Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( UU Otsus Papua).

Terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi para pemangku kebijakan, baik di pusat maupun di daerah untuk menyusun kebijakan dalam perubahan UU Otsus Papua, yaitu: Pertama, bahwa Pasal 34 UU Otsus Papua menyebutkan bahwa dana otonomi khusus sebesar 2% hanya berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 2021. Itu berarti setelah tahun 2021, pemberian dana otonomi khusus ke Provinsi Papua dan Papua Barat tidak mempunyai dasar hukum sehingga jika tidak dilakukan perubahan norma, maka Dana Otonomi Khusus akan dihentikan. Hal ini berkonsekuensi pada pola pembangunan di Papua dan Papua Barat, sehingga perlu disusun pengkajian terkait dengan keberlanjutan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Selengkapnya lihat di NA_PANSUS-RJ-20210416-100424-2303

 

RINGKASAN PROSES PEMBENTUKAN UU

Ringkasan pembentukan RUU Otsus Papua sepanjang tahun 2021, yang kami identifikasi terdiri dari 30 rapat. Selengkapnya, silakan lihat pada link: Ringkasan Pembentukan RUU Otsus Papua

 

ANGGOTA PANSUS RUU OTSUS PAPUA

Ditetapkan dalam Rapat Intern Pansus RUU Otsus Papua, pada 30 Maret 2021. Link dokumen: Klik

Jabatan Nama Fraksi
Ketua Komaruddin Watubun PDIP
Wakil Ketua Agung Widyantoro Golkar
Wakil Ketua Yan Parmenas Mandenas Gerindra
Wakil Ketua Marthen Douw PKB

Untuk menghubungi anggota DPR di atas, silakan cari pada menu ini: klik

 

 

PIHAK PIHAK DALAM PEMBENTUKAN UU OTSUS

Sepanjang pembentukan UU Otsus Papua, DPR melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pihak, yaitu:

NO LEMBAGA JENIS RAPAT
1 Tentara Nasional Indonesia Raker
2 Badan Intelijen Negara
3 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4 Kepolisian Republik Indonesia
5 Kejaksaan Agung
6 Badan Pemeriksa Keuangan
7 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9 Kementerian Kesehatan
10 Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
11 Kementarian BUMN
12 Badan Koordinasi Penanaman Modal
13 Kemendesa PDTT
14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan
15 Kementerian Koperasi dan UMKM
16 Kementerian Hukum dan HAM
17 Kementerian Keuangan
18 Dewan Perwakilan Daerah
19 Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan RDP/RDPU
20 PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional)
21 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
22 Prof. Bambang Purwoko (UGM) dan Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI)
23 Sdr. Freedy Numberi, Sdr. Michael Manufandu, Sdr. Agus Samule, Sdr. Simon Patrice Morin, Sdr. Frans Maniagasi

 

PUBLIKASI KEGIATAN RAPAT

Berdasarkan data yang kami himpun dari web dan pemberitaan media, total ada 30 rapat terkait pembentukan UU Otsus Papua RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Dari jumlah tersebut, hanya 19 rapat yang jadwalnya diumumkan (sebelum pelaksanaan kegiatan) di kalender kegiatan pada web DPR RI. Adapun yang diumumkan di menu rekam jejak (pasca kegiatan), ada 19 rapat. Idealnya, DPR juga mengumumkan jadwal keseluruhan agenda pembahasan RUU (pembicaraan tingkat I) pada kanal Jadwal Acara di Menu Panitia Khusus pada web DPR, namun data ini tidak tersedia.

Chart by Visualizer
PUBLIKASI DOKUMEN PEMBENTUKAN UU

Dokumen penting dalam pembentukan UU yang diumumkan oleh DPR RI pada pembentukan UU Otsus Papua, yaitu Naskah Akademik, Naskah RUU awal dan naskah RUU akhir yang disepakati dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II, pada 15 Juli 2021, serta 15 laporan singkat, dari dari total 30 rapat. Bagaimana ketersediaan dokumen lainnya, silakan lihat pada sub bagian “Proactive Disclosure”.

Chart by Visualizer

Naskah Akademik  NA_PANSUS-RJ-20210416-100424-2303

Draf RUU 

  1. Draf awal RUU: DRAF RUU_PANSUS-RJ-20210416-100118-6247
  2. Draf akhir RUU: 15 Juli 2021 – PANSUS-RJ-20210716-105743-7473

Laporan Singkat Dari 30 rapat pembentukan UU Otsus Papua, 14 di antaranya disertai dengan publikasi Laporan Singkat, yaitu:

  1. Lapsing 17 Maret 2021, Rapat Intern Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus.
  2. Lapsing 30 Maret 2021, Rapat Pimpinan Pansus .
  3. Lapsing 27 Mei 2021, Raker Pansus bersama  Panglima TNI, Kepala BIN, dan Bappenas.
  4. Lapsing 27 Mei 2021, Raker Pansus bersama Kapolri dan Kejaksaan Agung.
  5. Lapsing 2 Juni 2021, Raker Penjelasan Terkait Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan di Papua Selama Otonomi Khusus bersama Mendikbudristek dan Menkes.
  6. Lapsing 2 Juni 2021, Raker Penjelasan hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP terkait dana otonomi khusus Papua bersama BPK dan BKPP.
  7. Lapsing Juni 2021, RDP, Penjelasan hasil kajian Implementasi UU Otsus Papua bersama Prof. Bambang Purwoko (UGM) dan Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI).
  8. Lapsing 7 Juni 2021, RDPU, dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) serta Ketua Umum Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua
  9. Lapsing 7 Juni 2021, Raker Pansus bersama Mendikbud dan Menkes.
  10. Lapsing 8 Juni 2021, Raker Pansus bersama Komnas HAM.
  11. Lapsing 9 Juni 2021, Raker Pansus dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri BUMN, dan Kepala BKPM.
  12. Lapsing 1 Juli 2021, Raker Pansus bersama Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI.
  13. Lapsing 5 Juli 2021, Raker Pansus bersama Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI.
  14. Lapsing 11 Juli 2021, Raker Panja bersama Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI.

 

SIFAT RAPAT

Dari 30 rapat pembentukan UU Otsus Papua, yang dapat diidentifikasi sebagai rapat terbuka ada 20 rapat, dengan mengacu pada dua informasi, yaitu dinyatakan dalam laporan singkat dan adanya publikasi link rapat secara online. Rapat yang bersifat tertutup ada satu kali berdasarkan informasi pada Laporan Singkat pada 11 Juli 2021. Adapun yang tidak diketahui berjumlah 9 rapat karena tidak ada publikasi lapsing sebagai sumber informasi. Namun kemungkinan rapat ini bersifat tertutup karena merupakan rapat intern Panja/Pansus/Bamus.

Chart by Visualizer
RAPAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE

Dari 19 rapat yang jadwalnya diumumkan pada kalender kegiatan di web DPR, ada 16 jadwal rapat yang disertai dengan link online sehingga masyarakat dapat melihat kegiatan tersebut.

Chart by Visualizer

No Tanggal Agenda Peserta Link
1 10-Feb-21 Rapat Paripurna Penetapan Keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua Anggota DPR Facebook Youtube
2 08-Apr-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM Youtube Facebook
3 27-May-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Panglima TNI, Kepala BIN, dan Bappenas Youtube
4 27-May-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Kapolri dan Kejaksaan Agung Youtube
5 02-Jun-21 Raker Penjelasan terhadap hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP dalam penjelasan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua BPK dan BKPP Facebook Youtube
6 02-Jun-21 Raker Penjelasan Terkait Kebijakan dan Perkembangan Tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua Selama Pelaksanaan Otonomi Khusus Mendikbudristek dan Menkes Youtube
7 03-Jun-21 Rapat Dengar Pendapat. Penjelasan terkait hasil kajian terhadap Implementasi UU Otsus Papua Prof. Bambang Purwoko (UGM) dan Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI) Facebook Youtube
8 03-Jun-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atasUU Otsus Papua, Rapat Kerja mengenai Penjelasan terkait Hasil Kajian terhadap Implementasi UU Otsus Papua Sdr. Freedy Numberi, Sdr. Michael Manufandu, Sdr. Agus Samule, Sdr. Simon Patrice Morin, Sdr. Frans Maniagasi, Facebook Youtube
9 07-Jun-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Mendikbud dan Menkes Facebook Youtube
10 08-Jun-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Komnas HAM Facebook Youtube
11 09-Jun-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Kemendesa PDTT, KPP, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Youtube
12 17-Jun-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenkumham Facebook Youtube
13 24-Jun-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenkumham Facebook Youtube
14 05-Jul-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI Facebook Youtube
15 12-Jul-21 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua Anggota Pansus dan Pemerintah Facebook Youtube
16 15-Jul-21 Rapat Paripurna RUU tentang Perubahan atas UU Otsus Papua Anggota DPR dan Pemerintah Facebook Youtube
JENIS RAPAT

Dari 30 rapat, hanya ada dua Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum

No Jenis Rapat

Jumlah

1 Rapat Bamus 2
2 Rapat intern Pansus/Panja 8
3 Rapat Kerja 15
4 RDP/RDPU 3
5 Rapat Paripurna 2
Chart by Visualizer
HASIL PEMANTAUAN PEMBENTUKAN UU

Dari 30 rapat dalam pembentukan UU, IPC melakukan pemantauan pada rapat di tanggal:

  1. 7 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 7 JUNI
  2. 8 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 8 JUNI
  3. 9 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 9 JUNI
  4. 17 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 17 JUNI
  5. 24 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 24 JUNI
  6. 1 Juli 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 1 JULI
  7. 5 Juli 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 5 JULI

 

INFOGRAFIS POIN-POIN PENTING DALAM UU OTSUS PAPUA

 

  

 

 

LAIN-LAIN

 

KAJIAN SINGKAT 

  1. Badan Keahlian DPR RI, Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Info Singkat-XIII-14-II-P3DI-Juli-2021-176
  2. P3DI DPR RI, Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh, KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI
  3. BPKPD, Kajian atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh, bpkdpd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertanggungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912
  4. PATTIRO, Efektivitas Dana Otonomi Khusus Di Papua Dan Papua Barat, Memo-Kebijakan-Efektivitas-Dana-Otsus-Papua-dan-Papua-Barat1

PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW KE MAHKAMAH KONSTITUSI

  1. Risalah Pemeriksaan Pendahuluan, 21 Juli 2021, risalah_sidang_11340_PERKARA NOMOR 1.SKLN-XIX.2021 tgl. 21 Juli 2021
  2. Risalah Pengucapan Putusan dan Ketetapan, 30 Juli 2021,  risalah_sidang_11358_Risalah Putusan Nomor 25.28 PUU 1 SKLN 141 .146 PHP 30 Juli 2021

DATA PENDUKUNG PAPUA DALAM ANGKA 2021

Papua Dalam Angka merupakan seri publikasi tahunan BPS Provinsi Papua yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini merupakan publikasi lanjutan dari Papua Dalam Angka 2020 yang telah terbit pada bulan April 2020. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Provinsi Papua. Data yang disajikan dalam Publikasi Papua Dalam Angka memiliki lag satu tahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen data, publikasi Papua Dalam Angka terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya.

Provinsi Papua Dalam Angka 2021 Link terkait: BPS Papua

Infografis Pembangunan Papua 2020

PROACTIVE DISCLOSURE

Jika membutuhkan informasi/dokumen lain mengenai pembentukan UU Otsus Papua, silakan ajukan permintaan informasi kepada PPID DPR RI

Profil RUU

Apakah DPR mengumumkan:

 No

Informasi

Keterangan

 1 Pihak pengusul RUU pada Prolegnas Jangka Menengah?  Ya
 2 Pihak pengusul RUU pada Prolegnas Prioritas Ya
 3 Naskah Akademik Ya
4 Konsepsi Tidak
5 Draf awal RUU Ya
6 Penjelasan Pemerintah sebagai pihak pengusul Tidak
7 Pandangan fraksi DPR dan DPR atas RUU Usulan Pemerintah Tidak
8 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tidak
9 Draf akhir RUU Ya
10  Hasil peninjauan dan pemantauan UU/RUU terkait Tidak
11 Penugasan penyusunan NA dan RUU  Ya
12 Tahapan RUU Ya
13 Status RUU (kumulatif, non kumulatif, operan, dll) Ya
14 Pendapat akhir fraksi-fraksi Tidak
15 Pendapat akhir Pemerintah Tidak
16 Pendapat akhir DPD Tidak
Rekam Jejak RUU

Apakah DPR mengumumkan:

 No

Informasi 

Keterangan 

 1 Jadwal rapat untuk satu masa sidang di kanal Pansus  Tidak
2 Jadwal per kegiatan di kanal kalender  19 diumumkan, 11 tidak diumumkan
 3 Kegiatan yang telah dilaksanakan di kanal Legislasi 22 diumumkan, 8 tidak diumumkan
4 Laporan Singkat  15 diumumkan, 15 tidak diumumkan
 5 Catatan Rapat  Tidak ada yang diumumkan (30)
 6 Risalah Rapat  Tidak ada yang diumumkan (30)
 7 Bahan peserta rapat (fraksi, mitra kerja, dan publik) pada Raker, RDP, dan RDPU  Tidak ada yang diumumkan (30)