RUU Hukum Acara Perdata

PENGANTAR

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu antara lain terdapat dalam:

• Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
• Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG);
• Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV);
• Buku IV Burgerlijk Wetboek (BW) tentang Pembuktian dan Daluwarsa;
• Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen;
• Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch;
• Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezen;
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP No 9 tahun 1975;
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; dan
• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata produk Pemerintah Hindia Belanda yang saat ini berlaku masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa-Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa-Madura sebagaimana terdapat dalam Het Herziene Indonesisch Reglement dan Rechtsreglement Buitengewest. Hal tersebut tentunya sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang tidak lagi ada pembagian wilayah Jawa-Madura dan di luar Jawa dan Madura. Keberlakuan hukum acara perdata adalah di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif, bersifat kodifikasi dan unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. (NA RUU KUHAPerdata, BPHN Kemenkumham, hal 2-4) 

AKD PENANGGUNGJAWAB

TAHAP PEMBENTUKAN UU

• Tanggal Pengusulan:  17 Desember 2019 (Usulan Pemerintah)
• Tahap Penyusunan: Data tidak tersedia
• Tahap Pembahasan: 16 Februari 2022 s.d. saat ini

SIKAP FRAKSI

Kontak Fraksi

DOKUMEN PEMBENTUKAN UU

Disclaimer: Jumlah rapat diolah dari menu legislasi web DPR (Sileg). Ada kemungkinan data ini tidak lengkap. Untuk memastikan, Anda dapat mengajukan permintaan informasi pada PPID DPR RI.