Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Praktik e-Parliament di Beberapa Negara

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”)

Untuk memberikan gambaran jelas akan konsep e-Parliament, sejumlah praktik cerdas berikut menggambarkan bagaimana penerapan teknologi dan pengetahuan mendukung tercapainya tata kelola yang mendukung tugas-tugas pokok lembaga legislatif. Pilihan praktik cerdas di bawah ini tidak selalu menunjukkan penggunaan TIK dalam e-Parliament. Sejalan dengan referensi terakhir IPU dalam World e-Parliament 2018.

UK Parliament Evidence Checks

Komite Khusus Parlemen UK (House of Commons/DPR) memiliki sebuah forum diskusi web yang berguna sebagai platform memeriksa bukti (evidence checks) dengan mengundang masyarakat menyampaikan bukti untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam lingkup spesifik. Sejumlah Komite Khusus di DPR Inggris seperti Pendidikan, Kesehatan hingga Perempuan dan Kesetaraan (disebutnya Cek Fakta) memiliki platform serupa.

Tantangan dalam hal ini adalah tingkat keterlibatan yang kadang minim atau bila diumumkan terlalu masif justru berdampak pada derasnya kontribusi/masukan tanpa kualitas memadai. Kendati demikian, platform tersebut dapat bekerja maksimal untuk isu kebijakan penting dan bila komite memberi pengaturan jelas mengenai ketentuan debat, ketentuan khusus, definisi hingga statistik ketika mengumumkan keperluan platform tersebut via sosial media.[28]

Edemocracia dan LabHacker, DPR BrazilPortal e-Democracia adalah portal crowdsourcing untuk legislasi yang disiapkan DPR Brazil sejak 2009. Portal tersebut bertujuan untuk mendorong proses legislasi lebih transparan, meningkatkan pemahaman masyarakat akan proses legislatif dan meningkatkan aksesibilitas dan interaksi Parlemen Brazil. Portal tersebut meliputi komunitas virtual, diskusi web untuk topik khusus dan juga Wikilegis, perangkat yang memungkinkan publik langsung berkomentar atau memberi masukan langsung untuk rancangan undang-undang.

Dengan platform tersebut, 30% bagian dari UU Pemuda adalah produk dari masukan publik. Segala eksperimen di portal tersebut dilakukan oleh laboratorium inovasi yang diberi nama LabHacker yang berisi staf dan kalangan masyarakat sipil di bidang teknologi informasi.[29]

Paperless Estonia Parliament

Estonia merupakan salah satu negara yang paling unggul dalam penerapan teknologi. Pada tahun 2000 Estonia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sistem dokumen berbasis kertas. Estonia mengarah ke paperless dengan program sebutan e-cabinet. Para politisi dapat masuk ke platform melalui e-ID di laptop ataupun telepon seluler mereka. Dari aplikasi tersebut mereka dapat melihat agenda persidangan dan memutuskan topik pendahuluan sebelum pertemuan fisik.

Berkurangnya kertas tidak hanya berpengaruh pada turunnya konsumsi kertas, tetapi juga pada berkurangnya waktu persidangan parlemen. Dengan demikian, persidangan parlemen yang biasanya berlangsung empat jam dapat selesai dalam rata-rata 30 menit.[30]

Satuan Tugas Data Skala Besar Parlemen AS (US House Bulk Data Task Force)

Sejak 2011 Parlemen AS menetapkan dokumen elektronik harus tersedia untuk publik. Proses tersebut dapat dilakukan dengan pengunduhan data dalam skala besar (bulk data) yang terdiri dari data legislatif, voting, rancangan undang-undang (RUU) beragam tahapan dan lainnya. Satuan Tugas (Satgas) Data Skala Besar dibentuk untuk meningkatkan jumlah data yang tersedia dalam format dan struktur yang mudah digunakan kembali, mengatur informasi legislasi agar dapat mudah ditemukan, tersedia dan dapat diunduh. Satuan Tugas tersebut terdiri dari berbagai pihak terkait, anggota parlemen dan juga kepemimpinan di parlemen di kedua kamar.[31] Satgas tersebut merupakan perwujudan dari kuatnya komitmen kelembagaan terkait e-Parliament.

