LATAR BELAKANG

Pemenuhan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik, seperti kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2011. Saat ini, KUHAP memiliki keterbatasan, misalnya dalam Pasal 193(1) yang membatasi fleksibilitas hakim dalam pengambilan putusan, dibandingkan dengan Pasal 54(2) KUHP baru yang memungkinkan pengampunan yudisial. Revisi diperlukan untuk memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual.

Penyelarasan dengan Kebutuhan Hukum sebagaimana Tertera dalam Berbagai Peraturan MA

Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memodernisasi sistem peradilan, seperti Perma No. 4/2020 yang mengatur sidang elektronik untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, kebijakan seperti SEMA No. 3/2015, SEMA No. 2/2019, serta SK KMA terkait kasus terorisme dan perlindungan identitas menunjukkan kebutuhan akan KUHAP yang mendukung praktik peradilan modern. Revisi akan memastikan bahwa aturan prosedur pidana selaras dengan kebijakan ini.

Penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK, seperti No. 21/PUU-XII/2014, menegaskan bahwa Pasal 184 KUHAP tentang standar bukti perlu diperjelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan kriminalisasi sewenang-wenang. Revisi KUHAP diperlukan untuk mengintegrasikan putusan-putusan MK agar sistem peradilan lebih adil dan transparan.

Penyesuaian dengan KUHP Baru

KUHP baru, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, memperkenalkan prinsip-prinsip baru seperti keadilan restoratif dan pendekatan yang lebih berorientasi pada HAM. Namun, KUHAP lama tidak memiliki mekanisme untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip ini. Contoh konkret: KUHAP saat ini fokus pada pengadilan sebagai satu-satunya resolusi kasus pidana, tanpa regulasi jelas untuk keadilan restoratif, yang dianggap penting oleh banyak pakar hukum.

AKD: KOMISI III DPR

Kontak
Keterangan
Alamat
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Gedung DPR, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kode Pos 10270
Telpon
021-5715559, 021-5715569, 021-5715864
Email
sset_komisi3@dpr.go.id
Pimpinan
Habiburokhman, S.H.,M.H.
Email
habiburokhman@dpr.go.id
Telpon
-

TAHAP PEMBENTUKAN UU

Tahap
Tanggal
Perencanaan
12 Nov 2024 (Penetapan sebagai RUU Prolegnas 2025 - 2029)
19 Nov 2024 (Penetapan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2025)
Penyusunan
Januari - Maret 2025
Pembahasan
Maret 2025 - saat ini
Pengesahan
Belum
Pengundangan
Belum

SIKAP FRAKSI

Tahap Penyusunan
Sikap
Tahap Pembahasan
Sikap
Tahap Pengesahan
Sikap

DOKUMEN PEMBENTUKAN UU

Tahap Perencanaan
Dokumen

Penatapan RUU sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2025 (Klik)

Tahap Penyusunan
Dokumen

Penyusunan NA

  • Naskah Akademik (Klik)
  • Hasil uji publik terhadap NA
  • Masukan masyarakat terhadap draf NA
  • NA (final)

Penyusunan RUU

  • Konsepsi RUU
  • Masukan masyarakat terhadap Konsepsi RUU
  • Anggota tim panitia kerja dan Laporan tim panitia kerja
  • Anggota tim perumus dan Laporan tim perumus
  • RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Pengambilan Keputusan terhadap RUU

  • Naskah RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
  • Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR untuk ditandatangani dan disampaikan ke Pemerintah

Penyampaian RUU kepada Presiden

  • Surat Pimpinan DPR kepada Presiden
  • RUU yang disampaikan kepada Presiden
Tahap Pembahasan
Dokumen
  • Naskah RUU (Klik)
  • Naskah Akademik (Klik)
  • DIM dari Pemerintah
  • Penugasan pembahasan RUU
  • Penjelasan dari pihak pengusul RUU
  • Pandangan dari Pemerintah dan DPD
  • Laporan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terhadap RUU
  • Laporan panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi
  • Hasil Pembahasan DIM (DIM 1, DIM 2, DIM 3, dst)
  • Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pengambilan Keputusan)
  • Laporan Panitia Kerja (Pengambilan Keputusan)
  • Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD (Pengambilan Keputusan)
  • Keputusan terhadap RUU (untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
  • Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I
  • Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I
Tahap Pengesahan
Dokumen
  • Naskah RUU yang akan disepakati
  • Laporan hasil pembicaraan tingkat I (proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I)
  • Pendapat akhir Presiden terhadap RUU
  • Keputusan rapat paripurna terhadap RUU

PARTISIPASI 

  1. Dr. Maqdir Ismail, S.H., M.H.
  2. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., Ll.M.
  3. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., Cla.
  4. Juniver Girsang
  5. Romli Atmasasmita
  6. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., C.I.L., C.R.A.
  7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
  8. Akademisi Program Pasca Sarjana Univ Borobudur
  9. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
  10. Muhammad Rullyadi, S.H., M.H.
  11. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H
  1. Forum Mahasiswa Magang
  2. Mahasiswa UNDIP
  3. LK2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung
  5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bandar Lampung
  6. Forum Mahasiswa Magang
  7. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia
  8. LK2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  1. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
  2. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)
  3. Pascasarjana Hukum Indonesia
  4. Advokat Perempuan Indonesia (API)
  5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  6. Perhimpunan Advokat Indonesia
  7. LBH APIK
  8. LBH Gema Keadilan
  1. Advokasi Rakyat Untuk Nusantara
  2. Advokat Cinta Tanah Air
  3. Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI)
  4. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
  5. Advokat Perempuan Indonesia (API)
  6. Perhimpunan Advokat Indonesia
  1. Mahkamah Agung
  2. Komisi Yudisial
  3. Komnas Disabilitas
  4. Komnas Perempuan
  5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lain-lain

Partai Bulan Bintang

 

REKAM JEJAK

Jumlah Rapat

Laporan Singkat

Catatan Rapat

Risalah

Disclaimer: Jumlah rapat ini diolah berdasarkan data di menu legislasi web DPR (Sileg). Ada kemungkinan menu legislasi tidak mencantumkan seluruh rapat yang dilakukan pada penyusunan/pembahasan RUU ini.

Rekam Jejak

RUU

Tahap Penyusunan

Diolah dari Web DPR RI
^
1. Kamis, 7 November 2024

RDPU

RDPU dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Dokumen yang Diumumkan:

  • Lapsing : Ada (Klik)
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Tidak ada
  • Lain-lain : –
^
2. Senin, 10 Februari 2025

Raker

Rapat Kerja dengan Komisi Yudisial

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi Raker : Ada (Klik)
  • Lain-lain : –  
^
3. Rabu, 12 Februari 2025

RDP

RDP dengan Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer MA

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDP : Ada (Klik
  • Lain-lain : – 
^
4. Rabu, 05 Maret 2025

RDPU

RDPU dengan Maqdir Ismail; Luhut M.P. Pangaribuan; dan Petrus Bala Pattyona.

Dokumen yang diumumkan :

  • Lapsing : Ada (Klik)
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Materi RDPU : Tidak Ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
5. Senin, 24 MARET 2025

RDPU

RDPU dengan Juniver Girsang, Julius Ibrani, dan Romli Atmasasmita.

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Ada (Klik)
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 

Rekam Jejak

RUU

Tahap Pembahasan

Diolah dari Web DPR RI
^
1. Selasa, 6 Mei 2025

RDPU

RDPU dengan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara; Advokat Cinta Tanah Air; dan Heru S. Notonegoro.

Dokumen yang Diumumkan:
  • Lapsing : Tidak Ada 
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : –
^
2. Rabu, 14 MEI 2025

RDPU

RDPU dengan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI)

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
3. Senin, 19 MEI 2025

RDPU

RDPU dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
4. Selasa, 20 MEI 2025

RDPU

RDPU dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Mahasiswa Undip

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
5. Kamis, 22 MEI 2025

RDPU

RDPU dengan Pascasarjana Hukum Indonesia dan Advokat Perempuan Indonesia (API)

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
6. Kamis, 22 MEI 2025

RDPU

RDPU dengan Dekan FH Universitas Muhammadiyah Jember

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
7. Selasa, 17 Juni 2025

RDPU

RDPU dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
8. Rabu, 18 Juni 2025

RDPU

RDPU dengan Akademisi Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur; dan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia.

