Revisi UU TNI

Mayor Jenderal Rodon Pedrason

Advisor di Defense Diplomasi Strategic Forum, juga Dosen Universitas Pertahanan (UNHAN)

Dr. Tengku Risasyah

Center for Democracy, Diplomacy, and Defense (lembaga riset berbasis di Jakarta dan Bandung)

Dr. Kusnanto Anggoro

Center for Geopolitical Risk Assessment

(Juga dikenal sebagai akademisi/pakar pertahanan senior)

Advisor di Defense Diplomasi Strategic Forum

(Dosen Universitas Pertahanan (UNHAN))

Narasumber

Masalah yang Diungkapkan

Pendapat/Masukan

Dr. Is Hasani

Perwakilan dari Setara Institute

Objektif Civilian Control:

Menekankan perlunya pengendalian sipil yang objektif atas TNI agar tidak terjadi dominasi subjective civilian control di mana TNI merasa dipinggirkan

Menekankan pentingnya pengendalian sipil yang objektif atas militer dan mengkritik munculnya fenomena “subjective civilian control” di mana TNI merasa dipinggirkan, yang berpotensi mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan sipil-militer

Supremasi Sipil dan Keseimbangan Kewenangan:

Menggarisbawahi pentingnya supremasi sipil dalam perumusan kebijakan, sehingga otoritas politik negara tetap mendominasi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan sipil

Menyatakan bahwa undang-undang seharusnya menjamin supremasi sipil, dengan memberikan ruang yang memadai bagi perancangan kebijakan sipil dan profesionalisme TNI

Revisi Regulasi Pendukung:

Mengusulkan agar undang-undang peradilan militer dan undang-undang perbantuan militer direvisi untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih adil

Mengajukan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang peradilan militer dan undang-undang perbantuan militer agar mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap TNI dapat berjalan dengan adil dan konsisten

Profesionalisme dan Kesejahteraan TNI:

Menyampaikan kekhawatiran bahwa kecenderungan kontrol yang bersifat subjektif dapat menghambat profesionalisme TNI serta mengurangi perhatian terhadap kesejahteraan prajurit

Menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan anggota TNI dan mengatur batasan peran TNI dalam jabatan sipil untuk menghindari konflik loyalitas dan gangguan dalam birokrasi sipil

Dr. Al-Araf

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial)

Refleksi Historis dan Tujuan Asli UU TNI:

Menyoroti bahwa UU TNI 34/2004 awalnya dirancang untuk mendorong transformasi TNI menuju profesionalisme pasca-reformasi, namun revisi saat ini berisiko mengaburkan tujuan tersebut

Menyampaikan refleksi historis mengenai 20 tahun perjalanan UU TNI, dengan menekankan bahwa undang-undang tersebut awalnya didesain untuk mendorong profesionalisme TNI dan mengkritik draft revisi yang sedang dibahas karena dinilai mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat mengancam arah profesionalisme TNI

Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil:

Mengkritik rencana penempatan anggota TNI pada jabatan sipil, yang dapat menimbulkan konflik loyalitas, mengganggu birokrasi sipil, dan mengurangi fokus TNI sebagai alat pertahanan

Menyoroti risiko perluasan peran TNI di luar fungsi utama sebagai alat pertahanan, terutama dengan penempatan tentara di jabatan sipil yang dapat menimbulkan dualisme loyalitas dan konflik birokrasi

Evaluasi Kebijakan Modernisasi dan Masa Bakti:

Menekankan perlunya analisis mendalam (misalnya cost-benefit analysis) terkait kebijakan modernisasi dan penyesuaian masa bakti, agar tidak mengorbankan integritas profesionalisme militer

Menggarisbawahi pentingnya evaluasi mendalam (misalnya cost-benefit analysis) terkait kebijakan modernisasi, masa bakti, dan peran TNI dalam struktur pemerintahan agar tidak mengorbankan prinsip demokrasi dan supremasi sipil

Penjagaan Prinsip Demokrasi:

Memperingatkan bahwa setiap perubahan harus tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan fokus TNI pada fungsi pertahanan negara, bukan untuk peran yang bersifat politis atau administratif

Mendorong agar setiap perubahan dalam undang-undang harus tetap berpegang pada esensi pertahanan negara, yakni menjaga agar TNI fokus pada tugas utama sebagai institusi perang dan pertahanan

No

Nama Pakar

Lembaga/Institusi

Pendapat yang Dikemukakan

1

Dr. Ismail Hasani

Setara Institute

Menyoroti pentingnya pengendalian sipil yang objektif agar tidak terjadi dominasi subjective civilian control.

Mengkritik ketidakseimbangan relasi sipil-militer yang dapat melemahkan profesionalisme TNI.

Mengusulkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang Perbantuan Militer sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan.

Mengkritik peran TNI dalam jabatan sipil, yang dapat menimbulkan konflik loyalitasserta ketimpangan dalam birokrasi sipil.

Menyebut adanya usulan perpanjangan masa bakti dinas prajurit, tetapi menekankan perlunya kajian cost-benefit analysis sebelum implementasi.

2

Dr. Al-Araf

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial)

Mengkritik bahwa revisi UU TNI berpotensi membawa kemunduran dalam reformasi dan profesionalisme militer.

Menilai revisi ini tidak sejalan dengan semangat demokratisasi yang dibangun dalam UU TNI 34/2004.

Menolak perluasan peran TNI di jabatan sipil, karena dapat menciptakan loyalitas ganda, menghambat meritokrasi, dan menyebabkan ketimpangan di birokrasi sipil.

Menekankan bahwa TNI harus tetaptunduk pada peradilan umum dalam kasus tindak pidana umum, sesuai dengan prinsip kesetaraan hukum.

Mengingatkan bahwa dalam praktiknya, banyak operasi militer selain perang (OMSP) dilakukan tanpa keputusan politik negara, yang seharusnya mendapat pertimbangan DPR.

Mendorong DPR untuk lebih memprioritaskan revisi UU Peradilan Militer dan UU Perbantuan Militer, sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR No. 7 Tahun 2000.

Pasal

Keterangan

Pasal 7 (khususnya ayat 3)

Mengatur tentang operasi militer selain perang

Masalah yang diangkat adalah kekhawatiran bahwa dengan perluasan peran TNI di luar fungsi inti pertahanan, mekanisme pengambilan keputusan atas operasi tersebut menjadi terlalu tersentralisasi pada keputusan politik negara tanpa pengawasan DPR yang memadai

Pasal 47 (terutama ayat-ayat yang mengatur penempatan prajurit aktif)

Mengatur tentang penempatan TNI di jabatan-jabatan sipil

Kritik diarahkan pada potensi konflik loyalitas dan gangguan pada birokrasi sipil, karena penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dianggap bisa mengaburkan batas antara peran militer dan fungsi administratif sipil

Pasal 65 dan Pasal 74 (terkait peradilan militer)

Isu yang diangkat berkaitan dengan mekanisme peradilan untuk tindak pidana yang melibatkan anggota TNI

Terdapat perdebatan mengenai penghapusan salah satu pasal ini. Sebagian pihak menilai penghapusan pasal 65 (yang mewajibkan anggota TNI tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum) akan melemahkan prinsip persamaan di depan hukum, sedangkan ada usulan agar justru yang dihapus adalah pasal 74 agar prinsip tersebut tetap dijaga

Pasal 2A

Berkaitan dengan definisi dan pendasaran makna keamanan nasional

Masalah yang muncul adalah kekhawatiran bahwa definisi yang terlalu luas atau tidak tepat dapat membuka celah interpretasi untuk memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan inti, sehingga mengaburkan batas antara peran strategis dan non-strategis

• Membuka penyampaian dengan salam dan ucapan selamat menjalankan ibadah, mengingatkan suasana ibadah dan kebersamaan di tengah rapat.

• Menyampaikan bahwa dasar pembahasan didasarkan pada surat Presiden Nomor R12 Tahun 2025, yang menunjuk pemerintah untuk menyampaikan keterangan atas RUU perubahan UU TNI.

• Menekankan bahwa UU TNI merupakan dasar hukum untuk penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan TNI sebagai alat negara yang harus selalu menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan negara.

• Mengemukakan bahwa revisi undang-undang TNI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas nonmiliter, yang sejalan dengan tuntutan situasi global yang dinamis dan ancaman baru (misalnya, perang siber, perang hibrida, dan ancaman asimetris).

• Menguraikan empat sasaran utama revisi RUU TNI:

– Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

– Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter.

– Meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui penyesuaian pendapatan, jaminan sosial, dan fasilitas pendukung.

– Menyesuaikan ketentuan mengenai kepemimpinan, jenjang karir, dan usia pensiun sesuai kebutuhan organisasi modern.

• Menyatakan bahwa penyesuaian batas usia juga didorong oleh perbandingan dengan batas usia pensiun di lingkungan Polri dan ASN serta peningkatan harapan hidup masyarakat.

• Menekankan pentingnya menjaga profesionalisme TNI sebagai prajurit pejuang yang tetap fokus pada tugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, meskipun diberi ruang dalam tugas nonmiliter.

• Menyampaikan bahwa perubahan yang diusulkan dalam RUU TNI juga harus mempertimbangkan aspek pembiayaan, mengingat adanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan prajurit dan alokasi untuk modernisasi alutsista.

• Menekankan bahwa perhitungan anggaran harus dilakukan secara cermat agar penyesuaian kesejahteraan dan pengadaan peralatan tidak mengganggu stabilitas keuangan negara.

• Mengingatkan pentingnya kalkulasi mendalam, termasuk memperhitungkan jumlah prajurit (misalnya, jumlah prajurit yang disebutkan dalam pembahasan mengenai struktur TNI) agar alokasi anggaran seimbang dan efisien.

• Menyampaikan pandangan pemerintah tentang pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam pembahasan RUU perubahan UU TNI, terutama terkait penempatan prajurit di kementerian/lembaga.

• Menginformasikan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim Panja (panitia kerja) yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing kementerian terkait (Hukum, Keuangan, Pertahanan, dan Sekretaris Negara) untuk membahas mekanisme dan jadwal penyusunan RUU secara mendetail.

• Menekankan bahwa penyampaian susunan tim Panja dari pemerintah kepada Komisi I DPR RI merupakan langkah penting untuk memastikan keselarasan dan kesepakatan bersama dalam proses pembahasan RUU.