Transparansi Dokumen Rapat Komisi-Komisi Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

Transparansi Dokumen Rapat Komisi-Komisi Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

Dari penelusuran pada Masa Sidang IV Tahun 2019/2020 (13 Mei 2020 sampai dengan 16 Juli 2020), ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depan, yaitu:


TIDAK ADA INFORMASI JUMLAH TOTAL RAPAT


Pada situs web DPR, aidak ada informasi mengenai jumlah total rapat yang diselenggarakan oleh AKD. Adapun jumlah Rapat (∑ Rapat) yang tertera pada tabel di bawah ini diketahui berdasarkan informasi yang ada di dokumen Laporan Singkat (Lapsing) terakhir pada masa Sidang IV, yang diumumkan melalui dpr.go.id. Misalnya, dalam dokumen Laporan Singkat terakhir di Komisi I, tertulis Rapat ke-31. Maka, kami tulis bahwa jumlah rapat Komisi I adalah 31 kali.

Jumlah rapat yang tertera ini tidak dapat dijadikan patokan mengenai jumlah rapat secara ril, sebab: 1. Ada kemungkinan dokumen yang diunggah (upload) bukan dokumen terbaru. 2. Beberapa dokumen tidak mencantumkan data mengenai jumlah rapat (rapat ke …). Misalnya, di Komisi III dan Komisi X. 3. Ada dokumen yang inkonsisten mencantumkan jumlah data rapat. Jumlah rapat yang terbaru justru lebih kecil dibandingkan jumlah rapat sebelumnya. 4. Ada Komisi yang tidak mencantumkan dokumen Lapsingnya secara lengkap. Misalnya, Komisi XI.

Informasi jumlah total rapat dapat digunakan untuk penelitian sejauhmana kinerja AKD, apa isu prioritas yang dibahas oleh AKD, efektivitas pembahasan masalah tertentu oleh AKD, dan lain-lain.

Jumlah Laporan Singkat (Lapsing) yang tertera pada tabel di bawah ini diketahui berdasarkan jumlah Lapsing yang diumumkan pada dpr.go.id. Jumlah Lapsing yang diumumkan tersebut tidak menggambarkan jumlah ril keseluruhan Lapsing yang dihasilkan DPR berdasarkan rapat Komisi-Komisi karena tidak semua Komisi mencantumkan Lapsingnya.

 


JUMLAH RAPAT VS JUMLAH LAPORAN SINGKAT


Berdasarkan penelusuran kami pada dokumen Laporan Singkat pada Masa Sidang IV Tahun 2019/2020 (13 Mei 2020 sampai dengan 16 Juli 2020), ada tiga jenis rapat yang kuantitasnya dihitung tersendiri oleh Komisi-Komisi, yaitu 1. Rapat Komisi dengan pihak luar (ekstern). Misalnya, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 2. Rapat Intern. 3. Rapat Pimpinan Komisi.

Keterangan:

  1. Rapat Komisi: RDP/Raker dan RDPU
  2. Rapat Intern: Rapat intern Komisi membahas penyusunan agenda, pemilihan pimpinan Komisi, dan lain-lain
  3. Rapat Panja: Rapat yang dilaksanakan oleh Panja di Komisi tersebut baik intern maupun dengan pihak lain.
  4. Rapat Pimpinan: Rapat yang dinyatakan khusus untuk Pimpinan Komisi baik antarpimpinan maupun dengan pihak luar Komisi
KOMISI RAPAT KOMISI RAPAT INTERN RAPAT PANJA RAPAT PIMP. KOMISI
∑ RAPAT ∑ LAPSING ∑ RAPAT ∑ LAPSING ∑ RAPAT ∑ LAPSING ∑ RAPAT ∑ LAPSING
I 31 5 1 1 0 0 0 0
II 18 14 0 0 15 3 0 0
III Tidak ada data 3 1 1 1 1 0 0
IV 16 15 1 1 0 0 0 0
V 18 16 2 2 0 0 0 0
VI 17 16 20 3 Tidak ada data 1 0 0
VII 24 18 Data Inkonsisten 3 P. Migas 1 P. Migas 1
P. Minerba 1 P. Minerba 1
P. Listrik 1 P. Listrik 1
VIII 19 16 2 1 11 1 1 1
IX 23 23 1 1 0 0 0 0
X Tidak ada data 13 0 0 0 0 0 0
XI 1 1 1 1 0 0 0 0

 


PUBLIKASI RISALAH RAPAT SANGAT MINIM


 

Berikut ini jumlah Risalah Rapat yang diumumkan oleh Komisi-Komisi pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

KOMISI  JUMLAH RISALAH  TGL UPLOAD RISALAH TERAKHIR
I 0 13-11-2019
II 0 21-06-2019
III 3 (1 Intern, 1 Raker Komisi, 1 Panja) 02-07-2020
IV 0 04-05-2020
V 0 29-01-2020
VI 0 02-09-2019
VII 0 10-04-2018
VIII 0 30-01-2020
IX 1 29-05-2020
X 0 16-09-2019
XI 0 30-04-2020

 


FORMAT DAN KEDALAMAN LAPSING YANG BERBEDA


Format/Struktur Lapsing di setiap AKD berbeda-beda, termasuk kedalaman informasi yang disajikan.

NO KOMISI I KOMISI II KOMISI III KOMISI IV
1 Rapat Ke Tahun Sidang Tahun Sidang Tahun Sidang
2 Tahun Sidang Masa Persidangan Masa Persidangan Masa Persidangan
3 Masa Persidangan Rapat Ke Rapat Ke Rapat Ke
4 Jenis Rapat Jenis Rapat Sifat Jenis Rapat
5 Hari, Tanggal Sifat Rapat Jenis Rapat Sifat Rapat
6 Pukul Hari/Tanggal Acara Rapat Hari/Tanggal
7 Sifat Rapat Waktu Hari/Tanggal Waktu
8 Pimpinan Rapat Tempat Waktu Tempat
9 Sekretaris Rapat Acara Tempat Acara
10 Tempat Ketua Rapat Ketua Rapat Ketua Rapat
11 Acara Sekretaris Rapat Sekretaris Sekretaris Rapat
12 Hadir Hadir Hadir Hadir
13 Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
14 Kesimpulan Pokok-Pokok Pembahasan Pokok-Pokok Pembahasan Kesimpulan/Keputusan
15 Penutup Penutup Catatan Penutup
Penutup
NO KOMISI V KOMISI VI KOMISI VII KOMISI VIII
1 Tahun Sidang Rapat Ke Tahun Sidang Tahun Sidang
2 Masa Sidang Tahun Sidang Masa Persidangan Masa Persidangan
3 Rapat Ke Masa Persidangan Rapat Rapat Ke
4 Jenis Rapat Jenis Rapat Jenis Rapat Jenis Rapat
5 Hari/Tanggal Hari, Tanggal Dengan Dengan
6 Sifat Pukul Hari, Tanggal Sifat Rapat
7 Pukul Sifat Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal
8 Tempat Pimpinan Rapat Waktu Waktu
9 Acara Sekretaris Rapat Tempat Tempat
10 Ketua Rapat Tempat Acara Acara
11 Sekretaris Acara Ketua Rapat Ketua Rapat
12 Hadir Anggota Hadir Sekretaris Rapat Sekretaris Rapat
13 Hadir Mitra Pendahuluan Hadir Anggota Hadir
14 Pendahuluan Kesimpulan Rapat Pendahuluan Pendahuluan
15 Kesimpulan/Keputusan Rapat Penutup Kesimpulan Rapat Kesimpulan/Keputusan
16 Penutup Penutup Penutup
NO KOMISI IX KOMISI X KOMISI XI
1 Tahun Sidang Tahun Sidang Rapat Ke
2 Masa Persidangan Masa Persidangan Ke Tahun Sidang
3 Rapat Ke Sifat Rapat Masa Persidangan
4 Jenis Rapat Jenis Rapat Jenis Rapat/Ke
5 Dengan Dengan Dengan
6 Sifat Rapat Hari/Tanggal Jenis Rapat
7 Hari, Tanggal Pukul Hari, Tanggal
8 Pukul Tempat Waktu
9 Acara Pimpinan Rapat Tempat
10 Ketua Rapat Sekretaris Rapat Ketua Rapat
11 Sekretaris Rapat Acara Sekretaris Rapat
12 Tempat Hadir Komisi X Acara
13 Peserta Rapat Hadir Badan Keahlian DPR Hadir
14 Hadir dan Virtual Pendahuluan Pendahuluan
15 Pendahuluan Kesimpulan/Keputusan Kesimpulan/Keputusan
16 Kesimpulan Penutup Penutup
17 Penutup

Selain itu, ada informasi dasar yang tidak dicantumkan dalam Lapsing. Antara lain, jumlah peserta yang hadir. Contoh: Klik

Selain itu, beberapa temuan lain, misalnya, ada dokumen Lapsing yang diproteksi (tidak bisa di-copy paste). Contoh: Klik. Ada dokumen kesimpulan rapat yang masih berupa rancangan (Klik), dan kesalahan penulisan Masa Sidang (Klik)


REKOMENDASI


Pertama, Format Jadwal secara komprehensif dan diperbaharui secara serta-merta

TANGGAL RAPAT SIFAT TERLAKSANA/TERTUNDA LAPSING CATATAN RAPAT RISALAH

Keterangan Jadwal ini diperbaharui secara serta-merta


Kedua, Usulan Format Laporan Singkat

NO USULAN
1 Tahun Sidang
2 Masa Sidang
3 Jenis Rapat
4 Rapat Ke
5 Mitra Rapat
6 Agenda Rapat
7 Sifat Rapat
8 Hari/Tanggal
9 Pukul
10 Tempat
11 Pimpinan Rapat
12 Sekretaris Rapat
13 Kehadiran
14 Pendahuluan
15 Pokok-Pokok Pembahasan
16 Catatan
17 Penutup

 

Transparansi Dokumen Rapat Komisi-Komisi Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019/2020

URGENSI RASIONALITAS JUMLAH KOMISI

Tulang punggung kinerja parlemen terletak di Komisi. Ujung tombak pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sepenuhnya ada di tangan Komisi. Semakin efektif komisi didesain, semakin efektif juga komisi bekerja.

Ketentuan UU MD3 menyebutkan Alat Kelengkapan DPR (AKD) terdiri dari pimpinan; Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), panitia khusus (Pansus), dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Alat Kelengkapan dibentuk paskapelantikan, kecuali pansus dan alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna dapat dibentuk di tengah masa kerja DPR. Masa pembentukan AKD seperti sekarang ini penting bagi DPR untuk memperhatikan aspek efektifitas kinerja.

Di antara AKD di atas, peluang DPR untuk mendesain ulang komisi masih terbuka lebar. UU MD3 mengatur tentang kewenangan dan tugas komisi. Sementara jumlah komisi dan pengisian keanggotaan masih menjadi wilayah yang dapat disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR. Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengusulkan penambahan jumlah komisi dan pengurangan mitra kerja per komisi. Penambahan jumlah komisi akan meningkatkan efektifitas, partisipasi, transparansi dan akuntabiltas DPR dengan argumentasi sebagai berikut:

1.   Proporsionalitas Kerja Komisi Terbangun

Efektifitas kinerja Komisi dapat diujur dari dari output kinerja oleh Komisi sendiri, baik pada pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Semakin efektif kinerja  Komisi, produktifitas kinerja juga semakin tinggi. Pemantauan IPC terhadap kinerja legislasi Komisi di DPR menunjukkan masih terdapat disparitas antara capaian kinerja dibanding target yang disusun di prolegnas. Secara horisontal juga terdapat disparitas antara satu Komisi dengan Komisi lainnya.

Tabel 1. Program Legislasi per Komisi di DPR RI 2014-2019

Komisi RUU Prioritas Realisasi RUU Kumulatif Realisasi
Komisi I

17

2

23

23

Komisi II

19

3

1

6

Komisi III

31

2

3

4

Komisi IV

13

1

Komisi V

8

3

1

Komisi VI

7

1

1

Komisi VII

9

2

Komisi VIII

11

2

1

Komisi IX

15

4

3

Komisi X

12

4

Komisi XI

29

4

2

1

171

25

31

41*

Sumber Data: www.dpr.go.id, diolah IPC

*Catatan: jumlah tersebut belum ditambahkan dengan RUU Kumulatif yang dibahas oleh Badan Anggaran dengan jumlah 12 UU APBN, R-APBN, dan Pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat komparasi tingkat produktifitas kinerja Komisi dalam melaksanakan fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dengan tahapan dan prosedurnya cukup jelas dari mulai pengusulan hingga pengesahan dengan pembagian kerja per Komisi dan diagendakan perencanaannya setiap tahun. Ini tentu berbeda dengan fungsi pengawasan yang tidak tidak diatur mekanisme perencanaannya. Fungsi legislasi juga berbeda dengan fungsi anggaran dimana peran DPR dalam fungsi ini DPR berperan dalam pembahasan dan memberikan persetujuan.

Efektifitas kerja Komisi juga dipengaruhi oleh jumlah mitra komisi dan jumlah waktu kerja yang disediakan. Pengaturan proporsi mitra kerja antar komisi juga proporsi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran keduanya saling mempengaruhi. Mengingat waktu dan sumberdaya yang disediakan terbatas. Proporsi yang tepat akan meningkatkan produktifitas komisi.

Tabel 2. Mitra Kerja Komisi di DPR RI

Komisi Jumlah Mitra Kerja
1 15
2 16
3 14
4 6
5 6
6 11
7 15
8 8
9 7
10 6
11 12

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada ketimpangan jumlah mitra kerja di antara Komisi. Ini tentu berpengaruh terhadap produktifitas kerja Komisi. Jika kita komparasikan jumlah mitra kerja per komisi dengan tingkat produktifitas legislasi, maka kita bisa memahami bahwa Komisi VI dan Komisi VII adalah dua komisi dengan urutan produktifitas legislasi yang rendah dibandingkan dengan Komisi lainnya karena jumlah mitra kerjanya yang cukup tinggi.

Artinya, dengan demikian DPR RI perlu menimbang ulang proporsi dalam pembentukan Komisi- komisi di DPR, baik proporosi dalam jumlah mitra kerja maupun proporsi alokasi waktu untuk fungsi legislasi dan pengawasan. Untuk mencapai proporsi kerja yang tepat, salah satu solusinya berupa penambahan jumlah Komisi dengan mitra kerja yang lebih sedikit.

Penambahan jumlah Komisi bukanlah hal yang tabu di negara-negara demokrasi. Misalnya, Parlemen Jerman, Budestag pada periode kedelapan belas -2013 s/d 2017, telah menetapkan 23 Komisi dengan bidang-bidang yang sangat spesifik, misalnya: komisi bidang agenda digital, komisi bidang kesehatan dan komisi bidang makanan dan pertanian. Sementara proporsi pimpinan komisi secara seimbang di antara partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen. Tentu, jumlah Anggota Komisi jumlahnya lebih sedikit antara 14 s.d 39 Anggota.

Oleh karena itu, penambahan jumlah komisi di DPR dengan proporsi keanggotaan menjadi penting untuk meningkatkan efektifitas kinerja parlemen. Karena komisi dengan jumlah anggota sedikit, mitra kerja yang terbatas, dapat meningkatkan keahlian dan fokus dari pada Anggota Komisi.

2. Meningkatkan Kualitas Check and Balances dan Kontrol Fraksi terhadap Utusannya di Komisi.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penambahan jumlah komisi dengan pengurangan jumlah mitra kerja akan membantu Anggota DPR untuk meningkatkan fokus pada bidang kerja, meningkatkan keahlian, dan memiliki proporsi waktu kerja yang untuk pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Ini membantu DPR dalam meningkatkan daya tawar di depan pemerintah.

Bidang dan mitra kerja yang terbatas memberikan peluang untuk meningkatkan intensi interaksi antara Anggota Komisi dengan mitra kerja. Dorongan untuk menguasai bidang kerja dan bidang ilmu di dalam komisi akan memberikan rangsangan bagi Anggota Komisi untuk lebih aktif, meningkatkan detail pembahasan, dan meningkatkan daya tawar Komisi di hadapan mitra kerja dari pemerintah. Di sisi lain, fraksi juga akan semakin mudah untuk mengontrol tingkat keaktifan para anggota fraksi di Komisi-komisi karena jumlah utusan fraksi di komisi berkurang. Demikian halnya, publik juga mudah untuk melihat dan memantau aksi para anggota DPR mereka di Komisi-komisi.

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Selama ini belum ada mekanisme baku bagi Fraksi untuk optimalisasi dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Masing-masing fraksi memiliki garis kebijakan sendiri-sendiri. Penambahan jumlah komisi dengan demikian akan memberikan peluang kontrol kepada fraksi terhadap para Anggotanya, terutama fraksi-fraksi dengan jumlah Anggota yang cukup banyak, seperti PDIP dan Gerindera. Dengan penambahan jumlah Komisi, proporsi jumlah Anggota dari kedua fraksi tersebut tentu berkurang. Dorongan untuk aktif berbicara dan menyampaikan aspirasi partai dan konstituen oleh utusan Fraksi di satu komisi tidak bisa dihindari.

3. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik

Keberadaan Komisi yang semakin mengecil secara prinsip akan mengurangi isu dan produk dari Komisi itu sendiri. Jika satu Komisi dengan lima bidang kerja, misalnya, menghasilkan output kerja legislasi, pengawasan dan penganggaran untuk tiga bidang kerja, maka dengan mengkerucutkan satu bidang kerja, maka output kerja berkurang. Konsekuensinya ada peningkatan proporsi waktu untuk memberikan ruang partisipasi publik, baik atas usulan publik atau atas permintaan Komisi. Kedalaman dan perluasan partisipasi dapat dicapai karena banyaknya waktu luang dan menyempitnya fokus isu.

Konsekuensi secara administratif, penambahan jumlah Komisi juga memudahkan bagi kesekretariatan DPR untuk mempersiapkan, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi secara lebih baik. Laporan kinerja DPR juga lebih mudah dibuat. Hal ini terjadi karena semakin sedikit bidang yang diurusi oleh sekretariat DPR. Dalam konteks akses informasi, semakin sedikit bidang urusan kerja Komisi, maka penerapan prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi dapat dipenuhi.

Bagi kelompok ahli di parlemen (Tenaga Ahli, Staf Ahli, dan Peneliti), penyempitan bidang kerja membantu mereka untuk memperkuat pendalaman isu dan mengkorelasikannya dengan kepentingan publik.