muzakkar (F-PG)
Wakil Ketua:
Desmond Junaidi Mahesa (F-Gerindra)
Trimedya Panjaitan (F-PDIP)
Mulfachri Harahap (F-PAN)
Erma Suryani Ranik (F-PD)
Pimpinan Komisi DPR Periode 2019-2024 Ketua : Herman Herry (F-PDIP)
Wakil Ketua :
Ahmad Sahroni (F-Nasdem)
Mulfachri Harahap (F-PAN)
Adies Kadir (F-PG)
Desmond Junaidi Mahesa (F-Gerindra)
Jumlah Pasal 628
Struktur Materi RUU BUKU KESATU ATURAN UMUM
BUKU KEDUA TINDAK PIDANA
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara
Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat
Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah
Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum
Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan
Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama
Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup
Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Cap Negara dan Tera Negara
Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan
Tindak Pidana Kesusilaan
Tindak Pidana Penelantaran Orang
Tindak Pidana Penghinaan
Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang
Penyelundupan Manusia
Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin
Tindak Pidana Terhadap Tubuh
Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan
Tindak Pidana Pencurian
Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
Tindak Pidana Penggelapan
Tindak Pidana Perbuatan Curang
Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha
Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan
Tindak Pidana Jabatan
Tindak Pidana Pelayaran
Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan
Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
Tindak Pidana Khusus
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
Link Dokumen Terkait RUU, Naskah Akademik dan dokumen pembahasan lainnya dapat dilihat pada link berikut:  http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/10

B. Riwayat RUU

Dekolonisasi atas KUHP peninggalan kolonial dan pembaruan hukum pidana secara komprehensif menjadi misi utama Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diusulkan. Usaha dalam menyusun RKUHP telah terlaksana sejak tahun 1963 dan telah memakan waktu pembahasan yang cukup panjang. Hingga saat ini, RKUHP tercatat masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 dan dianggap telah selesai pembicaraan pada tingkat I dan menuju pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-12 namun akhirnya pengesahannya harus ditunda setelah diminta penundaan oleh Presiden Jokowi menanggapi berbagai reaksi yang muncul di ruang publik.

C. Substansi dan Perdebatan

Isu-isu krusial dalam RUU KUHP Buku Kedua diantaranya adalah:

  1. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara; Tidak banyak perbedaan terkait materi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara antara KUHP dengan RKUHP. Adapun pengaturan perilaku yang ditambahkan berkaitan dengan perbuatan menentang Ideologi negara Pancasila atau UUD 1945, kegiatan penyebaran paham komunis atau marxisme atau leninisme dan hubungan dengan organisasi yang berasaskan komunisme atau marxisme atau leninisme;
  2. Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden; Tindak Pidana ini dianggap perlu dipertahankan karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan selain itu Kepala Negara merupakan personifikasi dari negara ini dan masyarakat masih menaruh hormat kepada Kepala Negara;
  3. Tindak Pidana Terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan; Pengaturan Tindak Pidana ini pada KUHP sekarang masih dianggap relevan dengan penyebutan secara tegas nama-nama perwakilan rakyat;
  4. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum; Pengaturan yang ada pada KUHP saat ini masih relevan dengan beberapa tambahan seperti Tindak Pidana Perizinan, perbuatan penyiaran berita bohong, perbuatan pemaksaan masuk kantor pemerintahan, penghasutan dan penawaran melakukan tindak pidana;
  5. Tindak Pidana Terhadap Proses Penyelenggaraan Peradilan; Tindak Pidana ini dikenal dengan “Contempt of Court”;
  6. Tindak Pidana Terhadap Agama, Kehidupan Beragama dan Sarana Beribadah; Merupakan perwujudan dari Sila Pertama. Perbuatan yang dilarang pada Tindak Pidana ini adalah perbuatan tercela dengan tidak menghormati agama atau umat beragama yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  7. Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup; Perkembangan yang terkait dengan beberapa undang undang, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  8. Tindak Pidana Umum Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara; Pengaturan terhadap TIndak Pidana ini terkait dengan beberapa aspek seperti Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara serta Perbuatan tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang;
  9. Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Segel, Cap Negara, dan Merek, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan; Beberapa Tindak Pidana telah diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini dan dianggap masih relevan dengan perkembangan saat ini dengan sedikit penyesuaian;
  10. Tindak Pidana Kesusilaan; Ada pengaturan baru yang disarankan masuk dalam tindak pidana kesusilaan seperti; inces, perluasan makna perkosaan, melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama antara sesama orang dewasa, sodomi dan persetubuhan yang mengakibatkan hamilnya wanita yang tidak bersuami sedangkan pria yang bersangkutan tidak bersedia mengawininya;
  11. Tindak Pidana Penelantaran Orang; Tindak Pidana ini diartikan menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi nafkah, merawat atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar itu;
  12. Tindak Pidana Penghinaan; penghinaan termasuk penistaan/pencemaran dan penistaan tertulis, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, penistaan atau penistaan tertulis dilakukan terhadap orang yang sudah mati, dan tidak pidana penyebaran.
  13. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia; kewajiban menyimpan rahasia dikaitkan dengan jabatan atau pekerjaannya;
  14. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin; Tambahan pengaturan mengenai mendorong orang lain untuk bunuh diri;
  15. Tindak Pidana Perbuatan Curang; dimaksudkan untuk menampung keluhan masyarakat tentang kerugian ekonomis yang diderita sebagai konsumen;
  16. Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha; pengaturan mengenai pertanggungjawaban secara korporasi;
  17. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan; mencakup tindak pidana yang ditujukan terhadap barang dan hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
  18. Tindak Pidana Jabatan; Tindak pidana ini tanpa Tindak Pidana Korupsi yang terpisah. Sehingga tindak pidana ini terkait dengan pelaksanaan jabatan;
  19. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat; Pemberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengatur perbuatan yang dilarang dan mengancam sanksi pidana, diakui sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana hukum pidana adalah merupakan pengecualian pemberlakuan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia;
  20. Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat, Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan, Tindak Pidana Pencurian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, dan Tindak Pidana Penggelapan; Pengaturan yang telah ada di KUHP dipertahankan untuk tetap di atur;

Perdebatan yang muncul diantaranya:

  1. Munculnya pasal mengenai penghinaan Presiden yang sedari awal telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Kemunculan Pasal ini dianggap sebagai tindakan sia-sia dan untuk itu lebih baik tidak dimasukkan sedari awal.
  2. Tanggapan juga muncul untuk Pasal terkait Korupsi dan Pencucian Uang. Kehadiran Pasal ini merupakan suatu tindakan mundur dan berdampak pada terpangkasnya kewenangan KPK dan PPATK. Dengan masuknya Pasal ini ke RKUHP maka segala bentuk penyidikan berada di bawah Polri.
  3. Aliansi Reformasi KUHP juga menolak secara tegas masih adanya Pasal yang mengandung Hukuman Mati.
  4. Berkurangnya masa tahanan Koruptor dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Ada upaya membungkam kebebasan berekspresi dan pers. Munculnya Pasal penistaan agama yang tanpa diikuti penilaian yang jelas. Larangan aborsi yang dapat menyasar korban, dan pihak yang membantu aborsi seperti dokter atau dukun beranak.
  5. Pertentangan juga muncul atas konsep Living Law yang membuat kompilasi hukum adat yang justru akan berakibat pada hilangnya hakikat hukum adat yang tidak tertulis, luwes dan magis.
  6. Ditemukan Pasal yang semakin memperparah kondisi terhadap korban pemerasan seperti larangan aborsi dan pelaku aborsi (dalam hal ini korban) dapat dipidana.
  7. Hal lainnya yang menarik perhatian adalah, pembahasan RKUHP yang ditenggarai dan dicurigai diam-diam serta terburu-buru dengan mengesampingkan unsur transparansi dan partisipasi masyarakat.

Dampak jika RUU Disahkan

  • Konsekuensi dari tidak dipatuhinya Putusan MK berarti membuka peluang bagi siapapun yang menyampaikan kritik dan pendapatnya atas kondisi negara dan Kepala Negara dalam ruang publik maupun media sosial untuk dijerat dengan Pasal Penghinaan Presiden.
  • Pasal-Pasal yang memperburuk kondisi dan tekanan atas korban pemerkosaan seperti Pasal Larangan Aborsi juga dapat menjerat siapapun yang membantu memberikan dorongan ataupun membantu proses aborsi.
  • Masuknya RKUHP pada ruang-ruang individu membuka peluang dijaminnya “fasisme” oleh sebagian kelompok dengan mengatasnamakan moral.

RUU tentang Perkoperasian

Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian

A. Profil

Nama RUUPerkoperasian
UsulanDewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Komisi VIII.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Fraksi Partai Amanat Nasional.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
MASYARAKAT – Komisi Hukum Nasional
Status PembicaraanTingkat II
Status Carry OverPotensial
Alat Kelengkapan PembahasKomisi VI
Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019Ketua : Teguh Jawarno (F-PAN)
Wakil Ketua :
Mohammad Hekal (F-Gerindra)
Azam Aznan Natawijaya (F-PD)
Dito Ganinduto (F-PG)
Inas Nasrullah Zubir (F-PH)
Pimpinan Komisi DPR Periode 2019-2024Ketua : Faizol Riza (F-PKB)
Wakil Ketua :
Aria Bima (F-PDIP)
Gde Sumarjaya Linggih (F-PG)
Mohammad Hekal (F-Gerindra)
H.P. Martin Y Manurung (F-Nasdem)
Jumlah Pasal80 Pasal
Struktur Materi RUUKetentuan Umum
Asas, Nilai dan Prinsip
Status, Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman
Keanggotaan
Perangkat Organisasi
Modal Koperasi
Hasil Usaha dan Dana Cadangan
Kegiatan Usaha Koperasi
Pengawasan
Penggabungan, Peleburan dan Pemisahan
Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum
Pemberdayaan Koperasi
Ketentuan Sanksi
Ketentuan Peralihan
Link Dokumen TerkaitRUU, Naskah Akademik dan dokumen pembahasan lainnya dapat dilihat pada link berikut:  http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/104

