Mengapa Kita Butuh PDP?
Home
Melindungi Hak Asasi
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Secara lengkap, dalam Naskah Akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI disebutkan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi diusulkan dalam legislasi nasional untuk mewujudkan kondisi: 1. terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi; 2. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang; 3. terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya; 4. terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia; dan 5. meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.
Maraknya Kebocoran Data Pribadi
Tahun 2022 dibuka dengan kabar mengejutkan terkait kebocoran data jutaan pasien di server Kementerian Kesehatan. Sebanyak 6 juta data pasien diduga bocor dan dijual di forum online Raid Forums oleh akun “Astarte”. Dalam rincian yang ditulis penjual, data-data itu memuat tiga informasi utama dari rekam medis 6 juta pasien, seperti hasil pemeriksaan radiologi, hasil CT Scan, tes Covid-19, hingga rontgen (X-Ray). Bukan itu saja, jutaan data tersebut juga dilengkapi dengan asal rumah sakit dan waktu pengambilan gambar. Seakan mengulangi kesalahan yang sama, kebocoran data ini menambah catatan panjang kebocoran data penduduk di server pemerintah.
Sebelumnya, data pengguna dari aplikasi Electronic Health Alert (e-HAC) buatan Kemenkes juga dilaporkan bocor pada Agustus 2021. Berdasarkan penelusuran dari peneliti keamanan siber VPNMentor, kebocoran data di aplikasi e-HAC ini terjadi pada 15 Juli lalu. Menurut VPNMentor, diperkirakan ada 1,3 juta data pengguna e-HAC yang bocor. Ukuran data itu disebut mencapai sekitar 2 GB. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Maruf mengatakan, kebocoran data tersebut berasal dari aplikasi e-HAC lama. “Kebocoran data di aplikasi Electronic Health Alert atau e-HAC yang lama, yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021. Tepatnya 2 Juli 2021,” kata Anas, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
Masih di tahun yang sama, data kepesertaan BPJS Kesehatan juga mengalami kebocoran pada Mei 2021. Tercatat ada 279 juta data penduduk data penduduk di Indonesia yang bocor dan dijual di Raid Forums. Saat itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengakui adanya kebocoran data tersebut. Menurutnya, peretasan masih bisa ditembus meskipun sistem keamanan yang digunakan diklaim telah sesuai standar (ISO 27001) dan berlapis. BPJS Kesehatan juga mengklaim telah menjalankan Security Operation Center (SOC) yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari untuk mengamati hal-hal yang mencurigakan.
Pada Mei 2020, sebanyal 2,3 juta data kependudukan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bocor. Data pribadi yang bocor mencakup sejumlah informasi seperti nama lengkap, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat & tanggal lahir, usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat lengkap penduduk. Kebocoran ini pertama kali diungkap oleh salah satu pengguna akun Twitter. Namun, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis saat itu membantah adanya kebocoran data Pemilu 2014. Berdasarkan penelusurannya, Viryan memastikan bahwa data yang ditampilkan pada akun twitter tersebut adalah data lama.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Sederet Kasus Kebocoran Data Penduduk di Server Pemerintah”, Untuk baca: Klik.
Lemahnya Regulasi Perlindungan Data Pribadi
Sejauh ini regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi baru di tingkat peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 1 Desember 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (download)
Dari sekitar 20 ribu laporan pada medio 2015-2020, kebanyakan melaporkan penipuan online, penyebaran konten provokatif, dan pornografi. Sementara, pencurian data atau identitas seperti dugaan e-HAC ada di peringkat tertinggi keenam. Baca selengkapnya di artikel “Perlindungan Data Pribadi Lemah, Kebocoran Data Merajalela”, https://tirto.id/gjH6
TAHAP PEMBENTUKAN UU
Tahap Pembentukan UU PDP
- Pengusulan: 17 Desember 2019
- Penyusunan: 24 Januari 2020 – 10 Februari 2020
- Pembahasan (Tk I): 25 Februari 2020 – 29 Mei 2022 (masih berlangsung)
- Pembahasan (Tk II): 20 September 2022
DOKUMEN PEMBENTUKAN UU
Naskah Akademik
Ada (24 Januari 2020)
RUU
Ada (24 Januari 2020)
Penjelasan Pengusul RUU
Tidak ada
Pendapat Mini Fraksi
Tidak ada
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Tidak ada
Masukan Stakeholder
Laporan Singkat
- Laporan Singkat 25 Februari 2020
- Laporan Singkat 01 Juli 2020
- Laporan Singkat 06 Juli 2020
- Laporan Singkat 09 Juli 2020
- Laporan Singkat 01 September 2020
- Laporan Singkat 05 April 2021
- Laporan Singkat 01 Oktober 2020
- Laporan Singkat 06 April 2021
- Laporan Singkat 08 April 2021
- Laporan Singkat 22 Juni 2021
- Laporan Singkat 24 Juni 2021
- Laporan Singkat 28 Juni 2021
- Laporan Singkat 30 Juni 2021
Catatan Rapat
Tidak ada
Risalah
- Risalah Rapat, 25 Februari 2020
