RUU Kehutanan

• Revisi UU Kehutanan dianggap lebih berpihak pada kepentingan investasi (perkebunan sawit, tambang, infrastruktur, energi) daripada perlindungan hutan.
• Banyak pasal yang justru melemahkan instrumen perlindungan hutan dan membuka ruang lebih luas bagi konversi hutan untuk kepentingan non-kehutanan.
• Contoh kritik muncul saat UU Cipta Kerja mengubah skema izin, yang dinilai mempermudah perizinan tetapi berpotensi meningkatkan deforestasi.

• Dalam perspektif masyarakat sipil, revisi seharusnya berorientasi pada pengendalian perubahan iklim, pemenuhan komitmen Paris Agreement, dan target NDC (Nationally Determined Contributions).
• Sayangnya, revisi dinilai masih “business as usual”, tidak cukup tegas menutup peluang deforestasi, dan bahkan memberi celah legalisasi bagi kegiatan industri di kawasan hutan.

• Memperkuat transparansi data perizinan,
• Memperbaiki tata kelola (misalnya dengan sistem one map policy),
• Mencegah korupsi sektor kehutanan
• Memastikan akuntabilitas pejabat pemberi izin.

Penatapan RUU sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2025 (Klik)

Penyusunan NA

• Naskah Akademik (Klik)
• Hasil uji publik terhadap NA
• Masukan masyarakat terhadap draf NA
• NA (final)

Penyusunan RUU

• Konsepsi RUU
• Masukan masyarakat terhadap Konsepsi RUU
• Anggota tim panitia kerja dan Laporan tim panitia kerja
• Anggota tim perumus dan Laporan tim perumus
• RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
• Pendapat fraksi terhadap RUU
• Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Pengambilan Keputusan terhadap RUU

• Naskah RUU (Klik)
• Pendapat fraksi terhadap RUU
• Keputusan Baleg terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
• Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR untuk ditandatangani dan disampaikan ke Pemerintah

Penyampaian RUU kepada Presiden

• Surat Pimpinan DPR kepada Presiden
• RUU yang disampaikan kepada Presiden

• Naskah RUU (Klik)
• Naskah Akademik (Klik)
• DIM dari Pemerintah
• Penugasan pembahasan RUU
• Penjelasan dari pihak pengusul RUU
• Pandangan dari Pemerintah dan DPD
• Laporan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terhadap RUU
• Laporan panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi
• Hasil Pembahasan DIM (DIM 1, DIM 2, DIM 3, dst)
• Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pengambilan Keputusan)
• Laporan Panitia Kerja (Pengambilan Keputusan)
• Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD (Pengambilan Keputusan)
• Keputusan terhadap RUU (untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
• Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I
• Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I

Pada 19 November 2024, DPR resmi memasukkan perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029. Saat naskah ini disusun, RUU tersebut memasuki proses penyusunan oleh Komisi IV DPR RI. Perubahan UU 41/1999 bukanlah agenda baru. Agenda ini telah bergulir sejak 2017, kendati gagal terwujud karena tidak pernah tuntas di DPR.

Naskah ini bertujuan melakukan evaluasi 26 tahun implementasi UU 41/1999. Langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut: Pertama, inventarisasi bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-undang, peraturan terkait, hasil penelitian hukum dan/atau non hukum, serta hasil seminar, lokakarya dan FGD. Kedua melakukan evaluasi dengan menggunakan tiga aspek yaitu: filosofis, sosiologis dan yuridis; Ketiga, tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan dan rekomendasi. Selengkapnya

Pernahkan anda bertanya-tanya mengapa tiba-tiba daerah yang telah kita diami selama bertahun-tahun tiba-tiba berubah menjadi taman nasional? Bolehkah itu semua dilakukan? Dan saat tersadar, ternyata semuanya itu berhubungan dengan UU Kehutanan. Kertas kebijakan ini merupakan bagian dari naskah akademik usulan perubahan UU Kehutanan versi Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK). UU Kehutanan yang harapannya tidak berjarak dari para pemangku kepentingan utamanya. Selengkapnya

Selengkapnya

Evaluasi Filosofis

• Hak Menguasai Negara: mewarisi praktik kolonial (domein verklaring)
• UU 41/1999 langgengkan paradigma penguasaan negara atas hutan
• Sistem perizinan korporasi besar gagal capai ‘kemakmuran rakyat’

Evaluasi Sosiologis

• UU gagal mengakui pemaknaan hutan masyarakat adat dan lokal. Dibentuk oleh scientific forestry
• Pengukuhan kawasan hutan: legal but not legitimate; abai partisipasi
• Konflik tenurial luas dan belum terselesaikan
• Impunitas korporasi pelanggar hukum, masyarakat dikriminalisasi
• Proyek energi dan pangan perkuat perampasan hutan dan deforestasi
• Ketimpangan gender dan inklusi sosial diabaikan

Selengkapnya

Seperti lazimnya struktur sebuah legal opinion, maka susunan legal opinion terhadap UU No. 41 tentang Kehutanan, selanjutnya disingkat dengan UUK, akan meliputi dua ranah pembahasan, masing-masing aspek materil dan aspek formil.

Dari aspek materil, secara garis besar, pembahasannya berkisar pada isi atau substansi yang diatur. Dari sini bisa diciptakan sejumlah aksentuasi yang spektrumnya tidak bergeser dari pembahasan mengenai isi. Spektrum aksentuasi bisa berupa: pemeriksaan kritis terhadap bagian ‘menimbang’, pemilihan topik-topik sentral dan strategis, pemeriksaan terhadap derajat keharmonisan antar ayat, pasal, bab maupun bagian, pemeriksaan terhadap apakah sebuah peraturan perundangan berkontradiksi dengan peraturan perundangan lain (eksternal) atau bahkan mengidap kontradiksi internal, atau apakah peraturan perundangan tersebut memiliki kemajuan-kemajuan dibandingkan dengan peraturan perundangan sebelumnya.

Selengkapnya

MATRIKS POIN-POIN MATERI MUATAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

1. Rumusan Teks Uji Materi tentang Ketentuan Umum yang menyatakan “Hutan Adat adalah hutan hak yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola oleh masyarakat hukum adat melalui kearifan lokal dan hukum adatnya”, adalah belum selaras secara eksplisit dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa Hutan Adat bukan bagian dari Hutan Negara. Istilah “hutan hak” masih bisa multitafsir. Dalam praktiknya, kerap ditafsirkan sebagai bagian dari “hutan negara yang diberikan hak pakai”, yang justru bisa memarjinalkan masyarakat adat. Rumusan juga belum menyebut pengakuan formal sebagai syarat administratif, padahal praktik di lapangan menunjukkan bahwa klaim masyarakat adat seringkali diabaikan karena belum diakui secara formal.
2. Rumusan Teks Uji Materi yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”, masih terlalu bersifat umum dan tidak mengarah langsung pada institusi teknis yang berwenang dalam urusan kehutanan. Dalam konteks tata kelola kehutanan, perlu ditegaskan bahwa “Pemerintah” merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi teknis pemerintahan di sektor kehutanan, agar tidak terjadi kekaburan kewenangan.
3. Frasa “melalui kearifan lokal dan hukum adatnya” bagus, namun harus dipertegas jaminan hukum dan pengakuannya oleh negara, termasuk perlindungan dari intervensi korporasi maupun pemerintah.Selengkapnya: Selengkapnya