Survey | Open Parliament

NO	JUDUL RUU PROLEGNAS 2020-2024	PENGUSUL
1	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
2	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
4	RUU tentang Keamanan Laut	DPR
5	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH
6	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH
7	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/PEMERINTAH/DPD
8	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos)	DPR/PEMERINTAH
9	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/PEMERINTAH
10	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/PEMERINTAH
11	RUU tentang Pertahanan	DPR
12	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH
13	RUU tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR
14	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH
15	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH
16	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH
17	RUU tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH
18	RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR
19	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH
20	RUU tentang Paradiplomasi	DPR
21	RUU tentang Pertanahan	DPR
22	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH
23	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
24	RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)	DPR/PEMERINTAH/DPD
25	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR
26	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)	DPR/PEMERINTAH
27	RUU tentang Ibukota Negara	DPR/PEMERINTAH
28	RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	DPR/PEMERINTAH/DPD
29	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
30	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD
31	RUU tentang Provinsi Bali	DPR/DPD
32	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
33	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD
34	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD
35	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH
36	RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD	DPR
37	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR
38	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR
39	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR
40	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
41	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR
42	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR
43	RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR
44	RUU tentang Perkotaan	PEMERINTAH
45	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH
46	RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD
47	RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD
48	RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD
49	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD
50	RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD
51	RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD
52	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD
53	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	DPR
54	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR
55	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD
56	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD
57	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/PEMERINTAH
58	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	DPR/PEMERINTAH
59	RUU tentang Penyadapan	DPR
60	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
61	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/PEMERINTAH/DPD
62	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
63	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/PEMERINTAH
64	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	DPR
65	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR/PEMERINTAH
66	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/PEMERINTAH
67	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	DPR
68	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH
69	RUU tentang Perkumpulan	DPR
70	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR
71	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
72	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
73	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH
74	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH
75	RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	PEMERINTAH
76	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH
77	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH
78	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH
79	RUU tentang Ekstradisi	PEMERINTAH
80	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
81	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara	PEMERINTAH
82	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH
83	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR
84	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
85	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR
86	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
87	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR
88	RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR
89	RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR
90	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR
91	RUU tentang Peradilan	DPR
92	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
93	RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan UU	DPD
94	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	DPR
95	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme	DPR
96	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR
97	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH/DPD
98	RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR
99	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR
100	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR
101	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya/RUU tentang Perlindungan Keberagaman Kekayaan Hayati/RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati	DPR/DPD
102	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERINTAH/DPD
103	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/PEMERINTAH
104	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/PEMERINTAH
105	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan	DPR/PEMERINTAH/DPD
106	RUU Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/PEMERINTAH
107	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/PEMERINTAH
108	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	DPR/PEMERINTAH
109	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD
110	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD
111	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH
112	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAH
113	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD
114	RUU tentang Pertembakauan	DPR
115	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR
116	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
117	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	DPR
118	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
119	RUU tentang Transportasi Daring	DPR
120	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR
121	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
122	RUU tentang Sanitasi	DPR
123	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR
124	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR
125	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD
126	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
127	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD
128	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/PEMERINTAH/DPD
129	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR
130	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD
131	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH
132	RUU tentang Metrologi	PEMERINTAH
133	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR
134	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD
135	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR
136	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
137	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR/DPD
138	RUU tentang Geologi	DPR/PD
139	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan/RUU tentang Listrik dan Sinyal	DPR/DPD
140	RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR
141	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/PEMERINTAH
142	RUU tentang Kendaraan Listrik	DPR
143	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD
144	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD
145	RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR
146	RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR
147	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD
148	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR
149	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR
150	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR
151	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR
152	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR
153	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR
154	RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	PEMERINTAH
155	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD
156	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR
157	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR
158	RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara	DPR
159	RUU tentang Minuman Beralkohol	DPR
160	RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR
161	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR
162	RUU tentang Pengasuhan Anak	DPR
163	RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR
164	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR
165	RUU tentang Kesejahteraan Sosial	DPD
166	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR
167	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
168	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
169	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR
170	RUU tentang Kefarmasian	DPR
171	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/PEMERINTAH
172	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	DPR
173	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)	PEMERINTAH
174	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD
175	RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR
176	RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR
177	RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR
178	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR
179	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR
180	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR
181	RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR
182	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR
183	RUU tentang Profesi Psikologi	DPR
184	RUU tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD
185	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH
186	RUU tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTAH
187	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/DPD
188	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan	DPR/PEMERINTAH
189	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal)	DPR
190	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR
191	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
192	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR
193	RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan	DPR
194	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
195	RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR
196	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD
197	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR
198	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR
199	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman	DPR
200	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR
201	RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR
202	RUU tentang Persepakbolaan	DPR
203	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD
204	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/PEMERINTAH
205	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/PEMERINTAH
206	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)	PEMERINTAH
207	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR
208	RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)	DPR/PEMERINTAH
209	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
210	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/PEMERINTAH
211	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR
212	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAH
213	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR
214	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/PEMERINTAH
215	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH
216	RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR
217	RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR
218	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
219	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH
220	RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital	DPR
221	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	DPR/PEMERINTAH
222	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR
223	RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR
224	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
225	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR
226	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR
227	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR
228	RUU tentang Kepailitan	PEMERINTAH
229	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)	PEMERINTAH
230	RUU tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTAH
231	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
232	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH
233	RUU tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
234	RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa	PEMERINTAH
235	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
236	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH
237	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
238	RUU tentang Perlelangan	PEMERINTAH
239	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	PEMERINTAH
240	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
241	RUU tentang Kepabeanan	PEMERINTAH
242	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD
243	RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD
244	RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD
245	RUU tentang Pinjaman Daerah	DPD
246	RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD
247	RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD
248	RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD