dokumen, Legislation
Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua...
Budgeting, Legislation
LAPORAN PEMANTAUAN Rapat Panja – Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah. Hari : Senin, 21 Juni 2021. Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI, 2. Koordinator Panja...
Legislation
“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...
Legislation
Pada dasarnya, uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur pembentukan sebuah undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya. Harapannya, melalui mekanisme ini publik mendapatkan garansi bahwa UU yang dilahirkan berlangsung...
Legislation
Di tengah gejala hyper regulation, ada potensi penyakit turunan yang menyertainya, yaitu ketidaktepatan materi muatan undang-undang (UU), keharmonisan antar UU, keharmonisan antara UU dengan peraturan per-UU-an lain, pemenuhan aspirasi publik, dan relevansi antara UU...
Legislation
Penulis: Arbain Aspek legalitas terkait dengan sah tidaknya sebuah undang-undang. Secara normatif, tentu yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, masyarakat dapat memberikan pandangan terhadap UU tersebut. Tidak semua hal yang ditemukan publik, mereka...
