RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (KH), masih jauh dari Target Millenium Development Goals (MDGs) ke- 5, yaitu menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Sementara itu, SUPAS 2015 menemukan AKI di Indonesia sebesar 230/100.000 KH yang walaupun jauh lebih rendah dari hasil SDKI 2012 tetap masih jauh dari target MDGs 2015. Bahkan hasil SUPAS di tahun yang sama setelah memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kematian ibu untuk mengurangi bisa hasil menunjukkan hasil akhir AKI di Indonesia adalah sebesar 305 per 100.000 KH.

Data terakhir pada tahun 2019 angka kematian ibu masih cenderung sangat tinggi yaitu diangka 305 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian hal ini juga tak jauh berbeda dengan konteks yang terjadi pada anak. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), angka kematian anak yang baru lahir (bayi) di Indonesia pada 2019 lalu adalah 21,12. Angka ini menurun dari catatan pada 2018 ketika angka kematian bayi di Indonesia masih mencapai 21, 86 atau pada 2017 yang mencapai 22,62. Meskipun angka kematian bayi tersebut menurun dari tahun ketahun namun angka tersebut masih tergolong sangat tinggi.

Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan ditemukan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan materi Kesejahteraan Ibu dan Anak seperti UU tentang Kesejahteraan Anak; Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; UU tentang Pemerintahan Daerah; UU tentang Penanganan Fakir Miskin; UU tentang Kesejahteraan Sosial; UU tentang Kesehatan; UU tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga; UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU tentang Ketenagakerjaan;