B. Riwayat RUU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian inskonstitusional secara keseluruhan. Akibatnya diberlakukan kembali UU Nomor 25 Tahun 1992. Agar terakomodasinya Putusan MK, RUU tentang Perkoperasian masuk dalam Prolegnas Kumulatif Terbuka. Pembahasan RUU tentang Perkoperasian telah sampai pada tahap pembicaraan Tingkat II, namun harus ditunda pengesahannya pada Rapat Paripurna ke-12.

C. Substansi dan Perdebatan

Pertimbangan Pokok Permohonan pada Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013:

  1. Pengertian koperasi sepanjang frasa “orang perseorangan” didalilkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon a quo beralasan menurut hukum;
  2. Gaji Pengurus dan Imbalan Pengawas didalilkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan penetapan pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan bertentangan dengan prinsip usaha bersama.Menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
  3. Kewenangan Pengawas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan tidak diberikannya kesempatan pada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus dan harus melalui satu pintu pengusulan yaitu oleh pengawas. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;
  4. Pengangkatan Pengurus dari Non Anggota bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan menghilangkan nilai kolektivitas dalam koperasi. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;
  5. Modal Koperasi bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan Setoran Pokok tidak dapat dikembalikan dan Sertifikat Modal Koperasi hanya dapat dijual pada sesama anggota adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi. Menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;
  6. Surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota tidak dibagikan kepada Anggota Koperasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohonan beralasan menurut hukum;
  7. Kewajiban Anggota Koperasi untuk menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan alasan menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum. Menurut Mahkamah dalil permohonan telah dipertimbangkan dan beralasan menurut hukum;
  8. Jenis Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohonan beralasan menurut hukum.

Isu-isu krusial dalam RUU Perkoperasian diantaranya adalah

  1. Asas, Nilai dan Prinsip; Asas Koperasi adalah Kekeluargaan. Nilai-nilai koperasi antara lain: kemandirian, kebersamaan, gotong royong, demokratis, keterbukaan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab dan kepedulian. Prinsip Koperasi adalah pedoman bagi anggota, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dalam menjalankan aktivitasnya, antara lain : keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian oleh Anggota dilakukan secara demokratis; partisipasi ekonomi anggota; otonomi dan kemandirian; pendidikan, pelatihan dan informasi; kerjasama antar koperasi; kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
  2. Status, Pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar dan pengumuman;
  3. Keanggotaan;
  4. Perangkat organisasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas;
  5. Modal Koperasi. Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar;
  6. Hasil Usaha dan Dana Cadangan. Pengaturan tentang Pembagian Hasil Usaha dari non anggota diatur dalam Anggaran Dasar;
  7. Kegiatan Usaha Koperasi. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha serta memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat;
  8. Pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan koperasi yang dapat merugikan kepentingan anggota dan masyarakat;
  9. Penggabungan, peleburan dan pemisahan;
  10. Pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum;
  11. Pemberdayaan Koperasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan koperasi bagi kepentingan anggota.

Perdebatan yang muncul diantaranya:

  1. Pasal 130 Draft RUU yang mensyaratkan wadah tunggal yaitu DEKOPIN bersifat pemaksaan dan juga kewajiban koperasi membayar iuran kepada DEKOPIN. Wadah tunggal dianggap bertentangan dengan kebebasan berkumpul dan memperlemah dinamisasi koperasi.
  2. Terdapat Pasal yang disalah gunakan seperti Pasal 11. selain itu juga mudahnya intervensi perencanaan kerja pada Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80. Kemudian pengaturan alokasi hasil usaha koperasi dalam Pasal 87 yang seharusnya menjadi urusan internal koperasi.
  3. RUU Perkoperasian mengkerdilkan koperasi secara sistematis dan menganggap koperasi sebagai penerima kredit dari perbankan.
  4. Kehadiran DEKOPIN sebagai wadah tunggal dan mendapatkan pendanaan dari APBN serta APBD dan masih mewajibkan iuran dianggap ngawur oleh sejumlah praktisi.

Dampak jika RUU Disahkan

  1. Selama ini landasan hukum atas koperasi masih menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan membutuhkan pembaruan disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dengan disahkannya RUU Perkoperasian dapat menjawab tantangan zaman;
  2. Dalam Draft RUU Perkoperasian dianggap telah kembali pada semangat kekeluargaan yang menjadi hakikat dasar Koperasi;
  3. Kehadiran DEKOPIN sebagai wadah tunggal dan munculnya iuran wajib memperkuat dorongan paksaan bagi Koperasi;
  4. Beberapa ketentuan yang ada mengerdilkan Koperasi serta dianggap sebagai bukan alternatif Badan Hukum.

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat

A. Profil

Nama RUUMasyarakat Hukum Adat
UsulanDewan Perwakilan Rakyat (DPR)
FRAKSI – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.
FRAKSI – Fraksi Partai Amanat Nasional.
MASYARAKAT – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
MASYARAKAT – KomNasHAM.
MASYARAKAT – Komisi Hukum Nasional.
DPD – Komite I.
PEMERINTAH – Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Status PembicaraanTingkat I
StatusPrioritas Tahun 2017, 2018 & 2019
Alat Kelengkapan PembahasBadan Legislasi
Pimpinan Badan Legislasi DPR Periode 2014-2019Ketua : Supratman Andi Agtas (F-Gerindra)
Wakil Ketua :
Firman Soebagyo (F-PG)
Totok Daryanto (F-PAN)
Arif Wibowo (F-PDIP)
Pimpinan Badan Legislasi DPR Periode 2019-2024Ketua Komisi : Supratman Andi Agtas (F-Gerindra)
Wakil Ketua : Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP)
Willy Aditya (F-Nasdem)
Ibnu Multazam (F-PKB)
Ach. Baidowi (F-PPP)
Jumlah Pasal57 Pasal
Struktur Materi RUUKetentuan Umum
Karakteristik Masyarakat Adat
Pengakuan
Perlindungan
Hak Masyarakat Adat
Pemberdayaan Masyarakat Adat
Sistem Informasi
Tugas dan Wewenang
Lembaga Adat
Penyelesaian Sengketa
Pendanaan
Peran Serta Masyarakat
Larangan
Ketentuan Pidana
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
Link Dokumen TerkaitRUU, Naskah Akademik dan dokumen pembahasan lainnya dapat dilihat pada link berikut:  http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/70

B. Riwayat RUU

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017 dengan nama Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Status terakhir dari RUU ini telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019 dan berdasarkan data yang didapatkan telah sampai pada Pembicaraan Tingkat I.

C. Substansi dan Perdebatan

Isu-isu krusial dalam RUU Pemasyarakatan diantaranya adalah:

  1. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu bentuk penghormatan Negara atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
  2. Pengakuan terhadap Masyarakat Adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 antara lain menegaskan mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, yang harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi subyek maupun obyek hukumnya dan jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (affirmative action) dan pengakuan terhadap hutan adat berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat;
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 antara lain, bahwa untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat negara seharusnya konsisten penjelasa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkebunan;
  5. Mengenal tahapan terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat mulai dari identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan;
  6. Dalam Draft RUU ditemukan adanya Bab mengenai Evaluasi dalam waktu 10 tahun setelah penetapan Masyarakat Hukum Adat. Ada 2 tindak lanjut dari Evaluasi tersebut berupa pembinaan dan penghapusan pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
  7. Pengaturan lebih lanjut terkait Evaluasi apabila penghapusan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berakibat pada tanah adat yang menjadi tanah negara;

Perdebatan yang muncul diantaranya:

  • Pemerintah dianggap tidak serius dalam upaya melunasi utang konstitusi dan manisfestasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
  • Kekeliruan logika atas RUU Masyarakat Hukum Adat yang mengatur mengenai “Evaluasi” atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
  • Prosedur penetapan Masyarakat Hukum Adat dianggap susah untuk dijangkau terkait kewenangan di Menteri;
  • RUU Masyarakat Hukum Adat dianggap kurang terkait dari tidak adanya kelembagaan yang secara khusus menangani Masyarakat Hukum Adat dan juga tidak adanya bab mengenai Restitusi dan Rehabilitasi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan masa lalu.

D. Dampak jika RUU Disahkan

  • Pengaturan Bab Evaluasi dalam Draft RUU Masyarakat Hukum Adat akan berakibat pada hilangnya nilai luhur dan kekayaan adat yang beralih kepada Negara;
  • Pengevaluasian Pengakuan Masyarakat Hukum Adat mempersempit dan menghilangkan fakta bahwa masyarakat adat telah ada bahkan sebelum negara ada;
  • Menjadi sebuah payung hukum atas masyarakat Hukum Adat yang selama ini tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan.