RUU Kehutanan

RUU Kehutanan

Legislation

LATAR BELAKANG Pengabaian Hak Masyarakat Adat dan Lokal Putusan MK No. 35/2012 (hutan adat bukan hutan negara) belum sepenuhnya diakomodasi dalam revisi. Masyarakat sipil menilai revisi masih menempatkan masyarakat adat sebagai “subordinat” dibanding korporasi....
RUU KUHAP

RUU KUHAP

Legislation

LATAR BELAKANG Pemenuhan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan KUHAP harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik, seperti kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2011. Saat ini, KUHAP memiliki keterbatasan, misalnya...
Revisi UU TNI

Revisi UU TNI

Legislation

PENGANTAR Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI) merupakan salah saru RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ini juga merupakan RUU luncuran atau Carry Over dari periode 2019-2024. ...
Revisi UU Minerba

Revisi UU Minerba

Legislation

PENGANTAR Perubahan Keempat atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau disebut dengan Revisi UU minerba telah disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR (18 Februari 2025).  Terdapat perubahan yang signifikan, yaitu pengubahan 20...
Revisi UU Ombudsman

Revisi UU Ombudsman

Legislation

PENGANTAR RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Perubahan UU Ombudsman ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas lembaga Ombudsman itu sendiri dalam pengawasan. Usulan terkait perubahan ini mulanya telah...