PENGANTAR

Meningkatnya pengguna smartphone dan pelayanan berbasis online oleh negara maupun swasta, telah memicu meningkatnya sirkulasi informasi pribadi di domain publik. Dampak negatifnya, terjadi berbagai pelanggaran privasi bahkan tindak kriminal, seperti penipuan, pornografi, dan kejahatan finansial oleh sejumlah pihak dengan menggunakan informasi pribadi yang beredar di internet.

Dalam Naskah Akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI disebutkan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi diusulkan dalam legislasi nasional untuk mewujudkan kondisi: 1. terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi; 2. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang; 3. terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya; 4. terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia; dan 5. meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.

Hingga Masa Sidang I Tahun 2021 (Tahun Persidangan ketiga DPR RI 2019-2024), RUU PDP masih belum disahkan. Beberapa isu-isu krusial terkait RUU PDP antara lain:

1. Pengelolaan data pribadi sensitif, yaitu data dan informasi yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, data pendidikan, serta data dan informasi pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi pemilik data.  Batasan definisi data sensitif menjadi titik fokus pembahasan di DPR, terutama berkaitan dengan agama/keyakinan.

2. Pengelolaan data pribadi. Warga Negara sebagai subjek data/pemilik data pribadi yang telah menyerahkan data mereka untuk kepentingan pelayanan (misalnya: registrasi nomor SIM pada HP, pembukaan rekening di Bank, atau memberikan KTP dan KK pada Ketua RT setempat, dsb), maka institusi/perseorangan penerima data pribadi tersebut wajib memenuhi standar perlindungan data pribadi dan hanya boleh menggunakan data pribadi untuk tujuan yang telah ditentukan, tidak boleh lebih. Jika institusi/perseorangan penerima data pribadi, menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memproses data, maka pihak ketiga tersebut juga memiliki kewajiban standar perlindungan data pribadi.

3. Pengecualian terhadap pembukaan data pribadi. Terdapat sejumlah alasan tertentu yang dapat digunakan untuk melanggar ketentuan dalam RUU PDP, seperti kepentingan penegakan hukum, keamanan nasional dan alasan lain yang sah berdasarkan undang-undang.

4. Kelembagaan atau otoritas PDP, yaitu lembaga yang akan menjalankan RUU PDP. Otoritas independen bertugas untuk menegakkan regulasi, pendidikan publik, dan investigasi jika terjadi kasus pelanggaran terhadap data pribadi.

RINGKASAN PROSES

RUU Perlindungan Data Pribadi diusulkan oleh pemerintah dan mulai dibahas di DPR pada 24 Januari 2020. Hingga Masa Sidang I Tahun 2021 (Tahun Persidangan ketiga DPR RI 2019-2024), RUU PDP masih belum disahkan. Beberapa isu-isu krusial terkait RUU PDP antara lain:Hingga 1 Juli 2021, Panja RUU PDP Komisi 1 bersama dengan panja dari pemerintah, telah menyelesaikan 143 dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP. DPR dan Pemerintah menemui jalan buntu karena ada ketidaksepahaman mengenai kelembagaan/otoritas PDP. DPR bersepakat bahwa kelembagaan/otoritas PDP adalah lembaga independen yang bertanggunghawab langsung kepada Presiden, sementara Pemerintah menghendaki di Bawah Kominfo. Rekaman persidangan RUU PDP dapat dilihat di sini

PANJA RUU PDP

Sumber: Live streaming DPR RI Komisi I DPR RI 1 Septermber 2020 https://www.youtube.com/watch?v=SaZdCF07DsI (menit ke 1:28:00 s/d 1:30:00)

PIHAK-PIHAK DALAM PEMBAHASAN RUU PDP

Sepanjang pembahasan RUU PDP hingga 1 Juli 2021, DPR telah melaksanakan Rapat Kerja, Rapat Panja dan RDPU dengan sejumlah pihak, yaitu:

PUBLIKASI 

KAJIAN SEPUTAR PDP

REGULASI TERKAIT

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 1 Desember 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (download)

PARTISIPASI PUBLIK

Data lainnya, silakan klik