RUU Aparatur Sipil Negara

RUU Aparatur Sipil Negara

PENGANTARRINGKASAN PROSESPANJA RUU ASN Pada Januari 2020, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara mencatat sebanyak 438.590 tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan, 35%nya merupakan guru. Para tenaga honorer dibayar langsung oleh...
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

PENGANTARRINGKASAN PROSESPERKEMBANGAN TERKINIISU KRUSIALPARTISIPASI PUBLIK Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan...
RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi

PENGANTAR Meningkatnya pengguna smartphone dan pelayanan berbasis online oleh negara maupun swasta, telah memicu meningkatnya sirkulasi informasi pribadi di domain publik. Dampak negatifnya, terjadi berbagai pelanggaran privasi bahkan tindak kriminal, seperti...
RUU Otonomi Khusus Papua

RUU Otonomi Khusus Papua

Setelah sebelumnya Pemerintah melakukan berbagai pendekatan pembangunan dan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua...
Rapat Panja RAPBN, 7 Juli 2021

Rapat Panja RAPBN, 7 Juli 2021

LAPORAN PEMANTAUAN Rapat Panja – Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah. Hari : Senin, 21 Juni 2021. Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI, 2. Koordinator Panja...
Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU

“If you fail to plan, you are planning to fail!” Senada dengan ungkapan Benjamin Franklin tersebut, penulis berpendapat bahwa sebagian problem legislasi di Indonesia disebabkan karena kesalahan perspektif DPR dan Pemerintah dalam memaknai tahap perencanaan. Prolegnas...