PENGANTAR
Konteks
RUU tentang Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional yang terpadu, konsisten, dan modern seiring dengan akan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 pada Januari 2026. Perubahan fundamental dalam sistem pemidanaan KUHP (Kategori pidana denda, penghapusan pidana kurungan, dan penataan ulang pidana minimum khusus) menuntut adanya penyesuaian menyeluruh terhadap ketentuan pidana yang masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dan peraturan daerah.
Tanpa penyesuaian tersebut, berlakunya KUHP Baru berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, tumpang tindih norma, serta disparitas pemidanaan, karena sebagian besar UU di luar KUHP dan Perda masih menggunakan pola pemidanaan lama yang tidak lagi sejalan dengan sistem baru. Selain itu, RUU ini juga menjadi penting untuk memulihkan dan menegaskan kembali norma-norma pidana tertentu yang tidak atau belum terakomodasi secara utuh dalam KUHP, sehingga tidak menimbulkan celah pengaturan maupun ketidakpastian dalam penegakan hukum.
Permasalahan
RUU ini mencakup tiga ranah utama:
– Penyesuaian pidana dalam UU di luar KUHP, termasuk:
- Penghapusan pidana minimum khusus (dengan pengecualian TP HAM berat, terorisme, TPPU, dan korupsi).
- Konversi pidana kurungan menjadi pidana denda.
- Penyesuaian pidana denda ke dalam kategori I–VIII sesuai Pasal 79 KUHP.
– Penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah, dengan menghapus pidana kurungan dan menyeragamkan denda.
– Perubahan terbatas terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU KUHP, baik secara redaksional maupun substantif, untuk menjamin konsistensi internal KUHP itu sendiri.
Rekam Jejak dan Catatan Proses
RUU Penyesuaian Pidana merupakan inisiatif DPR dan Pemerintah.
RUU ini dibahas dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya membutuhkan waktu 7 hari kerja (24 Novemebr-02 Desember 2025) untuk disahkan menjadi UU.
AKD PENANGGUNGJAWAB: KOMISI III
TAHAP PEMBENTUKAN UU
- Tahap Penyusunan : – (inisiatif DPR dan Pemerintah)
- Tahap Pembahasan : 24 November 2025 s.d. 02 Desember 2025
- Tahap Pengesahan: 08 Desember 2025 (Rapat Paripurna ke-10)
SIKAP FRAKSI
Tahap Penyusunan
Sikap
Tahap Pembahasan
Sikap
Tahap Pengesahan
Sikap
Setuju
- PDIP
- GERINDRA
- GOLKAR
- NASDEM
- PKB
- PAN
- DEMOKRAT
- PKS (Pandangan Mini Fraksi)
DOKUMEN PEMBENTUKAN UU
Tahap Penyusunan
Dokumen
Penyusunan NA
- Draf NA
- Hasil uji publik terhadap NA
- Masukan masyarakat terhadap draf NA
- NA (final)
Penyusunan RUU
- Draf RUU
- Masukan masyarakat terhadap RUU
- Anggota tim panitia kerja dan Laporan tim panitia kerja
- Anggota tim perumus dan Laporan tim perumus
- RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
- Pendapat fraksi terhadap RUU
- Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Pengambilan Keputusan terhadap RUU
- Naskah RUU
- Pendapat fraksi terhadap RUU
- Keputusan Baleg terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
- Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR untuk ditandatangani dan disampaikan ke Pemerintah
Penyampaian RUU kepada Presiden
- Surat Pimpinan DPR kepada Presiden
- RUU yang disampaikan kepada Presiden
Tahap Pembahasan
Dokumen
- Naskah RUU (Hasil Tahap Penyusunan)
- Naskah Akademik (Hasil Tahap Penyusunan)
- DIM dari Pemerintah
- Penugasan pembahasan RUU
- Penjelasan dari pihak pengusul RUU
- Pandangan dari Pemerintah dan DPD
- Laporan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terhadap RUU
- Laporan panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi
- Hasil Pembahasan DIM (DIM 1, DIM 2, DIM 3, dst)
- Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pengambilan Keputusan)
- Laporan Panitia Kerja (Pengambilan Keputusan)
- Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD (Pengambilan Keputusan)
- Keputusan terhadap RUU (untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
- Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I
- Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I
Tahap Pengesahan
Dokumen
- Naskah RUU yang akan disepakati
- Laporan hasil pembicaraan tingkat I (proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I)
- Pendapat akhir Presiden terhadap RUU
- Keputusan rapat paripurna terhadap RUU
Jumlah Rapat
Laporan Singkat
Catatan Rapat
Risalah
Disclaimer: Jumlah rapat ini diolah berdasarkan data pemantauan berdasarkan Website resmi DPR RI (www.dpr.go.id).
Rekam Jejak
RUU
Tahap Pengesahan
Diolah dari Web DPR RI
1. Senin, 24 November 2025
Raker Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum RI
Raker Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum RI untuk membahas:
- Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Penyesuaian Pidana
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Penyesuaian Pidana
- Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana
- Penyerahan DIM RUU tentang Penyesuaian Pidana;
- Pembentukan Panja RUU tentang Penyesuaian Pidana; dan Lain-lain.
- Lapsing : Tidak ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : Ada
- Bahan Pemerintah : Tidak ada
- Lain-lain :-
2. Selasa,25 November 2025
Rapat Panja
Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Tentang Penyesuaian Pidana
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
3. Rabu, 26 November 2025
RDPU dengan Narasumber
RDPU Komisi III DPR RI dengan Perwakilan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber : Tidak ada
- Lain-lain : –
4. Kamis, 26 November 2025
Rapat Panja
Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Tentang Penyesuaian Pidana
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : Ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Lain-lain : –
5. Senin, 1 Desember 2025
Rapat Panja
Pembahasan DIM RUU tentang Penyesuaian Pidana
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : Ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Lain-lain :
6. Kamis, 01 Desember 2025
Rapat Panja
Pembahasan DIM RUU tentang Penyesuaian Pidana (Lanjutan)
- Lapsing : Tidak ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : Ada
- Draf NA :Tidak Ada
- Draf RUU : Tidak Ada
- Lain-lain :Tidak Ada
- Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
7. Rabu, 02 Desember 2024
RDPU
Komisi III DPR RI Rapat Kerja dan RDPU dengan
- Wakil Menteri Hukum RI
- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika
- Perwakilan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing :Tidak ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video :Ada
- Draf NA :Tidak Ada
- Draf RUU : Tidak Ada
- Lain-lain :Tidak Ada
- Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
8. Kamis, 02 DESEMBER 2025
Rapat Kerja
Komisi III DPR RI Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia.
1. Laporan Panja RUU tentang Penyesuaian Pidana
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah
3. Pengambilan Keputusan; dan
4. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : Ada
- Draf NA :Tidak Ada
- Draf RUU : Tidak Ada
- Lain-lain :Tidak Ada
- Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
PIHAK YANG TERLIBAT
Proporsi keterlibatan berbagai stakeholder dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
%
Kementerian/Lembaga
%
Masyarakat Sipil
Kementerian/Lembaga
| Menteri Hukum |
| Wakil Menteri Hukum RI |
Masyarakat Sipil
| Perwakilan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) |
| Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika |
| Perwakilan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika |
Kajian
Kumpulan kajian terkait RUU tentang Penyesuaian Pidana
Kajian Kebijakan
- Urgensi RUU Penyesuaian Pidana (Download)