Catatan Kaki

[28] “UK Parliament Evidence Checks,” Tom Shane, UK Parliament, diakses pada 29 Agustus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/uk-parliament-evidence-checks/

[29] “The Brazilian Chamber of Deputies’ LabHacker and eDemocracia,” diakses pada 29 Agusstus 2020, https://www.nesta.org.uk/feature/six-pioneers-digital-democracy/the-brazilian-chamber-of-deputies-labhacker-and-edemocracia/

[30] “Enter e-Estonia: e-governance.” www.e-estonia.com, diakses pada 29 Agustus 2020. https://e-estonia.com/enter-e-governance/

[31] Robert Reeves, “Access to the Law and Legislative Document” (presentation, World e-Parliament Conference 2014, Republic of Korea, 2014).

Sejarah e-Parliament

Sejarah e-Parliament

Ditulis oleh Heriyono A. Anggoro (Tulisan ini merupakan bagian dari Artikel berjudul “e-Parliament Untuk Memperkuat Demokrasi Digital”)

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menjadi tren untuk mengembangkan demokrasi di ruang-ruang siber sekaligus mendorong peningkatan, efektivitas dan efisiensi layanan lembaga negara, termasuk parlemen. TIK lantas menjadi hal yang esensial dalam mendukung kerja-kerja lembaga legislasi. Parlemen sebagai lembaga demokrasi idealnya dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi TIK agar ia dapat menjadi lembaga yang lebih representatif, transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun.

Konsep penggunaan TIK untuk meningkatkan kerja-kerja parlemen dapat diartikan secara sederhana sebagai e-Parliament sebagaimana diurai The World Bank Institute. E-Parliament memperkuat demokrasi parlementer dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kerja parlemen itu sendiri.[5]

The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), salah satu pihak yang mengembangkan konsep e-Parliament, mengurainya menjadi hal yang bersifat teknisDalam beberapa presentasi pada pertemuan Kelompok Kerja TIK mereka, parlemen yang tergabung dalam ECPRD sebagian besar mengasumsikan e-Parliament dalam kerangka ketersediaan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) dan penggunaannya untuk mempermudah kerja-kerja parlemen.[6]

Hal tersebut tidaklah salah, karena memang kehadiran perangkat dan inovasi TIK menjadi salah satu penentu e-Parliament. Meskipun, penggunaan TIK di parlemen bukanlah hal baru. Ia telah mendukung efektivitas sejumlah pekerjaan administratif seperti pembayaran gaji dan penyimpanan informasi kepegawaian sejak lama. Komputer bermanfaat untuk mencetak dokumen sehingga publikasi dan penyebaran rancangan undang-undang (RUU), agenda, risalah rapat dan dokumen resmi lainnya menjadi lebih cepat dan efisien. Komputer dengan sistem operasi yang dapat melakukan berbagai tugas (multitask) pada akhir tahun 1970-an mendorong manajemen informasi lebih baik seperti pengambilan dan penayangan secara terbatas catatan singkat untuk melacak RUU.[7]

Perkembangan cepat internet dan web menjadi bagian paling penting dalam penerapan e-Parliament dewasa ini. Internet dan web menjadi temuan yang sangat mendasar agar penggunaan TIK dapat berdampak fundamental terhadap kinerja parlemen yang memerlukan kecepatan tinggi, komunikasi yang lancar dan kemampuan komputasi yang menyediakan akses bagi masyarakat, informasi dan ide.[8]

Beberapa perkembangan penggunaan TIK dapat dilihat, khususnya yang berkaitan dengan data dan informasi. Parlemen Kanada pada 1994 mengembangkan jaringan bernama Office Automation Systems and Information Services (OASIS) Network, yang memungkinkan anggotanya memiliki akses ke siaran sidang parlemen dan tayangan rapat komisi, saluran audio rapat parlemen, meminta rekaman video tertentu dan audio rapat komisi.[9] OASIS Network merupakan seperangkat teknologi automasi yang dapat digunakan oleh para anggota parlemen (dua kamar), staf dan juga Perpustakaan Parlemen. OASIS merupakan sistem suara, video dan data terintegrasi.[10]

Parlemen Inggris memiliki Parliamentary Data and Video Network (PDVN) yang inisiatif diskusinya sudah dimulai jauh pada 1983 ketika Komite Khusus untuk Layanan Komputer House of Commons (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) Inggris membuat survei terkait kebutuhan TIK anggota parlemen. Hasil survei dan laporannya didiskusikan pada 1984 tapi tidak ada langkah lanjutan. Langkah signifikan baru dimulai ketika PDVN diperkenalkan tahun 1994 dengan sambungan pada internet dan intranet. Layanan PDVN akhirnya terintegrasi kepada sejumlah hal seperti penyediaan surat elektronik dan faksimili, serta akses ke Parliamentary On-Line Information System (POLIS), yang merupakan pusat data dengan lebih dari sejuta nama dan topik terindeks. PDVN kemudian menjadi sumber utama anggota terutama sebagai perangkat penelitian.[11]

Sementara di Amerika Serikat (AS), yang dianggap sebagai pionir pengembangan teknologi, proses pengenalan automasi kerja Kongres melalui TIK dapat dilacak sejak dimulainya penggunaan voting elektronik (e-voting) di DPR AS pada tahun 1973.[12] Meskipun, pembahasan mengenai voting elektronik bermula pada 1848 ketika beberapa anggota DPR AS mengajukan petisi untuk voting elektronik. Thomas Alfa Edison pun pernah mempresentasikan mesin voting telegrafis ke DPR AS pada 1864. Namun, usulan ditolak dengan dalih mesin tersebut akan mendorong proses legislasi terlalu cepat dan menghambat hak-hak prosedural partai minoritas.[13]

Pada awal 1980-an, penggunaan surat elektronik (surel) mulai dipergunakan secara internal di DPR AS. Surel untuk komunikasi eksternal mulai diperkenalkan pertengahan 1990-an. Dengan munculnya internet, DPR dan Senat AS mulai memperkenalkan web mereka pada akhir 1994.[14] The Library of Congress (LOC) memperkenalkan web untuk melacak legislasi di Kongres AS pada tahun 1995 dengan nama THOMAS, label sistem yang didedikasikan untuk Thomas Jefferson. THOMAS merupakan inisiatif bipartisan dari para fraksi di Kongres. THOMAS, per Juli 2016, berganti rupa menjadi congress.gov karena kapasitas teknisnya sudah tidak mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan kebutuhan informasi masa kini. Congress.gov meluncur beta sejak September 2012 dengan penerapan desain dan infrastruktur yang lebih modern hingga seperangkat data legislatif yang luar biasa dengan akses ramah seluler, pencarian bertahap dan fitur-fitur lainnya.[15]

Dari perkembangan waktu penggunaan TIK di beberapa parlemen di atas, terlihat bagaimana fungsi TIK mengubah beragam mekanisme kerja parlemen dengan tidak hanya mengembangkan e-Parliament untuk kepentingan internal tetapi juga eksternal. E-Parliament tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai penggunaan TIK dalam kerja-kerja parlemen semata, atau, secara teknis mengenai kebutuhan infrastruktur IT semata.

Penggunaan TIK dalam konteks interaksi publik-parlemen (anggota parlemen, staf dan sistem pendukung) harus dipahami untuk tujuan lebih luas yakni memberdayakan parlemen sekaligus mendorong menciptakan masyarakat yang lebih melek informasi, sadar akan hak-haknya dan kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Catatan Kaki

[5] Tess Kingham, e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process, World Bank Institute Working Papers (Washington: World Bank, 2003), PDF E Publication. 17.

[6] Lihat lebih lanjut dalam presentasi peserta pada ECPRD ICT Working Group Meeting, Siprus, 2003 dengan tema pertemuan “Technology in support of the parliamentary process, developing a technical concept for e-parliament.” http://www2.parliament.cy/parliamenteng/006_05_03.htm

[7] Jeffrey C Griffith, ICT In Parliaments, Current Practices, Future Possibilities, Global Centre for ICT in Parliament, Discussion Paper for the World e-Parliament Conference 2007. 6. http://archive.ipu.org/splz-e/e-parliament07/paper1.pdf

[8] Ibid.

[9] UK Parliament, Visits Undertaken in Connection with the Inquiry. https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmbroad/642/64213.htm

[10] Audrey O’Brien dan Robert Desramaux, “The Canadian Parliament’s Automated Information Systems,” abstract, Government Information Quarterly Volume 8, Issue 3 (1991): 309. https://doi.org/10.1016/0740-624X(91)90066-H.

[11] Stephen Coleman, “Westminster in the Information Age,” Journal of Parliamentary Affairs, Volume 52, Issue 3 (1999). 375. https://doi.org/10.1093/pa/52.3.371

[12] “Electronic Technology in the House of Representatives.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/House-Technology/

[13] “Electronic Voting.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Electronic-Voting/

[14] “Email me: Congress and the Internet.” www.history.house.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/Electronic-Technology/Internet/

[15] “THOMAS.gov to retire July 5.” www.loc.gov, diakses pada 26 Agustus 2020, https://www.loc.gov/item/prn-16-004/thomas-gov-to-retire-july-5/2016-04-28/

Transparansi Dokumen Rapat Komisi-Komisi Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

Transparansi Dokumen Rapat Komisi-Komisi Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

Dari penelusuran pada Masa Sidang IV Tahun 2019/2020 (13 Mei 2020 sampai dengan 16 Juli 2020), ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depan, yaitu:


TIDAK ADA INFORMASI JUMLAH TOTAL RAPAT


Pada situs web DPR, aidak ada informasi mengenai jumlah total rapat yang diselenggarakan oleh AKD. Adapun jumlah Rapat (∑ Rapat) yang tertera pada tabel di bawah ini diketahui berdasarkan informasi yang ada di dokumen Laporan Singkat (Lapsing) terakhir pada masa Sidang IV, yang diumumkan melalui dpr.go.id. Misalnya, dalam dokumen Laporan Singkat terakhir di Komisi I, tertulis Rapat ke-31. Maka, kami tulis bahwa jumlah rapat Komisi I adalah 31 kali.

Jumlah rapat yang tertera ini tidak dapat dijadikan patokan mengenai jumlah rapat secara ril, sebab: 1. Ada kemungkinan dokumen yang diunggah (upload) bukan dokumen terbaru. 2. Beberapa dokumen tidak mencantumkan data mengenai jumlah rapat (rapat ke …). Misalnya, di Komisi III dan Komisi X. 3. Ada dokumen yang inkonsisten mencantumkan jumlah data rapat. Jumlah rapat yang terbaru justru lebih kecil dibandingkan jumlah rapat sebelumnya. 4. Ada Komisi yang tidak mencantumkan dokumen Lapsingnya secara lengkap. Misalnya, Komisi XI.

Informasi jumlah total rapat dapat digunakan untuk penelitian sejauhmana kinerja AKD, apa isu prioritas yang dibahas oleh AKD, efektivitas pembahasan masalah tertentu oleh AKD, dan lain-lain.

Jumlah Laporan Singkat (Lapsing) yang tertera pada tabel di bawah ini diketahui berdasarkan jumlah Lapsing yang diumumkan pada dpr.go.id. Jumlah Lapsing yang diumumkan tersebut tidak menggambarkan jumlah ril keseluruhan Lapsing yang dihasilkan DPR berdasarkan rapat Komisi-Komisi karena tidak semua Komisi mencantumkan Lapsingnya.

 


JUMLAH RAPAT VS JUMLAH LAPORAN SINGKAT


Berdasarkan penelusuran kami pada dokumen Laporan Singkat pada Masa Sidang IV Tahun 2019/2020 (13 Mei 2020 sampai dengan 16 Juli 2020), ada tiga jenis rapat yang kuantitasnya dihitung tersendiri oleh Komisi-Komisi, yaitu 1. Rapat Komisi dengan pihak luar (ekstern). Misalnya, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 2. Rapat Intern. 3. Rapat Pimpinan Komisi.

Keterangan:

  1. Rapat Komisi: RDP/Raker dan RDPU
  2. Rapat Intern: Rapat intern Komisi membahas penyusunan agenda, pemilihan pimpinan Komisi, dan lain-lain
  3. Rapat Panja: Rapat yang dilaksanakan oleh Panja di Komisi tersebut baik intern maupun dengan pihak lain.
  4. Rapat Pimpinan: Rapat yang dinyatakan khusus untuk Pimpinan Komisi baik antarpimpinan maupun dengan pihak luar Komisi
KOMISI RAPAT KOMISI RAPAT INTERN RAPAT PANJA RAPAT PIMP. KOMISI
∑ RAPAT ∑ LAPSING ∑ RAPAT ∑ LAPSING ∑ RAPAT ∑ LAPSING ∑ RAPAT ∑ LAPSING
I 31 5 1 1 0 0 0 0
II 18 14 0 0 15 3 0 0
III Tidak ada data 3 1 1 1 1 0 0
IV 16 15 1 1 0 0 0 0
V 18 16 2 2 0 0 0 0
VI 17 16 20 3 Tidak ada data 1 0 0
VII 24 18 Data Inkonsisten 3 P. Migas 1 P. Migas 1
P. Minerba 1 P. Minerba 1
P. Listrik 1 P. Listrik 1
VIII 19 16 2 1 11 1 1 1
IX 23 23 1 1 0 0 0 0
X Tidak ada data 13 0 0 0 0 0 0
XI 1 1 1 1 0 0 0 0

 


PUBLIKASI RISALAH RAPAT SANGAT MINIM


 

Berikut ini jumlah Risalah Rapat yang diumumkan oleh Komisi-Komisi pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

KOMISI  JUMLAH RISALAH  TGL UPLOAD RISALAH TERAKHIR
I 0 13-11-2019
II 0 21-06-2019
III 3 (1 Intern, 1 Raker Komisi, 1 Panja) 02-07-2020
IV 0 04-05-2020
V 0 29-01-2020
VI 0 02-09-2019
VII 0 10-04-2018
VIII 0 30-01-2020
IX 1 29-05-2020
X 0 16-09-2019
XI 0 30-04-2020

 


FORMAT DAN KEDALAMAN LAPSING YANG BERBEDA


Format/Struktur Lapsing di setiap AKD berbeda-beda, termasuk kedalaman informasi yang disajikan.

NO KOMISI I KOMISI II KOMISI III KOMISI IV
1 Rapat Ke Tahun Sidang Tahun Sidang Tahun Sidang
2 Tahun Sidang Masa Persidangan Masa Persidangan Masa Persidangan
3 Masa Persidangan Rapat Ke Rapat Ke Rapat Ke
4 Jenis Rapat Jenis Rapat Sifat Jenis Rapat
5 Hari, Tanggal Sifat Rapat Jenis Rapat Sifat Rapat
6 Pukul Hari/Tanggal Acara Rapat Hari/Tanggal
7 Sifat Rapat Waktu Hari/Tanggal Waktu
8 Pimpinan Rapat Tempat Waktu Tempat
9 Sekretaris Rapat Acara Tempat Acara
10 Tempat Ketua Rapat Ketua Rapat Ketua Rapat
11 Acara Sekretaris Rapat Sekretaris Sekretaris Rapat
12 Hadir Hadir Hadir Hadir
13 Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
14 Kesimpulan Pokok-Pokok Pembahasan Pokok-Pokok Pembahasan Kesimpulan/Keputusan
15 Penutup Penutup Catatan Penutup
Penutup
NO KOMISI V KOMISI VI KOMISI VII KOMISI VIII
1 Tahun Sidang Rapat Ke Tahun Sidang Tahun Sidang
2 Masa Sidang Tahun Sidang Masa Persidangan Masa Persidangan
3 Rapat Ke Masa Persidangan Rapat Rapat Ke
4 Jenis Rapat Jenis Rapat Jenis Rapat Jenis Rapat
5 Hari/Tanggal Hari, Tanggal Dengan Dengan
6 Sifat Pukul Hari, Tanggal Sifat Rapat
7 Pukul Sifat Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal
8 Tempat Pimpinan Rapat Waktu Waktu
9 Acara Sekretaris Rapat Tempat Tempat
10 Ketua Rapat Tempat Acara Acara
11 Sekretaris Acara Ketua Rapat Ketua Rapat
12 Hadir Anggota Hadir Sekretaris Rapat Sekretaris Rapat
13 Hadir Mitra Pendahuluan Hadir Anggota Hadir
14 Pendahuluan Kesimpulan Rapat Pendahuluan Pendahuluan
15 Kesimpulan/Keputusan Rapat Penutup Kesimpulan Rapat Kesimpulan/Keputusan
16 Penutup Penutup Penutup
NO KOMISI IX KOMISI X KOMISI XI
1 Tahun Sidang Tahun Sidang Rapat Ke
2 Masa Persidangan Masa Persidangan Ke Tahun Sidang
3 Rapat Ke Sifat Rapat Masa Persidangan
4 Jenis Rapat Jenis Rapat Jenis Rapat/Ke
5 Dengan Dengan Dengan
6 Sifat Rapat Hari/Tanggal Jenis Rapat
7 Hari, Tanggal Pukul Hari, Tanggal
8 Pukul Tempat Waktu
9 Acara Pimpinan Rapat Tempat
10 Ketua Rapat Sekretaris Rapat Ketua Rapat
11 Sekretaris Rapat Acara Sekretaris Rapat
12 Tempat Hadir Komisi X Acara
13 Peserta Rapat Hadir Badan Keahlian DPR Hadir
14 Hadir dan Virtual Pendahuluan Pendahuluan
15 Pendahuluan Kesimpulan/Keputusan Kesimpulan/Keputusan
16 Kesimpulan Penutup Penutup
17 Penutup

Selain itu, ada informasi dasar yang tidak dicantumkan dalam Lapsing. Antara lain, jumlah peserta yang hadir. Contoh: Klik

Selain itu, beberapa temuan lain, misalnya, ada dokumen Lapsing yang diproteksi (tidak bisa di-copy paste). Contoh: Klik. Ada dokumen kesimpulan rapat yang masih berupa rancangan (Klik), dan kesalahan penulisan Masa Sidang (Klik)


REKOMENDASI


Pertama, Format Jadwal secara komprehensif dan diperbaharui secara serta-merta

TANGGAL RAPAT SIFAT TERLAKSANA/TERTUNDA LAPSING CATATAN RAPAT RISALAH

Keterangan Jadwal ini diperbaharui secara serta-merta


Kedua, Usulan Format Laporan Singkat

NO USULAN
1 Tahun Sidang
2 Masa Sidang
3 Jenis Rapat
4 Rapat Ke
5 Mitra Rapat
6 Agenda Rapat
7 Sifat Rapat
8 Hari/Tanggal
9 Pukul
10 Tempat
11 Pimpinan Rapat
12 Sekretaris Rapat
13 Kehadiran
14 Pendahuluan
15 Pokok-Pokok Pembahasan
16 Catatan
17 Penutup

 

Transparansi Dokumen Rapat Komisi-Komisi Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

URGENSI RASIONALITAS JUMLAH KOMISI

Tulang punggung kinerja parlemen terletak di Komisi. Ujung tombak pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sepenuhnya ada di tangan Komisi. Semakin efektif komisi didesain, semakin efektif juga komisi bekerja.

Ketentuan UU MD3 menyebutkan Alat Kelengkapan DPR (AKD) terdiri dari pimpinan; Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), panitia khusus (Pansus), dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Alat Kelengkapan dibentuk paskapelantikan, kecuali pansus dan alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna dapat dibentuk di tengah masa kerja DPR. Masa pembentukan AKD seperti sekarang ini penting bagi DPR untuk memperhatikan aspek efektifitas kinerja.

Di antara AKD di atas, peluang DPR untuk mendesain ulang komisi masih terbuka lebar. UU MD3 mengatur tentang kewenangan dan tugas komisi. Sementara jumlah komisi dan pengisian keanggotaan masih menjadi wilayah yang dapat disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR. Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengusulkan penambahan jumlah komisi dan pengurangan mitra kerja per komisi. Penambahan jumlah komisi akan meningkatkan efektifitas, partisipasi, transparansi dan akuntabiltas DPR dengan argumentasi sebagai berikut:

1.   Proporsionalitas Kerja Komisi Terbangun

Efektifitas kinerja Komisi dapat diujur dari dari output kinerja oleh Komisi sendiri, baik pada pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Semakin efektif kinerja  Komisi, produktifitas kinerja juga semakin tinggi. Pemantauan IPC terhadap kinerja legislasi Komisi di DPR menunjukkan masih terdapat disparitas antara capaian kinerja dibanding target yang disusun di prolegnas. Secara horisontal juga terdapat disparitas antara satu Komisi dengan Komisi lainnya.

Tabel 1. Program Legislasi per Komisi di DPR RI 2014-2019

Komisi RUU Prioritas Realisasi RUU Kumulatif Realisasi
Komisi I

17

2

23

23

Komisi II

19

3

1

6

Komisi III

31

2

3

4

Komisi IV

13

1

Komisi V

8

3

1

Komisi VI

7

1

1

Komisi VII

9

2

Komisi VIII

11

2

1

Komisi IX

15

4

3

Komisi X

12

4

Komisi XI

29

4

2

1

171

25

31

41*

Sumber Data: www.dpr.go.id, diolah IPC

*Catatan: jumlah tersebut belum ditambahkan dengan RUU Kumulatif yang dibahas oleh Badan Anggaran dengan jumlah 12 UU APBN, R-APBN, dan Pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat komparasi tingkat produktifitas kinerja Komisi dalam melaksanakan fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dengan tahapan dan prosedurnya cukup jelas dari mulai pengusulan hingga pengesahan dengan pembagian kerja per Komisi dan diagendakan perencanaannya setiap tahun. Ini tentu berbeda dengan fungsi pengawasan yang tidak tidak diatur mekanisme perencanaannya. Fungsi legislasi juga berbeda dengan fungsi anggaran dimana peran DPR dalam fungsi ini DPR berperan dalam pembahasan dan memberikan persetujuan.

Efektifitas kerja Komisi juga dipengaruhi oleh jumlah mitra komisi dan jumlah waktu kerja yang disediakan. Pengaturan proporsi mitra kerja antar komisi juga proporsi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran keduanya saling mempengaruhi. Mengingat waktu dan sumberdaya yang disediakan terbatas. Proporsi yang tepat akan meningkatkan produktifitas komisi.

Tabel 2. Mitra Kerja Komisi di DPR RI

Komisi Jumlah Mitra Kerja
1 15
2 16
3 14
4 6
5 6
6 11
7 15
8 8
9 7
10 6
11 12

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada ketimpangan jumlah mitra kerja di antara Komisi. Ini tentu berpengaruh terhadap produktifitas kerja Komisi. Jika kita komparasikan jumlah mitra kerja per komisi dengan tingkat produktifitas legislasi, maka kita bisa memahami bahwa Komisi VI dan Komisi VII adalah dua komisi dengan urutan produktifitas legislasi yang rendah dibandingkan dengan Komisi lainnya karena jumlah mitra kerjanya yang cukup tinggi.

Artinya, dengan demikian DPR RI perlu menimbang ulang proporsi dalam pembentukan Komisi- komisi di DPR, baik proporosi dalam jumlah mitra kerja maupun proporsi alokasi waktu untuk fungsi legislasi dan pengawasan. Untuk mencapai proporsi kerja yang tepat, salah satu solusinya berupa penambahan jumlah Komisi dengan mitra kerja yang lebih sedikit.

Penambahan jumlah Komisi bukanlah hal yang tabu di negara-negara demokrasi. Misalnya, Parlemen Jerman, Budestag pada periode kedelapan belas -2013 s/d 2017, telah menetapkan 23 Komisi dengan bidang-bidang yang sangat spesifik, misalnya: komisi bidang agenda digital, komisi bidang kesehatan dan komisi bidang makanan dan pertanian. Sementara proporsi pimpinan komisi secara seimbang di antara partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen. Tentu, jumlah Anggota Komisi jumlahnya lebih sedikit antara 14 s.d 39 Anggota.

Oleh karena itu, penambahan jumlah komisi di DPR dengan proporsi keanggotaan menjadi penting untuk meningkatkan efektifitas kinerja parlemen. Karena komisi dengan jumlah anggota sedikit, mitra kerja yang terbatas, dapat meningkatkan keahlian dan fokus dari pada Anggota Komisi.

2. Meningkatkan Kualitas Check and Balances dan Kontrol Fraksi terhadap Utusannya di Komisi.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penambahan jumlah komisi dengan pengurangan jumlah mitra kerja akan membantu Anggota DPR untuk meningkatkan fokus pada bidang kerja, meningkatkan keahlian, dan memiliki proporsi waktu kerja yang untuk pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Ini membantu DPR dalam meningkatkan daya tawar di depan pemerintah.

Bidang dan mitra kerja yang terbatas memberikan peluang untuk meningkatkan intensi interaksi antara Anggota Komisi dengan mitra kerja. Dorongan untuk menguasai bidang kerja dan bidang ilmu di dalam komisi akan memberikan rangsangan bagi Anggota Komisi untuk lebih aktif, meningkatkan detail pembahasan, dan meningkatkan daya tawar Komisi di hadapan mitra kerja dari pemerintah. Di sisi lain, fraksi juga akan semakin mudah untuk mengontrol tingkat keaktifan para anggota fraksi di Komisi-komisi karena jumlah utusan fraksi di komisi berkurang. Demikian halnya, publik juga mudah untuk melihat dan memantau aksi para anggota DPR mereka di Komisi-komisi.

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Selama ini belum ada mekanisme baku bagi Fraksi untuk optimalisasi dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Masing-masing fraksi memiliki garis kebijakan sendiri-sendiri. Penambahan jumlah komisi dengan demikian akan memberikan peluang kontrol kepada fraksi terhadap para Anggotanya, terutama fraksi-fraksi dengan jumlah Anggota yang cukup banyak, seperti PDIP dan Gerindera. Dengan penambahan jumlah Komisi, proporsi jumlah Anggota dari kedua fraksi tersebut tentu berkurang. Dorongan untuk aktif berbicara dan menyampaikan aspirasi partai dan konstituen oleh utusan Fraksi di satu komisi tidak bisa dihindari.

3. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik

Keberadaan Komisi yang semakin mengecil secara prinsip akan mengurangi isu dan produk dari Komisi itu sendiri. Jika satu Komisi dengan lima bidang kerja, misalnya, menghasilkan output kerja legislasi, pengawasan dan penganggaran untuk tiga bidang kerja, maka dengan mengkerucutkan satu bidang kerja, maka output kerja berkurang. Konsekuensinya ada peningkatan proporsi waktu untuk memberikan ruang partisipasi publik, baik atas usulan publik atau atas permintaan Komisi. Kedalaman dan perluasan partisipasi dapat dicapai karena banyaknya waktu luang dan menyempitnya fokus isu.

Konsekuensi secara administratif, penambahan jumlah Komisi juga memudahkan bagi kesekretariatan DPR untuk mempersiapkan, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi secara lebih baik. Laporan kinerja DPR juga lebih mudah dibuat. Hal ini terjadi karena semakin sedikit bidang yang diurusi oleh sekretariat DPR. Dalam konteks akses informasi, semakin sedikit bidang urusan kerja Komisi, maka penerapan prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi dapat dipenuhi.

Bagi kelompok ahli di parlemen (Tenaga Ahli, Staf Ahli, dan Peneliti), penyempitan bidang kerja membantu mereka untuk memperkuat pendalaman isu dan mengkorelasikannya dengan kepentingan publik.