RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi

PENGANTAR Meningkatnya pengguna smartphone dan pelayanan berbasis online oleh negara maupun swasta, telah memicu meningkatnya sirkulasi informasi pribadi di domain publik. Dampak negatifnya, terjadi berbagai pelanggaran privasi bahkan tindak kriminal, seperti...

Keterbukaan Fungsi Legislasi DPR

INFORMASI/DOKUMEN SEBAGAI KEHARUSAN DALAM PEMBENTUKAN UU TAHAP PERENCANAAN (PROLEGNAS)   Prolegnas Jangka Menengah Alur Informasi yang Diumumkan Penyusunan Arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 tahun masa keanggotaan DPR Judul RUU beserta...

Keterbukaan Penyelenggara Pemilu

INFORMASI PEMILU BERDASARKAN PERKI 1/2019 BERKALATERSEDIA SETIAP SAATSERTA MERTA Dalam Pasal 6 ayat (1) Perki Pemilu disebutkan bahwa KPU, KPU daerah Provinsi, KPU daerah Kabupaten/Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala...
RUU Otonomi Khusus Papua

RUU Otonomi Khusus Papua

Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua...