dokumen
Mengapa Perlu UU Masyarakat Adat? Konsekuensi dari Pengakuan Bersyarat: Syarat politik, syarat social, syarat legal Peraturan sektoral yang tumpang tindih Pengakuan Masyarakat Adat sebagai Subjek hukum adalah prasyarat dari pengakuan hak tradisional atau hak asal-usul...
dokumen
Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Focus Group Discussion “Peluang dan Tantangan Pengesahan RUU Masyarakat Adat” diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center, tanggal 5 Mei 2021 disampaikan oleh Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada...
dokumen
Buku ini merupakan hasil pemantauan dan pemikiran untuk membangun e-Parliament di Indonesia yang dalam dua periode ini, menemukan momentumnya dengan adanya Deklarasi Open Parliament Indonesia. e-Parliament kini tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai penggunaan...
dokumen
Rencana aksi kelima Indonesia mencakup komitmen yang bertujuan untuk membuka proses pemerintahan di berbagai sektor, dengan penekanan khusus pada masalah keterbukaan informasi dan tata kelola data. Rencana aksi ini juga mencakup lima komitmen dari inisiatif parlemen...
dokumen
Implementasi Renaksi OGI 2018-2020, proses kolaborasi hanya terjadi pada saat penyusunan dan monitoring pelaporan saja. Namun atas dorongan CSO, implementasi Renaksi OGI 2020-2022, CSO mendapatkan ruang dalam pelibatan mulai peyusunan, pembahasan, pelaksanaa,...
dokumen
Untuk mendukung ketaatan proses pembentukan UU: MKD memeriksa danmengadili dugaan pelanggaran etik dari PENGADUAN dan TANPA PENGADUAN. Yang TANPA PENGADUAN, MKD melakukan pemantauan perilaku Angota DPR. Selengkapnya: PPT MKD
