KLASIFIKASI BERDASARKAN PIHAK PENGUSUL
1. RUU YANG DIUSULKAN MASING-MASING LEMBAGA
NO | DPR | PEMERINTAH | DPD |
1 | RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional | RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah |
2 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | RUU tentang Rahasia Negara | RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah |
3 | RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia | RUU tentang Persandian | RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara |
4 | RUU tentang Keamanan Laut | RUU tentang Ketahanan Nasional | RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah |
5 | RUU tentang Pertahanan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi | RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
6 | RUU tentang Tugas Perbantuan Militer | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan |
7 | RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | RUU tentang Perkotaan | RUU tentang Ketransmigrasian |
8 | RUU tentang Paradiplomasi | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia | RUU tentang Badan Usaha Milik Desa |
9 | RUU tentang Pertanahan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik |
10 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | RUU tentang Hukum Acara Perdata | RUU tentang Partisipasi Masyarakat |
11 | RUU tentang Masyarakat Hukum Adat | RUU tentang Paten | RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan UU |
12 | RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD | RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
13 | RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah | RUU tentang Badan Usaha | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan |
14 | RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah | RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia | RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik |
15 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris | RUU tentang Kesejahteraan Sosial |
16 | RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria | RUU tentang Hukum Perdata Internasional | RUU tentang Bahasa Daerah |
17 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara | RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal | RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus |
18 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | RUU tentang Ekstradisi | RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah |
19 | RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri | RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana | RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah |
20 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum | RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara | RUU tentang Pinjaman Daerah |
21 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum | RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan |
22 | RUU tentang Penyadapan | RUU tentang Landas Kontinen Indonesia | RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian |
23 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial | RUU tentang Desain Industri | RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro |
24 | RUU tentang Jabatan Hakim | RUU tentang Metrologi | |
25 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian | RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender | |
26 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung | RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) | |
27 | RUU tentang Perkumpulan | RUU tentang Wabah | |
28 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | RUU tentang Praktik Kedokteran | |
29 | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum | RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) | |
30 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal | |
31 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | RUU tentang Kepailitan | |
32 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) | |
33 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | RUU tentang Pelaporan Keuangan | |
34 | RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | RUU tentang Penjaminan Polis | |
35 | RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara | |
36 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | RUU tentang Dana Pensiun | |
37 | RUU tentang Peradilan | RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa | |
38 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan | RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan | |
39 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme | RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia | |
40 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | RUU tentang Penilai | |
41 | RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | RUU tentang Perlelangan | |
42 | RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah | |
43 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan | RUU tentang Perubahan Harga Rupiah | |
44 | RUU tentang Pertembakauan | RUU tentang Kepabeanan | |
45 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | ||
46 | RUU tentang Perkelapasawitan | ||
47 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan | ||
48 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan | ||
49 | RUU tentang Transportasi Daring | ||
50 | RUU tentang Daerah Kepulauan | ||
51 | RUU tentang Sistem Transportasi Nasional | ||
52 | RUU tentang Sanitasi | ||
53 | RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan | ||
54 | RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||
55 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara | ||
56 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | ||
57 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara | ||
58 | RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya | ||
59 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | ||
60 | RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup | ||
61 | RUU tentang Kendaraan Listrik | ||
62 | RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial | ||
63 | RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial | ||
64 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal | ||
65 | RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) | ||
66 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | ||
67 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat | ||
68 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji | ||
69 | RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional | ||
70 | RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional | ||
71 | RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak | ||
72 | RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara | ||
73 | RUU tentang Minuman Beralkohol | ||
74 | RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual | ||
75 | RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | ||
76 | RUU tentang Pengasuhan Anak | ||
77 | RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial | ||
78 | RUU tentang Kerukunan Umat Beragama | ||
79 | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan | ||
80 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | ||
81 | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga | ||
82 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional | ||
83 | RUU tentang Kefarmasian | ||
84 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial | ||
85 | RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti) | ||
86 | RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri | ||
87 | RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan | ||
88 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh | ||
89 | RUU tentang Kesehatan Masyarakat | ||
90 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja | ||
91 | RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan | ||
92 | RUU tentang Sistem Pengupahan | ||
93 | RUU tentang Profesi Psikologi | ||
94 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal) | ||
95 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional | ||
96 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran | ||
97 | RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan | ||
98 | RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan | ||
99 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | ||
100 | RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam | ||
101 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka | ||
102 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan | ||
103 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman | ||
104 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya | ||
105 | RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional | ||
106 | RUU tentang Persepakbolaan | ||
107 | RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara | ||
108 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | ||
109 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | ||
110 | RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional | ||
111 | RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila | ||
112 | RUU tentang Kewirausahaan Nasional | ||
113 | RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital | ||
114 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | ||
115 | RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan | ||
116 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar | ||
117 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | ||
118 | RUU tentang Ekonomi Syariah | ||
119 | RUU tentang Konsultan Pajak |
1. RUU YANG DIUSULKAN SECARA BERSAMA
NO | DPR DAN PEMERINTAH | DPR, PEMERINTAH, DAN DPD | PEMERINTAH DAN DPD |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional | RUU tentang Pelindungan Data Pribadi | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit |
2 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri | RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) | |
3 | RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos) | RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | |
4 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | |
5 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | |
6 | RUU tentang Keamanan Nasional | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | |
7 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan | |
8 | RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | |
9 | RUU tentang Ibukota Negara | ||
10 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia | ||
11 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik | ||
12 | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | ||
13 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan | ||
14 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | ||
15 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI | ||
16 | RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana | ||
17 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | ||
18 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | ||
19 | RUU Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani | ||
20 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | ||
21 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam | ||
22 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | ||
23 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran | ||
24 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | ||
25 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan | ||
26 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai | ||
27 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | ||
28 | RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai) | ||
29 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | ||
30 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia | ||
31 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | ||
32 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal | ||
33 | RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | ||
34 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan |
KLASIFIKASI BERDASARKAN STATUS BARU/PERUBAHAN
KLASIFIKASI BERDASARKAN TEMA RUU
1. RUU YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA
NO | PERLINDUNGAN ATAS KELOMPOK MASYARAKAT | PERLINDUNGAN ATAS HAK TERTENTU | PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN/PERISTIWA TERTENTU |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia | RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender |
2 | RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara | RUU tentang Paten | RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual |
3 | RUU Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani | RUU tentang Pelindungan Data Pribadi | RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual |
4 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam | RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal | |
5 | RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) | RUU tentang Perkumpulan | |
6 | RUU tentang Masyarakat Hukum Adat | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | |
7 | RUU tentang Kerukunan Umat Beragama | RUU tentang Kesejahteraan Sosial | |
8 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | |
9 | RUU tentang Ketahanan Keluarga | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | |
10 | RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak | RUU tentang Kesejahteraan Sosial | |
11 | RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | |
12 | RUU tentang Pengasuhan Anak | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | |
13 | RUU tentang Perlindungan Hak Pasien | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | |
14 | RUU tentang Pengasuhan Anak | RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial |
2. RUU YANG BERKAITAN DENGAN AGRARIA, LINGKUNGAN, PERTANIAN/PETERNAKAN
NO | PERTANAHAN | LINGKUNGAN | PERTANIAN | PETERNAKAN |
1 | RUU tentang Pertanahan | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
2 | RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah | RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan |
3 | RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria | RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | |
4 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan | |
5 | RUU tentang Penilai | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya/RUU tentang Perlindungan Keberagaman Kekayaan Hayati/RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | |
6 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | ||
7 | RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik | |||
8 | RUU tentang Pertembakauan | |||
9 | RUU tentang Perkelapasawitan |
3. RUU YANG BERKAITAN DENGAN ENERGI/SDA
NO | RUU TERKAIT TATA KELOLA ENERGI SECARA UMUM | RUU TERKAIT TATA KELOLA SDA/ENERGI KHUSUS |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi | RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya |
2 | RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi |
3 | RUU tentang Geologi | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara |
4 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan/RUU tentang Listrik dan Sinyal | |
5 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran |
4. RUU YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
NO | LEMBAGA NEGARA | POLITIK | TATA KELOLA PEMERINTAHAN | KEUANGAN NEGARA & DAERAH | IBUKOTA NEGARA DAN PEM PROVINSI |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional | RUU tentang Ibukota Negara |
2 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik | RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | RUU tentang Pinjaman Daerah | RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) |
3 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung | RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan UU | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | RUU tentang Provinsi Bali |
4 | RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi | RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia | RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh |
5 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar | |
6 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | RUU tentang Partisipasi Masyarakat | RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah | RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) | |
7 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia | RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara | ||
8 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara | RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | ||
9 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik | RUU tentang Pelaporan Keuangan | ||
10 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara | |||
11 | RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup | RUU tentang Dana Pensiun | |||
12 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia | |||
13 | RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD | RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah | |||
14 | RUU tentang Perubahan Harga Rupiah | ||||
15 | RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah | ||||
16 | RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah |
5. RUU YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN
NO | PERDAGANGAN DAN INDUTRI | PERPAJAKAN | KETENAGAKERJAAN |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh |
2 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan | RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti) |
3 | RUU tentang Desain Industri | RUU tentang Konsultan Pajak | RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri |
4 | RUU tentang Metrologi | RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa | RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan |
5 | RUU tentang Kewirausahaan Nasional | RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan | RUU tentang Sistem Pengupahan |
6 | RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital | RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) | RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan |
7 | RUU tentang Kepailitan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja |
8 | RUU tentang Penjaminan Polis | RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) | |
9 | RUU tentang Perlelangan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | |
10 | RUU tentang Kepabeanan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | |
11 | RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga | |
12 | RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian | ||
13 | RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai) | ||
14 | RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal | ||
15 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | ||
16 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | ||
17 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal | ||
18 | RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro | ||
19 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara | ||
20 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | ||
21 | RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional | ||
22 | RUU tentang Badan Usaha Milik Desa | ||
23 | RUU tentang Badan Usaha |
6. RUU YANG BERKAITAN DENGAN PERTAHANAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
NO | PERTAHANAN | HUBUNGAN LUAR NEGERI |
1 | RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional |
2 | RUU tentang Keamanan Laut | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri |
3 | RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila | RUU tentang Paradiplomasi |
4 | RUU tentang Landas Kontinen Indonesia | |
5 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia | |
6 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan | |
7 | RUU tentang Pertahanan | |
8 | RUU tentang Keamanan Nasional | |
9 | RUU tentang Tugas Perbantuan Militer | |
10 | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional | |
11 | RUU tentang Rahasia Negara | |
12 | RUU tentang Persandian | |
13 | RUU tentang Ketahanan Nasional |
7. RUU YANG BERKAITAN WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN
NO | WILAYAH | KEPENDUDUKAN |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia |
2 | RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri | RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) |
3 | RUU tentang Perkotaan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian |
4 | RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah | RUU tentang Ketransmigrasian |
5 | RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah | RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional |
6 | RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara | |
7 | RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | |
8 | RUU tentang Daerah Kepulauan | |
9 | RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan | |
10 | RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
11 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | |
12 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus | |
13 | RUU tentang Landas Kontinen Indonesia | |
14 | RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial |
8. RUU YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA; KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN
NO | OLAH RAGA, SENI, BUDAYA | KESEHATAN | PENDIDIKAN |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional | RUU tentang Sanitasi | RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan |
2 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
3 | RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit | RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam |
4 | RUU tentang Persepakbolaan | RUU tentang Kefarmasian | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen |
5 | RUU tentang Bahasa Daerah | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan |
6 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran |
7 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya | RUU tentang Minuman Beralkohol | RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan |
8 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka | |
9 | RUU tentang Kesehatan Masyarakat | ||
10 | RUU tentang Perlindungan Hak Pasien | ||
11 | RUU tentang Wabah | ||
12 | RUU tentang Praktik Kedokteran | ||
13 | RUU tentang Profesi Psikologi |
9. RUU YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN
NO | HUKUM ISLAM | SISTEM HUKUM DAN PERADILAN |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
2 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan |
3 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji | RUU tentang Penyadapan |
4 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal) | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana |
5 | RUU Ekonomi Syariah | RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana |
6 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal | RUU tentang Peradilan |
7 | RUU tentang Hukum Perdata Internasional | |
8 | RUU tentang Ekstradisi | |
9 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana | |
10 | RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara | |
11 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum | |
12 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | |
13 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | |
14 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | |
15 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme | |
16 | RUU tentang Hukum Acara Perdata | |
17 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia | |
18 | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum | |
19 | RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | |
20 | RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan | |
21 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | |
22 | RUU tentang Jabatan Hakim | |
23 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris |
9. RUU YANG BERKAITAN DENGAN PENYIARAN, POS, DAN TELEKOMUNIKASI SERTA TRANSPORTASI
NO | PENYIARAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI | TRANSPORTASI |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan |
2 | RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan |
3 | RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos) | RUU tentang Transportasi Daring |
4 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi | RUU tentang Sistem Transportasi Nasional |
5 | RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | RUU tentang Kendaraan Listrik |
6 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan |