PENGANTAR
Konteks
Revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyangkut masa depan perbankan, asuransi, pasar modal, pinjaman online, dan jutaan nasabah Indonesia, namun proses pembahasannya menyimpan catatan serius.
UU P2SK mengatur fondasi sistem keuangan Indonesia — dari perlindungan nasabah hingga pengawasan OJK. Revisinya dipicu putusan Mahkamah Konstitusi.
Artinya, hampir setiap warga Indonesia yang punya rekening bank, polis asuransi, atau pernah menggunakan layanan keuangan digital terdampak oleh UU ini.
Permasalahan
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XXII/2024 menyatakan sejumlah pasal dalam UU P2SK inkonstitusional. Ini bukan revisi pilihan — ini kewajiban hukum. Revisi harus dilakukan untuk memastikan UU yang mengatur triliunan rupiah aset keuangan nasional tidak bertentangan dengan Konstitusi.
UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah payung hukum terbesar sektor keuangan Indonesia. UU ini mengatur:
- OJK — lembaga pengawas seluruh industri keuangan nasional
- Bank Indonesia dan LPS — penjaga stabilitas moneter dan penjamin simpanan
- Perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, fintech, dan pinjaman online
- Perlindungan konsumen jasa keuangan — dari nasabah bank hingga pengguna pinjol
AKD PENANGGUNGJAWAB: KOMISI XI DPR RI
TAHAP PEMBENTUKAN UU
- Tahap Penyusunan : 09 Agustus 2025 – 04 Februari 2026
- Tahap Pembahasan : 11 Februari 2026 – 03 Juni 2026
- Tahap Pengesahan/Penetapan: 04 Juni 2026
SIKAP FRAKSI
Tahap Penyusunan
Sikap
Tahap Pembahasan
Sikap
Tahap Pengesahan
Sikap
DOKUMEN PEMBENTUKAN UU
Tahap Penyusunan
Dokumen
Penyusunan NA
- Draf NA
- Hasil uji publik terhadap NA
- Masukan masyarakat terhadap draf NA
- NA (final)
Penyusunan RUU
- Draf RUU
- Masukan masyarakat terhadap RUU
- Anggota tim panitia kerja dan Laporan tim panitia kerja
- Anggota tim perumus dan Laporan tim perumus
- RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
- Pendapat fraksi terhadap RUU
- Keputusan Baleg terhadap RUU yang telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Pengambilan Keputusan terhadap RUU
- Naskah RUU
- Pendapat fraksi terhadap RUU
- Keputusan Baleg terhadap RUU untuk menjadi RUU usulan DPR
- Penyampaian RUU kepada Pimpinan DPR untuk ditandatangani dan disampaikan ke Pemerintah
Penyampaian RUU kepada Presiden
- Surat Pimpinan DPR kepada Presiden
- RUU yang disampaikan kepada Presiden
Tahap Pembahasan
Dokumen
- Naskah RUU (Hasil Tahap Penyusunan)
- Naskah Akademik (Hasil Tahap Penyusunan)
- DIM dari Pemerintah
- Penugasan pembahasan RUU
- Penjelasan dari pihak pengusul RUU
- Pandangan dari Pemerintah dan DPD
- Laporan kunjungan kerja untuk penyerapan aspirasi terhadap RUU
- Laporan panitia kerja, tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi
- Hasil Pembahasan DIM (DIM 1, DIM 2, DIM 3, dst)
- Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pengambilan Keputusan)
- Laporan Panitia Kerja (Pengambilan Keputusan)
- Pendapat akhir mini fraksi, Presiden dan/atau DPD (Pengambilan Keputusan)
- Keputusan terhadap RUU (untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II)
- Naskah RUU hasil Pembicaraan Tingkat I
- Naskah Akademik hasil Pembicaraan Tingkat I
Tahap Pengesahan
Dokumen
- Naskah RUU yang akan disepakati
- Laporan hasil pembicaraan tingkat I (proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I)
- Pendapat akhir Presiden terhadap RUU
- Keputusan rapat paripurna terhadap RUU
Jumlah Rapat
Laporan Singkat
Catatan Rapat
Risalah
Disclaimer: Jumlah rapat ini diolah berdasarkan data pemantauan berdasarkan Website resmi DPR RI (www.dpr.go.id).
Rekam Jejak
RUU
Tahap Pengesahan
Diolah dari Web DPR RI
1. Senin, 09 Agustus 2025
Rapat Panja
(Tertutup)
Rapat Panja (Komisi XI) Melanjutkan pembahasan penyusunan naskah akademik dan RUU Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : Tidak Ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
2. Selasa, 23 September 2025
Rapat Panja
(Terbuka)
Rapat Panja Komisi XI RUU P2SK dengan AKD OJK bidang Pengawasan, Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
3. Rabu, 24 September 2025
RDPU
(Terbuka)
RDPU Komisi XI Panja RUU Perubahan P2SK Dengan Pakar Akademisi, bersama:
- Andreas Freddy Pieloor, S.E., AS., M.M., CIIB, AAIK, CFP, QRMP, AMRP, AEPP, ANZIIF
(Pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Praktisi Asuransi, dll.) - Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
(Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia) - Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.
