PENGANTAR

Konteks

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam menyusun kebijakan nasional. Dalam konteks ini, isu PRT tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan karena mayoritas yang bekerja di sektor ini adalah perempuan.

  • “Domestic worker” kurang familiar, sementara istilah “servant” atau “pembantu” masih dominan.
  • Praktik hubungan kerja yang eksploitatif
  • mengarah pada feodalisme kerja yang mendiskriminasi PRT perempuan
  • no recognition, no representation, dan no distribution.
Permasalahan

 

Lebih dari dua dekade RUU PPRT RUU PPRT tak kunjung di sahkan. RUU ini diusulkan sejak tahun 2004. RUU PPRT muncul sebagai masukan dari masyarakat sipil untuk perlindungan dan pengakuan PRT sebagai pekerja. di Tahun 2024, RUU PPRT bahkan telah mendapat dukungan dari 274 organisasi dan 280 tokoh masyarakat.

Di tahun 2010, terdapat 2.4 juta pekerja rumah tangga. 1.8 juta diantaranya adalah perempuan. Tahun 2018-2023 terdapat 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT (JALA PRT).

Rumpun Gema Perempuan menunjukkan bahwa dari 173 PRT di Jawa mengalami kekerasan fisik (93%), kekerasan mental (68%), dan pelecehan/kekeranan seksual (42%).

RUU PPRT yang tak kunjung disahkan, artinya hingga saat ini

  • PRT tanpa perlindungan
  • Potensi kasus diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan juga semakin besar

 

Rekam Jejak

AKD PENANGGUNGJAWAB: BADAN LEGISLASI DPR 

Kontak
Keterangan
Alamat
Sekretariat Badan Legislasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto, Gedung Nusantara I DPR RI Lantai 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kode Pos 10270
Telpon
021-5755048, 021-5756041, 021-5756059
Email
set_baleg@dpr.go.id
Ketua
Dr. Bob Hasan, S.H., M.H
Email
-
Telpon
5755582, 5755581

TAHAP PEMBENTUKAN UU

  • Tahap Penyusunan : 05 Mei 2025 – Sekarang
  • Tahap Pembahasan : –
  • Tahap Pengesahan/Penetapan: –

SIKAP FRAKSI

Tahap Penyusunan
Sikap
Tahap Pembahasan
Sikap
Tahap Pengesahan
Sikap

DOKUMEN PEMBENTUKAN UU

Tahap Penyusunan
Dokumen

Penyusunan NA

  • Draf NA 
  • Hasil uji publik terhadap NA
  • Masukan masyarakat terhadap draf NA
  • NA (final)

Penyusunan RUU

  • Draf RUU 
  • Masukan masyarakat terhadap RUU
  • Anggota tim panitia kerja dan Laporan tim panitia kerja
  • Anggota tim perumus dan Laporan tim perumus
  • RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Pengambilan Keputusan terhadap RUU

  • Naskah RUU
  • Pendapat fraksi terhadap RUU
  • Keputusan Baleg terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
  • Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR untuk ditandatangani dan disampaikan ke Pemerintah

Penyampaian RUU kepada Presiden

  • Surat Pimpinan DPR kepada Presiden
  • RUU yang disampaikan kepada Presiden
Tahap Pembahasan
Dokumen
  • Naskah RUU (Hasil Tahap Penyusunan)
  • Naskah Akademik (Hasil Tahap Penyusunan)
  • DIM dari Pemerintah
  • Penugasan pembahasan RUU
  • Penjelasan dari pihak pengusul RUU 
  • Pandangan dari Pemerintah dan DPD
  • Laporan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terhadap RUU
  • Laporan panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi
  • Hasil Pembahasan DIM (DIM 1, DIM 2, DIM 3, dst)
  • Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pengambilan Keputusan)
  • Laporan Panitia Kerja (Pengambilan Keputusan)
  • Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD (Pengambilan Keputusan)
  • Keputusan terhadap RUU (untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
  • Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I
  • Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I
Tahap Pengesahan
Dokumen
  • Naskah RUU yang akan disepakati
  • Laporan hasil pembicaraan tingkat I (proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I)
  • Pendapat akhir Presiden terhadap RUU
  • Keputusan rapat paripurna terhadap RUU

Jumlah Rapat

Laporan Singkat

Catatan Rapat

Risalah

Disclaimer: Jumlah rapat ini diolah berdasarkan data pemantauan berdasarkan Website resmi DPR RI (www.dpr.go.id). 

Rekam Jejak

RUU

Tahap Penyusunan

Diolah dari Web DPR RI
^
1. Senin, 05 Mei 2025

Penyusunan

RDP/RDPU Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

  • Lapsing : Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada
  • Bahan Pemerintah : Tidak ada
  • Lain-lain :-

^
2. Selasa, 20 mei 2025

RDPU

RDP/RDPU Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Bersama:

1. Ketua Komnas HAM;
2. Ketua Komnas Perempuan;
3. Dr. Sabina Satriyani Puspita.

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : ada
  • Draf NA : Tidak ada
  • Draf RUU : Tidak ada
  • Bahan Narasumber :Tidak ada
  • Lain-lain : Hasil Pemantauan
^
3. Rabu, 21 mei 2025

RDPU dengan Narasumber

RDP/RDPU bersama:

  1. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  2. Prof. Dr. Dra. Ani Widyani Sutjipto, M.A. (Bahan narasumber)
  3. Dr. Drajat Tri Kartono, dan
  4. Ketua Umum Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Seluruh Indonesia (APPSI)

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : ada
  • Draf NA : Tidak ada
  • Draf RUU : Tidak ada
  • Lain-lain : –
^
4. Kamis, 22 mei 2025

RDPU dengan Narasumber

RDPU dengan

  1. Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. (Dosen FH UNS)
  2. Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D (Dosen FH UGM),
  3. Direktur International Labour Organization (ILO) Indonesia,
  4. Dr. Vivi Alatas.

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada
  • Draf NA : Tidak ada
  • Draf RUU : Tidak ada
  • Lain-lain : –
^
5. Senin, 26 Mei 2025

RDPU dengan Narasumber

RDP/RDPU dengan

  1. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemenaker RI),
  2. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK),
  3. Ketua Rifka Annisa Women’s Crisis Center (WCC),
  4. Ketua Majelis Hukum & Hak Asasi Manusia PP Aisyiyah.

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada
  • Draf NA : Tidak ada
  • Draf RUU : Tidak ada
  • Lain-lain
^
6. Kamis, 17 juli 2025

RDPU

RDPU bersama Partai Buruh

  • Lapsing : Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Tidak Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
  • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
^
7. Rabu, 20 agustus 2025

Rapat Panja Penyusunan

Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Tidak Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
  • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
^
8. Kamis, 21 AGUSTUS 2025

Rapat Panja Penyusunan

Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak Ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Tidak Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
  • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
^
9. Senin, 25 agustus 2025

Rapat Panja Penyusunan

Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing : Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA : Tidak Ada
  • Draf RUU : Tidak Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
  • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
^
10. kamis, 28 Agustus 2025

RDPU

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI RDPU bersama:

  1. PT CIG
  2. PT.CIC
  3. TP PKK PROV JAKARTA
  4. KAUKUS POLITIK PARLEMEN

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
  • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
^
11. senin, 01 September 2025

Rapat Panja RUU PPRT

Melanjutkan Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video : Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
  • Pihak yang terlibat : Tidak diketahui
^
12. Selasa, 02 september 2025

Rapat Panja RUU PPRT

Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tanga

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
^
13. Rabu, 03 september 2025

Rapat Panja RUU PPRT

Badan Legislasi DPR RI (Panja) melanjutkan Penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tanga

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
^
14. Senin, 08 september 2025

RDPU

Badan Legislasi DPR RI RDPU bersama:

  1. KEMENSOS (Bahan narasumber)
  2. BPJS KESEHATAN (Bahan narasumber)
  3. BPJS KETENAGAKERJAAN

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain : Tidak Ada
^
15. rabu, 10 september 2025

(Pleno) RDP/RDPU

(Pleno) RDP / RDPU dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dengan :

  1. Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  3. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
^
16. Senin, 22 september 2025

(Pleno) RDPU

Pleno) RDPU dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga bersama:

  1. Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) 

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
^
17. Rabu, 14 Januari 2026

RDPU

RDPU dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dengan:
1. KOWANI (Kongres Wanita Indonesia)

Dokumen yang diumumkan : 

  • Lapsing :Tidak ada
  • Catatan Rapat : Tidak ada
  • Risalah : Tidak ada
  • Video :Ada
  • Draf NA :Tidak Ada
  • Draf RUU : Ada
  • Lain-lain :Tidak Ada
PIHAK YANG TERLIBAT

Proporsi keterlibatan berbagai stakeholder dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

%

Kementerian/Lembaga

%

Akademisi

%

Masyarakat Sipil

%

Kelompok Kepentingan

%

Perusahaan

Kementerian/Lembaga
Ketua Komnas HAM;
Ketua Komnas Perempuan;
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemenaker RI),
KEMENSOS
BPJS KESEHATAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

 

Akademisi

Dr. Sabina Satriyani Puspita.
Prof. Dr. Dra. Ani Widyani Sutjipto, M.A.
Dr. Drajat Tri Kartono, dan
Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. (Dosen FH UNS)
Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D (Dosen FH UGM),
Dr. Vivi Alatas.
Masyarakat Sipil

Direktur International Labour Organization (ILO) Indonesia,
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK),
Ketua Rifka Annisa Women’s Crisis Center (WCC),
Ketua Majelis Hukum & Hak Asasi Manusia PP Aisyiyah.
Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI)
KOWANI (Kongres Wanita Indonesia)
Kelompok Kepentingan

Ketua Umum Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Seluruh Indonesia (APPSI)
TP PKK PROV JAKARTA
KAUKUS POLITIK PARLEMEN
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
Partai Buruh
Perusahaan

PT CIG
PT.CIC

Kajian

Kumpulan kajian terkait RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Kajian Kebijakan
  • Kertas Kebijakan: Pentingnya Pengakuan PRT sebagai Pekerja (Download)
  • Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (Download)
  • Domestic Worker Act Philipine “Batas Kasambahay” (Download)
  • Employment Contract for a Domestic Helper
    Recruited from Outside Hong Kong (Download)
  • Domestic workers across the world:
    Global and regional statistics
    and the extent of legal protection (Download)
  • Domestic Worker Act of South Korea (Download)
Bahan Narasumber
  • Perlindungan PRT: Tinjauan Sosiologis (Download)
  • RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Download)
  • Dimensi Sosial Pekerja Rumah Tangga (Download)
  • Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT): Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia (Download)
  • Mendorong informatiltas PRT menjadi sektor formal (Download)
  • Pokok-pokok Pikiran Untuk UU PRT (Download)
  • Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan RUU PPRT (Download)
Lainnya