- Risalah Rapat 01 Juli 2020 (error)
- Risalah Rapat, 1 September 2020
- Risalah Rapat, 1 Oktober 2020
Jumlah Rapat
Laporan Singkat
Catatan Rapat
Risalah
Rekam Jejak
RUU PDP
Tahap Penyusunan
1. Jum'at, 24 Jan 2020
Penyerahan Surpres ke DPR
Surat Presiden RI Nomor: R-05/Pres/01/2020 perihal RUU tentang Pelindungan Data Pribadi yang menugaskan Menkominfo, Mendagri, serta Menkumham membahas bersama-sama DPR. Dokumen yang diumumkan:
2. Senin, 3 Feb 2020
Rapat Konsultasi
3. Senin, 10 Feb 2020
Rapat Internal
Rapat Intern Komisi I DPR RI dalam rangka menindaklanjuti Penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
Rekam Jejak
RUU PDP
Tahap Pembahasan
(Pembicaraan Tk I)
1. Selasa, 25 Feb 2020
Raker
2. Rabu, 1 Juli 2020
RDPU
RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Ada (error)
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Bahan Narasumber
3. Senin, 6 Jul 2020
RDPU
RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ketua Umum iDea (Asosiasi E-Commerce Indonesia), Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Kepala Kantor Perwakilan US-ASEAN Business Council. Dokumen yang diumumkan:
4. Kamis, 9 Jul 2020
RDPU
RDPU Komisi I DPR RI dengan Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Ketua Umum ATSI, dan Ketua Umum APJII. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Bahan Narasumber
5. Selasa, 1 Sept 2020
Raker
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Ada
- Video: Ada (Youtube)
6. Senin, 7 Sept 2020
Raker
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak Ada
- Video: Ada (Youtube)
- Lain-lain: Tidak ada
7. Kamis, 1 Okt 2020
Raker
Rapat Panja Pembahasan RUU dengan Tim Panja Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Ada
- Video: Ada (FB)
- Lain-lain: Tidak ada
8. Rabu, 11 Nov 2020
Raker
Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Ada (FB)
- Lain-lain: Tidak ada
9. Rabu, 18 Nov 2020
Raker
Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
10. Senin, 30 Nov 2020
Raker
Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Ada (Youtube)
- Lain-lain: Tidak ada
11. Selasa, 12 Jan 2021
Raker
Tim Panja RUU Perlinduingan Data Pribadi (RUU PDP) Komisi I DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah, terkait Pembahasan Materi Draf Inventarisasi Masalah DIM RUU tentang PDP. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Ada (Youtube)
- Lain-lain: Tidak ada
12. Rabu, 13 Jan 2021
Raker
Rapat Tim Panja RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) Komisi I DPR RI, terkait Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah DIM RUU PDP. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Ada (Youtube)
- Lain-lain: Tidak ada
13. Kamis, 19 Jan 2021
Rapat Panja
Tim Panja RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) Komisi I DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Ada (Youtube)
- Lain-lain: Tidak ada
14. Kamis, 14 Jan 2021
Rapat Panja
Rapat Tim Panja RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) Komisi I DPR RI, terkait Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah DIM RUU PDP. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Ada (Youtube)
- Lain-lain: Tidak ada
15. Senin, 5 April 2021
RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak Ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Bahan Narasumber
16. Selasa, 6 April 2021
Raker
Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
17. Kamis, 8 April 2021
Raker
Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
18. Selasa, 22 Juni 2021
Raker
Rapat Inter Panja RUU tentang PDP. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
19. Kamis, 24 Juni 2021
Raker
Rapat Inter Panja RUU tentang PDP. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
20. Senin, 28 Juni 2021
Rapat Intern Panja
Rapat Intern Panja RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
21. Rabu, 30 Juni 2021
Rapat Intern Panja
Rapat Panja RUU tentang PDP. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
22. Senin, 18 Mei 2022
Rapat Intern Panja
Rapat Intern Panja RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
23. Sabtu, 23 Mei 2022
Rapat Intern Panja
Rapat Intern panja Penyusunan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
24. Senin, 29 Mei 2022
Rapat Intern Panja
Rapat Panja RUU tentang PDP. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Tidak ada
- Lain-lain: Tidak ada
Rekam Jejak
RUU PDP
Tahap Pembahasan
(Pembicaraan Tk II)
Selasa, 20 Sept 2022
Rapat Paripurna
Rapat Paripurna DPR RI ke-5 dalam rangka Pembicaraan Tingkat II untuk Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dokumen yang diumumkan:
- Lapsing: Tidak ada
- Catatan Rapat: Tidak ada
- Risalah: Tidak ada
- Video: Ada
- Dokumen lain: Draf Final RUU PDP
Pemantau RUU: Diah Puspitasari
Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UMJ
Pemantauan RUU ini dilakukan pada periode 1 Juli 2022 sampai dengan 22 September 2022 sebagai tugas magang di Indonesian Parliamentary Center (IPC) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta