UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an (Perubahan II)

UU ini mengatur mengenai metode omnibus law. Pasal 42A menyebutkan bahwa Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Aturan mengenai omnibus diatur secara rinci dalam sejumlah pasal, misalnya di Pasal 64, 97A, dan di Lampiran Teknik Penyusunan Naskah Akademik dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang. Namun, masalahnya adalah, apakah dengan adanya UU ini, maka serta-merta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara otomatis menjadi konstitusional? Jika DPR dan Pemerintah berpendapat demikian, maka artinya UU 13 Tahun 2022 ini berlaku surut.

Dalam UU 12/2011, jika membaca angka 124 Lampiran UU 12/2011, ada kesan bahwa berlaku surut boleh saja dilakukan, dengan beberapa ketentuan. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Namun, prinsip dasarnya dilihat di angka 155 lampiran UU 12/2011 Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. Kemudian, pada angka 156 dinyatakan Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

• ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
• rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
• awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Namun UU PPP ini memang tidak merinci apa yang dimaksud alasan kuat tersebut. Jika DPR berlindung di balik alasan kuat, MK dapat menguji kesahihan argumentasi dan situasi yang mengitarinya, benarkah DPR secara sungguh-sungguh tidak dapat membentuk dasar hukum UU Ciptaker. Dengan putusan MK yang ditindaklanjuti DPR seperti ini, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. DPR dan pemerintah bisa saja menciptakan metode atau teknik penyusunan UU baru, yang dasar hukum diciptakan kemudian.

Pada Pasal 72 ayat (1a) disebutkan: Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut.

Sebenarnya ini sudah diakomodir di dalam Pasal 72 ayat (2): Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.  Pada Penjelasan Pasal ini disebutkan: Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis
penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 ini, disinyalir untuk mengakomodasi kesalahan fatal dalam drafting UU Ciptaker. Bukan hanya soal teknis, tetapi juga substansi. Namun, dengan rumusan seperti itu sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dan memang pasca persetujuan bersama seharusnya tidak boleh ada perubahan substansi. Di UU Ciptaker, Naskah versi 905 halaman adalah naskah undang-undang yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 5 Oktober. Naskah ini memperoleh banyak kritik karena dalam undang-undang terdapat perubahan beberapa klausul dari beleid sebelumnya. Salah satu substansi yang dirombak terjadi pada aturan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, pengaturan uang pesangon diberikan dengan klausul ‘paling sedikit’. Pasal ini berbunyi: “perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai berikut”. Namun dalam draf versi ini, klausul “paling sedikit” di UU Ketenagakerjaan diubah menjadi “paling banyak”. Beberapa hari setelah disahkan, muncul naskah versi 1.028 halaman. Naskah itu diunggah dalam laman resmi DPR. Dalam draf versi kedua ini, klausul “paling banyak” pada bagian pesangong direvisi lagi menjadi “paling sedikit” seperti aturan semula, yakni dalam UU Ketenagakerjaan. Kondisi seperti ini tidak bisa dibenarkan meskipun dengan Pasal baru, apalagi sekadar pembenaran ala Pasal 72 ayat (1a) di atas. 

Dalam Pasal 96 ayat (4) disebutkan: Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Per-UU-an, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal ini sebenarnya belum tegas mengatur mengenai aksesibilitas publik atas dokumen pembentukan UU. Idealnya secara tegas disebutkan bahwa DPR wajib mengumumkan pada situs web resmi lembaga mengenai dokumen pembentukan undang-undang, terdiri atas:

• Naskah Akademik
• Rancangan Undang-Undang
• Penjelasan Pengusul RUU
• Pandangan Fraksi DPR/Pemerintah atas RUU yang diusulkan
• Pandangan akhir fraksi atas RUU 
• Laporan akhir Baleg/AKD lain atas RUU
• Pandangan akhir pemerintah/DPR atas RUU
• Catatan Rapat pada setiap rapat pembentukan UU
• Laporan Singkat pada setiap rapat pembentukan UU
• Risalah Rapat pada setiap rapat pembentukan UU
• dokumen lain yang dihasilkan atau didapatkan dalam proses pembentukan UU

Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022 menyebutkan: Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Per-UU-an. Pasal ini untuk mengakomodir pertimbangan hukum dalam putusan MK yang menyatakan perlunya right to be considered dalam pembentukan UU. Namun, pasal ini saja sebenarnya tidak cukup memadai mengatur kewajiban DPR untuk mempertimbangkan masukan publik. Apalagi right to be explained sebagai mekanisme untuk mengetahui bagaimana pembahasan atas masukan tersebut, hanya dinormakan dengan kata “dapat”.  Bukan keharusan atau kewajiban.

Untuk mengakomodir pertimbangan hukum dalam putusan MK mengenai UU Cipta Kerja, yang menyebuutkan perlunya right to be explained dalam pembentukan UU, DPR mencantumkan sebuah pasal dalam UU No. 13 Tahun 2022, yaitu Pasal 96 ayat (8) yang menyebutkan bahwa Pembentuk Peraturan Per-UU-an dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). Pasal ini dalam ungkapan bahasa Arab disebut “wujuduhu ka’adamihi”, adanya seperti tiadanya, karena kata “dapat” bermakna boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan, sehingga lagi-lagi tidak menjami publik yang berpartisipasi memperoleh right to be explained atas masukannya dalam pembentukan UU.