RUU PPRT

Rancangan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPTK merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2 dan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1 dan 2 yang pada intinya menegakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintah serta setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Adanya kebutuhan produk hukum yang mengatur lebih jelas tentang tenaga kerja rumah tangga di Indonesia menjadi penting karena maraknya perlakukan tidak adil bagi pekerja rumah tangga. Perjalanan RUU PPRT sudah dimulai sejak tahun 2004 masuk sebagai Prolegnas setiap masa sidang masa bakti 2004-2009 DPR-RI, begitu pula pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. Saat ini pada periode Prolegnas 2019-2024 RUU PPRT tercatat setidaknya telah masuk sebagai RUU Prioritas sejak tahun 2020. Namun, pembahasan RUU ini masih stagnan pada tahap Penyusunan.

• RUU ini terkesan tidak tegas karena hanya menjelaskan mekanisme pengaturan tentang tenaga kerja rumah tangga tanpa memberikan penjelasan atau aturan tentang sanksi atau konsekuensi hukum apabila aturan tersebut dilanggar oleh semua pihak.
• RUU ini tidak menjelaskan tentang ketentuan atau standarisasi upah atau gaji yang sesuai dengan standar upah minimum regional maupun nasional.

Berdasarkan dokumen Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan mengenai RUU PPRT DPR-RI, Jumlah PRT di Indonesia berdasarkan Survei ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015 berjumlah 4,2 Juta (tren meningkat setiap tahun). Angka cukup besar sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui dan dilindungi. Secara kuantitas jumlah Pekerja Rumah Tangga Indonesia tergolong tertinggi di dunia, jika dibandingkan oleh beberapa negara di Asia, India 3,8 Juta dan Philipina 2,6 Juta. Fakta lain menunjukan, persentase PRT mayoritas adalah dari kelompok Perempuan (84%) dan Anak (14%) yang rentan eksploitasi, resiko terhadap human trafficking. PRT adalah kaum pekerja yang rentan, karena bekerja dalam situasi yang tidak layak : jam kerja panjang (tidak dibatasi waktu), tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial (kesehatan PBI dan ketenagakerjaan). kekerasan dalam bekerja baik secara ekonomi, fisik dan psikis (intimidasi, isolasi).

Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga merupakan kelompok sosial yang memiliki kerentanan dan kerawanan mengalami diskriminasi, pelecehan dan perendahan terhadap profesi. Berdasarkan hasil riset JALA PRT sebanyak 400-an pekerja rumah tangga sejak tahun 2012 hingga 2021 mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan. selain itu, PRT tergolong angkatan kerja tidak diakui sebagai pekerja sehingga dianggap pengangguran. PRT juga tidak tidak diakomodir dalam Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia.