RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

Indonesia ikut serta berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. dan menekan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri dalam Paris Agreement mengenai perubahan iklim. Para ilmuwan seluruh dunia telah memperkirakan bahwa kenaikan 1.5°C merupakan kondisi maksimum yang aman bagi kelanjutan hidup manusia dan alam. Perbedaan kenaikan suhu rata-rata 0.5°C lebih tinggi menyebabkan potensi risiko yang lebih besar, antara lain: peningkatan risiko terjadinya banjir akibat cuaca ekstrim global dari 100% menjadi 170%; peningkatan jumlah manusia yang terdampak gelombang panas ekstrim dari 700 juta jiwa menjadi 2 miliar jiwa; peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang mengalami kelangkaan air bersih akibat kekeringan, dari 350 juta penduduk menjadi dari 410 juta penduduk; dan peningkatan risiko kenaikan muka air laut, dari 48 cm menjadi 56 cm, yang diikuti dengan peningkatan jumlah masyarakat terdampak dari 46 miliar orang menjadi 49 miliar orang (hampir setara dengan 2 kali lipat jumlah penduduk Australia).

• Minyak Bumi: 9,01 tahun
• Gas Bumi: 44,9 tahun
• Batubara: 80,9 tahun

Data diolah oleh Yayasan Cerah berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Subsidi energi di Indonesia telah diberikan sejak tahun 1977.[1] Dari waktu ke waktu, subsidi energi terbesar di Indonesia dialokasikan untuk menekan harga BBM. Sebelum kenaikan harga BBM di 2015, realisasi subsidi energi terutama untuk premium dan solar mengalami tren peningkatan yang cukup tinggi dan membebani APBN. Hal ini menyebabkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan ataupun kegiatan produktif juga semakin sempit.

Subsidi BBM ini juga dinilai tidak tepat sasaran karena Sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas, mengingat konsumen energi rumah tangga terbesar adalah kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Pada 2013, Peneliti Universitas Indonesia menyebutkan bahwa berdasarkan data Sensus Nasional 2011, pengguna BBM bersubsidi 30,9% adalah rumah tangga menegah dan 62,6% adalah rumah tangga golongan atas.[2]

[1] Materi Presentasi “Energy Transition Policy in Indonesia” Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 7 Desember 2020

[2] Peneliti UI: 93% BBM Subsidi Dinikmati Rumah Tangga Mengenga-Atas, 15 Maret 2013 https://finance.detik.com/energi/d-2195328/peneliti-ui-93-bbm-subsidi-dinikmati-rumah-tangga-menengah-atas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020) menyebutkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, masih sangat minim.

.