Dokumen yang diumumkan : 

^
9. Kamis, 19 Juni 2025

RDPU

RDPU dengan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun; Dr. Muhammad Rullyadi; Dr. Chairul Huda

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Tidak Ada
  • Lain-lain : – 
^
10. Kamis, 19 Juni 2025

RDPU

RDPU dengan Study Club RHS dan LK2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Badan Eksekutif Mahasiswa U KBM Universitas Lampung (Unila), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL)

Dokumen yang diumumkan : 

^
11. Jumat, 20 Juni 2025

RDPU

RDPU Dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, serta Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Tidak Ada
  • Materi RDPU : Tidak Ada
  • Lain-lain : – 
  • Ket: Rapat Tertutup
^
12. Selasa, 8 Juli 2025

Raker

RDPU dengan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Agenda: Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI terkait RUU tentang Hukum Acara Pidana; Pandangan Presiden Terkait RUU tentang Hukum Acara Pidana; Rancangan Jadwal dan Rencana Kerja; Penyerahan DIM dari Pemerintah Ke Komisi III DPR RI; Pembentukan Panitia Kerja (Panja); dan lain-lain

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi Raker : DIM I, DIM II
  • Lain-lain : – 
^
13. Rabu, 9 Juli 2025

Raker

RDPU dengan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Agenda: Pembahasan DIM

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi Raker : Tidak Ada
  • Lain-lain : – 
^
14. Kamis, 10 Juli 2025

Rapat Panja

Rapat Panja RUU KUHP

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi Rapat Panja : DIM 9 Juli 2025
  • Lain-lain : – 
^
15. Jumat, 11 Juli 2025

Rapat Timsin

Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi RUU KUHAP. Agenda: Merumuskan dan Mensinkronisasikan Hasil Pembahasan DIM oleh Panja RUU KUHAP 10 Juli 2025

Dokumen yang diumumkan : 

^
16. Senin, 14 Juli 2025

RDP/RDPU

RDP/RDPU dengan Komnas Perempuan, DPP Partai Bulan Bintang, Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia, dan LBH Gema Keadilan

Dokumen yang diumumkan : 

^
17. Senin, 14 Juli 2025

Rapat Intern Panja

Rapat Intern Panja RUU KUHAP. Agenda: Merumuskan dan Mensinkronisasikan Hasil Pembahasan DIM oleh Panja RUU KUHAP

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi Rapat : Tidak Ada
  • Lain-lain : – 
^
18. Senin, 14 Juli 2025

RDPU

RDPU dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP, Kontras, dan YLBHI.

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik)
  • Materi RDPU : Ada (Klik)
  • Lain-lain : – 
^
19. Rabu, 16 Juli 2025

RDPU

RDPU dengan Solidaritas Advokat Untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi (Saksi)

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Tidak Ada 
  • Materi RDPU : SAKSI
  • Lain-lain : –
  • Ket: Rapat Tertutup
^
20. Rabu, 16 Juli 2025

Rapat Timus dan Timsin

Perapihan Dokumen Penjelasan oleh Tim Teknis Timus dan Timsin RUU KUHAP

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik
  • Materi RDPU : Tidak Ada
  • Lain-lain : –
^
21. Kamis, 17 Juli 2025

Rapat Komisi III

Penjelasan Tim Teknis Timus dan Timsin RUU KUHAP kepada Komisi III

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik
  • Materi RDPU : Tidak Ada
  • Lain-lain : –
^
22. Kamis, 17 Juli 2025

Rapat Timus/Timsin

Pencermatan Hasil Kerja Tim Teknis Timus Dan Timsin Oleh Anggota Timus Dan Timsin RUU KUHAP

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada (Klik
  • Materi RDPU : Tidak Ada
  • Lain-lain : –

PERSPEKTIF KETUA KOMISI III DPR TERHADAP R-KUHAP