(Akademisi Universitas Indonesia) - Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
(Akademisi UGM)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
4. Rabu, 24 September 2025
RDPU
(Terbuka)
RDPU Komisi XI Panja RUU Perubahan P2SK dengan Asosiasi dan Stakeholder Lainnya
- PT. Jasa Raharja
- Asih Karnengsih (Executive Director, Asosiasi Blockchain Indonesia)
- Asosiasi Blockchain Indonesia
- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
5. Kamis, 25 September 2025
Rapat Panja
(Tertutup)
Rapat Panja RUU P2SK Komisi XI DPR RI dalam Rangka Melanjutkan Pembahasan Penyusunan RUU Perubahan atas UU tentang P2SK
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
6. Selasa, 30 September 2025
Rapat Pleno (Badan Legislasi)
(Terbuka)
(Pleno) Penjelasan Pengusul Komisi XI terkait usulan Harmonisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
7. Selasa, 30 September 2025
Rapat Panja (Badan Legislasi)
(Terbuka)
(Panja) Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
8. Rabu, 01 Oktober 2025
Rapat Panja (Badan Legislasi)
(Tertutup)
(Panja) Melanjutkan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : Tidak ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
9. Rabu, 01 Oktober 2025
Rapat Pleno (Badan Legislasi)
(Terbuka)
Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
10. Rabu, 04 Februari 2026
Rapat Kerja Komisi XI
(Terbuka)
Rapat Kerja Komisi XI dengan Pemerintah untuk Pengantar RUU Perubahan atas UU P2SK dan Pembentukan Panitia Kerja, dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Menteri Keuangan;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Menteri Sekretaris Negara; dan
- Menteri Hukum.
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
11. Rabu, 11 Februari 2026
RDPU
(Terbuka)
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dengan Asosiasi Pelaku Industri dalam rangka Pembahasan Penataan Arah Pengaturan Financial Technology dan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
12. Kamis, 12 Februari 2026
RDPU Panja
(Terbuka)
RDPU Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
13. Selasa, 31 Maret 2026
Rapat Panja
(Tertutup)
Rapat Panja Komisi XI Pembukaan Panja RUU Perubahan P2SK dengan Pemerintah
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
14. Rabu,01 April 2026
Rapat Panja
(Terbuka)
Melanjutkan pembahasan RUU Perubahan P2SK
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
15. Kamis, 02 April 2026
Rapat Panja
(Tertutup)
Melanjutkan pembahasan RUU Perubahan P2SK
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
16. Senin, 06 April 2026
RDPU
(Terbuka)
RDPU Komisi XI Panja RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK bersama:
- Bank Indonesia;
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- Ketua Perbanas;
- Ketua Himbara;
- Akademisi.
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
17. Selasa, 07 April 2026
Rapat Panja
(Terbuka)
Komisi XI DPR RI Rapat Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK untuk Melanjutkan Pembahasan Rapat Panja RUU P2SK
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
18. Rabu, 08 April 2026
Rapat Panja
(Tertutup)
Melanjutkan pembahasan RUU Perubahan P2SK
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
19. Rabu, 03 Juni 2026
Rapat Panja
(Tertutup)
Komisi XI DPR RI Rapat Panja P2SK dengan:
- Tim Perumus dan Tim Kecil;
- Tim Sinkronisasi; dan
- Wakil Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum RI).
Agenda: Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam Rapat Panitia Kerja dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
20. Rabu, 03 Juni 2026
Rapat Kerja
(Terbuka)
Raker Pembicaraan Tk. I RUU P2SK dengan Kemenkeu, KemenPANRB, Kemensetneg dan Kemenkum
1. Pengantar Pimpinan Komisi XI DPR RI
2. Laporan Panja mengenai RUU tentang P2SK kepada Komisi XI DPR RI
3. Pembahasan Naskah RUU
4. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi
5. Pandangan Pemerintah
6. Penandatanganan Naskah RUU tentang P2SK, dan
7. Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tk. II (dalam Rapat Paripurna)
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
21. Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna
(Terbuka)
Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, 4 Juni 2026
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Dokumen yang diumumkan :
- Lapsing : Tidak Ada
- Catatan Rapat : Tidak ada
- Risalah : Tidak ada
- Video : ada
- Draf NA : Tidak ada
- Draf RUU : Tidak ada
- Bahan Narasumber :Tidak ada
- Lain-lain : –
PIHAK YANG TERLIBAT
Proporsi keterlibatan berbagai stakeholder dalam pembentukan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK
%
Kementerian/Lembaga
%
Akademisi
%
Masyarakat Sipil
%
Kelompok Kepentingan
%
Perusahaan
Kementerian/Lembaga
- Menteri Keuangan
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Menteri Sekretaris Negara
- Menteri Hukum
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia
- Bank Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Akademisi
-
Andreas Freddy Pieloor, S.E., AS., M.M., CIIB, AAIK, CFP, QRMP, AMRP, AEPP, ANZIIF
Pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti; Praktisi Asuransi -
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia -
Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.
Akademisi Universitas Indonesia -
Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) -
Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
Masyarakat Sipil
-
PT. Jasa Raharja
-
Asih Karnengsih
Executive Director, Asosiasi Blockchain Indonesia -
Asosiasi Blockchain Indonesia
-
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
-
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
-
Ketua Umum Perbanas
-
Ketua Himbara
Kelompok Kepentingan
Perusahaan
- PT. Jasa Raharja
Kajian
Kumpulan kajian terkait RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK