Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”)

Untuk memberikan gambaran jelas akan konsep e-Parliament, sejumlah praktik cerdas berikut menggambarkan bagaimana penerapan teknologi dan pengetahuan mendukung tercapainya tata kelola yang mendukung tugas-tugas pokok lembaga legislatif. Pilihan praktik cerdas di bawah ini tidak selalu menunjukkan penggunaan TIK dalam e-Parliament. Sejalan dengan referensi terakhir IPU dalam World e-Parliament 2018.

UK Parliament Evidence Checks

Komite Khusus Parlemen UK (House of Commons/DPR) memiliki sebuah forum diskusi web yang berguna sebagai platform memeriksa bukti (evidence checks) dengan mengundang masyarakat menyampaikan bukti untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam lingkup spesifik. Sejumlah Komite Khusus di DPR Inggris seperti Pendidikan, Kesehatan hingga Perempuan dan Kesetaraan (disebutnya Cek Fakta) memiliki platform serupa.

Tantangan dalam hal ini adalah tingkat keterlibatan yang kadang minim atau bila diumumkan terlalu masif justru berdampak pada derasnya kontribusi/masukan tanpa kualitas memadai. Kendati demikian, platform tersebut dapat bekerja maksimal untuk isu kebijakan penting dan bila komite memberi pengaturan jelas mengenai ketentuan debat, ketentuan khusus, definisi hingga statistik ketika mengumumkan keperluan platform tersebut via sosial media.[28]

Edemocracia dan LabHacker, DPR BrazilPortal e-Democracia adalah portal crowdsourcing untuk legislasi yang disiapkan DPR Brazil sejak 2009. Portal tersebut bertujuan untuk mendorong proses legislasi lebih transparan, meningkatkan pemahaman masyarakat akan proses legislatif dan meningkatkan aksesibilitas dan interaksi Parlemen Brazil. Portal tersebut meliputi komunitas virtual, diskusi web untuk topik khusus dan juga Wikilegis, perangkat yang memungkinkan publik langsung berkomentar atau memberi masukan langsung untuk rancangan undang-undang.

Dengan platform tersebut, 30% bagian dari UU Pemuda adalah produk dari masukan publik. Segala eksperimen di portal tersebut dilakukan oleh laboratorium inovasi yang diberi nama LabHacker yang berisi staf dan kalangan masyarakat sipil di bidang teknologi informasi.[29]

Paperless Estonia Parliament

Estonia merupakan salah satu negara yang paling unggul dalam penerapan teknologi. Pada tahun 2000 Estonia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sistem dokumen berbasis kertas. Estonia mengarah ke paperless dengan program sebutan e-cabinet. Para politisi dapat masuk ke platform melalui e-ID di laptop ataupun telepon seluler mereka. Dari aplikasi tersebut mereka dapat melihat agenda persidangan dan memutuskan topik pendahuluan sebelum pertemuan fisik.

Berkurangnya kertas tidak hanya berpengaruh pada turunnya konsumsi kertas, tetapi juga pada berkurangnya waktu persidangan parlemen. Dengan demikian, persidangan parlemen yang biasanya berlangsung empat jam dapat selesai dalam rata-rata 30 menit.[30]

Satuan Tugas Data Skala Besar Parlemen AS (US House Bulk Data Task Force)

Sejak 2011 Parlemen AS menetapkan dokumen elektronik harus tersedia untuk publik. Proses tersebut dapat dilakukan dengan pengunduhan data dalam skala besar (bulk data) yang terdiri dari data legislatif, voting, rancangan undang-undang (RUU) beragam tahapan dan lainnya. Satuan Tugas (Satgas) Data Skala Besar dibentuk untuk meningkatkan jumlah data yang tersedia dalam format dan struktur yang mudah digunakan kembali, mengatur informasi legislasi agar dapat mudah ditemukan, tersedia dan dapat diunduh. Satuan Tugas tersebut terdiri dari berbagai pihak terkait, anggota parlemen dan juga kepemimpinan di parlemen di kedua kamar.[31] Satgas tersebut merupakan perwujudan dari kuatnya komitmen kelembagaan terkait e-Parliament.

Catatan Kaki

[28] “UK Parliament Evidence Checks,” Tom Shane, UK Parliament, diakses pada 29 Agustus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/uk-parliament-evidence-checks/

[29] “The Brazilian Chamber of Deputies’ LabHacker and eDemocracia,” diakses pada 29 Agusstus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/the-brazilian-chamber-of-deputies-labhacker-and-edemocracia/

[30] “Enter e-Estonia: e-governance.” www.e-estonia.com, diakses pada 29 Agustus 2020. https://e-estonia.com/enter-e-governance/

[31] Robert Reeves, “Access to the Law and Legislative Document” (presentation, World e-Parliament Conference 2014, Republic of Korea, 2014).

Sejarah e-Parliament

Sejarah e-Parliament

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”)

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi tren untuk mengembangkan demokrasi di ruang-ruang siber sekaligus mendorong peningkatan, efektivitas dan efisiensi layanan lembaga negara, termasuk parlemen. TIK lantas menjadi hal yang esensial dalam mendukung kerja-kerja lembaga legislasi. Parlemen sebagai lembaga demokrasi idealnya dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi TIK agar ia dapat menjadi lembaga yang lebih representatif, transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun.

Konsep penggunaan TIK untuk meningkatkan kerja-kerja parlemen dapat diartikan secara sederhana sebagai e-Parliament sebagaimana diurai The World Bank Institute. E-Parliament memperkuat demokrasi parlementer dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kerja parlemen itu sendiri.[5]

The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), salah satu pihak yang mengembangkan konsep e-Parliament, mengurainya menjadi hal yang bersifat teknisDalam beberapa presentasi pada pertemuan Kelompok Kerja TIK mereka, parlemen yang tergabung dalam ECPRD sebagian besar mengasumsikan e-Parliament dalam kerangka ketersediaan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) dan penggunaannya untuk mempermudah kerja-kerja parlemen.[6]

Hal tersebut tidaklah salah, karena memang kehadiran perangkat dan inovasi TIK menjadi salah satu penentu e-Parliament. Meskipun, penggunaan TIK di parlemen bukanlah hal baru. Ia telah mendukung efektivitas sejumlah pekerjaan administratif seperti pembayaran gaji dan penyimpanan informasi kepegawaian sejak lama. Komputer bermanfaat untuk mencetak dokumen sehingga publikasi dan penyebaran rancangan undang-undang (RUU), agenda, risalah rapat dan dokumen resmi lainnya menjadi lebih cepat dan efisien. Komputer dengan sistem operasi yang dapat melakukan berbagai tugas (multitask) pada akhir tahun 1970-an mendorong manajemen informasi lebih baik seperti pengambilan dan penayangan secara terbatas catatan singkat untuk melacak RUU.[7]

Perkembangan cepat internet dan web menjadi bagian paling penting dalam penerapan e-Parliament dewasa ini. Internet dan web menjadi temuan yang sangat mendasar agar penggunaan TIK dapat berdampak fundamental terhadap kinerja parlemen yang memerlukan kecepatan tinggi, komunikasi yang lancar dan kemampuan komputasi yang menyediakan akses bagi masyarakat, informasi dan ide.[8]

Beberapa perkembangan penggunaan TIK dapat dilihat, khususnya yang berkaitan dengan data dan informasi. Parlemen Kanada pada 1994 mengembangkan jaringan bernama Office Automation Systems and Information Services (OASIS) Network, yang memungkinkan anggotanya memiliki akses ke siaran sidang parlemen dan tayangan rapat komisi, saluran audio rapat parlemen, meminta rekaman video tertentu dan audio rapat komisi.[9] OASIS Network merupakan seperangkat teknologi automasi yang dapat digunakan oleh para anggota parlemen (dua kamar), staf dan juga Perpustakaan Parlemen. OASIS merupakan sistem suara, video dan data terintegrasi.[10]

Parlemen Inggris memiliki Parliamentary Data and Video Network (PDVN) yang inisiatif diskusinya sudah dimulai jauh pada 1983 ketika Komite Khusus untuk Layanan Komputer House of Commons (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) Inggris membuat survei terkait kebutuhan TIK anggota parlemen. Hasil survei dan laporannya didiskusikan pada 1984 tapi tidak ada langkah lanjutan. Langkah signifikan baru dimulai ketika PDVN diperkenalkan tahun 1994 dengan sambungan pada internet dan intranet. Layanan PDVN akhirnya terintegrasi kepada sejumlah hal seperti penyediaan surat elektronik dan faksimili, serta akses ke Parliamentary On-Line Information System (POLIS), yang merupakan pusat data dengan lebih dari sejuta nama dan topik terindeks. PDVN kemudian menjadi sumber utama anggota terutama sebagai perangkat penelitian.[11]

Sementara di Amerika Serikat (AS), yang dianggap sebagai pionir pengembangan teknologi, proses pengenalan automasi kerja Kongres melalui TIK dapat dilacak sejak dimulainya penggunaan voting elektronik (e-voting) di DPR AS pada tahun 1973.[12] Meskipun, pembahasan mengenai voting elektronik bermula pada 1848 ketika beberapa anggota DPR AS mengajukan petisi untuk voting elektronik. Thomas Alfa Edison pun pernah mempresentasikan mesin voting telegrafis ke DPR AS pada 1864. Namun, usulan ditolak dengan dalih mesin tersebut akan mendorong proses legislasi terlalu cepat dan menghambat hak-hak prosedural partai minoritas.[13]

Pada awal 1980-an, penggunaan surat elektronik (surel) mulai dipergunakan secara internal di DPR AS. Surel untuk komunikasi eksternal mulai diperkenalkan pertengahan 1990-an. Dengan munculnya internet, DPR dan Senat AS mulai memperkenalkan web mereka pada akhir 1994.[14] The Library of Congress (LOC) memperkenalkan web untuk melacak legislasi di Kongres AS pada tahun 1995 dengan nama THOMAS, label sistem yang didedikasikan untuk Thomas Jefferson. THOMAS merupakan inisiatif bipartisan dari para fraksi di Kongres. THOMAS, per Juli 2016, berganti rupa menjadi congress.gov karena kapasitas teknisnya sudah tidak mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan kebutuhan informasi masa kini. Congress.gov meluncur beta sejak September 2012 dengan penerapan desain dan infrastruktur yang lebih modern hingga seperangkat data legislatif yang luar biasa dengan akses ramah seluler, pencarian bertahap dan fitur-fitur lainnya.[15]

Dari perkembangan waktu penggunaan TIK di beberapa parlemen di atas, terlihat bagaimana fungsi TIK mengubah beragam mekanisme kerja parlemen dengan tidak hanya mengembangkan e-Parliament untuk kepentingan internal tetapi juga eksternal. E-Parliament tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai penggunaan TIK dalam kerja-kerja parlemen semata, atau, secara teknis mengenai kebutuhan infrastruktur IT semata.

Penggunaan TIK dalam konteks interaksi publik-parlemen (anggota parlemen, staf dan sistem pendukung) harus dipahami untuk tujuan lebih luas yakni memberdayakan parlemen sekaligus mendorong menciptakan masyarakat yang lebih melek informasi, sadar akan hak-haknya dan kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Catatan Kaki

[5] Tess Kingham, e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process, World Bank Institute Working Papers (Washington: World Bank, 2003), PDF E Publication. 17.

[6] Lihat lebih lanjut dalam presentasi peserta pada ECPRD ICT Working Group Meeting, Siprus, 2003 dengan tema pertemuan “Technology in support of the parliamentary process, developing a technical concept for e-parliament.” http://www2.parliament.cy/parliamenteng/006_05_03.htm

[7] Jeffrey C Griffith, ICT In Parliaments, Current Practices, Future Possibilities, Global Centre for ICT in Parliament, Discussion Paper for the World e-Parliament Conference 2007. 6. http://archive.ipu.org/splz-e/e-parliament07/paper1.pdf

[8] Ibid.

[9] UK Parliament, Visits Undertaken in Connection with the Inquiry. https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmbroad/642/64213.htm

[10] Audrey O’Brien dan Robert Desramaux, “The Canadian Parliament’s Automated Information Systems,” abstract, Government Information Quarterly Volume 8, Issue 3 (1991): 309. https://doi.org/10.1016/0740-624X(91)90066-H.

[11] Stephen Coleman, “Westminster in the Information Age,” Journal of Parliamentary Affairs, Volume 52, Issue 3 (1999). 375. https://doi.org/10.1093/pa/52.3.371

[12] “Electronic Technology in the House of Representatives.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/House-Technology/

[13] “Electronic Voting.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Electronic-Voting/

[14] “Email me: Congress and the Internet.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Internet/

[15] “THOMAS.gov to retire July 5.” www.loc.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://www.loc.gov/item/prn-16-004/thomas-gov-to-retire-july-5/2016-04-28/

Perubahan UU MK sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Perubahan UU MK sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Pada tahun 2020 ini, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan perubahan ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No. 7 Tahun 2020. DPR menetapkan RUU tersebut sebagai RUU kumulatif terbuka. Melalui mekanisme ini, sebuah RUU dapat masuk di pertengahan periode pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan.

Masuknya RUU Perubahan Ketiga UU MK ini berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP). Pada Pasal ini disebutkan:  “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi.” Jika hanya terfokus pada pasal yang diamanatkan dalam putusan MK, maka tidak diperlukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Namun, pada faktanya DPR dan Pemerintah tidak hanya mengubah materi muatan akibat putusan MK, tetapi juga mengubah sejumlah materi muatan lainnya (Lihat tabel di bawah) yang dilakukan tanpa proses penerimaan aspirasi publik, seperti RDPU.

Pada dasarnya, adalah hak DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan tersebut, namun berdasarkan UU PPP di atas, jika pilihan DPR dan Pemerintah menggunakan mekanisme RUU Kumulatif Terbuka, maka perubahan tersebut seharusnya hanya dilakukan terhadap pasal dan/atau ayat yang diamanatkan dalam putusan MK. Bukan melebar pada pasal dan ayat lainnya. Jika DPR dan Pemerintah ingin melakukan perubahan dengan peluasan materi sebagaimana pada UU No. 7 Tahun 2020 yang ada saat ini, maka seharusnya RUU tersebut dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan tahun berikutnya (tahun 2022 yang ditetapkan pada tahun 2021), disertai dengan konsepsi, Naskah Akademik, dan RUU.

 

Tabel 1: Perubahan Materi Pada UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

NO PASAL/AYAT/HURUF

DASAR PERUBAHAN

UU NO. 7 TAHUN 2020 UU NO.8 THN 2011 UU NO. 24 TAHUN 2003
1 PASAL 4
Pasal 4 ayat (3) diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pasal 4 ayat (4) diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil KetuaMahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua
Pasal 4 ayat (4f) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.
Pasal 4 ayat (4g) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pasal 4 ayat (4h) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
2 PASAL 7
Pasal 7a ayat (1) diubah Putusan MK 34/PUU-X/2012 (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankantugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.
3 PASAL 15
Pasal 15 ayat (2) huruf b diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
Pasal 15 ayat (2) huruf d diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011, Putusan MK 34/PUU-X/2012 berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
Pasal 15 ayat (2) huruf h diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011 mempunyai pengalaman kerja di bidang hukumpaling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atauuntuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagaihakim tinggi atau sebagai hakim agung. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.
4 PASAL 20
Pasal 20 ayat (2) diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan

pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing

lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1).

 

(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

Tetap

 

Pasal 20

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

5 BAGIAN KEDUA BAB IV
Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Tetap Bagian Kedua Masa Jabatan
6 PASAL 22
Pasal 22 dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Tetap Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
7 BAGIAN KETIGA BAB IV
Judul Bagian Ketiga Bab IV diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Bagian Kedua Pemberhentian Tetap Bagian Ketiga Pemberhentian
8 PASAL 23
Pasal 23 ayat (1) huruf d dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:  d. telah berakhir masa jabatannya; atau
9 PASAL 26
Pasal 26 huruf b ayat (1) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d
Pasal 26 ayat (5) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.

 

10 PASAL 27A
Pasal 27A huruf c ayat (2) diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakangdi bidang hukum 1 (satu) orang dari unsur DPR
Pasal 27A huruf d dan huruf e ayat (2) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus 1 (satu) orang hakim agung.
Pasal 27A ayat (3) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang-undangan
Pasal 27A ayat (4) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.
Pasal 27A ayat (5) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian
Pasal 27A ayat (6) dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
11 PASAL 45A
Pasal 45A dihapus Inisiatif DPR dan Pemerintah Dihapus Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.

 

 

 

 

 

12 PASAL 50A
Pasal 50A dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.
13 PASAL 57
Pasal 57 ayat (2a) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan c.rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 57 penjelasan ayat 3 diubah Inisiatif DPR dan Pemerintah Ayat (3) Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Cukup Jelas
14 PASAL 59
Pasal 59 ayat (2) dihapus Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Dihapus Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15 PASAL 87
Pasal 87 diubah Putusan MK 49/PUU-IX/2011 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku a.Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selamakeseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b.hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas seharusnya didesain menjadi instrumen penataan peraturan perundang-undangan (karena pada faktanya, kita mengalami gejala hiper regulasi dan disharmoni antar regulasi). Jadi, bukan hanya instrumen penentuan prioritas pembentukan undang-undang, seperti praktik saat ini. Tanpa pembenahan demikian, dampaknya, DPR dan Pemerintah dapat menghasilkan undang-undang, namun diikuti dengan beragam masalah, sebagaimana pada contoh di bawah ini.

 

Tabel 1: Masalah pada UU di Sektor Energi

NO UU MASALAH
1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terdapat 18 (delapan belas) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, dan perlu disesuaikan dengan putusan MK. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 1 angka 23, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 59, Pasal 61 dan Pasal 63.
2 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Terdapat 5 (lima) pasal yang tidak/kurang memenuhi dengan asas kejelasan rumusan, asas keadilan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3,Pasal 22, Pasal 25 dan Pasal 28.
3 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terdapat 16 (enam belas) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, asas keseimbangan keseasian dan keselarasan, asas keadilan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 34 dan Pasal 48;
4 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Terdapat 17 (tujuh belas) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 40 dan Pasal 67-77.

Sumber: Diolah dari Laporan Akhir Kelompok Kerjaan Alisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016.

 

Pada tahap perencanaan, yang perlu diperhatikan pertama yaitu mendesain perencanaan sebagai instrumen pemetaan masalah (problem assessment). Untuk itu, DPR perlu mengakomodir seluruh usulan RUU dari DPR, DPD, dan pemerintah, tanpa pembatasan. Bahkan, terhadap sebuah UU yang tidak dimasukkan ke prolegnas sekalipun, tetapi ternyata memiliki nilai strategis, maka DPR seharusnya memberi ruang agar UU tersebut dimasukkan untuk melengkapi kluster yang sedang disusun. Dengan demikian, ada gambaran relatif utuh mengenai peta persoalan terkait peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh usulan RUU tersebut, dibuat klusterisasi tematik. Misalnya: kluster pertanian, energi, lingkungan, dan lain-lain (satu RUU bisa saja masuk pada beberapa kluster, tergantung pada fokus yang diatur).

 

Tabel 2. Contoh Klusterisasi Tematik

NO KLUSTER PERHUTANAN KLUSTER PERTANAHAN KLUSTER PERWILAYAHAN KLUSTER

ENERGI

1 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan RUU Pertanahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2 RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya
3 RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
4 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum RUU tentang Daerah Kepulauan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Sumber: Penulis (Diolah dari Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024)

 

Di setiap kluster tematik ini, kemudian dilakukan penstrukturan materi. Dari sini akan terpetakan materi mana yang menjadi “RUU payung”, RUU sektoral, bagian dari RUU sektoral, atau diatur dalam peraturan perundang-undangan selain undang-undang.

Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, penstrukturan secara radikal, yaitu dengan mengatur ulang materi di seluruh RUU dalam sebuah kluster yang sama. Pada kluster tematik yang di dalamnya berisi mayoritas RUU baru, maka penstrukturan ini relatif lebih mudah. Contoh, penulis mengidentifikasi ada beberapa RUU yang dapat dikategorikan sebagai kluster “Kesejahteraan Sosial” di bawah ini. Penulis berpendapat bahwa semua RUU pada kluster “Kesejahteraan Sosial” di atas, dapat dijadikan dalam satu RUU, yaitu RUU Kesejahteraan Sosial.

 

Tabel 3. Kluster Kesejahteraan Sosial

NO Judul RUU
1 RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
2 RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
3 RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara
4 RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial
5 RUU tentang Kesejahteraan Sosial
6 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sumber: Penulis (Diolah dari Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024)

 

Cara kedua, yaitu penstrukturan secara moderat. Sepanjang sejumlah RUU pada satu kluster tertentu dinilai mengandung materi muatan yang layak sebagai undang-undang (apalagi terhadap RUU Perubahan), maka pengaturannya tetap pada setiap RUU tersebut. Namun dengan mengharmoniskan kembali materi muatan antar RUU tersebut. Contoh, pada kluster energi, tidak perlu penstrukturan secara radikal terhadap materi muatan yang berkaitan dengan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, ketenaganukliran, karena masing-masing sudah diatur dalam RUU sebelumnya. Selain itu, materi muatan tersebut juga layak diatur dalam undang-undang. Adapun yang perlu dipastikan adalah tidak ada tumpang tindih di masing-masing RUU. Misalnya, RUU EBT yang berpotensi tumpang tindih dengan RUU Ketenaganukliran dan RUU Energi.

Setelah itu ada tiga pilihan pembagian RUU terhadap satu kluster tematik ini. Pertama, dikodifikasi menjadi satu RUU. Kedua, dibagi menjadi “RUU payung” dan RUU sektoral. Ketiga, dibagi menjadi beberapa RUU sektoral tanpa “RUU payung” (lihat contoh pada tabel 3).

 

Tabel 4. Contoh Hasil Strukturisasi RUU Dalam Satu Kluster Tematik

USULAN RUU HASIL PEMETAAN MATERI MUATAN KESIMPULAN PILIHAN PEMBAGIAN RUU
I II III
RUU A RUU payung Ada tiga RUU (1 RUU Payung, 2 RUU sektoral)

 

Dikodifikasi menjadi satu RUU Dibagi menjadi RUU payung dan dua RUU sektoral Dibagi menjadi dua RUU sektoral (dengan mencabut RUU payung)
RUU B RUU sektoral 1
RUU C RUU sektoral 2
RUU D Diatur di RUU sektoral 1
RUU E Diatur di RUU sektoral 2
RUU F Diatur di PP
RUU G Diatur di Permen

Sumber: Penulis

 

Dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang bermasalah seperti sekarang, kemungkinan proses perencanaan seperti ini akan memakan waktu lama. Karena itu, menurut penulis, dalam satu tahun pertama, sebaiknya DPR dan pemerintah fokus pada perencanaan sebagaimana disampaikan di atas (ex-ante assessment). DPR dan pemerintah tidak perlu membuat RUU baru kecuali pada RUU kumulatif terbuka atau RUU di luar Prolegnas yang bersifat darurat.

Setelah menentukan pilihan apakah satu kluster tematik tadi dipecah menjadi “RUU payung” dan beberapa RUU sektoral, atau beberapa RUU sektoral saja tanpa “RUU payung” atau dikodifikasi menjadi satu RUU, berikutnya masuk pada tahap penyusunan. Meskipun pilihannya bukan kodifikasi, penulis mengusulkan agar penyusunan Naskah Akademik dan RUU atas satu kluster tematik tadi dilakukan secara bersamaan. Tujuannya, agar tercapai keharmonisan substansi. Jika RUU merupakan inisiatif DPR, maka penyusunan sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli dari Komisi terkait, Badan Keahlian Dewan, dan Badan Legislasi (berkoordinasi dengan DPD dan Pemerintah). Dengan segenap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para tenaga ahli, harapannya proses penyusunan NA dan draf awal RUU bisa terwujud secara objektif dan efektif.

Setelah tahap penyusunan selesai, berikutnya adalah menentukan prioritas pembahasan. Jika pilihannya bukan kodifikasi, maka ada beberapa alternatif dalam prioritas pembahasan, yaitu: a. melakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap RUU yang dinilai menjadi “RUU payung” dalam sebuah kluster tematik; b. melakukan pembahasan secara bersamaan antara “RUU payung” dan seluruh RUU sektoral dalam satu kluster tematik; c. jika tidak ada “RUU payung”, maka dapat dilakukan pembahasan secara bersamaan atas beberapa RUU sektoral; d. jika terdapat kebutuhan mendesak atas satu RUU sektoral, pembahasan RUU sektoral tersebut diprioritaskan bersamaan dengan pembahasan “RUU payung” (jika ada “RUU payung”) dan/atau dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh keharmonisan substansi dengan RUU sektoral lainnya (yang sudah diselesaikan pada tahap penyusunan).

 

Tabel 5. Pilihan Prioritas Pembahasan RUU (Terdapat “RUU Payung”)

No RUU PILIHAN PRIORITAS PEMBAHASAN
I II III IV V VI VII
1 RUU payung x x x x x x x
2 RUU sektoral A x x x x
3 RUU sektoral B x x x x
4 RUU sektoral C x x x

Sumber: Penulis

 

Tabel 6. Pilihan Prioritas Pembahasan RUU (Tidak Terdapat “RUU Payung”)

No RUU PILIHAN PRIORITAS PEMBAHASAN
I II III IV V VI VII
1 RUU sektoral A x x x x
2 RUU sektoral B x x x x
3 RUU sektoral C x x x x

Sumber: Penulis

 

RUU EBT memang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2020 bersama 36 RUU lainnya, namun RUU lain yang memiliki keterkaitan dengan RUU EBT dan sektor energi pada umumnya, tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2020 ini. Penulis mengidentifikasi, dari 248 RUU pada Prolegnas 2020-2024, setidaknya ada tujuh RUU yang berkaitan dengan sektor energi. Penetapan seperti ini berpotensi menyebabkan pembentukan RUU EBT tidak berjalan dengan harmonis dengan UU lain, tumpang tindih pengaturan, atau bahkan mengalami penundaan di tengah jalan.

 

Tabel 7. Daftar RUU Prolegnas 2020 – 2024 terkait Sektor Energi

No Nama RUU Usulan Tahun Prioritas
1 RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan DPR dan DPD Tahun 2020
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi DPR dan DPD Belum ditetapkan
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara DPR Tahun 2020 (sudah disahkan UU No. 2 Tahun 2020)
4 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR Belum ditetapkan
5 RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya DPR Belum ditetapkan
6 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran DPR dan Pemerintah Belum ditetapkan
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. DPR dan DPD Belum ditetapkan

Sumber: Penulis (Diolah dari situs web DPR RI, 7 November 2020)

 

Usulan pembenahan di atas, perlu dihadirkan secara normatif. Tanpa penormaan, bisa jadi sebuah RUU sektoral diselesaikan cepat mendahului RUU lain bahkan melalui prosedur yang melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPP).

Ahmad Redi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, menengarai pelanggaran prosedural itu terjadi pada UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Ada dua cacat prosedur dalam pembentukan RUU Minerba. Pertama, RUU Minerba diperlakukan sebagai RUU operan/luncuran (carry over) dari periode sebelumnya. Padahal belum pernah ada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 71A UU PPP. Kedua, ketiadaan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal RUU ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya melibatkan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012.[1]

Agar klusterisasi bisa berjalan dengan cepat, maka pada tahap perencanaan, setiap RUU seharusnya disertai dengan rumusan konsepsi yang serius, bukan sekadar formalitas. Pada Pasal 19 UU PPP disebutkan bahwa Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul RUU dan konsepsi RUU. Adapun konsepsi RUU meliputi:

  1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. jangkauan dan arah pengaturan

Selanjutnya, pada Pasal 19 ayat (3) disebutkan bahwa tiga materi konsepsi di atas yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik (NA).  Sebenarnya, tidak tertutup kemungkinan ada perbedaan antara konsepsi awal dan konsepsi pasca pengkajian dan penyelarasan tersebut. Pada situs web DPR, menu deskripsi konsepsi RUU EBT, dibiarkan tanpa isi. Padahal deskripsi konsepsi ini merupakan informasi awal untuk memahami mengapa sebuah RUU diusulkan.

Melalui konsepsi, seharusnya tergambar kejelasan tujuan yang ingin dicapai (beginsel van duidelijke doelstelling). Dalam konteks RUU EBT, misalnya, ada jawaban mengapa dalam RUU ini perlu diatur energi baru. Sejumlah kalangan mengusulkan agar RUU EBT fokus pada energi terbarukan.

Penggabungan dua jenis energi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi pada adanya pendetilan bab mengenai energi nuklir yang dinilai sejumlah kalangan lebih tepat diatur dalam RUU Ketenaganukliran; pembahasan yang semakin lama; tidak tertutup kemungkinan terjadi tumpang tindih/disharmoni antar-RUU bahkan terhenti (karena RUU Perubahan UU tentang Energi sebagai payung, belum dibahas. Jika pun berhasil menjadi UU, ada potensi masalah dalam pencapaian tujuan (doeltreffendheid), pelaksanaan (uitvoerbaarheid) dan penegakan hukumnya (handhaafbaarheid).

Selain konsepsi, dokumen lain yang penting ditampilkan sejak tahap perencanaan yaitu hasil pemantauan dan peninjauan terhadap: a. undang-undang yang akan diubah (jika RUU Perubahan). b. undang-undang lain yang memiliki keterkaitan erat dengan sebuah RUU[2]. Untuk RUU EBT, misalnya, dibutuhkan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU sektoral lain yang terkait seperti UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Ringkasan hasil pemantauan dan peninjauan dapat dicantumkan dalam konsepsi RUU Perubahan tersebut atau RUU terkait. Sementara untuk dokumen secara lengkap, dapat disertakan secara terpisah dari konsepsi (pada tahap penyusunan, dicantumkan dalam Naskah Akademik pada Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait).[3]

Sebagai informasi, untuk laporan pemantauan terhadap UU Energi oleh Pemerintah dapat dilihat pada Laporan Akhir Kelompok Kerjaan Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016. Sementara laporan pemantauan oleh DPD, dapat dilihat pada Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPD RI/II/2015-2016 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Untuk laporan pemantauan dan peninjauan dari DPR, sejauh ini, penulis belum menemukannya.

 

 

Catatan Kaki

[1] Refly Harun, “RUU Minerba Dituding sebagai Perampokan oleh Konglomerat Tambang? Berikut Penjelasan Dr. Ahmad Redi”, youtube, 22 Mei 2020, https://www.youtube.com/watch?v=m-uEKOyGofA

[2] Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Baleg seharusnya memiliki panduan pelaksanaan dan format resmi laporan Pemantauan dan Peninjauan UU. (Pasal 1 angka 14 UU No. 15 Tahun 2019).

[3] Pasal 126 ayat (3) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib