RUU Otonomi Khusus Papua

Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( UU Otsus Papua).

Terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi para pemangku kebijakan, baik di pusat maupun di daerah untuk menyusun kebijakan dalam perubahan UU Otsus Papua, yaitu: Pertama, bahwa Pasal 34 UU Otsus Papua menyebutkan bahwa dana otonomi khusus sebesar 2% hanya berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 2021. Itu berarti setelah tahun 2021, pemberian dana otonomi khusus ke Provinsi Papua dan Papua Barat tidak mempunyai dasar hukum sehingga jika tidak dilakukan perubahan norma, maka Dana Otonomi Khusus akan dihentikan. Hal ini berkonsekuensi pada pola pembangunan di Papua dan Papua Barat, sehingga perlu disusun pengkajian terkait dengan keberlanjutan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Selengkapnya lihat di NA_PANSUS-RJ-20210416-100424-2303

RINGKASAN PROSES PEMBENTUKAN UU

Ringkasan pembentukan RUU Otsus Papua sepanjang tahun 2021, yang kami identifikasi terdiri dari 30 rapat. Selengkapnya, silakan lihat pada link: Ringkasan Pembentukan RUU Otsus Papua

ANGGOTA PANSUS RUU OTSUS PAPUA

Ditetapkan dalam Rapat Intern Pansus RUU Otsus Papua, pada 30 Maret 2021. Link dokumen: Klik

Jabatan	Nama	Fraksi
Ketua	Komaruddin Watubun	PDIP
Wakil Ketua	Agung Widyantoro	Golkar
Wakil Ketua	Yan Parmenas Mandenas	Gerindra
Wakil Ketua	Marthen Douw	PKB

Untuk menghubungi anggota DPR di atas, silakan cari pada menu ini: klik

PIHAK PIHAK DALAM PEMBENTUKAN UU OTSUS

Sepanjang pembentukan UU Otsus Papua, DPR melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pihak, yaitu:

NO	LEMBAGA	JENIS RAPAT
1	Tentara Nasional Indonesia	Raker
2	Badan Intelijen Negara
3	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4	Kepolisian Republik Indonesia
5	Kejaksaan Agung
6	Badan Pemeriksa Keuangan
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9	Kementerian Kesehatan
10	Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
11	Kementarian BUMN
12	Badan Koordinasi Penanaman Modal
13	Kemendesa PDTT
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan
15	Kementerian Koperasi dan UMKM
16	Kementerian Hukum dan HAM
17	Kementerian Keuangan
18	Dewan Perwakilan Daerah
19	Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan	RDP/RDPU
20	PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional)
21	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
22	Prof. Bambang Purwoko (UGM) dan Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI)
23	Sdr. Freedy Numberi, Sdr. Michael Manufandu, Sdr. Agus Samule, Sdr. Simon Patrice Morin, Sdr. Frans Maniagasi

PUBLIKASI KEGIATAN RAPAT

Berdasarkan data yang kami himpun dari web dan pemberitaan media, total ada 30 rapat terkait pembentukan UU Otsus Papua RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Dari jumlah tersebut, hanya 19 rapat yang jadwalnya diumumkan (sebelum pelaksanaan kegiatan) di kalender kegiatan pada web DPR RI. Adapun yang diumumkan di menu rekam jejak (pasca kegiatan), ada 19 rapat. Idealnya, DPR juga mengumumkan jadwal keseluruhan agenda pembahasan RUU (pembicaraan tingkat I) pada kanal Jadwal Acara di Menu Panitia Khusus pada web DPR, namun data ini tidak tersedia.

PUBLIKASI DOKUMEN PEMBENTUKAN UU

Dokumen penting dalam pembentukan UU yang diumumkan oleh DPR RI pada pembentukan UU Otsus Papua, yaitu Naskah Akademik, Naskah RUU awal dan naskah RUU akhir yang disepakati dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II, pada 15 Juli 2021, serta 15 laporan singkat, dari dari total 30 rapat. Bagaimana ketersediaan dokumen lainnya, silakan lihat pada sub bagian “Proactive Disclosure”.

Naskah Akademik NA_PANSUS-RJ-20210416-100424-2303

Draf RUU

Draf awal RUU: DRAF RUU_PANSUS-RJ-20210416-100118-6247
Draf akhir RUU: 15 Juli 2021 – PANSUS-RJ-20210716-105743-7473

Laporan Singkat Dari 30 rapat pembentukan UU Otsus Papua, 14 di antaranya disertai dengan publikasi Laporan Singkat, yaitu:

Lapsing 17 Maret 2021, Rapat Intern Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus.
Lapsing 30 Maret 2021, Rapat Pimpinan Pansus .
Lapsing 27 Mei 2021, Raker Pansus bersama Panglima TNI, Kepala BIN, dan Bappenas.
Lapsing 27 Mei 2021, Raker Pansus bersama Kapolri dan Kejaksaan Agung.
Lapsing 2 Juni 2021, Raker Penjelasan Terkait Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan di Papua Selama Otonomi Khusus bersama Mendikbudristek dan Menkes.
Lapsing 2 Juni 2021, Raker Penjelasan hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP terkait dana otonomi khusus Papua bersama BPK dan BKPP.
Lapsing Juni 2021, RDP, Penjelasan hasil kajian Implementasi UU Otsus Papua bersama Prof. Bambang Purwoko (UGM) dan Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI).
Lapsing 7 Juni 2021, RDPU, dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) serta Ketua Umum Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua
Lapsing 7 Juni 2021, Raker Pansus bersama Mendikbud dan Menkes.
Lapsing 8 Juni 2021, Raker Pansus bersama Komnas HAM.
Lapsing 9 Juni 2021, Raker Pansus dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri BUMN, dan Kepala BKPM.
Lapsing 1 Juli 2021, Raker Pansus bersama Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI.
Lapsing 5 Juli 2021, Raker Pansus bersama Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI.
Lapsing 11 Juli 2021, Raker Panja bersama Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI.

SIFAT RAPAT

Dari 30 rapat pembentukan UU Otsus Papua, yang dapat diidentifikasi sebagai rapat terbuka ada 20 rapat, dengan mengacu pada dua informasi, yaitu dinyatakan dalam laporan singkat dan adanya publikasi link rapat secara online. Rapat yang bersifat tertutup ada satu kali berdasarkan informasi pada Laporan Singkat pada 11 Juli 2021. Adapun yang tidak diketahui berjumlah 9 rapat karena tidak ada publikasi lapsing sebagai sumber informasi. Namun kemungkinan rapat ini bersifat tertutup karena merupakan rapat intern Panja/Pansus/Bamus.

RAPAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE

Dari 19 rapat yang jadwalnya diumumkan pada kalender kegiatan di web DPR, ada 16 jadwal rapat yang disertai dengan link online sehingga masyarakat dapat melihat kegiatan tersebut.

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Link
1	10-Feb-21	Rapat Paripurna Penetapan Keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua	Anggota DPR	Facebook Youtube
2	08-Apr-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM	Youtube Facebook
3	27-May-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Panglima TNI, Kepala BIN, dan Bappenas	Youtube
4	27-May-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Kapolri dan Kejaksaan Agung	Youtube
5	02-Jun-21	Raker Penjelasan terhadap hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP dalam penjelasan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua	BPK dan BKPP	Facebook Youtube
6	02-Jun-21	Raker Penjelasan Terkait Kebijakan dan Perkembangan Tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua Selama Pelaksanaan Otonomi Khusus	Mendikbudristek dan Menkes	Youtube
7	03-Jun-21	Rapat Dengar Pendapat. Penjelasan terkait hasil kajian terhadap Implementasi UU Otsus Papua	Prof. Bambang Purwoko (UGM) dan Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI)	Facebook Youtube
8	03-Jun-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atasUU Otsus Papua, Rapat Kerja mengenai Penjelasan terkait Hasil Kajian terhadap Implementasi UU Otsus Papua	Sdr. Freedy Numberi, Sdr. Michael Manufandu, Sdr. Agus Samule, Sdr. Simon Patrice Morin, Sdr. Frans Maniagasi,	Facebook Youtube
9	07-Jun-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Mendikbud dan Menkes	Facebook Youtube
10	08-Jun-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Komnas HAM	Facebook Youtube
11	09-Jun-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Kemendesa PDTT, KPP, dan Kementerian Koperasi dan UMKM.	Youtube
12	17-Jun-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenkumham	Facebook Youtube
13	24-Jun-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenkumham	Facebook Youtube
14	05-Jul-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Wamenkumham, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Komite I DPD RI	Facebook Youtube
15	12-Jul-21	Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua	Anggota Pansus dan Pemerintah	Facebook Youtube
16	15-Jul-21	Rapat Paripurna RUU tentang Perubahan atas UU Otsus Papua	Anggota DPR dan Pemerintah	Facebook Youtube

JENIS RAPAT

Dari 30 rapat, hanya ada dua Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum

No	Jenis Rapat	Jumlah
1	Rapat Bamus	2
2	Rapat intern Pansus/Panja	8
3	Rapat Kerja	15
4	RDP/RDPU	3
5	Rapat Paripurna	2

HASIL PEMANTAUAN PEMBENTUKAN UU

Dari 30 rapat dalam pembentukan UU, IPC melakukan pemantauan pada rapat di tanggal:

7 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 7 JUNI
8 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 8 JUNI
9 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 9 JUNI
17 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 17 JUNI
24 Juni 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 24 JUNI
1 Juli 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 1 JULI
5 Juli 2021. Hasil Pemantauan: LP_OTSUS PAPUA 5 JULI

INFOGRAFIS POIN-POIN PENTING DALAM UU OTSUS PAPUA

LAIN-LAIN

KAJIAN SINGKAT

Badan Keahlian DPR RI, Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Info Singkat-XIII-14-II-P3DI-Juli-2021-176
P3DI DPR RI, Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh, KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI
BPKPD, Kajian atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh, bpkdpd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertanggungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912
PATTIRO, Efektivitas Dana Otonomi Khusus Di Papua Dan Papua Barat, Memo-Kebijakan-Efektivitas-Dana-Otsus-Papua-dan-Papua-Barat1

PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Risalah Pemeriksaan Pendahuluan, 21 Juli 2021, risalah_sidang_11340_PERKARA NOMOR 1.SKLN-XIX.2021 tgl. 21 Juli 2021
Risalah Pengucapan Putusan dan Ketetapan, 30 Juli 2021, risalah_sidang_11358_Risalah Putusan Nomor 25.28 PUU 1 SKLN 141 .146 PHP 30 Juli 2021

DATA PENDUKUNG PAPUA DALAM ANGKA 2021

Papua Dalam Angka merupakan seri publikasi tahunan BPS Provinsi Papua yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini merupakan publikasi lanjutan dari Papua Dalam Angka 2020 yang telah terbit pada bulan April 2020. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Provinsi Papua. Data yang disajikan dalam Publikasi Papua Dalam Angka memiliki lag satu tahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen data, publikasi Papua Dalam Angka terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya.

Provinsi Papua Dalam Angka 2021 Link terkait: BPS Papua

Infografis Pembangunan Papua 2020

PROACTIVE DISCLOSURE

Jika membutuhkan informasi/dokumen lain mengenai pembentukan UU Otsus Papua, silakan ajukan permintaan informasi kepada PPID DPR RI

Profil RUU

Apakah DPR mengumumkan:

No	Informasi	Keterangan
1	Pihak pengusul RUU pada Prolegnas Jangka Menengah?	Ya
2	Pihak pengusul RUU pada Prolegnas Prioritas	Ya
3	Naskah Akademik	Ya
4	Konsepsi	Tidak
5	Draf awal RUU	Ya
6	Penjelasan Pemerintah sebagai pihak pengusul	Tidak
7	Pandangan fraksi DPR dan DPR atas RUU Usulan Pemerintah	Tidak
8	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Tidak
9	Draf akhir RUU	Ya
10	Hasil peninjauan dan pemantauan UU/RUU terkait	Tidak
11	Penugasan penyusunan NA dan RUU	Ya
12	Tahapan RUU	Ya
13	Status RUU (kumulatif, non kumulatif, operan, dll)	Ya
14	Pendapat akhir fraksi-fraksi	Tidak
15	Pendapat akhir Pemerintah	Tidak
16	Pendapat akhir DPD	Tidak

Rekam Jejak RUU