Penguatan Pengawasan Publik untuk RAPBN 2022

Perumusan APBN tidak bisa semata-mata hanya membicarakan pada aspek kebijakan, atau dikenal dengan politik anggaran. Namun harus melihat bagaimana implementasinya ketika kebijakan itu diterapkan Kondisi darurat akan menjadi ‘angin segar’ bagi hajat hidup orang banyak,...

World e-Parliament Report 2020

This report has been produced by the IPU Centre for Innovation in Parliament (CIP). It was written by Dr Andy Williamson with the considerable support and assistance of Andy Richardson and Avinash Bikha. The CIP is grateful to the hosts and members of the CIP hubs who...

World Bank: Indonesia Digital Report Presentation

Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia What are the different ways people can benefit from the digital economy? Big strides in boosting connectivity… More: World-Bank-Indonesia-Digital-Report-Presentation (1)

Evidence Paper: Parliamentary Engagement in OGP

This paper aims to inform the Legislative Engagement Policy review and serves as background for consultations with parliaments and partners. It draws on data from the Open Government Partnership (OGP) commitments database, reports from the Independent Reporting...

Penggunaan Metode Omnibus Law

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah dengan menggunakan metode omnibus law. Secara Bahasa, istilah “omnibus law” berasal dari kata “omnibus” dan kata “law”. Kata “omnibus” berasal dari Bahasa...